PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA, TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN,
DAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal
310, dan Pasal 467 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pariwisata tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara
Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Pariwisata;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856); - 2 -
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7115);
5. Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang
Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG STANDAR
KEGIATAN USAHA, TATA CARA PELAKSANAAN
PENGAWASAN, DAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO SEKTOR PARIWISATA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang
didukung sarana, prasarana, fasilitas, dan layanan
dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan.
2. Standar Kegiatan Usaha adalah rumusan kualifikasi
dan/atau klasifikasi Usaha Pariwisata yang mencakup
sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha.
3. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan
pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar
pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui
pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh pelaku usaha.
4. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang
dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
5. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau
badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang Pariwisata.
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya
disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang
menggunakan pendekatan berbasis Risiko yang diperoleh
dari hasil analisis Risiko setiap kegiatan usaha.
7. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari
suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat
bahaya.
8. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah
legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha Pariwisata
untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau
kegiatannya. - 3 -
9. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang
diberikan kepada Pelaku Usaha Pariwisata untuk
menunjang kegiatan usaha.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah
kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan
di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut
Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang
dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraan PBBR.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya
disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan
menggunakan modal dalam negeri.
13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA
adalah Penanaman Modal Asing sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan di bidang
penanaman modal.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha
Pariwisata untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai
identitas bagi Pelaku Usaha Pariwisata dalam pelaksanaan
kegiatan usahanya.
15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha
yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha Pariwisata
sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17. Sertifikat Standar Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis
yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha
Pariwisata/lembaga sertifikasi produk kepada Usaha
Pariwisata yang telah memenuhi standar Usaha
Pariwisata.
18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang
selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang
diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
19. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP
adalah hasil pemeriksaan inspeksi lapangan yang
dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha.
20. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan
terhadap pelanggaran administratif atau ketentuan
peraturan yang bersifat administratif yang berupa
peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha,
dan/atau pencabutan PB.
21. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang
selanjutnya disebut Otorita lbu Kota Nusantara adalah
pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan
pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggara
pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara. - 4 -
22. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat
KEK adalah KEK sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang KEK.
23. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang
selanjutnya disebut Administrator KEK adalah
Administrator KEK sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang KEK.
24. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang
selanjutnya disingkat KPBPB adalah KPBPB sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
KPBPB.
25. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan
Pengusahaan KPBPB adalah Badan Pengusahaan KPBPB
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang KPBPB.
26. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
28. Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut
Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pariwisata.
Pasal 2
Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
a. Standar Kegiatan Usaha pada penyelenggaraan PBBR
sektor Pariwisata;
b. pelaksanaan Pengawasan PBBR sektor Pariwisata; dan
c. Sanksi Administratif.
BAB II
STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR
PARIWISATA
Pasal 3
(1) Menteri menetapkan Standar Kegiatan Usaha pada
penyelenggaraan PBBR sektor Pariwisata yang meliputi
usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, menengah
tinggi, dan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(2) Pelaku Usaha Pariwisata wajib memenuhi Standar
Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - 5 -
Pasal 4
Pelaku Usaha Pariwisata dengan tingkat Risiko rendah wajib
memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dengan tingkat
Risiko rendah yang meliputi aspek kesehatan, keselamatan,
dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 5
(1) Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib dibuktikan dengan
kepemilikan Sertifikat Standar Usaha Pariwisata.
(2) Sertifikat Standar Usaha Pariwisata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha
Pariwisata paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak PB
terverifikasi.
(3) Kewajiban kepemilikan Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dikecualikan bagi kegiatan usaha dengan tingkat Risiko
menengah rendah tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
sertifikasi standar Usaha Pariwisata ditetapkan oleh
Menteri.
BAB III
PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA
Bagian Kesatu
Objek Pengawasan
Pasal 6
(1) Pengawasan dilakukan kepada Pelaku Usaha Pariwisata
yang telah memiliki PB bidang Pariwisata.
(2) Objek Pengawasan Pelaku Usaha Pariwisata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Usaha Pariwisata dengan tingkat Risiko rendah;
b. Usaha Pariwisata dengan tingkat Risiko menengah
rendah;
c. Usaha Pariwisata dengan tingkat Risiko menengah
tinggi; dan
d. Usaha Pariwisata dengan tingkat Risiko tinggi.
(3) Dalam pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menyusun dan
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
sebagai pedoman pelaksanaan Pengawasan PBBR yang
memuat bobot kualitatif dan penilaian kepatuhan Pelaku
Usaha Pariwisata.
Bagian Kedua
Pembagian Kewenangan dalam Pengawasan
Pasal 7
(1) Pembagian kewenangan dalam Pengawasan dilakukan
berdasarkan pembagian kewenangan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah - 6 -
kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan
KPBPB, atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Pengawasan PBBR sektor Pariwisata dilaksanakan oleh
Menteri, terhadap:
a. Usaha Pariwisata PMA yang berlokasi di luar KEK,
KPBPB, dan Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
b. Usaha Pariwisata PMDN dengan tingkat Risiko tinggi
yang berlokasi di luar KEK, KPBPB, dan Otorita Ibu
Kota Nusantara.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan
fungsi di bidang industri dan investasi pada Kementerian.
(4) Perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pariwisata melaksanakan
Pengawasan terhadap Usaha Pariwisata PMDN dengan
tingkat Risiko menengah tinggi yang berlokasi di luar KEK,
KPBPB, dan Otorita Ibu Kota Nusantara.
(5) Perangkat daerah kabupaten/kota yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pariwisata melaksanakan Pengawasan terhadap Usaha
Pariwisata PMDN dengan tingkat Risiko menengah rendah
yang berlokasi di luar KEK, KPBPB, dan Otorita Ibu Kota
Nusantara.
(6) Unit kerja pelaksana pada Administrator KEK
melaksanakan Pengawasan terhadap seluruh Usaha
Pariwisata yang berlokasi di dalam KEK.
(7) Unit kerja pelaksana pada Badan Pengusahaan KPBPB
melaksanakan Pengawasan terhadap seluruh Usaha
Pariwisata yang berlokasi di dalam KPBPB.
(8) Unit kerja pelaksana Otorita Ibu Kota Nusantara
melaksanakan Pengawasan terhadap seluruh Usaha
Pariwisata yang berlokasi di dalam Otorita Ibu Kota
Nusantara.
(9) Kementerian dapat melakukan pemantauan dan evaluasi
atas pelaksanaan Pengawasan PBBR sektor Pariwisata
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK,
Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota
Nusantara.
Bagian Ketiga
Pelaksana Pengawasan
Pasal 8
(1) Pelaksana Pengawasan PBBR terdiri atas:
a. unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di
bidang industri dan investasi pada Kementerian;
b. perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan
urusan kepariwisataan;
c. perangkat daerah kabupaten/kota yang
menyelenggarakan urusan kepariwisataan;
d. unit kerja pelaksana KEK yang membidangi perizinan
dan/atau Pengawasan; - 7 -
e. unit kerja pelaksana Badan Pengusahaan KPBPB
yang membidangi perizinan dan/atau Pengawasan;
dan/atau
f. unit kerja pelaksana pada Otorita Ibu Kota Nusantara
yang membidangi perizinan dan/atau Pengawasan.
(2) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pelaksana Pengawasan berwenang:
a. melakukan pemeriksaan;
b. meminta keterangan;
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat
catatan yang diperlukan;
d. memasuki lokasi usaha;
e. memotret;
f. membuat rekaman audio visual;
g. mengambil sampel;
h. memeriksa lahan, bangunan/gedung, mesin dan
peralatan, dan sarana prasarana pendukung;
i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
j. menghentikan pelanggaran tertentu.
(3) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pelaksana Pengawasan memiliki kompetensi
dan kapasitas pengawas serta mematuhi kode etik
pelaksana Pengawasan.
(4) Dalam pemenuhan kompetensi dan kapasitas pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana
Pengawasan harus telah dinyatakan lulus pendidikan
dan/atau pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat
kelulusan pendidikan dan/atau pelatihan pengawas
sektor Pariwisata.
(5) Pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kementerian, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB,
dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan
kewenangannya.
(6) Pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai petunjuk
teknis deputi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
industri dan investasi pada Kementerian
(7) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berlandaskan pada prinsip:
a. integritas;
b. profesional; dan
c. responsif.
(8) Prinsip integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf a meliputi:
a. jujur, bisa dipercaya, dan ikhlas;
b. menjaga martabat dan tidak melakukan hal tercela;
c. memiliki independensi;
d. tidak melakukan hal yang berpotensi menimbulkan
konflik kepentingan; dan
e. mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
(9) Prinsip profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf b meliputi:
a. kritis, cermat, dan terukur; - 8 -
b. menyelesaikan tugas secara tuntas dan bertanggung
jawab sesuai prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. mengutamakan kepentingan organisasi di atas
kepentingan pribadi atau golongan; dan
d. senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala
bidang.
(10) Prinsip responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf c meliputi:
a. proaktif, cepat tanggap, dan tepat sasaran;
b. mampu bekerja dan berkomunikasi secara efisien dan
efektif; dan
c. mampu bekerja sama untuk peningkatan hasil yang
lebih baik.
Bagian Keempat
Batasan dalam Pengawasan
Pasal 9
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri ini dilakukan dalam batasan lingkup aspek
administratif dan teknis sektor Pariwisata.
(2) Pengawasan dilakukan dengan tidak menghambat
kegiatan operasional usaha Pariwisata.
Bagian Kelima
Tata Cara Pengawasan PBBR
Pasal 10
(1) Pengawasan PBBR dilaksanakan secara terintegrasi
melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS dan
terkoordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB,
dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Pengawasan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:
a. Pengawasan rutin; dan
b. Pengawasan insidental.
(3) Pelaku Usaha Pariwisata wajib menyampaikan laporan
Pelaku Usaha Pariwisata untuk dilakukan pemeriksaan
dalam Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a.
(4) Laporan Pelaku Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) memuat:
a. kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB,
dan/atau PB UMKU; dan
b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban
penanaman modal.
(5) Pengawasan mencakup kepatuhan pemenuhan ketentuan
persyaratan dasar, PB, PB UMKU, dan penerapan Standar
Kegiatan Usaha Pariwisata. - 9 -
(6) Pengawasan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a meliputi Pengawasan atas:
a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, berupa
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di darat,
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk
lokasi usaha yang berada di laut, dan/atau
persetujuan kawasan hutan untuk lokasi usaha di
kawasan hutan;
b. persetujuan lingkungan berupa surat pernyataan
pengelolaan lingkungan bagi usaha dan/atau
kegiatan yang tidak wajib analisis mengenai dampak
lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan
upaya pemantauan lingkungan; dan/atau
c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik
fungsi.
(7) Pengawasan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a meliputi Pengawasan atas:
a. NIB;
b. Sertifikat Standar; dan/atau
c. Izin.
(8) Pengawasan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a meliputi Pengawasan atas perizinan yang
diperlukan dalam rangka:
a. peredaran produk;
b. kelayakan operasi;
c. standardisasi produk/jasa; dan/atau
d. kelancaran kegiatan usaha selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
(9) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK,
Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota
Nusantara dalam melaksanakan Pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
perangkat kerja Pengawasan melalui Sistem OSS sesuai
dengan kewenangannya.
(10) Tata cara pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Keenam
Subsistem Pengawasan PBBR
Pasal 11
(1) Subsistem Pengawasan PBBR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan sebagai sarana untuk
melaksanakan Pengawasan.
(2) Sarana untuk melaksanakan Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB
UMKU;
b. kepatuhan penerapan Standar Kegiatan Usaha
Pariwisata; dan
c. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban
penanaman modal. - 10 -
(3) Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti
oleh:
a. Lembaga OSS;
b. Kementerian;
c. Pemerintah Daerah provinsi;
d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
e. Administrator KEK;
f. Badan Pengusahaan KPBPB; dan
g. Otorita Ibu Kota Nusantara.
BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Sanksi Administratif kepada Pelaku Usaha Pariwisata
Pasal 12
(1) Pelaku Usaha Pariwisata yang:
a. tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan Standar
Kegiatan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2);
b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (3);
c. tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan
jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau
komersial;
d. terbukti melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai
dengan pernyataan mandiri mengenai kesanggupan
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
dengan tingkat Risiko rendah bagi Pelaku Usaha
Pariwisata dengan tingkat Risiko rendah;
e. melakukan kegiatan usaha dengan perizinan yang
belum berlaku efektif;
f. terbukti melakukan kegiatan usaha yang
menyebabkan terjadinya bahaya atas kesehatan,
keselamatan, dan lingkungan, dan/atau dapat
mengganggu perekonomian nasional maupun
perekonomian daerah;
g. terbukti melakukan kegiatan usaha yang
menyebabkan korban jiwa atau kerugian harta
benda; dan/atau
h. melakukan pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait persyaratan dasar, PB,
PB UMKU dan/atau fasilitas penanaman modal,
dikenai Sanksi Administratif.
(2) Menteri, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator
KEK, kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya
mengenakan Sanksi Administratif kepada Pelaku Usaha
Pariwisata melalui Sistem OSS.
(3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. peringatan;
b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
c. pencabutan PB. - 11 -
(4) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan
atas hasil Pengawasan.
(5) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dikenakan secara bertahap dan tidak bertahap.
(6) Pengenaan Sanksi Administratif secara tidak bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila
pelanggaran tersebut secara langsung membahayakan
keselamatan dan keamanan wisatawan, Pelaku Usaha
Pariwisata, dan masyarakat.
(7) Terhadap pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK,
Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota
Nusantara mencatatkan informasi pengenaan sanksi ke
dalam Sistem OSS.
Bagian Kedua
Peringatan
Pasal 13
Sanksi Administratif peringatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (3) huruf a berupa:
a. peringatan pertama;
b. peringatan kedua; dan/atau
c. peringatan ketiga.
Pasal 14
(1) Pelaku Usaha Pariwisata yang mendapatkan peringatan
pertama wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam
peringatan pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak peringatan pertama dikenakan.
(2) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sanksi Administratif peringatan pertama
yang telah dikenakan dinyatakan gugur.
(3) Dalam hal Pelaku Usaha Pariwisata tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenakan Sanksi Administratif peringatan kedua.
(4) Pelaku Usaha Pariwisata yang mendapatkan peringatan
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peringatan
kedua paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak
peringatan kedua dikenakan.
(5) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Sanksi Administratif peringatan kedua yang
telah dikenakan dinyatakan gugur.
(6) Dalam hal Pelaku Usaha Pariwisata tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dikenakan Sanksi Administratif peringatan ketiga.
(7) Pelaku Usaha Pariwisata yang mendapatkan peringatan
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib
memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peringatan
ketiga paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
peringatan ketiga dikenakan. - 12 -
(8) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), Sanksi Administratif peringatan ketiga yang
telah dikenakan dinyatakan gugur.
(9) Format peringatan pertama, peringatan kedua, dan
peringatan ketiga tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(10) Sistem OSS menyampaikan notifikasi peringatan pertama,
peringatan kedua, dan peringatan ketiga kepada Lembaga
OSS, Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK,
Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota
Nusantara serta Pelaku Usaha Pariwisata.
Bagian Ketiga
Penghentian Sementara
Pasal 15
(1) Sanksi Administratif penghentian sementara kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)
huruf b berupa:
a. Pelaku Usaha Pariwisata tidak dapat melakukan
kegiatan usaha; dan/atau
b. Pelaku Usaha Pariwisata dikenakan pembatasan aksi
korporasi dalam Sistem OSS.
(2) Pelaku Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam
keputusan mengenai penghentian sementara kegiatan
usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Sanksi Administratif penghentian sementara
kegiatan usaha yang telah dikenakan dinyatakan gugur.
(4) Format keputusan mengenai penghentian sementara
kegiatan usaha tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(5) Sistem OSS menyampaikan notifikasi penghentian
sementara kegiatan usaha kepada Lembaga OSS,
Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah
Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan
Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota
Nusantara, serta Pelaku Usaha Pariwisata.
Bagian Keempat
Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Pasal 16
(1) Sanksi Administratif berupa pencabutan PB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal12 ayat (3) huruf c, meliputi:
a. pencabutan NIB;
b. pencabutan Sertifikat Standar; dan/atau
c. pencabutan Izin.
(2) Terhadap pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sistem OSS membatalkan hak akses secara
otomatis sejak tanggal pencabutan NIB. - 13 -
(3) Terhadap sanksi pencabutan PB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pelaku Usaha Pariwisata dapat mengajukan
permohonan PBBR yang baru paling cepat 1 (satu) tahun
setelah tanggal pencabutan PB.
(4) Format sanksi pencabutan PB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 17
(1) Pelaku Usaha Pariwisata yang dikenai Sanksi
Administratif dapat mengajukan upaya administratif
kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota, kepala
Administrator KEK, kepala Badan Pengusahaan KPBPB,
atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditempuh oleh Pelaku Usaha Pariwisata yang
dikenai Sanksi Administratif oleh Menteri, gubernur,
bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, kepala Badan
Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara sesuai dengan kewenangannya.
(3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan secara tertulis oleh Pelaku Usaha Pariwisata
kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota, kepala
Administrator KEK, kepala Badan Pengusahaan KPBPB,
atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan
kewenangannya dilengkapi dengan alasan dan bukti
pendukung.
(4) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
keputusan Sanksi Administratif diterima oleh Pelaku
Usaha Pariwisata.
Pasal 18
(1) Berdasarkan pengajuan upaya administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, Menteri, gubernur, bupati/wali
kota, kepala Administrator KEK, kepala Badan
Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara sesuai dengan kewenangannya melakukan
pemeriksaan terhadap pengajuan upaya administratif.
(2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan
upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator
KEK, kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya
dapat membentuk komisi banding.
Pasal 19
(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pengajuan
upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18, Menteri, gubernur, bupati/wali kota, kepala
Administrator KEK, kepala Badan Pengusahaan KPBPB,
atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan
kewenangannya menetapkan keputusan hasil
pemeriksaan upaya administratif. - 14 -
(2) Keputusan hasil pemeriksaan upaya administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. menguatkan Sanksi Administratif;
b. meringankan Sanksi Administratif;
c. memberatkan Sanksi Administratif; atau
d. membatalkan Sanksi Administratif.
(3) Keputusan hasil pemeriksaan upaya administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
pemohon upaya administratif paling lama 14 (empat belas)
hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Pelaku Usaha Pariwisata yang telah memiliki persyaratan
dasar, PB dan/atau PB UMKU yang diterbitkan melalui Sistem
OSS berbasis Risiko, telah terverifikasi, disetujui, dan masih
berlaku sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan tetap
dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
Pasal 21
Dalam hal terdapat perubahan tingkat Risiko, Pelaku Usaha
Pariwisata wajib menyesuaikan penerapan standar usaha
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
diundangkannya Peraturan Menteri ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283) dan Peraturan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 682), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 23
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 15 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2025
MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
WIDIYANTI PUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж - 16 -
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA TATA CARA
PELAKSANAAN PENGAWASAN, DAN SANKSI
ADMINISTRATIF PADA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PARIWISATA
STANDAR KEGIATAN USAHA
PADA PENYELENGGARAAN PBBR SEKTOR PARIWISATA
STANDAR KEGIATAN USAHA
ANGKUTAN DARAT WISATA
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO. KBLI: (49425) ANGKUTAN DARAT WISATA
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait
pengoperasian angkutan darat berupa kendaraan
bermotor maupun tidak bermotor di
destinasi/kawasan Pariwisata.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Angkutan Darat Wisata adalah
penyediaan angkutan orang berupa
kendaraan bermotor maupun tidak bermotor
di destinasi Pariwisata untuk kebutuhan dan
kegiatan Pariwisata.
c. Usaha Angkutan Darat Wisata Dengan
Tingkat Risiko Menengah Rendah adalah
Usaha Angkutan Darat Wisata dengan
kategori tingkat risiko menengah rendah
sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha
yang memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan
dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Angkutan Darat
Wisata adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi Usaha Angkutan Darat Wisata yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
Usaha Angkutan Darat Wisata.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha - 17 -
NO. KBLI: (49425) ANGKUTAN DARAT WISATA
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Angkutan Darat
Wisata Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah adalah bukti tertulis yang diberikan
oleh Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata kepada
Usaha Angkutan Darat Wisata yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha Angkutan
Darat Wisata Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan -
Verifikasi
6. Ketentuan a. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
Kewajiban kesiapan penerapan Standar Usaha Angkutan
Darat Wisata Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah mencakup sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha sebagai berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi
yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam
Api Ringan (APAR) yang berfungsi
dengan baik; - 18 -
NO. KBLI: (49425) ANGKUTAN DARAT WISATA
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak
berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman;
dan
f) status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas.
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan
dan/atau kecelakaan bagi karyawan
tersedia dan berlaku.
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat yang terdokumentasi.
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian
tugas setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi.
b. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
yang diterbitkan LSPr (khusus PMA),
mencakup pemenuhan sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d.
6.4;
c. memiliki sarana angkutan darat wisata yang
laik jalan dan surat kendaraan masih berlaku
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
d. dalam hal pelaku usaha Angkutan Darat
Wisata selain PMA secara sukarela
melaksanakan standardisasi dan sertifikasi
usaha, wajib memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. papan nama yang terpasang aman dan
memenuhi kelaikan mudah terlihat dan
terbaca;
b. tersedia ruang yang digunakan untuk
administrasi, pengelola, dan ruang
penyimpanan dokumen;
c. ruang/area karyawan yang bersih dan
terawat;
d. area penjualan tiket;
e. ruang/area tunggu;
f. area parkir kendaraan bersih dan terawat; - 19 -
NO. KBLI: (49425) ANGKUTAN DARAT WISATA
g. toilet bagi karyawan dengan sirkulasi udara
dan pencahayaan yang baik;
h. instalasi listrik terpasang aman dan
memenuhi kelaikan;
i. instalasi air bersih terpasang aman dan
memenuhi kelaikan;
j. peralatan komunikasi yang terdiri dari
telepon, email, dan/atau fasilitas internet;
k. fasilitas peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR);
l. tersedia bengkel pemeliharaan dan perbaikan
kendaraan, baik milik sendiri maupun
rekanan;
m. gudang atau tempat penyimpanan barang;
dan
n. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik dan tempat sampah
anorganik.
6.2 Sumber a. pengemudi dan mekanik memiliki keahlian
Daya berperilaku baik;
Manusia b. pelaksanaan peningkatan kompetensi atau
memiliki sertifikat profesi pengemudi;
c. pelaksanaan penilaian kinerja karyawan atau
surat penilaian berkinerja baik; dan
d. asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi
karyawan.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. kendaraan bermotor laik operasi yang
digerakan oleh peralatan mekanik
berupa mesin selain kendaraan yang
berjalan di atas rel; dan/atau
b. kendaraan tidak bermotor digerakkan
tenaga manusia dan/atau hewan yang
memenuhi persyaratan keselamatan.
6.3.2 Pelayanan
a. penerimaan dan pemberian informasi
melalui telepon dan email mengenai
pemesanan produk dan harga;
b. pelayanan pemberangkatan dan
kepulangan kendaraan dari dan ke lokasi
yang disepakati bersama;
c. pengecekan kendaraan sebelum dan
setelah beroperasi;
d. perlindungan asuransi kecelakaan bagi
penumpang;
e. pelaksanaan tanggap darurat
operasional kendaraan;
f. pelayanan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K); - 20 -
NO. KBLI: (49425) ANGKUTAN DARAT WISATA
g. pelaksanaan kebersihan dan kesehatan
dan perawatan lingkungan usaha;
h. tersedia pelayanan informasi dokter,
rumah sakit atau klinik terdekat yang
terdokumentasi; dan
i. pelayanan penanganan keluhan
pelanggan selama menggunakan
kendaraan.
6.4 Sistem a. memiliki peraturan perusahaan atau tata
Manajemen tertib perusahaan yang terdokumentasi;
Usaha b. memiliki pengelolaan administrasi seluruh
transaksi dan surat-menyurat yang
terdokumentasi dan tersimpan dengan baik;
c. pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) yang terdokumentasi;
d. pelaksanaan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K);
e. pelaksanaan perawatan dan perbaikan
kendaraan yang terdokumentasi;
f. pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
yang terdokumentasi;
g. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
h. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang
terdokumentasi;
i. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha;
j. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha yang terdokumentasi;
k. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja untuk meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
l. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
m. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan; dan
n. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Angkutan Darat Wisata dilakukan Pengawasan
yang menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 21 -
NO. KBLI: (49425) ANGKUTAN DARAT WISATA - 22 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
NO. KBLI: (50113) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan
Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata
mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau
untuk rekreasi di laut, dan/atau wisata bahari,
termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut
operatornya.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk
Wisata adalah usaha penyediaan angkutan
laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan
Pariwisata di wilayah perairan Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
c. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk
Wisata Dengan Tingkat Risiko Menengah
Tinggi adalah Usaha Angkutan Laut Dalam
Negeri untuk Wisata dengan kategori tingkat
risiko menengah tinggi sesuai hasil analisis
risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan
aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan,
serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam
Negeri untuk Wisata adalah rumusan
kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha
Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata
yang mencakup sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen Usaha Angkutan Laut Dalam
Negeri untuk Wisata.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Angkutan Laut
Dalam Negeri untuk Wisata Berisiko
Menengah Tinggi adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang
Pariwisata kepada Usaha Angkutan Laut - 23 -
NO. KBLI: (50113) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA
Dalam Negeri untuk Wisata yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha Angkutan
Laut Dalam Negeri untuk Wisata Menengah
Tinggi;
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
menerangkan bahwa sarana usaha telah
memenuhi standar baku mutu kesehatan
lingkungan dan persyaratan kesehatan
melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan a. memiliki persyaratan yang akan diverifikasi
Persyaratan oleh Menteri/Kepala Lembaga pengampu
sektor transportasi:
1. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang
tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang
ketatalaksanaan, nautik, atau pelayaran
niaga, yang dibuktikan dengan salinan
ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang
berwenang;
2. memiliki rencana usaha dan rencana
pengoperasian kapal;
3. kapal berbendera Indonesia yang laik laut
dengan paling kecil GT 175 (seratus tujuh
puluh lima Gross Tonnage) atau memiliki
kapal tunda berbendera Indonesia yang
laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan
daya motor penggerak paling kecil 150
(seratus lima puluh) tenaga kuda dengan
paling sedikit 1 (satu) unit tongkang
berukuran paling kecil GT 175 (seratus
tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau
memiliki kapal tunda berbendera
Indonesia yang laik laut paling sedikit 1
(satu) unit dengan ukuran paling kecil GT
175 (seratus tujuh puluh Gross Tonnage) - 24 -
NO. KBLI: (50113) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA
atau memiliki tongkang bermesin
berbendera Indonesia yang laik laut paling
sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling
kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima)
Gross Ttonnage atau tongkang bermesin
sebagaimana dimaksud dalam butir 3
termasuk tongkang yang memiliki mesin
selain mesin penggerak sesuai dengan
penggunaannya dilampiri dengan general
arrangement (GA);
4. bagi perusahaan patungan (joint venture)
dengan membentuk angkutan laut
memiliki kapal motor berbendera
Indonesia yang laik laut paling sedikit 1
(satu) unit dengan ukuran paling kecil GT
5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan
diawaki oleh awak kapal
berkewarganegaraan Indonesia;
5. kepemilikan kapal berbendera Indonesia
yang laik laut harus dapat dibuktikan
melalui:
a) grosse akta kapal;
b) surat ukur kapal yang masih berlaku;
c) sertifikat keselamatan kapal yang
masih berlaku; dan
d) daftar kru.
b. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha Angkutan
Laut Dalam Negeri untuk Wisata Berisiko
Menengah Tinggi mencakup sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagaimana dimaksud
dalam angka 4.1 s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan
yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi
peralatan dan perlengkapan kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan
(APAR) yang berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna,
tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan
barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha yang
jelas.
4.2 Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan
Daya bagi karyawan tersedia dan berlaku.
Manusia - 25 -
NO. KBLI: (50113) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang
terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja masih berlaku dan terdokumentasi.
5 Ketentuan 5.1 Pelaksana Penilaian Kesesuaian.
. Verifikasi Dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di lingkungan
unit teknis bidang industri Pariwisata pada
Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pariwisata melalui
penunjukan dengan Keputusan Menteri.
5.2 Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian.
Dilaksanakan dengan jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Pelaku
Usaha Pariwisata menyampaikan dokumen
persyaratan secara lengkap dan benar melalui
Sistem OSS.
5.3 Prosedur Penilaian Kesesuaian:
a. pelaku Usaha Angkutan Laut Dalam
Negeri untuk Wisata membuat akun OSS;
b. pelaku Usaha Angkutan Laut Dalam
Negeri untuk Wisata mengajukan
permohonan Sertifikat Standar melalui
Sistem OSS;
c. pelaku Usaha Angkutan Laut Dalam
Negeri untuk Wisata mengisi data kegiatan
usaha sesuai KBLI 50113;
d. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Angkutan Laut Dalam
Negeri untuk Wisata melakukan penilaian
mandiri dengan merujuk pada daftar cek
Dokumen Penilaian Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah ke
dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi kepada
tim verifikator diikuti kelengkapan
persyaratan;
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar
oleh tim verifikator:
1. jika waktu pelaksanaan verifikasi
melebihi 14 (empat belas) hari kerja,
Sistem OSS otomatis menerbitkan
Sertifikat Standar; dan
2. jika waktu pelaksanaan verifikasi - 26 -
NO. KBLI: (50113) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA
kurang dari atau 14 (empat belas)
hari kerja, maka lanjut pada huruf i.
i. persetujuan Sertifikat Standar untuk
Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk
Wisata oleh unit persetujuan; dan
j. notifikasi persetujuan Sertifikat Standar
dengan 3 (tiga) jenis persetujuan, yaitu
disetujui, kurang lengkap, atau ditolak:
1. jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan Sertifikat
Standar oleh Kementerian yang
menangani urusan Pariwisata;
2. jika kurang lengkap, Sistem OSS
menyampaikan permintaan untuk
melengkapi kekurangan;
3. jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6K etentuan a. memiliki SLS untuk usaha yang memiliki
Kewajiban fasilitas akomodasi paling lambat 1 (satu) tahun
setelah beroperasi;
b. memiliki PB UMKU sesuai dengan kebutuhan
usahanya berupa SLS; dan
c. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
yang diterbitkan oleh LSPr, mencakup
pemenuhan sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk
Wisata Berakomodasi:
1. alat keselamatan dan keamanan pelayaran;
2. instalasi listrik;
3. toilet umum pria dan wanita yang terpisah
dengan sirkulasi udara dan pencahayaan;
4. peralatan komunikasi berupa telepon,
email, dan fasilitas internet;
5. ruang penerimaan tamu yang bersih dan
terawat;
6. ruang atau area publik yang dilengkapi
meja dan kursi bersih dan terawat serta
terdapat pencahayaan dan sirkulasi udara;
7. fasilitas penyediaan makan dan minum;
8. kamar mandi dan toilet pribadi yang bersih
dan terawat;
9. tempat penampungan sampah;
10. tempat sampah tertutup; dan
11. terdapat pengelolaan limbah cair dan padat.
b. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk
Wisata Tidak Berakomodasi
1. alat keselamatan dan keamanan pelayaran; - 27 -
NO. KBLI: (50113) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA
2. peralatan komunikasi yang terdiri dari
telepon, email, dan fasilitas internet;
3. peralatan rekreasi air sesuai kegiatan
wisata yang bersih dan terawat dan
berfungsi dengan baik;
4. toilet umum pria dan wanita yang terpisah
dengan sirkulasi udara dan pencahayaan;
5. ruang penerimaan tamu yang bersih dan
terawat;
6. tempat penyimpanan khusus bahan
makanan dan minuman;
7. area penyediaan makan dan minum yang
bersih dan terawat atau memenuhi
persyaratan higiene sanitasi;
8. tempat penampungan sampah sementara;
dan
9. tempat sampah tertutup.
6.2 Sumber a. kru kapal memiliki sertifikat keahlian (CoC) dan
Daya sertifikat keterampilan (CoP);
Manusia b. program pelatihan peningkatan kompetensi bagi
kru kapal;
c. program penilaian kinerja karyawan; dan
d. pengutamaan penggunaan tenaga kerja local
dan/atau dalam negeri.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk
Wisata Berakomodasi:
1. kapal berbendera Indonesia yang laik
laut;
2. kamar sebagai sarana akomodasi;
3. peralatan keselamatan yang bersih,
terawat dan berfungsi dengan baik;
4. sistem dan perangkat tata suara yang
bersih, terawat, dan berfungsi dengan
baik.
5. paket wisata bahari;
6. pemandu dan instruktur wisata
bahari; dan
7. penyediaan makanan dan minuman
yang memenuhi persyaratan higiene
sanitasi.
b. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Wisata
Tidak berakomodasi:
1. kapal berbendera Indonesia yang laik
laut:
2. paket wisata bahari;
3. peralatan keselamatan yang bersih,
terawat dan berfungsi dengan baik;
4. pemandu wisata bahari; dan - 28 -
NO. KBLI: (50113) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA
5. penyediaan makanan dan minuman
yang memenuhi persyaratan higiene
sanitasi.
6.3.2 Pelayanan
a. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk
Wisata Berakomodasi:
1. karyawan menggunakan pakaian yang
bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau
logo perusahaan;
2. penerimaan dan pemberian informasi
melalui dalam jaringan dan luar
jaringan (online dan offline) mengenai
pemesanan, produk dan harga;
3. penerimaan penumpang wisatawan;
4. penggunaan tanda pengenal bagi
seluruh penumpang wisatawan;
5. reservasi/pemesanan;
6. penitipan barang penumpang
wisatawan;
7. pembayaran tunai dan/atau nontunai;
8. pengecekan keselamatan kapal wisata;
9. pemberangkatan dan kepulangan
kapal wisata dari dan/atau ke lokasi
berdasarkan paket wisata yang
tersedia;
10. keselamatan dan evakuasi penumpang
dan pengawakan serta tanggap darurat
operasional kapal wisata;
11. pengoperasian kapal;
12. perawatan dan perbaikan kapal wisata
serta pengedokan (docking) kapal;
13. penjualan makanan dan minuman;
14. penyelenggaraan hiburan;
15. ketanggapan kerugian penumpang
wisatawan;
16. keadaan darurat (Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan/P3K);
17. penanganan keamanan di kantor dan
penumpang wisatawan dalam
perjalanan kapal;
18. pemberian asuransi penumpang
wisatawan;
19. penanganan keluhan penumpang
wisatawan;
20. informasi dokter, rumah sakit, atau
klinik terdekat yang terdokumentasi;
21. informasi petunjuk keselamatan kru
dan penumpang; dan
22. bahan informasi destinasi dan promosi
wisata. - 29 -
NO. KBLI: (50113) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA
b. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk
Wisata Tidak Berakomodasi:
1. karyawan menggunakan pakaian yang
bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau
logo perusahaan;
2. penerimaan dan pemberian informasi
melalui dalam dan luar jaringan (online
dan offline) mengenai pemesanan,
produk, dan harga;
3. penerimaan penumpang wisatawan;
4. reservasi/pemesanan;
5. penitipan barang penumpang
wisatawan;
6. pembayaran tunai dan/atau nontunai;
7. pengecekan keselamatan kapal wisata;
8. pemberangkatan dan kepulangan
kapal wisata dari dan/atau ke lokasi
berdasarkan paket wisata yang
tersedia;
9. pengoperasian kapal;
10. keselamatan dan evakuasi penumpang
dan pengawakan serta tanggap darurat
operasional kapal wisata;
11. perawatan dan perbaikan kapal wisata
serta pengedokan (docking) kapal;
12. penanganan tanggap darurat
operasional kapal wisata;
13. penanganan keamanan di kantor dan
penumpang wisatawan dalam
perjalanan kapal;
14. pemberian asuransi penumpang
wisatawan;
15. penanganan keluhan penumpang
wisatawan;
16. bahan informasi destinasi dan promosi
wisata;
17. informasi dokter, rumah sakit, atau
klinik terdekat yang terdokumentasi;
dan
18. informasi petunjuk keselamatan kru
dan penumpang.
6.4 Sistem a. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk
Manajemen Wisata berakomodasi:
Usaha 1. laporan daftar nama penumpang wisata
angkutan laut wisata dalam negeri kepada
penyelenggara pelabuhan;
2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
peraturan yang terdokumentasi;
3. pengelolaan administrasi seluruh transaksi
dan surat-menyurat yang terdokumentasi
dan tersimpan dengan baik; - 30 -
NO. KBLI: (50113) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA
4. asuransi marine hull and liability serta
asuransi ketenagakerjaan;
5. program perawatan dan perbaikan kapal
secara berkala yang terdokumentasi;
6. pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
yang terdokumentasi;
7. pencegahan dan penanggulangan
kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
8. program Pengawasan kegiatan Pariwisata
yang ramah lingkungan dan mengikuti
kaedah konservasi dan pengamanan biota
laut yang terdokumentasi; dan
9. melaksanakan program kebersihan dan
perawatan lingkungan bangunan usaha.
b. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk
Wisata tak berakomodasi:
1. laporan daftar nama kru dan penumpang
wisata angkutan laut wisata dalam negeri
kepada penyelenggaraan pelabuhan;
2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
peraturan yang terdokumentasi;
3. pengelolaan administrasi seluruh transaksi
dan surat-menyurat yang terdokumentasi;
4. Asuransi marine hull and liability serta
asuransi ketenagakerjaan;
5. pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
yang terdokumentasi;
6. pencegahan dan penanggulangan
kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
7. program Pengawasan kegiatan Pariwisata
yang ramah lingkungan dan mengikuti
kaidah konservasi dan pengamanan biota
laut yang terdokumentasi; dan
8. melaksanakan program kebersihan dan
perawatan lingkungan bangunan usaha.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata dilakukan
Pengawasan yang menjadi bagian dari Pengawasan
PBBR. - 31 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
NO. KBLI: (50122) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan
Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata mencakup
usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan
menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di
Indonesia dan pelabuhan di luar negeri termasuk
usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata
adalah usaha penyediaan angkutan laut
internasional untuk kebutuhan dan kegiatan
Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
c. Usaha Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata
Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi adalah
Usaha Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata
dengan kategori tingkat Risiko menengah tinggi
sesuai hasil analisis Risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan
dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan
usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Angkutan Laut Luar
Negeri untuk Wisata adalah rumusan kualifikasi
dan/atau klasifikasi Usaha Angkutan Laut Luar
Negeri untuk Wisata yang mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen Usaha Angkutan Laut Luar
Negeri untuk Wisata.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Angkutan Laut Luar
Negeri untuk Wisata Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang
Pariwisata kepada Usaha Angkutan Laut Luar
Negeri untuk Wisata yang telah memenuhi
Standar Kegiatan Usaha Angkutan Laut Luar
Negeri untuk Wisata Menengah Tinggi. - 32 -
NO. KBLI: (50122) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA
h. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga
Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPr
adalah lembaga penilaian kesesuaian milik
pihak ketiga yang mengoperasikan skema
sertifikasi produk untuk memberikan jaminan
tertulis bahwa suatu barang, proses, atau jasa
telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat
SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa
sarana usaha telah memenuhi standar baku
mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan
kesehatan melalui inspeksi kesehatan
lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan a. memiliki persyaratan yang akan diverifikasi oleh
Persyaratan Menteri/Kepala Lembaga pengampu sektor
transportasi:
1. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga
ahli setingkat Diploma III di bidang
ketatalaksanaan, nautik, atau pelayaran
niaga, yang dibuktikan dengan salinan
ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang
berwenang;
2. memiliki rencana usaha dan rencana
pengoperasian kapal;
3. kapal berbendera Indonesia yang laik laut
dengan paling kecil GT 175 (seratus tujuh
puluh lima Gross Tonnage) atau memiliki
kapal tunda berbendera Indonesia yang laik
laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya
motor penggerak paling kecil 150 (seratus
lima puluh) tenaga kuda dengan paling
sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran
paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh
lima Gross Tonnage) atau memiliki kapal
tunda berbendera Indonesia yang laik laut
paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran
paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh
Gross Tonnage) atau memiliki tongkang
bermesin berbendera Indonesia yang laik
laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan
ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh
puluh lima) Gross Tonnage atau tongkang
bermesin sebagaimana pada butir 3 - 33 -
NO. KBLI: (50122) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA
termasuk tongkang yang memiliki mesin
selain mesin penggerak sesuai dengan
penggunaannya dilampiri dengan general
arrangement (GA);
4. bagi perusahaan patungan (joint venture)
dengan membentuk angkutan laut memiliki
kapal motor berbendera Indonesia yang laik
laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan
ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu
Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak
kapal berkewarganegaraan Indonesia; dan
5. kepemilikan kapal berbendera Indonesia
yang laik laut harus dapat dibuktikan
melalui:
a. grosse akta kapal;
b. surat ukur kapal yang masih berlaku;
c. sertifikat keselamatan kapal yang
masih berlaku; dan
d. daftar kru.
b. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
penerapan Standar Usaha Angkutan Laut Luar
Negeri untuk Wisata Risiko Menengah Tinggi
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1
s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan
yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi
peralatan dan perlengkapan kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan
(APAR) yang berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna,
tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan
barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha yang
jelas.
4.2 Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan
Daya bagi karyawan tersedia dan berlaku.
Manusia
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang
terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan - 34 -
NO. KBLI: (50122) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA
c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja masih berlaku dan terdokumentasi.
5. Ketentuan 5.1 Pelaksana Penilaian Kesesuaian.
Verifikasi Dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di lingkungan
unit teknis bidang industri Pariwisata pada
Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pariwisata melalui
penunjukan dengan Keputusan Menteri.
5.2 Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian.
Dilaksanakan dengan jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Pelaku
Usaha Pariwisata menyampaikan dokumen
persyaratan secara lengkap dan benar melalui
Sistem OSS.
5.3 Prosedur Penilaian Kesesuaian.
a. pelaku Usaha Angkutan Laut Luar Negeri
untuk Wisata membuat akun di Sistem
OSS;
b. pelaku Usaha Angkutan Laut Luar Negeri
untuk Wisata mengajukan permohonan
Sertifikat Standar melalui Sistem OSS;
c. pelaku Usaha Angkutan Laut Luar Negeri
untuk Wisata mengisi data kegiatan usaha
sesuai KBLI 50122;
d. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Angkutan Laut Luar Negeri
untuk Wisata melakukan penilaian
mandiri dengan merujuk pada daftar cek
Dokumen Penilaian Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah ke
dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi kepada
tim verifikator diikuti kelengkapan
persyaratan;
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar
oleh tim verifikator:
1. jika waktu pelaksanaan verifikasi
melebihi 14 (empat belas) hari kerja,
Sistem OSS otomatis menerbitkan
Sertifikat Standar; dan
2. jika waktu pelaksanaan verifikasi
kurang dari atau 14 (empat belas)
hari kerja maka lanjut pada huruf i;
i. persetujuan Sertifikat Standar untuk
Usaha Angkutan Laut Luar Negeri untuk
Wisata oleh unit persetujuan; dan
j. notifikasi persetujuan Sertifikat Standar
dengan 3 (tiga) jenis persetujuan, yaitu
disetujui, kurang lengkap, atau ditolak; - 35 -
NO. KBLI: (50122) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA
1. jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan Sertifikat
Standar oleh Kementerian yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pariwisata;
2. jika kurang lengkap, Sistem OSS
menyampaikan permintaan untuk
melengkapi kekurangan; dan
3. jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan a. memiliki SLS untuk usaha yang memiliki
Kewajiban fasilitas akomodasi paling lambat 1 (satu) tahun
setelah beroperasi;
b. memiliki PB UMKU sesuai dengan kebutuhan
usahanya, berupa SLS; dan
c. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
yang diterbitkan oleh LSPr, mencakup
pemenuhan sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. alat keselamatan dan keamanan pelayaran;
b. peralatan rekreasi air sesuai kegiatan wisata
yang bersih dan terawat dan berfungsi dengan
baik;
c. peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon,
email, dan fasilitas internet;
d. instalasi listrik;
e. tangki penampungan air (water reservoir).;
f. instalasi kamera pengawas (closed circuit
television/CCTV);
g. fasilitas dan akses untuk penyandang
disabilitas;
h. toilet umum pria dan wanita yang terpisah
dengan sirkulasi udara dan pencahayaan;
i. ruang karyawan dilengkapi ruang ganti
karyawan wanita dan laki-laki terpisah dan
tempat penyimpanan barang;
j. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi karyawan;
k. ruang penerimaan tamu yang bersih dan
terawat;
l. ruang atau area publik yang dilengkapi meja dan
kursi bersih dan terawat serta terdapat
pencahayaan dan sirkulasi udara;
m. kafe dan bar yang memenuhi persyaratan
higiene sanitasi;
n. area hiburan yang bersih dan terawat dan
mudah diakses pengunjung wisatawan;
o. ruang atau area perawatan yang dilengkapi
dokter dan paramedis; - 36 -
NO. KBLI: (50122) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA
p. area penjualan makan dan minum yang
memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
q. area makan minum yang bersih dan terawat
dengan sirkulasi udara dan pencahayaan;
r. area atau tempat ibadah beserta
perlengkapannya bagi penumpang;
s. kamar mandi dan toilet yang bersih dan terawat
untuk pengunjung wisatawan;
t. tersedia bengkel pemeliharaan dan perbaikan
kapal wisata, baik milik sendiri maupun
rekanan;
u. tempat penyimpanan bahan makanan dan
minuman berupa storage;
v. tempat sampah tertutup organik dan anorganik
terpisah;
w. tempat penampungan sampah sementara
organik dan anorganik; dan
x. pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan
peraturan.
6.2 Sumber a. nakhoda dan mekanik memiliki keahlian
Daya berperilaku baik;
Manusia b. sertifikat keahlian (CoC) dan sertifikat
keterampilan (CoP);
c. terdapat pemandu dan instruktur wisata bahari;
d. program pelatihan peningkatan kompetensi bagi
ABK dan nakhoda;
e. program penilaian kinerja karyawan; dan
f. pemeriksaan kesehatan karyawan secara
berkala termasuk pemeriksaan kesehatan
nahkoda dan ABK.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. kapal berbendera Indonesia yang laik
operasional dilengkapi air tawar sesuai
kapasitas penumpang wisatawan dan
tangki penampungan Bahan Bakar Minyak
(BBM);
b. kamar dan/atau ruang tidur;
c. peralatan keselamatan bersih terawat dan
berfungsi dengan baik;
d. sistem dan perangkat tata suara kapal
wisata yang bersih, dan berfungsi dengan
baik;
e. paket wisata bahari;
f. penyediaan makanan dan minuman yang
memenuhi persyaratan laik sehat restoran,
bar dan musik; dan
g. restoran, bar, dan musik. - 37 -
NO. KBLI: (50122) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA
6.3.2 Pelayanan
a. penerimaan dan pemberian informasi
melalui dalam dan luar jaringan (online dan
offline) mengenai pemesanan, produk dan
harga;
b. penerimaan penumpang wisatawan;
c. penggunaan tanda pengenal bagi seluruh
penumpang wisatawan;
d. reservasi/pemesanan;
e. penitipan barang penumpang wisatawan;
f. pembayaran tunai dan/atau nontunai;
g. tata graha kamar tidur, area meja kursi,
serta area makan dan minum untuk
wisatawan;
h. pemeliharaan instalasi sanitasi dan
lingkungan;
i. pengecekan keselamatan kapal wisata;
j. pemberangkatan dan kepulangan kapal
wisata dari dan/atau ke lokasi berdasarkan
paket wisata yang tersedia;
k. keselamatan dan evakuasi penumpang dan
pengawakan serta tanggap darurat
operasional kapal wisata;
l. pengoperasian kapal;
m. perawatan dan perbaikan kapal wisata
serta pengedokan (docking) kapal;
n. penjualan makanan dan minuman;
o. penyelenggaraan hiburan;
p. sikap tanggap terhadap kerugian
penumpang wisatawan;
q. penanganan tanggap darurat operasional
kapal wisata;
r. penanganan keamanan di kantor dan
penumpang wisatawan dalam perjalanan
kapal;
s. pemberian asuransi penumpang
wisatawan;
t. penanganan keluhan penumpang
wisatawan;
u. pelayanan informasi destinasi dan promosi
wisata; dan
v. karyawan menggunakan pakaian seragam
yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau logo
perusahaan.
6.4 Sistem a. laporan daftar nama penumpang angkutan laut
Manajemen wisata kepada penyelenggara pelabuhan;
Usaha b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan
perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan terdokumentasi;
c. pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan
surat menyurat yang terdokumentasi; - 38 -
NO. KBLI: (50122) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA
d. ketanggapan masalah kesehatan;
e. Asuransi marine hull and liability serta asuransi
ketenagakerjaan;
f. pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang
terdokumentasi;
g. memiliki program pengendalian hama (pest
control);
h. memiliki kerja sama dengan dokter, rumah
sakit, atau klinik terdekat yang terdokumentasi;
i. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan
kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
j. melaksanakan program Pengawasan kegiatan
Pariwisata yang ramah lingkungan dan
mengikuti kaidah konservasi dan pengamanan
biota laut yang terdokumentasi;
k. melaksanakan program kebersihan dan
perawatan lingkungan bangunan usaha;
l. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;
m. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;
n. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja audit internal usaha secara
berkelanjutan;
o. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja audit internal usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
p. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja internal audit Usaha
Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata; dan
q. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja internal audit Usaha
Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata yang
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata dilakukan
Pengawasan yang menjadi bagian dari Pengawasan
PBBR. - 39 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
HOTEL BINTANG
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH DAN MENENGAH TINGGI
NO. KBLI: (55110) HOTEL BINTANG
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan
usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang
memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang serta jasa
lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian
atau seluruh bangunan.
Hotel Bintang yang memiliki tingkat Risiko Menengah
Rendah adalah Hotel Bintang dengan Luas bangunan
<=6.000 M2. Hotel Bintang yang memiliki tingkat
Risiko Menengah Tinggi adalah Hotel Bintang dengan
luas bangunan >6.000 M2.
2 Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi
secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1
(satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen,
penginapan, pesanggrahan, yang dapat
dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan
minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas
lainnya.
c. Usaha Hotel Bintang adalah usaha penyediaan
akomodasi yang memenuhi ketentuan sebagai
hotel bintang yang ditetapkan dalam surat
keputusan instansi yang membinanya.
d. Usaha Hotel Bintang Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah adalah Usaha Hotel Bintang
dengan kategori tingkat Risiko menengah rendah
sesuai hasil analisis Risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya.
e. Usaha Hotel Bintang Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi adalah Usaha Hotel Bintang
dengan kategori tingkat Risiko menengah tinggi
sesuai hasil analisis Risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya.
f. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan
usaha.
g. Standar Kegiatan Usaha Hotel Bintang adalah
rumusan kualifikasi usaha dan/atau klasifikasi
Usaha Hotel Bintang yang mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha. - 40 -
NO. KBLI: (55110) HOTEL BINTANG
h. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha.
i. Sertifikat Standar Usaha Hotel Bintang Dengan
Tingkat Risiko Menengah Tinggi adalah bukti
tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang
Pariwisata kepada Usaha Hotel Bintang yang
telah memenuhi Standar Kegiatan Usaha Hotel
Bintang Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi.
j. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga
Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPr
adalah lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi
produk untuk memberikan jaminan tertulis
bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
k. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat
SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa
sarana usaha telah memenuhi standar baku
mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan
kesehatan melalui inspeksi kesehatan
lingkungan.
l. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan pada bidang
Pariwisata.
3 Penggolongan -
Usaha
4 Ketentuan a. Usaha Hotel Bintang Dengan Tingkat Risiko
Persyaratan Menengah Rendah:
-
b. Usaha Hotel Bintang Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi:
Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan
Penerapan Standar Kegiatan Usaha Hotel
Bintang Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1
s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan
yang terbaca dan terlihat jelas; - 41 -
NO. KBLI: (55110) HOTEL BINTANG
b. ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi
peralatan dan perlengkapan kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
(P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang
berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna,
tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan
barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha yang
jelas.
4.2 Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan
Daya bagi karyawan tersedia dan berlaku.
Manusia
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat
terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja
masih berlaku dan terdokumentasi.
5 Ketentuan a. Usaha Hotel Bintang Dengan Tingkat Risiko
Verifikasi Menengah Rendah:
-
b. Usaha Hotel Bintang Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi ketentuan verifikasi sebagai
berikut:
1) Pelaksana Penilaian Kesesuaian:
Dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di
lingkungan unit teknis bidang industri
Pariwisata pada Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata melalui penunjukan
dengan Keputusan Kepala Dinas.
2) Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian:
Dilaksanakan dengan jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
Pelaku Usaha Pariwisata menyampaikan
dokumen persyaratan secara lengkap dan
benar melalui Sistem OSS.
3) Prosedur Penilaian Kesesuaian:
a. pelaku Usaha Hotel Bintang membuat
akun di Sistem OSS; - 42 -
NO. KBLI: (55110) HOTEL BINTANG
b. pelaku Usaha Hotel Bintang
mengajukan permohonan Sertifikat
Standar melalui Sistem OSS;
c. pelaku Usaha Hotel Bintang mengisi
data kegiatan usaha sesuai KBLI
55110;
d. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Hotel Bintang melakukan
penilaian mandiri dengan merujuk
pada daftar cek Dokumen Penilaian
Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah ke
dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi
kepada tim verifikator diikuti
kelengkapan persyaratan;
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat
Standar oleh tim verifikator:
1) jika waktu pelaksanaan verifikasi
melebihi 14 (empat belas) hari
kerja, Sistem OSS otomatis
menerbitkan Sertifikat Standar;
dan
2) jika waktu pelaksanaan verifikasi
kurang dari atau 14 (empat belas)
hari kerja maka lanjut pada huruf
i;
i. persetujuan Sertifikat Standar untuk
Usaha Hotel Bintang oleh unit
persetujuan; dan
j. notifikasi persetujuan Sertifikat
Standar dengan 3 (tiga) jenis
persetujuan, yaitu disetujui, kurang
lengkap, atau ditolak;
1) jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan
Sertifikat Standar oleh Perangkat
Daerah Pemerintah Provinsi yang
menangani urusan Pariwisata;
2) jika kurang lengkap, Sistem OSS
menyampaikan permintaan untuk
melengkapi kekurangan; dan
3) jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6 Ketentuan a. Usaha Hotel Bintang Dengan Tingkat Risiko
Kewajiban Menengah Rendah:
1. memiliki SLS;
2. memiliki PB UMKU sesuai dengan
kebutuhan usahanya; - 43 -
NO. KBLI: (55110) HOTEL BINTANG
3. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
kesiapan penerapan Standar Kegiatan
Usaha Hotel Bintang Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah meliputi aspek sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi,
dan sistem manajemen usaha sebagaimana
dimaksud dalam Ketentuan Persyaratan
angka 4.1 s.d. 4.4; dan
4. dalam hal pelaku usaha Hotel Bintang
Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah
secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
b. Usaha Hotel Bintang Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi:
1. memiliki SLS;
2. memiliki PB UMKU sesuai dengan
kebutuhan usahanya;
3. Dalam hal mempekerjakan tenaga kerja
asing (TKA), wajib memiliki dokumen
pengesahan Rencana Penggunaan untuk
TKA; dan
4. memiliki Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr,
mencakup pemenuhan sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1
s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. lift tamu yang bersih dan terawat untuk
bangunan yang berlantai 5 (lima) atau lebih dan
terdapat dokumen uji berkala;
b. koridor/selasar dilengkapi akses penyelamatan
dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
c. toilet umum yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
d. ruang kantor atau area untuk petugas
administrasi yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan baik;
e. area untuk karyawan yang dilengkapi tempat
sampah, toilet karyawan yang bersih dan terawat;
f. tersedia instalasi air bersih dan dilakukan
pengujian rutin atas baku mutu kualitas air
bersih;
g. tempat penampungan sampah sementara yang
terpisah untuk sampah organik dan anorganik;
dan - 44 -
NO. KBLI: (55110) HOTEL BINTANG
h. penyediaan kotak peralatan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) dengan kelengkapannya.
6.2 Sumber a. terdapat program pelatihan sumber daya
Daya manusia;
Manusia b. terdapat karyawan yang bertugas untuk
keamanan hotel;
c. memiliki tim tanggap darurat dan karyawan
memiliki pengetahuan tentang tanggap darurat;
dan
d. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal/dalam negeri.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. bangunan yang diperuntukkan sebagai
Usaha Hotel, bersih dan terawat, dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang arah
menuju jalan keluar yang aman (evacuation
sign) yang jelas dan mudah terlihat;
b. area tamu atau kantor depan (front office)
dilengkapi gerai/counter (bisa berupa meja
dan kursi)/fasilitas untuk tamu check
in/check out; dan
c. kamar tidur dilengkapi tempat tidur beserta
perlengkapannya, pencahayaan dan
sirkulasi udara yang baik, tempat sampah,
denah lokasi kamar dan petunjuk
penyelamatan diri.
6.3.2 Pelayanan
a. tersedia pelayanan pembersihan fasilitas
tamu, fasilitas publik dan fasilitas
karyawan;
b. tersedia pelayanan keamanan; dan
c. tersedia pelayanan kesehatan, seperti dapat
berupa informasi tentang dokter, rumah
sakit atau klinik terdekat yang
terdokumentasi.
6.4 Sistem a. pelaksanaan higiene dan sanitasi lingkungan;
Manajemen b. melaksanakan pengelolaan pencegahan dan
Usaha penanggulangan kebakaran atau keadaan
darurat lainnya;
c. melaksanakan pengujian secara berkala pada
peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
d. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja operasional hotel; dan
e. melaksanakan SOP dan/atau melaksanakan
petunjuk pelaksanaan kerja operasional hotel
yang terdokumentasi. - 45 -
NO. KBLI: (55110) HOTEL BINTANG
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha Hotel
Bintang dilakukan Pengawasan yang menjadi bagian
d ari Pengawasan PBBR. - 46 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
HOTEL MELATI
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH DAN MENENGAH TINGGI
NO. KBLI: (55120) HOTEL MELATI
1. R uang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan
usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum
yang dikelola secara komersial dengan menggunakan
sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah
memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang
ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang
membinanya.
Hotel Melati yang memiliki tingkat Risiko Menengah
Rendah adalah Hotel Melati dengan luas bangunan
≤6.000 M2. Hotel Melati yang memiliki tingkat Risiko
Menengah Tinggi adalah Hotel Melati dengan luas
bangunan >6.000 M2.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan
Definisi barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan
wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi
secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1
(satu) atau lebih bangunan termasuk losmen,
penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi
dengan jasa pelayanan makan dan minum,
kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
c. Usaha Hotel Melati adalah usaha penyediaan
akomodasi yang memenuhi ketentuan sebagai
hotel melati yang ditetapkan dalam surat
keputusan instansi yang membinanya.
d. Usaha Hotel Melati Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah adalah Usaha Hotel Melati
dengan kategori tingkat Risiko menengah rendah
sesuai hasil analisis Risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan,
lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan
sumber daya.
e. Usaha Hotel Melati Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi adalah Usaha Hotel Melati
dengan kategori tingkat Risiko menengah tinggi
sesuai hasil analisis Risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan,
lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan
sumber daya.
f. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan
usaha.
g. Standar Kegiatan Usaha Hotel Melati adalah
rumusan kualifikasi usaha dan/atau klasifikasi
Usaha Hotel Melati yang mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha. - 47 -
NO. KBLI: (55120) HOTEL MELATI
h. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen hasil
penilaian mandiri kesiapan penerapan Standar
Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha Pariwisata
meliputi unsur sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha.
i. Sertifikat Standar Usaha Hotel Melati Dengan
Tingkat Risiko Menengah Tinggi adalah bukti
tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang
Pariwisata kepada Usaha Hotel Melati yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha Hotel Melati
Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi.
j. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga
Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPr
adalah lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi
produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah memenuhi
standar dan/atau regulasi.
k. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat
SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa
sarana usaha telah memenuhi standar baku mutu
kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan
melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
l. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
3. P enggolongan -
Usaha
4. K etentuan a. Usaha Hotel Melati Dengan Tingkat Risiko
Persyaratan Menengah Rendah:
-
b. Usaha Hotel Melati Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi:
Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha Hotel Melati
Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1
s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan
yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi
peralatan dan perlengkapan kerja; - 48 -
NO. KBLI: (55120) HOTEL MELATI
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
(P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang
berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna,
tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan
barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha yang
jelas.
4.2 Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi
Daya karyawan tersedia dan berlaku.
Manusia
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang
terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja
masih berlaku dan terdokumentasi.
5. K etentuan a. Usaha Hotel Melati Dengan Tingkat Risiko
Verifikasi Menengah Rendah:
-
b. Usaha Hotel Melati Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi ketentuan verifikasi sebagai
berikut:
1. Pelaksana Penilaian Kesesuaian.
Dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di lingkungan
unit teknis bidang industri Pariwisata pada
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang
menangani urusan Pariwisata melalui
penunjukan dengan Keputusan Kepala
Dinas.
2. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian.
Dilaksanakan dengan jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
Pelaku Usaha Pariwisata menyampaikan
dokumen persyaratan secara lengkap dan
benar melalui Sistem OSS.
3. Prosedur Penilaian Kesesuaian.
a) pelaku Usaha Hotel Melati membuat
akun di Sistem OSS;
b) pelaku Usaha Hotel Melati mengajukan
permohonan Sertifikat Standar melalui
Sistem OSS;
c) pelaku Usaha Hotel Melati mengisi data - 49 -
NO. KBLI: (55120) HOTEL MELATI
kegiatan usaha sesuai KBLI 55120;
d) Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
e) pelaku Usaha Hotel Melati melakukan
penilaian mandiri dengan merujuk
pada daftar cek Dokumen Penilaian
Mandiri;
f) Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah ke
dalam Sistem OSS;
g) notifikasi permohonan verifikasi
kepada tim verifikator diikuti
kelengkapan persyaratan;
h) verifikasi pemenuhan Sertifikat
Standar oleh tim verifikator:
1) jika waktu pelaksanaan verifikasi
melebihi 14 (empat belas) hari
kerja, Sistem OSS otomatis
menerbitkan Sertifikat Standar;
dan
2) jika waktu pelaksanaan verifikasi
kurang dari atau 14 (empat belas)
hari kerja maka lanjut pada huruf
i);
i) persetujuan Sertifikat Standar untuk
Usaha Hotel Melati oleh unit
persetujuan;
j) notifikasi persetujuan Sertifikat
Standar dengan 3 (tiga) jenis
persetujuan, yaitu disetujui, kurang
lengkap, atau ditolak;
1) jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan
Sertifikat Standar oleh Perangkat
Daerah Pemerintah Provinsi yang
menangani urusan Pariwisata;
2) jika kurang lengkap, Sistem OSS
menyampaikan permintaan untuk
melengkapi kekurangan; dan
3) jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. K etentuan a. Usaha Hotel Melati Dengan Tingkat Risiko
Kewajiban Menengah Rendah:
1. memiliki SLS;
2. memiliki PB UMKU sesuai dengan kebutuhan
usahanya;
3. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha
Hotel Melati Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah meliputi aspek sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem - 50 -
NO. KBLI: (55120) HOTEL MELATI
manajemen usaha sebagaimana dimaksud
dalam Ketentuan Persyaratan angka 4.1 s.d.
4.4.
4. dalam hal pelaku usaha Hotel Melati Dengan
Tingkat Risiko Menengah Rendah secara
sukarela melaksanakan standardisasi dan
sertifikasi usaha wajib memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d.
6.4.
b. Usaha Hotel Melati Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi:
1) memiliki SLS;
2) memiliki PB UMKU sesuai dengan
kebutuhan usahanya;
3) Dalam hal mempekerjakan tenaga kerja
asing (TKA), wajib memiliki dokumen
pengesahan Rencana Penggunaan untuk
TKA; dan
4) memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
yang diterbitkan oleh LSPr, mencakup
pemenuhan sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha dengan kriteria sebagaimana
dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. lift tamu yang bersih dan terawat untuk bangunan
yang berlantai 5 (lima) atau lebih dan terdapat
dokumen uji berkala;
b. koridor/selasar dilengkapi akses penyelamatan
dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
c. toilet umum yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
d. ruang kantor atau area untuk petugas
administrasi yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan baik;
e. area untuk karyawan yang dilengkapi tempat
sampah, toilet karyawan yang bersih dan terawat;
f. tersedia instalasi air bersih dan dilakukan
pengujian rutin atas baku mutu kualitas air
bersih;
g. tempat penampungan sampah sementara yang
terpisah untuk sampah organik dan anorganik;
dan
h. penyediaan kotak peralatan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) dengan kelengkapannya.
6.2 Sumber a. terdapat program pelatihan sumber daya
Daya manusia;
Manusia b. terdapat karyawan yang bertugas untuk
keamanan hotel; - 51 -
NO. KBLI: (55120) HOTEL MELATI
c. memiliki tim tanggap darurat dan karyawan
memiliki pengetahuan tentang tanggap darurat;
dan
d. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal/dalam negeri.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. bangunan yang diperuntukkan sebagai
Usaha Hotel, bersih dan terawat, dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang arah
menuju jalan keluar yang aman (evacuation
sign) yang jelas dan mudah terlihat;
b. area tamu atau kantor depan (front office)
dilengkapi gerai/counter (bisa berupa meja
dan kursi)/fasilitas untuk tamu check
in/check out; dan
c. kamar tidur dilengkapi tempat tidur beserta
perlengkapannya, pencahayaan dan sirkulasi
udara yang baik, tempat sampah, denah
lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan
diri.
6.3.2 Pelayanan
a. tersedia pelayanan pembersihan fasilitas
tamu, fasilitas publik dan fasilitas karyawan;
b. tersedia pelayanan keamanan; dan
c. tersedia pelayanan kesehatan, seperti dapat
berupa informasi tentang dokter, rumah sakit
atau klinik terdekat yang terdokumentasi.
6.4 Sistem a. pelaksanaan higiene dan sanitasi lingkungan;
Manajemen b. melaksanakan pengelolaan pencegahan dan
Usaha penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat
lainnya;
c. melaksanakan pengujian secara berkala pada
peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
d. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja operasional hotel; dan
e. melaksanakan SOP dan/atau melaksanakan
petunjuk pelaksanaan kerja operasional hotel
yang terdokumentasi.
7. L ain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha Hotel
Melati dilakukan Pengawasan yang menjadi bagian dari
Pengawasan PBBR. - 52 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
PONDOK WISATA
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO. KBLI: (55130) PONDOK WISATA
1. R uang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum
dengan pembayaran harian yang dilakukan
perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah
tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan
sebagian untuk disewakan dengan memberikan
kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi
dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
2. 2Is tilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan
Definisi barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan
wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Pondok Wisata adalah penyediaan
akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang
dihuni oleh pemiliknya tersendiri atau terintegrasi
dalam satu kesatuan area dan dimanfaatkan
sebagian untuk disewakan dengan memberikan
kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi
dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya dalam
rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
c. Usaha Pondok Wisata Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah adalah Usaha Pondok Wisata
dengan kategori tingkat Risiko menengah rendah
sesuai hasil analisis Risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan,
lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan
sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan
usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Pondok Wisata adalah
rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha
Pondok Wisata yang mencakup sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen Usaha Pondok Wisata.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen hasil
penilaian mandiri kesiapan penerapan Standar
Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha Pariwisata
meliputi unsur sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Pondok Wisata Dengan
Tingkat Risiko Menengah Rendah adalah bukti
tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang
Pariwisata kepada Usaha Pondok Wisata yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha Pondok Wisata
Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga
Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPr - 53 -
NO. KBLI: (55130) PONDOK WISATA
adalah lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi
produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah memenuhi
standar dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat
SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa sarana
usaha telah memenuhi standar baku mutu
kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan
melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
3. P3e nggolongan -
Usaha
4. K4 etentuan -
Persyaratan
5. K5 etentuan -
Verifikasi
6. K6 etentuan a. memiliki SLS;
Kewajiban b. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha Pondok Wisata
Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha
sebagai berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan
baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa,
dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f) status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas.
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku. - 54 -
NO. KBLI: (55130) PONDOK WISATA
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat yang terdokumentasi.
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian tugas
setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;
a. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
b. SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku dan
terdokumentasi.
c. dalam hal pelaku Usaha Pondok Wisata secara
sukarela melaksanakan standardisasi dan
sertifikasi usaha wajib memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. jaringan dan pasokan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;
b. jaringan telekomunikasi yang baik;
c. jaringan dan pasokan listrik yang memadai;
d. instalasi pembuangan air limbah sederhana yang
dikelola mandiri, kawasan atau Pemerintah
Daerah;
e. area dalam unit hunian/rumah tinggal tersendiri
atau terintegrasi untuk keperluan administrasi;
f. sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.
g. struktur rumah dengan kondisi baik, stabil, dan
aman seperti atap, dinding, pintu, lantai, dan
lain-lain;
h. desain dan material bangunan dalam kondisi
baik, bersih, dan mencerminkan identitas lokal;
i. menyediakan perlengkapan ibadah; dan
j. tempat sampah organik dan/atau anorganik
tertutup dan ditempatkan dengan rapi.
6.2 Sumber a. paling sedikit terdapat 1 (satu) orang pengelola
Daya yang berperilaku baik, berbadan sehat, dan
Manusia kompeten dalam mengelola Pondok Wisata;
b. sumber daya manusia dengan kemampuan
komunikasi yang baik; dan
c. sumber daya manusia yang menerapkan nilai-
nilai sadar wisata.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. kamar tidur tamu yang terpisah dari kamar
tidur lain di dalam rumah paling banyak 5
(lima) unit dengan kelengkapan paling
sedikit 1 (satu) tempat tidur per unit;
b. minimal terdapat 1 (satu) kamar
mandi/toilet untuk tamu, baik di dalam
kamar tamu maupun di dalam rumah
dengan fasilitas toilet dan kamar mandi - 55 -
NO. KBLI: (55130) PONDOK WISATA
dasar, termasuk pintu yang dapat dikunci di
semua toilet dan kamar mandi;
c. dapur/area masak dan kelengkapannya
serta alat keselamatan kerja;
d. ruang/area bersama dengan
kelengkapannya; dan
e. daftar nomor kontak penting (pihak berwajib/
keamanan dan fasilitas kesehatan).
6.3.2 Pelayanan
a. pemesanan kamar secara dalam jaringan
dan/atau luar jaringan;
b. penanganan Check-in dan Check-out
termasuk pencatatan identitas tamu;
c. pelaporan Warga Negara Asing (WNA) kepada
pihak berwenang;
d. pengadministrasian pencatatan data
identitas tamu;
e. pembayaran secara tunai dan/atau
nontunai;
f. informasi tertulis mengenai kebersihan,
kesehatan, keselamatan, dan lingkungan
secara sederhana;
g. pembersihan pemeliharaan fasilitas dan
lingkungan usaha;
h. penanganan keamanan dan pertolongan
pertama pada kecelakaan tamu;
i. penanganan keluhan tamu;
j. penanganan makanan dan minuman yang
bersih dan aman;
k. penanganan binatu;
l. penyediaan aktivitas ramah lingkungan;
m. penyediaan informasi kepada wisatawan
terkait aktivitas dan produk lokal;
n. pelaksanaan higiene dan sanitasi
lingkungan, pengendalian hama (pest
control), dan general cleaning; dan
o. perawatan bangunan serta lingkungan usaha.
6.4 Sistem a. pelaksanaan perencanaan usaha yang
Manajemen terdokumentasi;
Usaha b. pelaksanaan komunikasi pelanggan usaha yang
terdokumentasi;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan tindak
lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan dan
terdokumentasi;
d. tersedia petunjuk tertulis untuk menghindari
terjadinya kebakaran atau keadaan darurat
lainnya termasuk jalur evakuasi;
e. tersedia informasi tentang fasilitas kesehatan,
keamanan dan tanggap darurat terdekat;
f. tersedia tata tertib tamu sesuai hukum, kearifan
lokal, dan ketentuan adat istiadat setempat; dan - 56 -
NO. KBLI: (55130) PONDOK WISATA
g. tersedia himbauan tertulis kepada tamu untuk
tidak menyisakan makanan dan minuman yang
dikonsumsi.
7. L7a in-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha Pondok
Wisata dilakukan Pengawasan yang menjadi bagian dari
Pengawasan PBBR. - 57 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO. KBLI: (55191) PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
penyediaan jasa penginapan yang biasanya digunakan
wisatawan sebagai akomodasi dapat berupa
ruangan/kamar yang dapat digunakan bermalam
bersama-sama (sharing room) atau sendiri dalam rangka
kegiatan Pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi,
memperluas pengetahuan/pengalaman, dan
perjalanan.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Penginapan Remaja (Youth Hostel) adalah
usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi
umum yang dikelola secara komersial dengan
menggunakan sebagian atau seluruh bagian
bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa
pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan,
dan/atau fasilitas lainnya.
c. Usaha Penginapan Remaja Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah adalah Usaha Penginapan
Remaja dengan kategori tingkat Risiko menengah
rendah sesuai hasil analisis Risiko kegiatan usaha
yang memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan
usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Penginapan Remaja
adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi
Usaha Penginapan Remaja yang mencakup
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha;
g. Sertifikat Standar Usaha Penginapan Remaja
Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah adalah
bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga
Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk
Bidang Pariwisata kepada Usaha Penginapan
Remaja yang telah memenuhi Standar Kegiatan - 58 -
NO. KBLI: (55191) PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)
Usaha Penginapan Remaja Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga
Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPr
adalah lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi
produk untuk memberikan jaminan tertulis
bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat
SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa
sarana usaha telah memenuhi standar baku
mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan
kesehatan melalui inspeksi kesehatan
lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan -
Verifikasi
6. Ketentuan a. memiliki SLS;
Kewajiban b. memiliki laporan kegiatan secara berkala;
c. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha Penginapan
Remaja mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha sebagai berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan
baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa,
dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan - 59 -
NO. KBLI: (55191) PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)
f) status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas.
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan/atau
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku;
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat yang terdokumentasi.
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian tugas
setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku dan
terdokumentasi;
d. dalam hal pelaku Usaha Penginapan Remaja
secara sukarela melaksanakan standardisasi dan
sertifikasi usaha, wajib memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. instalasi pengolahan air limbah, baik dikelola
mandiri, kawasan atau Pemerintah Daerah,
dilakukan pengujian rutin atas baku mutu
kualitas air limbah;
b. akses khusus darurat yang terlihat dengan
rambu yang jelas, aman, dan memenuhi
kelaikan;
c. fasilitas parkir dengan rambu-rambu dan marka
jalan yang mudah terlihat;
d. peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon,
faksimili dan/atau jaringan internet;
e. tempat sampah organik dan anorganik tertutup
dengan jumlah dan kapasitas yang memadai,
dengan tempat penampungan sampah
sementara;
f. instalasi listrik yang aman dan memenuhi
kelaikan;
g. instalasi air bersih yang aman memenuhi
kelaikan;
h. sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik; dan
i. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya.
6.2 Sumber a. pelaksanaan program pengembangan dan
Daya peningkatan kompetensi yang terdokumentasi;
Manusia b. karyawan memiliki kemampuan komunikasi
yang baik;
c. karyawan berkompeten dalam menerapkan
nilai-nilai sadar wisata; - 60 -
NO. KBLI: (55191) PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)
d. karyawan memiliki pengetahuan tentang
tanggap darurat;
e. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan
karyawan secara berkala yang terdokumentasi;
dan
f. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi;
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. bangunan yang diperuntukkan bagi usaha
penginapan yang aman dan memenuhi
kelaikan;
b. area penerimaan tamu (front office) dan lobi;
c. ruangan/kamar dengan kelengkapannya
yang dapat digunakan bermalam bersama-
sama (sharing room) atau sendiri;
d. toilet/kamar mandi umum yang bersih,
terawat dan terpisah untuk tamu pria dan
wanita;
e. ruang atau area makan;
f. dapur bersama; dan
g. ruang atau tempat ibadah.
6.3.2 Pelayanan:
a. karyawan menggunakan pakaian seragam
yang bersih dan rapi;
b. pemesanan kamar secara dalam jaringan
dan/atau luar jaringan;
c. pelayanan check-in dan check-out;
d. pengadministrasian pencatatan data
identitas tamu;
e. pembayaran tunai dan/atau nontunai;
f. penyampaian informasi peraturan tertulis
dan/atau lisan;
g. pengadministrasian pencatatan data
identitas tamu;
h. penyampaian informasi tentang dokter,
rumah sakit, atau klinik terdekat yang
terdokumentasi;
i. penanganan keluhan tamu atau
pengunjung;
j. pelaksanaan higiene dan sanitasi
lingkungan, pengendalian hama (pest
control) dan general cleaning;
k. perawatan bangunan dan lingkungan
usaha; dan
l. pelaksanaan program pencegahan dan
penanggulangan kebakaran atau keadaan
darurat lainnya. - 61 -
NO. KBLI: (55191) PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)
6.4 Sistem a. tersedia piranti lunak penunjang kegiatan
Manajemen operasional (management system);
Usaha b. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri yang
terdokumentasi;
c. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
d. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja perencanaan usaha yang
terdokumentasi;
e. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha.
f. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang
terdokumentasi;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha
yang terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan usaha yang terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja internal audit
pelaksanaan standar usaha; dan
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja internal audit pelaksanaan
standar usaha yang terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Penginapan Remaja dilakukan Pengawasan yang
menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 62 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
BUMI PERKEMAHAN DAN TAMAN KARAVAN
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO. KBLI: (55192) BUMI PERKEMAHAN DAN TAMAN KARAVAN
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan
menggunakan tenda atau dengan menggunakan
karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan)
yang dibawa sendiri, misalnya Bumi Perkemahan
Cibubur dan Persinggahan Karavan Taman Safari.
2 Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Bumi Perkemahan dan Taman Karavan
adalah usaha penyediaan area untuk berkemah
dan/atau penyediaan akomodasi di alam terbuka
dengan menggunakan tenda atau sejenisnya yang
dapat dilengkapi dengan fasilitas penunjang
lainnya.
c. Usaha Bumi Perkemahan dan Taman Karavan
Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah adalah
Usaha Bumi Perkemahan dan Taman Karavan
dengan kategori tingkat Risiko menengah rendah
sesuai hasil analisis Risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan
usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Bumi Perkemahan dan
Taman Karavan adalah rumusan kualifikasi
dan/atau klasifikasi Usaha Bumi Perkemahan
dan Taman Karavan yang mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Bumi Perkemahan dan
Taman Karavan Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga
Sertifikasi Produk Pariwisata kepada Usaha Bumi
Perkemahan dan Taman Karavan yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha Bumi
Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman - 63 -
NO. KBLI: (55192) BUMI PERKEMAHAN DAN TAMAN KARAVAN
Karavan Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga
Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPr
adalah lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi
produk untuk memberikan jaminan tertulis
bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat
SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa
sarana usaha telah memenuhi standar baku
mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan
kesehatan melalui inspeksi kesehatan
lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
3 Penggolongan -
Usaha
4 Ketentuan -
Persyaratan
5 Ketentuan -
Verifikasi
6 Ketentuan a. memiliki SLS;
Kewajiban b. memiliki laporan kegiatan secara berkala;
c. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha Bumi
Perkemahan dan Taman Karavan mencakup
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha sebagai
berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan
baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa,
dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan - 64 -
NO. KBLI: (55192) BUMI PERKEMAHAN DAN TAMAN KARAVAN
f) status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas.
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan/atau
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku;
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat yang terdokumentasi;
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian tugas
setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku dan
terdokumentasi.
d. dalam hal pelaku Usaha Bumi Perkemahan dan
Taman Karavan secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam
angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. instalasi pengolahan air limbah, baik dikelola
mandiri, kawasan atau Pemerintah Daerah,
dilakukan pengujian rutin atas baku mutu
kualitas air limbah;
b. penanda arah yang menunjukkan fasilitas bumi
perkemahan;
c. fasilitas parkir dengan rambu-rambu dan marka
jalan yang mudah terlihat;
d. akses khusus darurat yang terlihat dengan
rambu yang jelas yang aman dan memenuhi
kelaikan;
e. peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon
kabel, telepon seluler, dan/atau jaringan
internet;
f. instalasi listrik yang aman dan memenuhi
kelaikan;
g. instalasi air bersih yang aman memenuhi
kelaikan;
h. instalasi kamera pengawas (closed circuit
television/CCTV);
i. instalasi gas yang aman dan memenuhi kelaikan
(WTM);
j. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya;
k. tempat sampah organik dan anorganik tertutup
dengan jumlah dan kapasitas yang memadai;
dan - 65 -
NO. KBLI: (55192) BUMI PERKEMAHAN DAN TAMAN KARAVAN
l. tempat penampungan sampah organik dan
anorganik.
6.2 Sumber a. karyawan menggunakan pakaian seragam yang
Daya bersih dan rapi;
Manusia b. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi dan keterampilan;
c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan
karir;
d. karyawan memiliki kemampuan komunikasi
yang baik;
e. karyawan berkompeten dalam menerapkan
nilai-nilai sadar wisata;
f. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan
karyawan secara berkala yang terdokumentasi;
g. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi;
dan
h. karyawan memiliki pengetahuan tentang tanggap
darurat.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Produk Usaha:
Produksi a. luas lahan minimal 1 (satu) hektar dengan
batas-batas yang jelas;
b. memiliki kontur lahan yang aman dan
memenuhi kelaikan;
c. area perkemahan (camping ground) yang
paling sedikit 30% diantaranya merupakan
area terbuka hijau;
d. terdapat pintu masuk dan keluar kawasan
yang berbeda, dan dilengkapi pos
keamanan;
e. akses kendaraan karavan atau sejenis
untuk mencapai area Persinggahan
dan/atau Taman Karavan;
f. lay out penempatan tenda yang mudah
terlihat dan terbaca;
g. tenda dengan berbagai pilihan untuk
menginap dilengkapi perlengkapan dan
peralatan kemah sesuai Standar Nasional
Indonesia (SNI);
h. tempat atau area permainan indoor
dan/atau outdoor dengan kelengkapannya;
i. dapur umum dilengkapi perlengkapan
memasak dan makan minum; dan
j. toko serba ada atau tempat penjualan
kebutuhan sehari-hari yang mudah diakses
dilengkapi fasilitas memasak dan
perlengkapan makan minum.
6.3.2 Pelayanan:
a. penyampaian informasi tentang produk,
biaya/harga pembayaran, dan fasilitas
penunjang; - 66 -
NO. KBLI: (55192) BUMI PERKEMAHAN DAN TAMAN KARAVAN
b. penyampaian informasi peraturan tertulis
dan/atau lisan;
c. pelaksanaan reservasi dan pendaftaran
pengunjung;
d. penanganan check-in dan check-out;
e. pengadministrasian pencatatan data
identitas tamu;
f. pembayaran secara tunai dan/atau
nontunai.
g. pelaksanaan prosedur keselamatan dan
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
(P3K);
h. pemeliharaan fasilitas dan lingkungan area
bumi perkemahan;
i. penanganan keluhan tamu atau
pengunjung;
j. penyediaan makan minum;
k. pemberian asuransi bagi tamu/
pengunjung;
l. pencegahan pelanggaran kesusilaan dan
ketertiban umum;
m. pembatasan penggunaan kemasan plastik
dan pengurangan jumlah sampah yang
dihasilkan;
n. perawatan bangunan dan lingkungan
usaha;
o. penggunaan produk pembersih ekologis,
berlabel ramah lingkungan, atau berbasis
bahan kimia lembut;
p. pelaksanaan hygiene dan sanitasi,
pengendalian hama (pest control) dan
general cleaning; dan
q. pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan
penanggulangan kebakaran atau keadaan
darurat lainnya.
6.4 Sistem a. tersedia piranti lunak penunjang kegiatan
Manajemen operasional (management system);
Usaha b. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri yang
terdokumentasi;
c. tersedia peraturan perusahaan atau Perjanjian
Kerja Bersama (PKB);
d. pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau
produk dalam negeri yang terdokumentasi;
e. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
f. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja perencanaan usaha yang
terdokumentasi;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha.
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis - 67 -
NO. KBLI: (55192) BUMI PERKEMAHAN DAN TAMAN KARAVAN
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang
terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha
yang terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan usaha yang terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja internal audit
pelaksanaan standar usaha; dan
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja internal audit pelaksanaan
standar usaha yang terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha Bumi
Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman
Karavan dilakukan Pengawasan yang menjadi bagian
dari Pengawasan PBBR. - 68 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
VILLA
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO. KBLI: (55193) VILLA
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum
yang merupakan rumah-rumah pribadi yang
khusus disewakan kepada wisatawan berikut
fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.
2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Villa adalah usaha penyediaan
akomodasi berupa penyewaan bangunan
secara keseluruhan untuk jangka waktu
tertentu yang digunakan untuk kegiatan wisata
dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan
dan fasilitas penunjang lainnya.
c. Usaha Villa Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah adalah Usaha Villa dengan kategori
tingkat Risiko menengah rendah sesuai hasil
analisis Risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan
dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan
kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Villa adalah rumusan
kualifikasi Usaha Villa dan/atau klasifikasi
Usaha Villa yang mencakup sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen Usaha Villa.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Villa Dengan Tingkat
Risiko Menengah Rendah adalah bukti tertulis
yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang
Pariwisata kepada Usaha Villa yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha Villa
Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk - 69 -
NO. KBLI: (55193) VILLA
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat
SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa
sarana usaha telah memenuhi standar baku
mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan
kesehatan melalui inspeksi kesehatan
lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan Usaha -
4 Ketentuan - -
Persyaratan
5 Ketentuan Verifikasi -
6 Ketentuan a. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
Kewajiban penerapan Standar Usaha Villa Dengan
Tingkat Risiko Menengah Rendah mencakup
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha
sebagai berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam
Api Ringan (APAR) yang berfungsi
dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa,
dan jernih;
e) ketersediaan tempat penyimpanan
barang yang aman; dan
f) Status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas.
2. sumber daya manusia:
mengutamakan tenaga kerja lokal/dalam
negeri;
3. ketentuan produksi: - 70 -
NO. KBLI: (55193) VILLA
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat yang terdokumentasi; dan
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian tugas
setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku dan
terdokumentasi.
b. memiliki SLS; dan
c. dalam hal pelaku usaha Villa secara sukarela
melaksanakan standardisasi dan sertifikasi
usaha, wajib memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. papan nama dengan tulisan yang terbaca jelas
dan mudah terlihat;
b. ruang kantor atau area untuk petugas
administrasi yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan baik;
c. area/tempat karyawan;
d. tempat/area parkir;
e. toilet umum yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
f. kolam renang yang bersih dan terawat (jika
ada);
g. tempat penyimpanan dan pendistribusian
linen; dan
h. tempat sampah tertutup dan terpisah antara
sampah organik dan anorganik;
6.2 Sumber Daya a. program pengembangan dan peningkatan
Manusia kompetensi;
b. terdapat petugas keamanan; dan
c. karyawan memiliki pengetahuan tentang
tanggap darurat.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. bangunan yang diperuntukan sebagai
usaha villa;
b. kamar tidur dilengkapi tempat tidur untuk
tamu dengan perlengkapannya;
c. kamar mandi dilengkapi kloset, peralatan
mandi;
d. ruang makan dilengkapi perlengkapan
dan peralatan makan;
e. ruang keluarga dilengkapi meja dan kursi
dan/atau fasilitas lain;
f. dapur kecil (pantry) dilengkapi tempat - 71 -
NO. KBLI: (55193) VILLA
sampah dan saluran pembuangan limbah
yang berfungsi dengan baik; dan
g. area penerimaan tamu (front office)
dilengkapi sarana pembayaran; dan
h. kondisi Villa bersih, terawat, dan
berfungsi dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan yang baik.
6.3.2 Pelayanan
a. penanganan pemesanan tempat atau
reservasi;
b. penanganan proses check-in dan check-out;
c. penyampaian informasi, penerimaan dan
penyampaian pesan, dan pengurusan barang
tamu;
d. pembersihan/penyiapan kamar;
e. pembayaran tunai dan/atau nontunai; dan
f. penanganan keluhan tamu.
6.4 Sistem a. memiliki peraturan perusahaan atau Perjanjian
Manajemen Kerja Bersama (PKB);
Usaha b. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
c. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja perencanaan usaha yang
terdokumentasi;
d. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja operasional Villa; dan
e. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja operasional Villa yang
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha Villa
dilakukan Pengawasan yang menjadi bagian dari
Pengawasan PBBR. - 72 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
APARTEMEN HOTEL
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
NO. KBLI: (55194) APARTEMEN HOTEL
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan
usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi
umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen
sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan
perhitungan pembayaran sesuai ketentuan, misalnya
apartemen hotel/kondominium hotel
(apartel/kondotel).
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Apartemen Hotel adalah usaha penyediaan
akomodasi secara harian berupa unit hunian
dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola
oleh Usaha Apartemen Hotel;
c. Usaha Apartemen Hotel Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi adalah Usaha Apartemen Hotel
dengan kategori tingkat Risiko menengah tinggi
sesuai hasil analisis Risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan
usaha.
e. Standar Usaha Apartemen Hotel adalah rumusan
kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Apartemen
Hotel yang mencakup sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen Usaha Apartemen Hotel.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha.
d. Sertifikat Standar Usaha Apartemen Hotel Dengan
Tingkat Risiko Menengah Tinggi adalah bukti
tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang
Pariwisata kepada Usaha Apartemen Hotel yang
telah memenuhi Standar Kegiatan Usaha
Apartemen Hotel Menengah Tinggi.
e. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga
Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPr
adalah lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi
produk untuk memberikan jaminan tertulis - 73 -
NO. KBLI: (55194) APARTEMEN HOTEL
bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
f. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat
SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa
sarana usaha telah memenuhi standar baku mutu
kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan
melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
g. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut
Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang atau
sekelompok orang yang melakukan kegiatan
Usaha Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
Persyaratan penerapan Standar Usaha Apartemen Hotel Dengan
Tingkat Risiko Menengah Tinggi mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha sebagaimana dimaksud
dalam angka 4.1 s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan
yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi
peralatan dan perlengkapan kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
(P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang
berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna, tidak
berbau, tidak berasa, dan jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan
barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha yang
jelas.
4.2 Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi
Daya karyawan tersedia dan berlaku.
Manusia
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang
terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja
masih berlaku dan terdokumentasi. - 74 -
NO. KBLI: (55194) APARTEMEN HOTEL
5. Ketentuan a. Pelaksana Penilaian Kesesuaian.
Verifikasi Dilaksanakan oleh tim verifikator yang memiliki
kompetensi memadai di lingkungan unit teknis
bidang industri Pariwisata pada Perangkat
Daerah Pemerintah Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata melalui penunjukan dengan
Keputusan Kepala Dinas.
b. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian.
Dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama
14 (empat belas) hari kerja setelah Pelaku Usaha
Pariwisata menyampaikan dokumen persyaratan
secara lengkap dan benar melalui Sistem OSS.
c. Prosedur Penilaian Kesesuaian:
1. pelaku Usaha Apartemen Hotel membuat
akun di Sistem OSS;
2. pelaku Usaha Apartemen Hotel mengajukan
permohonan Sertifikat Standar melalui
Sistem OSS;
3. pelaku Usaha Apartemen Hotel mengisi data
kegiatan usaha sesuai KBLI 55194;
4. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
5. pelaku Usaha Apartemen Hotel melakukan
penilaian mandiri dengan merujuk pada
daftar cek Dokumen Penilaian Mandiri;
6. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah ke dalam
Sistem OSS;
7. notifikasi permohonan verifikasi kepada tim
verifikator diikuti kelengkapan persyaratan;
8. verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar oleh
tim verifikator;
9. jika waktu pelaksanaan verifikasi melebihi
14 (empat belas) hari kerja, Sistem OSS
otomatis menerbitkan Sertifikat Standar;
10. jika waktu pelaksanaan verifikasi kurang
dari atau 14 (empat belas) hari kerja, maka
lanjut pada angka 11;
11. persetujuan Sertifikat Standar untuk Usaha
Apartemen Hotel oleh unit persetujuan; dan
12. notifikasi persetujuan Sertifikat Standar
dengan 3 (tiga) jenis persetujuan, yaitu
disetujui, kurang lengkap, atau ditolak;
a) jika disetujui, Sistem OSS menerbitkan
persetujuan Sertifikat Standar oleh
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi
yang menangani urusan Pariwisata;
b) jika kurang lengkap, Sistem OSS
menyampaikan permintaan untuk
melengkapi kekurangan; dan
c) jika ditolak, Sistem OSS menyampaikan
penolakan. - 75 -
NO. KBLI: (55194) APARTEMEN HOTEL
6. Ketentuan a. memiliki SLS;
Kewajiban b. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang
diterbitkan oleh LSPr, mencakup pemenuhan
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha dengan
kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1
s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. lift tamu yang bersih dan terawat untuk bangunan
yang berlantai 5 (lima) atau lebih dan terdapat
dokumen uji berkala;
b. koridor/selasar dilengkapi akses penyelamatan
dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.
c. toilet umum yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
d. ruang kantor atau area untuk petugas
administrasi yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan baik;
e. area untuk karyawan yang dilengkapi tempat
sampah, toilet karyawan yang bersih dan terawat;
f. tersedia instalasi air bersih dan dilakukan
pengujian rutin atas baku mutu kualitas air
bersih;
g. tempat penampungan sampah sementara yang
terpisah untuk sampah organik dan anorganik;
dan
h. penyediaan kotak peralatan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) dengan kelengkapannya.
6.2 Sumber a. memiliki tim tanggap darurat dan karyawan
Daya memiliki pengetahuan tentang tanggap darurat;
Manusia b. terdapat karyawan yang bertugas untuk
keamanan Apartemen Hotel;
c. terdapat program pelatihan;
d. pelaksanaan higiene dan sanitasi lingkungan dan
karyawan; dan
e. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal/dalam negeri.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. bangunan yang diperuntukkan sebagai
usaha Apartemen Hotel, bersih dan terawat
dengan sirkulasi udara dan pencahayaan
yang baik, serta tersedia petunjuk arah
menuju jalan keluar yang aman (evacuation
sign) yang jelas dan mudah terlihat;
b. area tamu atau front office (kantor depan)
dilengkapi gerai/counter (bisa berupa meja
dan kursi)/fasilitas untuk tamu check
in/check out; dan
c. kamar tidur dilengkapi tempat tidur beserta
perlengkapannya, pencahayaan dan sirkulasi - 76 -
NO. KBLI: (55194) APARTEMEN HOTEL
udara yang baik, tempat sampah, denah
lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan
diri.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian seragam
yang bersih dan rapi dengan mencantumkan
identitas atau logo perusahaan;
b. tersedia pelayanan pembersihan fasilitas
tamu, fasilitas publik dan fasilitas karyawan;
c. tersedia pelayanan keamanan; dan
d. tersedia pelayanan kesehatan, seperti
Informasi tentang dokter, rumah sakit, atau
klinik terdekat yang terdokumentasi.
6.4 Sistem a. pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan
Manajemen penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat
Usaha lainnya;
b. melaksanakan pengujian secara berkala apada
peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
c. pelaksanaan higiene dan sanitasi untuk
lingkungan dan karyawan;
d. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja operasional Apartemen Hotel;
dan
e. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan operasional Apartemen Hotel yang
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Apartemen Hotel dilakukan Pengawasan yang menjadi
bagian dari Pengawasan PBBR. - 77 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO. KBLI: (55199) PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
penyediaan jasa pelayanan penginapan yang
belum termasuk dalam kelompok 55191 sampai
dengan 55194, seperti usaha penyediaan
akomodasi jangka pendek lainnya seperti
bungalow, cottage dan lain-lain. Termasuk motel
dan pondok tamu (guesthouse).
2 Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Penyediaan Akomodasi Jangka
Pendek Lainnya adalah penyediaan jasa
pelayanan penginapan meliputi: rumah
wisata (guesthouse), bungalow dan motel.
c. Usaha Rumah Wisata yang disebut sebagai
guesthouse adalah usaha penyediaan
akomodasi secara harian berupa bangunan
rumah yang disewakan kepada wisatawan,
dan dipasarkan secara dalam jaringan
dan/atau luar jaringan.
d. Usaha Bungalow adalah usaha penyediaan
akomodasi berupa satu atau lebih rumah
atau pondok satu lantai dengan ciri
arsitektur tradisional, atap rendah, dan
beranda luas.
e. Usaha Motel adalah usaha penyediaan
akomodasi harian dan/atau sekurang–
kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-
kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang
menyatu dengan bangunan, dilengkapi
fasilitas makan dan minum, dan
berkolaborasi sepanjang jalan utama dengan
tujuan memperoleh keuntungan.
f. Usaha Penyediaan Akomodasi Jangka
Pendek Lainnya Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah adalah Usaha Penyediaan
Akomodasi Jangka Pendek Lainnya dengan
kategori tingkat risiko menengah rendah
sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha
yang memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
g. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
h. Standar Kegiatan Usaha Penyediaan
Akomodasi Jangka Pendek Lainnya adalah - 78 -
NO. KBLI: (55199) PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA
rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi
Usaha Penyediaan Akomodasi Jangka
Pendek Lainnya yang mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi,
dan sistem manajemen usaha.
i. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
j. Sertifikat Standar Usaha Penyediaan
Akomodasi Jangka Pendek Lainnya Dengan
Tingkat Risiko Menengah Rendah adalah
bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga
Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi
Produk Bidang Pariwisata kepada Usaha
Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek
Lainnya yang telah memenuhi Standar
Kegiatan Usaha Penyediaan Akomodasi
Jangka Pendek Lainnya Dengan Tingkat
Risiko Menengah Rendah.
k. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
l. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
menerangkan bahwa sarana usaha telah
memenuhi standar baku mutu kesehatan
lingkungan dan persyaratan kesehatan
melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
m. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3 Penggolongan -
Usaha
4 Ketentuan -
Persyaratan
5 Ketentuan -
Verifikasi - 79 -
NO. KBLI: (55199) PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA
6 Ketentuan a. memiliki SLS;
Kewajiban b. memiliki laporan kegiatan secara berkala;
c. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
kesiapan Penerapan Standar Kegiatan Usaha
Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek
Lainnya mencakup sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagai berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi
yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat
Pemadam Api Ringan (APAR) yang
berfungsi dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak
berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman;
dan
f) status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas.
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan
dan/atau kecelakaan bagi karyawan
tersedia dan berlaku;
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat terdokumentasi; dan
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian
tugas setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi.
d. dalam hal Pelaku Usaha Penyediaan
Akomodasi Jangka Pendek Lainnya secara
sukarela melaksanakan standardisasi dan
sertifikasi usaha, wajib memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d
6.4. - 80 -
NO. KBLI: (55199) PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA
6.1 Sarana a. instalasi pengolahan air limbah baik dikelola
mandiri, kawasan atau Pemerintah Daerah,
dilakukan pengujian rutin atas baku mutu
kualitas air limbah;
b. peralatan komunikasi yang terdiri dari
telepon, faksimili dan/atau jaringan internet;
c. instalasi air bersih yang tidak berwarna,
tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;
d. instalasi listrik yang aman dan memenuhi
kelaikan;
e. sirkulasi udara dan penerangan yang
memadai;
f. toilet yang bersih dan terawat;
g. fasilitas parkir dengan rambu-rambu dan
marka jalan yang mudah terlihat;
h. tempat atau area ibadah dengan
kelengkapannya;
i. tempat sampah organik dan anorganik
tertutup dengan jumlah dan kapasitas yang
memadai; dan
j. tempat penampungan sampah sementara
organik dan anorganik.
6.2 Sumber a. karyawan memiliki kecakapan mengelola
Daya rumah wisata, bungalow, motel;
Manusia b. karyawan melaksanakan peningkatan
keterampilan;
c. karyawan memiliki kemampuan komunikasi
yang baik; dan
d. karyawan berkompeten dalam menerapkan
nilai-nilai sadar wisata.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. bangunan rumah wisata yang aman dan
bersih, dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan yang baik;
b. fasilitas untuk tamu check-in dan check-
out;
c. kamar tidur dilengkapi tempat tidur
beserta kelengkapan, pintu dengan
kunci pengaman, jendela dengan alat
pengaman;
d. kamar mandi yang bersih dan terawat
dilengkapi perlengkapan dan peralatan
mandi;
e. ruang/area bersama, dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang baik; dan
f. ruang/area dapur yang bersih dan
terawat dilengkapi perlengkapan dapur
yang berfungsi dengan baik.
6.3.2 Pelayanan:
a. pemesanan kamar secara dalam
jaringan dan/atau luar jaringan; - 81 -
NO. KBLI: (55199) PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA
b. pelayanan check in dan check out;
c. pengadministrasian pencatatan data
identitas tamu;
d. pembayaran tunai dan/atau non tunai;
e. penyampaian informasi peraturan
tertulis dan/atau lisan;
f. pembersihan dan pemeliharaan fasilitas
dan lingkungan area rumah wisata;
g. penyediaan makan minum yang
memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
h. keamanan dan kenyamanan tamu;
i. penanganan dan penanggulangan
darurat bencana;
j. penanganan keluhan tamu;
k. pelaksanaan higiene dan sanitasi
lingkungan, pengendalian hama (pest
control) dan general cleaning;
l. perawatan bangunan dan lingkungan
usaha; dan
m. penginformasikan petunjuk tertulis
untuk menghindari terjadinya
kebakaran atau keadaan darurat
lainnya.
6.4 Sistem a. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
Manajemen teknis pelaksanaan kerja perencanaan
Usaha usaha;
b. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja perencanaan usaha
terdokumentasi;
c. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha.
d. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
terdokumentasi;
e. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
f. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha terdokumentasi;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan; dan
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan usaha terdokumentasi. - 82 -
NO. KBLI: (55199) PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
dilakukan Pengawasan yang menjadi bagian dari
Pengawasan PBBR. - 83 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA: JASA MANAJEMEN HOTEL
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
KBLI: (55900) PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA:
NO.
JASA MANAJEMEN HOTEL
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait
dengan usaha penyediaan jasa pelayanan
penginapan dalam periode waktu yang tidak
singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi
untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik
kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama
untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya.
Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini
mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah,
asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik
dengan makan maupun tidak dengan makan.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha
yang mencakup penyelenggaraan
pengoperasian, penatalaksanaan keuangan,
sumber daya manusia, dan pemasaran dari
suatu hotel.
c. Usaha Jasa Manajemen Hotel Dengan Tingkat
Risiko Menengah Rendah adalah Usaha Jasa
Manajemen Hotel dengan kategori tingkat
risiko menengah rendah sesuai hasil analisis
risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan
aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan,
serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Jasa Manajemen
Hotel adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi Usaha Jasa Manajemen Hotel yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
Usaha Jasa Manajemen Hotel.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Jasa Manajemen
Hotel Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah adalah bukti tertulis yang diberikan
oleh Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga - 84 -
KBLI: (55900) PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA:
NO.
JASA MANAJEMEN HOTEL
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata kepada
Usaha Jasa Manajemen Hotel yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha Jasa
Manajemen Hotel Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
menerangkan bahwa sarana usaha telah
memenuhi standar baku mutu kesehatan
lingkungan dan persyaratan kesehatan
melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan -
Verifikasi
6. Ketentuan a. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
Kewajiban kesiapan penerapan Standar Usaha Jasa
Manajemen Hotel Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi,
dan sistem manajemen usaha sebagai
berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi
yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat - 85 -
KBLI: (55900) PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA:
NO.
JASA MANAJEMEN HOTEL
Pemadam Api Ringan (APAR) yang
berfungsi dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak
berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman;
dan
f) status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas.
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan.
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat terdokumentasi.
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian
tugas setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi.
b. memiliki SLS;
c. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
yang diterbitkan LSPr (khusus PMA),
mencakup pemenuhan sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d.
6.4; dan
d. dalam hal Pelaku Usaha Jasa Manajemen
Hotel secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;
c. ruang pertemuan yang bersih, terawat dengan
pencahayaan dan sirkulasi udara bersih;
d. lift atau eskalator pengunjung untuk usaha
yang berada di lantai 4 atau lebih;
e. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
f. akses khusus darurat yang terlihat dengan
rambu yang jelas; - 86 -
KBLI: (55900) PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA:
NO.
JASA MANAJEMEN HOTEL
g. ruang tunggu minimal dilengkapi kursi dan
meja yang aman;
h. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya;
i. area dan tempat parkir yang bersih dan
terawat mudah diakses tamu/pengunjung;
j. peralatan komunikasi yang berfungsi dengan
baik;
k. instalasi listrik terpasang aman; dan
l. tempat sampah tertutup atas tempat sampah
organik dan tempat sampah anorganik.
6.2 Sumber a. terdapat program pelatihan untuk
Daya peningkatan kompetensi karyawan;
Manusia b. terdapat karyawan yang bertugas untuk
keamanan;
c. karyawan memiliki pengetahuan tentang
tanggap darurat; dan
d. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. pengembangan sumber daya manusia
manajemen hotel yang meliputi sistem
perekrutan, sistem pemberdayaan dan
pendayagunaan dan penguatan sistem
pengembangan sumber daya manusia
hotel;
b. pemasaran dan penjualan yang
mencakup sistem penjualan, sistem
komunikasi pemasaran, sistem
pemasaran digital, sistem reservasi dan
sistem pengelolaan pendapatan;
c. finansial yang meliputi manajemen
keuangan dan sistem informasi
keuangan hotel; dan
d. operasional hotel yang meliputi sistem
operasional hotel, sistem manajemen
penjaminan mutu, sistem tanggap
darurat/penanggulangan bencana,
sistem higiene dan sanitasi pemeliharaan
lingkungan dan sistem pencegahan
permasalahan kesehatan, keamanan dan
keselamatan tamu serta pengelola hotel.
6.3.2 Pelayanan
a. penyampaian informasi mengenai produk
usaha manajemen hotel;
b. penyusunan dan evaluasi manual
perjanjian manajemen hotel (Manual
Hotel Management Agreement); - 87 -
KBLI: (55900) PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA:
NO.
JASA MANAJEMEN HOTEL
c. penyusunan dan evaluasi dokumen
rencana pengembangan dan pengelolaan
hotel;
d. penyusunan dan reviu dokumen evaluasi
kinerja manajemen pengembangan dan
pengelolaan hotel;
e. penyusunan dan evaluasi dokumen
interaksi dengan lingkungan;
f. melaksanakan program pemeliharaan
dan penyimpanan dokumen kegiatan
usaha jasa manajemen hotel; dan
g. penanganan keluhan klien.
6.4 Sistem a. memiliki program pengembangan konsep hotel
Manajemen berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Usaha (green hotel);
b. memiliki peraturan perusahaan atau
Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
c. memiliki program penilaian kinerja karyawan;
d. memiliki evaluasi kinerja manajemen yang
terdokumentasi;
e. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
dan
f. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha Jasa
Manajemen Hotel dilakukan Pengawasan yang
menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 88 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA: HUNIAN WISATA SENIOR/LANSIA
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
KBLI: (55900) PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA: HUNIAN
NO.
WISATA SENIOR/LANSIA
1. Ruang Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
Lingkup penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam
periode waktu yang tidak singkat. Termasuk
usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang
lebih lama atau sementara baik kamar sendiri
atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar,
pekerja musiman dan sejenisnya.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Hunian Wisata
Senior/Lansia/Lanjut Usia adalah usaha
penyediaan akomodasi berupa bangunan
hunian warga senior/lansia yang
dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas
pendukung lainnya sesuai kebutuhan
warga senior/lansia.
c. Usaha Hunian Wisata Senior/Lansia
Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah
adalah Usaha Hunian Wisata
Senior/Lansia dengan kategori tingkat
risiko menengah rendah sesuai hasil
analisis risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Hunian Wisata
Senior/Lansia adalah rumusan kualifikasi
dan/atau klasifikasi Usaha Hunian Wisata
Senior/Lansia yang mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen Usaha
Hunian Wisata Senior/Lansia.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Hunian Wisata
Senior/Lansia Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah adalah bukti tertulis
yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi - 89 -
KBLI: (55900) PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA: HUNIAN
NO.
WISATA SENIOR/LANSIA
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang
Pariwisata kepada Usaha Hunian Wisata
Senior/Lansia yang telah memenuhi
Standar Kegiatan Usaha Hunian Wisata
Senior/Lansia Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah.
k. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
h. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan,
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
menerangkan bahwa sarana usaha telah
memenuhi standar baku mutu kesehatan
lingkungan dan persyaratan kesehatan
melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan -
Verifikasi
6. Ketentuan a. memiliki SLS;
Kewajiban b. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
kesiapan Penerapan Standar Kegiatan
Usaha Hunian Wisata Senior/Lansia
Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagai berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi
yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat
Pemadam Api Ringan (APAR) yang - 90 -
KBLI: (55900) PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA: HUNIAN
NO.
WISATA SENIOR/LANSIA
berfungsi dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak
berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman;
dan
f) status kepemilikan
kantor/tempat usaha yang jelas.
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan tersedia
dan berlaku.
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti
informasi tentang dokter, rumah
sakit, atau klinik terdekat yang
terdokumentasi;
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian
tugas setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi.
c. memiliki Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata yang diterbitkan LSPr (khusus
PMA), mencakup pemenuhan sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi,
dan sistem manajemen usaha dengan
kriteria sebagaimana dimaksud dalam
angka 6.1 s.d. 6.4; dan
d. dalam hal pelaku Usaha Hunian Wisata
Senior/Lansia selain PMA secara sukarela
melaksanakan standardisasi dan sertifikasi
usaha, wajib memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1
s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. instalasi pengolahan air limbah sederhana
baik dikelola mandiri, kawasan atau
Pemerintah Daerah;
b. fasilitas parkir dengan rambu-rambu dan
marka jalan yang mudah terlihat;
c. akses khusus darurat yang terlihat dengan
rambu yang jelas yang aman dan
memenuhi kelaikan;
d. peralatan komunikasi yang terdiri dari
telepon, faksimili dan/atau jaringan
internet;
e. tempat sampah tertutup dan berpedal - 91 -
KBLI: (55900) PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA: HUNIAN
NO.
WISATA SENIOR/LANSIA
dengan jumlah dan kapasitas yang
memadai;
f. tempat penampungan sampah sementara;
g. instalasi kamera pengawas (closed circuit
television/CCTV);
h. instalasi gas yang aman dan memenuhi
kelaikan;
i. instalasi air bersih yang aman memenuhi
kelaikan;
j. instalasi listrik yang aman dengan
kapasitas memadai bagi hunian wisata
senior;
k. instalasi lift/eskalator/ramp yang ramah
bagi warga senior/lansia dan pengguna
kursi roda; dan
l. tempat atau area ibadah karyawan; dan
m. sirkulasi udara dan pencahayaan yang
cukup terang.
6.2 Sumber a. karyawan memiliki sertifikat kompetensi;
Daya Manusia b. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi terdokumentasi;
c. tersedia petugas keamanan;
d. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala yang
terdokumentasi;
e. karyawan memiliki pengetahuan tentang
tanggap darurat; dan
f. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. bangunan yang diperuntukkan bagi
Usaha Hunian Wisata Senior/Lansia
dilengkapi sarana telekomunikasi
untuk senior/lansia;
b. kamar akomodasi/penginapan dengan
tata ruang dan kelengkapan perabot
yang ramah dan aman bagi tamu
lansia;
c. tersedia toilet umum yang bersih,
terawat dan terpisah untuk tamu pria
dan wanita, serta ramah dan aman
bagi pengguna warga senior/lansia;
d. area penerimaan tamu (Front Office)
dan lobby;
e. area aktivitas senior/lansia indoor
dan/atau outdoor dengan
kelengkapannya;
f. akses dan fasilitas untuk penyandang
disabilitas;
g. area koridor umum; - 92 -
KBLI: (55900) PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA: HUNIAN
NO.
WISATA SENIOR/LANSIA
h. fasilitas kebugaran untuk warga
senior/lansia;
i. ruang keluarga;
j. ruang makan;
k. terdapat dapur umum dilengkapi
perlengkapan memasak dan makan
minum;
l. ruang kesehatan senior/lansia;
m. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya;
n. penanda arah yang menunjukan
fasilitas hunian wisata senior/lansia;
dan
o. toko serba ada atau tempat penjualan
kebutuhan sehari-hari yang mudah
diakses.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi;
b. reservasi/pendaftaran tamu dan/atau
penghuni dengan screening system;
c. proses check-in, check-out, dan
pelayanan pembayaran;
d. pembersihan/penyiapan kamar;
e. pembayaran secara tunai dan/atau
nontunai;
f. pemberian informasi, penerimaan dan
penyampaian pesan dan pengurusan
barang tamu dan/atau penghuni;
g. penerimaan tamu dengan
keterbatasan fisik dan/atau
senior/lansia;
h. penyediaan makan dan minum yang
disesuaikan dengan riwayat kesehatan
warga senior/lansia;
i. penyediaan binatu;
j. penyediaan jasa parkir;
k. penyelenggaraan antar jemput;
l. penyelenggaraan program dan
aktivitas untuk senior/lansia;
m. penyelenggaraan jasa kesehatan
(healthcare) untuk senior/lansia;
n. penyediaan jasa kebugaran (wellness)
untuk senior/lansia;
o. perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi wisatawan warga
senior/lansia;
p. penyediaan jasa pendampingan
caregiver untuk senior/lansia yang
tersertifikasi sesuai dengan SKKNI;
q. penanganan keluhan tamu atau
pengunjung; - 93 -
KBLI: (55900) PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA: HUNIAN
NO.
WISATA SENIOR/LANSIA
r. pelaksanaan higiene dan sanitasi,
pengendalian hama (pest control) dan
general cleaning;
s. perawatan bangunan dan lingkungan
usaha;
t. pelaksanaan program pencegahan dan
penanggulangan kebakaran atau dalam
keadaan darurat; dan
u. pelaksanaan sistem pengelolaan
keamanan, kenyamanan dan
Kesehatan.
6.4 Sistem a. tersedia piranti lunak penunjang kegiatan
Manajemen operasional (management system);
Usaha b. tersedia peraturan perusahaan atau
Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
c. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri
terdokumentasi;
d. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja perencanaan
usaha;
e. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja perencanaan usaha
terdokumentasi;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang
terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi
dan tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan usaha terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja internal audit
pelaksanaan standar usaha; dan
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja internal audit
pelaksanaan standar usaha
terdokumentasi. - 94 -
KBLI: (55900) PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA: HUNIAN
NO.
WISATA SENIOR/LANSIA
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Hunian Wisata Senior/Lansia dilakukan
Pengawasan yang menjadi bagian dari
Pengawasan PBBR. - 95 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
RESTORAN
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH DAN MENENGAH TINGGI
NO. KBLI: (56101) RESTORAN
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
yang kegiatannya menyajikan makanan dan
minuman untuk dikonsumsi di tempat
usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh
bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa
pelayanan meliputi memasak dan menyajikan
sesuai pesanan.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan
jasa makanan dan minuman dilengkapi
dengan peralatan dan perlengkapan untuk
proses pembuatan, penyimpanan, dan
penyajian sesuai pesanan di suatu tempat
tetap yang tidak berpindah-pindah dengan
tujuan memperoleh keuntungan dan/atau
laba.
c. Usaha Restoran Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah adalah Usaha Restoran
dengan kategori tingkat Risiko menengah
rendah sesuai hasil analisis Risiko kegiatan
usaha yang memperhitungkan aspek
kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Usaha Restoran Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi adalah Usaha Restoran
dengan kategori tingkat Risiko menengah
tinggi sesuai hasil analisis risiko kegiatan
usaha yang memperhitungkan aspek
kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
e. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
f. Standar Kegiatan Usaha Restoran adalah
rumusan kualifikasi usaha dan/atau
klasifikasi Usaha Restoran yang mencakup
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan - 96 -
NO. KBLI: (56101) RESTORAN
produksi, dan sistem manajemen usaha.
h. Sertifikat Standar Usaha Restoran Dengan
Tingkat Risiko Menengah Rendah adalah
bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga
Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi
Produk Bidang Pariwisata kepada Usaha
Restoran yang telah memenuhi Standar
Usaha Restoran Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah.
i. Sertifikat Standar Usaha Restoran Dengan
Tingkat Risiko Menengah Tinggi adalah
bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga
Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi
Produk Bidang Pariwisata kepada Usaha
Restoran yang telah memenuhi Standar
Usaha Restoran Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi.
j. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk
yang selanjutnya disebut LSPr adalah
lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema
sertifikasi produk untuk memberikan
jaminan tertulis bahwa suatu barang,
proses, atau jasa telah memenuhi standar
dan/atau regulasi.
k. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang
selanjutnya disingkat SLHS adalah bukti
tertulis keamanan pangan untuk
pemenuhan standar baku mutu dan
persyaratan kesehatan pangan olahan siap
saji.
l. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner adalah
sertifikat bukti tertulis yang sah telah
dipenuhinya persyaratan higiene dan
sanitasi sebagai jaminan keamanan produk
hewan pada unit usaha produk hewan.
m. Pelaku Usaha Pariwisata Pariwisata adalah
orang perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan Usaha a. skala usaha mikro Usaha Restoran Dengan
Tingkat Risiko Menengah Rendah; dan
b. skala usaha kecil, menengah, dan besar
Usaha Restoran Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi.
4. Ketentuan a. Usaha Restoran Dengan Tingkat Risiko
Persyaratan Menengah Rendah:
-
b. Usaha Restoran Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi: - 97 -
NO. KBLI: (56101) RESTORAN
memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
kesiapan penerapan Standar Kegiatan
Usaha Restoran Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha
sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1
s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan
jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha
yang jelas.
4.2 Sumber Daya perlindungan asuransi kesehatan dan
Manusia kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku.
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat
terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi;
c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja masih berlaku dan terdokumentasi.
5. Ketentuan Verifikasi a. Usaha Restoran Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah:
-
b. Usaha Dengan Tingkat Risiko Restoran
Menengah Tinggi:
1. pelaksana penilaian kesesuaian:
dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di
lingkungan unit teknis bidang industri
Pariwisata pada Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata melalui penunjukan
dengan Keputusan Kepala Dinas. - 98 -
NO. KBLI: (56101) RESTORAN
2. waktu pelaksanaan penilaian
kesesuaian:
dilaksanakan dengan jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah Pelaku Usaha Pariwisata
menyampaikan dokumen persyaratan
secara lengkap dan benar melalui
Sistem OSS.
3. prosedur penilaian kesesuaian:
a) pelaku Usaha Restoran membuat
akun di Sistem OSS;
b) pelaku Usaha Restoran
mengajukan permohonan
Sertifikat Standar melalui Sistem
OSS;
c) pelaku Usaha Restoran mengisi
data kegiatan usaha sesuai KBLI
56101;
d) Sistem OSS menampilkan
Dokumen Penilaian Mandiri;
e) pelaku Usaha Restoran
melakukan penilaian mandiri
dengan merujuk pada daftar cek
Dokumen Penilaian Mandiri;
f) Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan
diunggah ke dalam Sistem OSS;
g) notifikasi permohonan verifikasi
kepada tim verifikator, diikuti
kelengkapan persyaratan;
h) verifikasi pemenuhan Sertifikat
Standar oleh tim verifikator:
1) jika waktu pelaksanaan
verifikasi melebihi 14 (empat
belas) hari kerja, Sistem OSS
otomatis menerbitkan
Sertifikat Standar; dan
2) jika waktu pelaksanaan
verifikasi kurang dari atau 14
(empat belas) hari kerja,
maka lanjut pada huruf i.
i) persetujuan Sertifikat Standar
untuk Usaha Restoran oleh unit
persetujuan; dan
j) notifikasi persetujuan Sertifikat
Standar dengan 3 (tiga) jenis
persetujuan, yaitu disetujui,
kurang lengkap, atau ditolak;
1) jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan
Sertifikat Standar oleh
Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang - 99 -
NO. KBLI: (56101) RESTORAN
menangani urusan
Pariwisata;
2) jika kurang lengkap, Sistem
OSS menyampaikan
permintaan untuk
melengkapi kekurangan; dan
3) jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan Kewajiban a. Usaha Restoran Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah:
1. memiliki SLHS;
2. memiliki PB UMKU berupa Sertifikat
Nomor Kontrol Veteriner (disesuaikan
dengan kebutuhan usahanya);
3. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
kesiapan penerapan Standar Kegiatan
Usaha Restoran mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen
usaha sebagaimana dimaksud dalam
Ketentuan Persyaratan angka 4.1 s.d.
4.4; dan
4. dalam hal pelaku Usaha Restoran
Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah secara sukarela
melaksanakan standardisasi dan
sertifikasi usaha, wajib memenuhi
kriteria sebagaimana dimaksud dalam
angka 6.1 s.d. 6.4.
b. Usaha Restoran Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi:
1. memiliki SLHS;
2. dalam hal mempekerjakan TKA, wajib
memiliki dokumen pengesahan
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
Asing (RPTKA);
3. memiliki PB UMKU berupa Surat
Keterangan Penjualan Langsung
Minuman Beralkohol (SKPL) A atau B
dan C sesuai dengan kebutuhan
usahanya;
4. dalam hal usaha restoran atau
sejenisnya yang murni tidak memiliki
peternakan dan/atau usaha tempat
pemotongan hewan tidak diwajibkan
memiliki PB UMKU berupa Sertifikat
Nomor Kontrol Veteriner; dan
5. memiliki Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr,
mencakup pemenuhan sarana,
sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen - 100 -
NO. KBLI: (56101) RESTORAN
usaha dengan kriteria sebagaimana
dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4
berikut ini.
6.1 Sarana a. ruang/area untuk pekerjaan administrasi
yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
b. ruang ganti dan tempat istirahat yang
terpisah untuk karyawan pria dan wanita
yang dilengkapi dengan tempat
penyimpanan barang karyawan;
c. tersedia perlengkapan meja dan kursi;
d. tersedia toilet umum tersendiri atau
terintegrasi yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
baik;
e. ruang atau tempat ibadah tersendiri atau
terintegrasi dengan kelengkapannya bagi
pengunjung dan karyawan bersih dan
terawat;
f. tempat pembayaran terlihat dengan jelas,
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
pembayaran tunai dan nontunai;
g. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau
fasilitas internet berfungsi dengan baik;
h. instalasi listrik dan/atau genset terpasang
aman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
i. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
j. penggunaan peralatan hemat air, meliputi
tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan
closet dual flush;
k. instalasi gas terpasang aman memenuhi
kelaikan;
l. instalasi pembuangan limbah cair ramah
lingkungan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;
m. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik, anorganik, dan B3;
n. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik, anorganik, dan B3
serta mampu menampung sampah dalam
jumlah sesuai kebutuhan;
o. penyejuk udara dan/atau exhaust fan
dengan jumlah dan daya sesuai dengan
rasio luas ruangan;
p. peralatan keamanan berupa kamera
pengawas (Closed Circuit Television) yang
berfungsi dengan baik;
q. akses khusus darurat yang berfungsi
dengan baik dan terlihat dengan rambu - 101 -
NO. KBLI: (56101) RESTORAN
yang jelas, mencakup pintu keluar dan
rambu darurat, dan titik kumpul sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
r. lampu darurat yang berfungsi dengan baik;
s. fasilitas angkat angkut karyawan dan
barang berfungsi dengan baik;
t. lift atau eskalator pengunjung untuk Usaha
Restoran yang berada di lantai 4 (empat)
atau lebih; dan
u. fasilitas parkir tersendiri atau terintegrasi
yang bersih, aman, dan terawat.
6.2 Sumber Daya a. karyawan memahami pelaksanaan
Manusia (SDM) pencegahan dan penanggulangan kondisi
darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
e. petugas kebersihan yang terlatih;
f. petugas satuan pengamanan memiliki
Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan
pengamanan;
g. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi terdokumentasi;
h. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
i. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
j. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala yang
terdokumentasi; dan
k. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. restoran dilengkapi kursi dan meja,
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
baik, bersih dan terawat;
b. dapur dengan lantai, dinding dan
ceiling kuat, aman dan mudah
pemeliharaannya, Drainase dilengkapi
dengan perangkap lemak (grease trap),
Kitchen hood yang dilengkapi dengan - 102 -
NO. KBLI: (56101) RESTORAN
penyaring lemak (grease filter), sistem
sirkulasi udara dan sistem
pencahayaan yang baik, tempat
sampah tertutup terpisah untuk
sampah basah dan kering, APAR, fire
blanket, pengelolaan pemadam
(supresi api), penyimpanan barang
terpisah antara food dan non food;
c. jumlah menu paling sedikit 15 (lima
belas) menu makanan dan 10
(sepuluh) menu minuman;
d. tersedia paling sedikit 1 (satu) menu
makanan lokal khas daerah;
e. memiliki resep sesuai dengan jumlah
makanan dan minuman yang dibuat,
dan 2 (dua) diantaranya merupakan
resep baku/khusus;
f. daftar menu dilengkapi dengan harga;
g. penerapan portion control dalam
menyiapkan makanan; dan
h. pengutamaan penggunaan produk dan
bahan lokal.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi yang
mencantumkan logo dan/atau nama
restoran;
b. penyambutan, penerimaan, dan
pelepasan pengunjung sesuai dengan
ketentuan dalam SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan;
c. penanganan penerimaan pesanan,
baik konsumen langsung datang
maupun pesanan dalam jaringan
(online);
d. pemberian penjelasan tentang produk
yang dijual;
e. pemesanan, pembuatan, dan
penyajian minuman beralkohol dan
tidak beralkohol sesuai standar
kesehatan dan keamanan pangan
(untuk restoran yang menjual
minuman beralkohol);
f. pembayaran tunai dan/atau nontunai
berfungsi dengan baik; dan
g. penanganan keluhan konsumen.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dengan uraian tugas setiap
Usaha jabatan yang jelas terdokumentasi; - 103 -
NO. KBLI: (56101) RESTORAN
b. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha
Restoran terdokumentasi;
c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan terdokumentasi;
d. pelaksanaan program Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
terdokumentasi;
e. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri
terdokumentasi;
f. pelaksanaan program pengurangan food
waste
g. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan penerapan ramah lingkungan
di tempat usaha terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis terkait pembatasan usia pengunjung
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan
terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan
terdokumentasi; - 104 -
NO. KBLI: (56101) RESTORAN
r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat
terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama;
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengendalian hama
terdokumentasi;
v. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha;
w. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha
terdokumentasi;
x. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan;
y. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi,
dan tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan terdokumentasi;
z. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit atas barang
keluar masuk dari distributor;
aa. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit atas barang keluar
masuk dari distributor terdokumentasi;
bb. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha; dan
cc. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal penerapan
Standar Kegiatan Usaha terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Restoran dilakukan Pengawasan yang menjadi
bagian dari Pengawasan PBBR. - 105 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
WARUNG/RUMAH MAKAN
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO. KBLI: (56102) WARUNG/RUMAH MAKAN
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
yang kegiatannya menyediakan makanan dan
minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya
yang bertempat di sebagian atau seluruh
bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang
menyajikan makanan dan minuman di tempat
usahanya.
Usaha Warung/Rumah Makan tidak melakukan
proses pengolahan makanan di tempat
usahanya.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Warung/Rumah Makan adalah
usaha jasa penyediaan makanan dan
minuman dilengkapi dengan peralatan dan
perlengkapan penyimpanan dan penyajian
di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-
pindah dengan tujuan memperoleh
keuntungan dan/atau laba.
c. Usaha Warung/Rumah Makan Dengan
Tingkat Risiko Menengah Rendah adalah
Usaha Warung/Rumah Makan dengan
kategori tingkat Risiko menengah rendah
sesuai hasil analisis Risiko kegiatan usaha
yang memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Warung/Rumah
Makan adalah rumusan kualifikasi
dan/atau klasifikasi Usaha Warung/Rumah
Makan yang mencakup sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen Usaha Warung/Rumah
Makan.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Warung/Rumah
Makan Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah adalah bukti tertulis yang diberikan - 106 -
NO. KBLI: (56102) WARUNG/RUMAH MAKAN
oleh Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata kepada
Usaha Warung/Rumah Makan yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha
Warung/Rumah Makan Dengan Tingkat
Risiko Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga
yang mengoperasikan skema sertifikasi
produk untuk memberikan jaminan tertulis
bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan Usaha -
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan Verifikasi -
6. Ketentuan Kewajiban a. memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan
(HSP);
b. memiliki laporan kegiatan secara berkala;
c. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
kesiapan Penerapan Standar Kegiatan
Usaha Warung/Rumah Makan Dengan
Tingkat Risiko Menengah Rendah
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagai berikut:
1) sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi
yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat
Pemadam Api Ringan (APAR) yang
berfungsi dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak
berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman;
dan
f) status kepemilikan kantor/tempat - 107 -
NO. KBLI: (56102) WARUNG/RUMAH MAKAN
usaha yang jelas.
2) sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku.
3) ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau
klinik terdekat yang terdokumentasi;
dan
4) sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian
tugas setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi.
d. dalam hal pelaku Usaha Warung/Rumah
Makan secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib
memenuhi kriteria sebagaimana yang
dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. ruang berventilasi dengan pencahayaan
yang baik;
b. toilet yang bersih dan terawat;
c. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
d. tempat pembayaran terlihat dengan jelas,
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
pembayaran tunai dan nontunai;
e. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas
internet berfungsi dengan baik;
f. instalasi listrik terpasang aman;
g. instalasi gas terpasang aman;
h. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik dan anorganik;
i. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik dan anorganik serta
mampu menampung sampah dalam jumlah
sesuai kebutuhan; dan
j. fasilitas penyimpanan bahan
makanan/minuman.
6.2 Sumber Daya a. karyawan memahami pelaksanaan
Manusia (SDM) pencegahan dan penanggulangan kondisi
darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan - 108 -
NO. KBLI: (56102) WARUNG/RUMAH MAKAN
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi yang
terdokumentasi;
e. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
f. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
g. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan
karyawan secara berkala yang
terdokumentasi; dan
h. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. Warung/Rumah Makan dilengkapi
kursi dan meja;
b. dapur kecil/pantry di area
Warung/Rumah Makan aman,
memenuhi kelaikan dan mudah
pemeliharaannya;
c. daftar menu dilengkapi dengan harga;
d. terdapat perlengkapan dan peralatan
penyajian makanan dan minuman
yang dapat digunakan ulang; dan
e. terdapat perlengkapan dan peralatan
penyajian makanan dan minuman
yang aman (foodgrade) dan bersih.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan indentitas dan/atau
logo perusahaan;
b. penyambutan, penerimaan, dan
pelepasan pengunjung sesuai dengan
ketentuan dalam SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan;
c. penanganan penerimaan pesanan,
baik konsumen langsung datang
maupun pesanan daring (online);
d. pemberian penjelasan tentang produk
yang dijual;
e. penanganan pembayaran tunai
dan/atau nontunai; dan
f. penanganan keluhan konsumen. - 109 -
NO. KBLI: (56102) WARUNG/RUMAH MAKAN
6.4 Sistem a. struktur organisasi dengan uraian tugas
Manajemen setiap jabatan yang jelas terdokumentasi;
Usaha b. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha
Warung/Rumah Makan terdokumentasi;
c. pelaksanaan program Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
terdokumentasi;
d. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri
terdokumentasi;
e. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan
terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan
terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat
terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis - 110 -
NO. KBLI: (56102) WARUNG/RUMAH MAKAN
pelaksanaan kerja pengendalian hama
terdokumentasi;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha;
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha
terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan; dan
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi,
dan tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan terdokumentasi.
7 Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Warung/Rumah Makan dilakukan Pengawasan
yang menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 111 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
KEDAI MAKANAN
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO. KBLI: (56103) KEDAI MAKANAN
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
yang kegiatannya menjual dan menyajikan
makanan siap dikonsumsi yang melalui proses
pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-
pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya
dengan menggunakan tenda, seperti kedai
seafood, pecel ayam dan lain-lain.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Kedai Makanan adalah usaha jasa
penyediaan makanan dan minuman
dilengkapi dengan peralatan dan
perlengkapan untuk proses pembuatan dan
penyajian di tempat tetap yang dapat
dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang
dengan tujuan memperoleh keuntungan
dan/atau laba.
c. Usaha Kedai Makanan Dengan Tingkat
Risiko Menengah Rendah adalah Usaha
Kedai Makanan dengan kategori tingkat
Risiko menengah rendah sesuai hasil
analisis Risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Kedai Makanan
adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi Usaha Kedai Makanan yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
Usaha Kedai Makanan.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Usaha oleh Pelaku
Usaha Pariwisata meliputi unsur sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi,
dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Kedai Makanan
Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata kepada
Usaha Kedai Makanan yang telah - 112 -
NO. KBLI: (56103) KEDAI MAKANAN
memenuhi Standar Kegiatan Usaha Kedai
Makanan Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga
yang mengoperasikan skema sertifikasi
produk untuk memberikan jaminan tertulis
bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang
selanjutnya disingkat SLHS adalah bukti
tertulis keamanan pangan untuk
pemenuhan standar baku mutu dan
persyaratan kesehatan pangan olahan siap
saji.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan Usaha -
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan Verifikasi -
6. Ketentuan Kewajiban a. memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan
(untuk skala mikro).
b. memiliki SLHS Pangan paling lambat 1
(satu) tahun setelah usaha Rumah
Minum/Kafe beroperasi, diunggah melalui
Sistem OSS. (untuk skala kecil).
c. memiliki laporan kegiatan secara berkala.
d. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
kesiapan penerapan Standar Kegiatan
Usaha Kedai Makanan Dengan Tingkat
Risiko Menengah Rendah mencakup
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha
sebagai berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi
yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat
Pemadam Api Ringan (APAR) yang
berfungsi dengan baik; - 113 -
NO. KBLI: (56103) KEDAI MAKANAN
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak
berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman;
dan
f) status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas.
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku.
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat terdokumentasi.
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian
tugas setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis) masih berlaku dan
terdokumentasi;
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi; dan
d) dalam hal pelaku Usaha Kedai
Makanan secara sukarela
melaksanakan standardisasi dan
sertifikasi usaha, wajib memenuhi
kriteria sebagaimana dimaksud
dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. ruang berventilasi dengan pencahayaan
yang baik;
b. toilet tersendiri atau terintegrasi yang
bersih dan terawat;
c. ruang atau tempat ibadah tersendiri atau
terintegrasi dengan kelengkapannya bagi
pengunjung dan karyawan bersih dan
terawat;
d. tempat pembayaran terlihat dengan jelas,
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
pembayaran tunai dan nontunai;
e. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas
internet berfungsi dengan baik;
f. instalasi listrik terpasang aman;
g. instalasi gas terpasang aman;
h. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik dan anorganik;
i. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik dan anorganik serta - 114 -
NO. KBLI: (56103) KEDAI MAKANAN
mampu menampung sampah dalam jumlah
sesuai kebutuhan;
j. fasilitas penyimpanan air kotor;
k. fasilitas penyimpanan gas dan/atau alat
pembakar; dan
l. fasilitas penyimpanan bahan
makanan/minuman.
6.2 Sumber Daya a. karyawan memahami pelaksanaan
Manusia pencegahan dan penanggulangan kondisi
darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi yang
terdokumentasi;
e. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
f. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
g. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan
karyawan secara berkala yang
terdokumentasi; dan
h. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. kedai makanan dilengkapi kursi dan
meja;
b. dapur kecil/pantry di area
warung/rumah makan aman,
memenuhi kelaikan dan mudah
pemeliharaannya;
c. daftar menu dilengkapi dengan harga;
d. terdapat perlengkapan dan peralatan
penyajian makanan dan minuman
yang dapat digunakan ulang;
e. terdapat perlengkapan dan peralatan
penyajian makanan dan minuman
yang aman (foodgrade) dan bersih;
f. penyimpanan produk jadi di suhu yang
sesuai; dan
g. terdapat standar resep.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi dengan - 115 -
NO. KBLI: (56103) KEDAI MAKANAN
mencantumkan indentitas dan/atau
logo perusahaan;
b. penyambutan, penerimaan, dan
pelepasan pengunjung sesuai dengan
ketentuan dalam SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan;
c. penanganan penerimaan pesanan,
baik konsumen langsung datang
maupun pesanan dalam jaringan
(online)
d. pemberian penjelasan tentang produk
yang dijual;
e. penanganan pembayaran tunai
dan/atau nontunai; dan
f. penanganan keluhan konsumen.
6.4 Sistem a. struktur organisasi dengan uraian tugas
Manajemen setiap jabatan yang jelas terdokumentasi;
Usaha b. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha
Kedai Makanan terdokumentasi;
c. pelaksanaan program Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
terdokumentasi;
d. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri
terdokumentasi;
e. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan
terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan - 116 -
NO. KBLI: (56103) KEDAI MAKANAN
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan
terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat
terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengendalian hama
terdokumentasi;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan tempat usaha serta lingkungan
usaha;
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan dan perawatan
tempat usaha serta lingkungan usaha
terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan; dan
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi,
dan tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan terdokumentasi.
7 Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Kedai Makanan dilakukan Pengawasan yang
menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 117 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO. KBLI: (56104) PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
jasa pangan yang kegiatannya menjual dan
menyajikan makanan siap dikonsumsi yang
didahului dengan proses pembuatan dan
biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti
tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling,
tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek
keliling, dan lain-lain.
2 Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Penyediaan Makanan Keliling/Tempat
Tidak Tetap adalah usaha jasa pangan yang
menjual dan menyajikan makanan siap
dikonsumsi yang didahului dengan proses
pembuatan dan dijual dengan cara
berkeliling.
c. Usaha Penyediaan Makanan Keliling/Tempat
Tidak Tetap Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah adalah Usaha Penyediaan Makanan
Keliling/Tempat Tidak Tetap dengan kategori
tingkat Risiko menengah rendah sesuai hasil
analisis Risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan
dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Penyediaan
Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi Usaha Penyediaan Makanan
Keliling/Tempat Tidak Tetap yang mencakup
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Penyediaan
Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga - 118 -
NO. KBLI: (56104) PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata kepada
pelaku Usaha Penyediaan Makanan
Keliling/Tempat Tidak Tetap yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha
Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak
Tetap Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3 Penggolongan Usaha -
4 Ketentuan -
Persyaratan
5 Ketentuan Verifikasi -
6 Ketentuan Kewajiban a. memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan
(HSP);
b. menyampaikan Dokumen Penilaian Mandiri
Kesiapan Penerapan Standar Kegiatan
Usaha Penyediaan Makanan Keliling/
Tempat Tidak Tetap Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi,
dan sistem manajemen usaha sebagai
berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi
yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat
Pemadam Api Ringan (APAR) yang
berfungsi dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak
berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman;
dan
f) status kepemilikan kantor/tempat - 119 -
NO. KBLI: (56104) PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
usaha yang jelas.
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku;
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat terdokumentasi;
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian
tugas setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi;
c. dalam hal pelaku Usaha Penyediaan
Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. fasilitas yang digunakan untuk menjual
makanan keliling dalam bentuk gerobak
atau sejenisnya bersih dan aman sesuai
persyaratan higiene sanitasi;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi
udara yang baik;
c. fasilitas penyimpanan bahan makanan
dan/atau minuman sesuai persyaratan
higiene sanitasi;
d. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas
internet berfungsi dengan baik;
e. fasilitas air bersih dan air minum sesuai
persyaratan higiene sanitasi;
f. fasilitas pembuangan air kotor yang ramah
lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
g. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik dan anorganik; dan
h. fasilitas penyimpanan gas dan/atau alat
pembakar yang aman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.2 Sumber Daya a. karyawan memahami pelaksanaan
Manusia pencegahan dan penanggulangan kondisi
darurat sesuai dengan ketentuan peraturan - 120 -
NO. KBLI: (56104) PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan dan kesehatan pangan sesuai
persyaratan higiene sanitasi;
c. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan lingkungan usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung dengan baik; dan
f. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. makanan yang diolah dengan memasak,
menggunakan kompor, alat pembakar,
dan alat lainnya sesuai persyaratan
higiene sanitasi;
b. makanan dan minuman dalam kemasan
tanpa proses mengolah/memasak
sesuai persyaratan higiene sanitasi;
c. daftar menu dilengkapi dengan harga
dan mudah dibaca; dan
d. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau dalam negeri terdokumentasi.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi;
b. penyambutan kedatangan konsumen
dengan ramah;
c. penyampaian informasi tentang produk
makanan yang dijual lengkap dan jelas;
d. penanganan penerimaan pesanan, baik
konsumen langsung datang maupun
pesanan dalam jaringan (online)
terdokumentasi;
e. pembayaran tunai dan/atau nontunai
berfungsi dengan baik; dan
f. penanganan keluhan konsumen
terdokumentasi.
6.4 Sistem a. tersedia petunjuk teknis pelaksanaan
Manajemen pengelolaan usaha;
Usaha b. pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan
pengelolaan usaha terdokumentasi;
c. tersedia petunjuk teknis pelaksanaan
komunikasi pelanggan usaha;
d. pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan
komunikasi pelanggan usaha
terdokumentasi;
e. tersedia petunjuk teknis pelaksanaan - 121 -
NO. KBLI: (56104) PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
peningkatan kualitas pelayanan usaha;
f. pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan
peningkatan kualitas pelayanan usaha
terdokumentasi;
g. tersedia petunjuk teknis pelaksanaan
pengelolaan pencegahan dan
penanggulangan kebakaran atau keadaan
darurat lainnya;
h. pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan
penanggulangan kebakaran atau keadaan
darurat lainnya terdokumentasi;
i. pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat
sekitar terdokumentasi;
j. pelaksanaan penerapan ramah lingkungan
dalam menjalankan usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
terdokumentasi;
k. pelaksanaan program pengendalian hama
(pest control) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
terdokumentasi; dan
l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan terdokumentasi.
7 Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak
Tetap dilakukan Pengawasan yang menjadi
bagian dari Pengawasan PBBR. - 122 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO. KBLI: (56109) RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha jasa
pangan yang kegiatannya menyediakan jasa
menyajikan makanan lainnya yang belum
termasuk dalam kelompok 56101-56104, seperti
penyediaan jasa makan siap saji di pasar,
supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau
berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas
utamanya berhubungan dengan menyajikan
makanan dan minuman, termasuk usaha cake dan
bakery dengan jasa pelayanan, food court, food
truck, food stall.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Restoran dan Penyediaan Makanan
Keliling Lainnya adalah usaha jasa pangan
yang menyediakan dan menyajikan makanan
di sebuah lokasi umum dan atau
berhubungan dengan angkutan dimana
aktivitas utamanya berhubungan dengan
menyajikan makanan dan minuman.
c. Usaha Restoran dan Penyediaan Makanan
Keliling Lainnya Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah adalah Usaha Restoran dan
Penyediaan Makanan Keliling Lainnya dengan
kategori tingkat Risiko menengah rendah
sesuai hasil analisis Risiko kegiatan usaha
yang memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan
dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Restoran dan
Penyediaan Makanan Keliling Lainnya adalah
rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi
Usaha Restoran dan Penyediaan Makanan
Keliling Lainnya yang mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi,
dan sistem manajemen usaha.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Restoran dan - 123 -
NO. KBLI: (56109) RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA
Penyediaan Makanan Keliling Lainnya
Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk
kepada Usaha Restoran dan Penyediaan
Makanan Keliling Lainnya yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha Restoran
dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya
Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan Usaha -
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan Verifikasi -
6. Ketentuan Kewajiban a. memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP);
b. menyampaikan Dokumen Penilaian Mandiri
Kesiapan Penerapan Standar Kegiatan Usaha
Penyediaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak
Tetap Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah mencakup sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagai berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam
Api Ringan (APAR) yang berfungsi
dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak
berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman;
dan
f) status kepemilikan kantor/tempat - 124 -
NO. KBLI: (56109) RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA
usaha yang jelas.
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku;
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat terdokumentasi;
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian tugas
setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi;
c. dalam hal pelaku Usaha Penyediaan
Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
Lainnya secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. fasilitas yang digunakan untuk menjual
makanan keliling dalam bentuk kendaraan,
gerobak, atau sejenisnya bersih dan aman
sesuai persyaratan higiene sanitasi;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi
udara yang baik;
c. fasilitas penyimpanan bahan makanan
dan/atau minuman sesuai persyaratan higiene
sanitasi;
d. tempat/area pengolahan makanan dilengkapi
perlengkapan memasak dan penyajian
makanan sesuai persyaratan higiene sanitasi;
e. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas
internet berfungsi dengan baik;
f. tersedia tempat duduk yang memadai dalam
jumlah yan cukup;
g. fasilitas air bersih dan air minum sesuai
persyaratan higiene sanitasi;
h. fasilitas pembuangan air kotor yang ramah
lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
i. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik dan anorganik; dan
j. fasilitas penyimpanan gas dan/atau alat
pembakar yang aman sesuai dengan - 125 -
NO. KBLI: (56109) RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA
ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.2 Sumber Daya a. karyawan memahami pelaksanaan
Manusia pencegahan dan penanggulangan kondisi
darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan kebersihan
dan kesehatan pangan sesuai persyaratan
higiene sanitasi;
c. karyawan memahami pelaksanaan kebersihan
lingkungan usaha sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung dengan baik;
f. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. makanan yang diolah dengan memasak,
menggunakan kompor, alat pembakar,
dan alat lainnya sesuai persyaratan
higiene sanitasi;
b. makanan dan minuman dalam kemasan
tanpa proses mengolah/memasak sesuai
persyaratan higiene sanitasi;
c. pengolahan dan penyajian makanan
memenuhi persyaratan higiene dan
sanitasi;
d. tersedia resep sesuai dengan jumlah
makanan yang dibuat dan disajikan yang
terdokumentasi;
e. daftar menu dilengkapi dengan harga
dan mudah dibaca; dan
f. pengutamaan penggunaan produk
dan/atau lokal/dalam negeri
terdokumentasi.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi;
b. penyambutan kedatangan konsumen
dengan ramah;
c. penyampaian informasi tentang produk
makanan yang dijual lengkap dan jelas;
d. penanganan penerimaan pesanan, baik
konsumen langsung datang maupun
pesanan dalam jaringan (online)
terdokumentasi;
e. pembayaran tunai dan/atau nontunai
berfungsi dengan baik; dan - 126 -
NO. KBLI: (56109) RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA
f. penanganan keluhan konsumen
terdokumentasi.
6.4 Sistem Manajemen a. tersedia petunjuk teknis pelaksanaan
Usaha pengelolaan usaha;
b. pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan
pengelolaan usaha terdokumentasi;
c. tersedia petunjuk teknis pelaksanaan
komunikasi pelanggan usaha;
d. pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan
komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;
e. tersedia petunjuk teknis pelaksanaan
peningkatan kualitas pelayanan usaha;
f. pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan
peningkatan kualitas pelayanan usaha
terdokumentasi;
g. tersedia petunjuk teknis pelaksanaan
pengelolaan pencegahan dan penanggulangan
kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
h. pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan
penanggulangan kebakaran atau keadaan
darurat lainnya terdokumentasi;
i. pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat
sekitar terdokumentasi;
j. pelaksanaan penerapan ramah lingkungan
dalam menjalankan usaha sesuai denga
ketentuan peraturan perundang-undangan
terdokumentasi;
k. pelaksanaan program pengendalian hama
(pest control) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
terdokumentasi; dan
l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling
Lainnya dilakukan Pengawasan yang menjadi
bagian dari Pengawasan PBBR. - 127 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
JASA BOGA
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH DAN MENENGAH TINGGI
KBLI: (56210) JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU
NO (EVENT CATERING)
KBLI: (56290) PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan:
a. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu
(Event Catering), usaha yang kegiatannya
menyediakan jasa makanan atas dasar
kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi
ditentukan oleh pelanggan untuk suatu
event tertentu. Mencakup usaha jasa
makanan jadi (siap dikonsumsi) yang
terselenggara melalui pesanan-pesanan
kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat,
dan sejenisnya. Biasanya makanan saji
diantar ke tempat kerja pesta, seminar,
rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji
yang akan melayani tamu-tamu/peserta
seminar atau rapat pada saat pesta,
seminar/kegiatan acara berlangsung.
b. Usaha Penyediaan Jasa Boga Periode
Tertentu, usaha yang kegiatannya jasa
katering yaitu jasa penyediaan makanan
atas dasar kontrak perjanjian dengan
pelanggan, untuk periode waktu tertentu.
Termasuk jasa katering berdasarkan
perjanjian di fasilitas olahraga dan tempat
lain sejenis. Mencakup kegiatan kontraktor
jasa makanan (misalnya untuk perusahaan
transportasi); kegiatan jasa katering
berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga
dan fasilitas sejenis; kegiatan kantin atau
kafetaria (misalnya untuk pabrik,
perkantoran, rumah sakit atau sekolah)
atas dasar konsesi; kegiatan jasa catering
yang melayani rumah tangga. Termasuk
dalam kelompok ini jasa katering Industri
yang melayani jangka panjang tempat
pengeboran minyak dan lokasi tambang,
rumah sakit, jasa angkutan.
2. Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event
Tertentu adalah usaha penyediaan
makanan dan minuman dilengkapi dengan
peralatan dan perlengkapan untuk proses
pembuatan, penyimpanan, dan penyajian,
untuk disajikan di lokasi yang diinginkan
oleh pemesan pada event tertentu.
c. Usaha Penyediaan Jasa Boga Periode - 128 -
KBLI: (56210) JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU
NO (EVENT CATERING)
KBLI: (56290) PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU
Tertentu adalah usaha penyediaan
makanan dan minuman dilengkapi dengan
peralatan dan perlengkapan untuk proses
pembuatan, penyimpanan, dan penyajian,
untuk disajikan di lokasi yang diinginkan
oleh pemesan pada periode tertentu.
d. Usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event
Tertentu Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah dengan kategori tingkat Risiko
menengah rendah sesuai hasil analisis
Risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
e. Usaha Penyediaan Jasa Boga Periode
Tertentu Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah dengan kategori tingkat Risiko
menengah rendah sesuai hasil analisis
Risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
f. Usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event
Tertentu Dengan Tingkat Risiko Menengah
Tinggi dengan kategori tingkat Risiko
menengah tinggi sesuai hasil analisis Risiko
kegiatan usaha yang memperhitungkan
aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan,
serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
g. Usaha Penyediaan Jasa Boga Periode
Tertentu Dengan Tingkat Risiko Menengah
Tinggi dengan kategori tingkat Risiko
menengah tinggi sesuai hasil analisis Risiko
kegiatan usaha yang memperhitungkan
aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan,
serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
h. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
i. Standar Kegiatan Usaha Jasa Boga Untuk
Suatu Event Tertentu adalah rumusan
kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Jasa
Boga Untuk Suatu Event Tertentu dan
Usaha Penyediaan Jasa Boga Periode
Tertentu yang mencakup sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha.
j. Standar Kegiatan Usaha Penyediaan Jasa
Boga Periode Tertentu adalah rumusan
kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha
Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu - 129 -
KBLI: (56210) JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU
NO (EVENT CATERING)
KBLI: (56290) PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU
yang mencakup sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha.
k. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
l. Sertifikat Standar Usaha Jasa Boga Untuk
Suatu Event Tertentu/ Usaha Penyediaan
Jasa Boga Periode Tertentu Dengan Tingkat
Risiko Menengah Rendah adalah bukti
tertulis yang diberikan oleh Lembaga
Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi
Produk Bidang Pariwisata kepada Usaha
Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu/
Usaha Penyediaan Jasa Boga Periode
Tertentu yang telah memenuhi Standar
Usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event
Tertentu/ Usaha Penyediaan Jasa Boga
Periode Tertentu Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah;
m. Sertifikat Standar Usaha Jasa Boga Untuk
Suatu Event Tertentu/ Usaha Penyediaan
Jasa Boga Periode Tertentu Dengan Tingkat
Risiko Menengah Tinggi adalah bukti
tertulis yang diberikan oleh Lembaga
Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi
Produk Bidang Pariwisata kepada Usaha
Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu/
Usaha Penyediaan Jasa Boga Periode
Tertentu yang telah memenuhi Standar
Usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event
Tertentu/ Usaha Penyediaan Jasa Boga
Periode Tertentu Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi;
n. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga
yang mengoperasikan skema sertifikasi
produk untuk memberikan jaminan tertulis
bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
o. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang
selanjutnya disingkat SLHS adalah bukti
tertulis keamanan pangan untuk
pemenuhan standar baku mutu dan
persyaratan kesehatan pangan olahan siap
saji.
p. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang - 130 -
KBLI: (56210) JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU
NO (EVENT CATERING)
KBLI: (56290) PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan Usaha a. skala usaha mikro dan kecil Usaha Jasa
Boga Untuk Suatu Event Tertentu/ Usaha
Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu
Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah;
dan
b. skala usaha menengah, dan besar kecil
Usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event
Tertentu/ Usaha Penyediaan Jasa Boga
Periode Tertentu Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi.
4. Ketentuan a. Usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event
Persyaratan Tertentu/ Usaha Penyediaan Jasa Boga
Periode Tertentu Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah:
-
b. Usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event
Tertentu dan Usaha Penyediaan Jasa Boga
Periode Tertentu Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi:
memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
Kesiapan Penerapan Standar Kegiatan
Usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event
Tertentu Dengan Tingkat Risiko Menengah
Tinggi/ Usaha Penyediaan Jasa Boga
Periode Tertentu Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha
sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1
s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan
jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha
yang jelas; - 131 -
KBLI: (56210) JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU
NO (EVENT CATERING)
KBLI: (56290) PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU
4.2 Sumber Daya perlindungan asuransi kesehatan dan
Manusia kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku.
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat
terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen Usaha jabatan jelas dan terdokumentasi;
b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja masih berlaku dan terdokumentasi.
5. Ketentuan Verifikasi a. Usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event
Tertentu/ Usaha Penyediaan Jasa Boga
Periode Tertentu Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah:
-
b. Usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event
Tertentu/ Usaha Penyediaan Jasa Boga
Periode Tertentu Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi ketentuan verifikasi
sebagai berikut:
1. pelaksana penilaian kesesuaian:
dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di
lingkungan unit teknis bidang industri
Pariwisata pada perangkat daerah
pemerintah provinsi yang menangani
urusan Pariwisata melalui penunjukan
dengan Keputusan Kepala Dinas.
2. waktu pelaksanaan penilaian
kesesuaian:
dilaksanakan dengan jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah Pelaku Usaha Pariwisata
menyampaikan dokumen persyaratan
secara lengkap dan benar melalui
Sistem OSS.
3. prosedur penilaian kesesuaian:
a) pelaku Usaha Jasa Boga Untuk
Suatu Event Tertentu/ Usaha
Penyediaan Jasa Boga Periode
Tertentu membuat akun di Sistem
OSS;
b) pelaku Usaha Jasa Boga Untuk
Suatu Event Tertentu/ Usaha
Penyediaan Jasa Boga Periode
Tertentu mengajukan
permohonan Sertifikat Standar
melalui Sistem OSS; - 132 -
KBLI: (56210) JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU
NO (EVENT CATERING)
KBLI: (56290) PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU
c) pelaku Usaha Jasa Boga Untuk
Suatu Event Tertentu/ Usaha
Penyediaan Jasa Boga Periode
Tertentu mengisi data kegiatan
usaha sesuai KBLI 56101/ KBLI
56290;
d) Sistem OSS menampilkan
Dokumen Penilaian Mandiri;
e) pelaku Usaha Jasa Boga Untuk
Suatu Event Tertentu/ Usaha
Penyediaan Jasa Boga Periode
Tertentu melakukan penilaian
mandiri dengan merujuk pada
daftar cek Dokumen Penilaian
Mandiri;
f) Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan
diunggah ke dalam Sistem OSS;
g) notifikasi permohonan verifikasi
kepada tim verifikator, diikuti
kelengkapan persyaratan;
h) verifikasi pemenuhan Sertifikat
Standar oleh tim verifikator:
1) jika waktu pelaksanaan
verifikasi melebihi 14 (empat
belas) hari kerja, Sistem OSS
otomatis menerbitkan
Sertifikat Standar; dan
2) jika waktu pelaksanaan
verifikasi kurang dari atau 14
(empat belas) hari kerja,
maka lanjut pada huruf i);
i) persetujuan Sertifikat Standar
untuk Usaha Jasa Boga Untuk
Suatu Event Tertentu/ Usaha
Penyediaan Jasa Boga Periode
Tertentu oleh unit persetujuan;
dan
j) notifikasi persetujuan Sertifikat
Standar dengan 3 (tiga) jenis
persetujuan, yaitu disetujui,
kurang lengkap, atau ditolak:
1) jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan
Sertifikat Standar oleh
Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang
menangani urusan
Pariwisata;
2) jika kurang lengkap, Sistem
OSS menyampaikan
permintaan untuk - 133 -
KBLI: (56210) JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU
NO (EVENT CATERING)
KBLI: (56290) PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU
melengkapi kekurangan;
atau
3) jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan Kewajiban a. Usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event
Tertentu/ Usaha Penyediaan Jasa Boga
Periode Tertentu Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah:
1. memiliki label Higiene Sanitasi Pangan
(HSP);
2. menyampaikan laporan kegiatan
secara berkala;
3. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
Kesiapan Penerapan Standar Kegiatan
Usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event
Tertentu/Usaha Penyediaan Jasa
Boga Periode Tertentu mencakup
sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagaimana
dimaksud dalam Ketentuan
Persyaratan angka 4.1 s.d. 4.4; dan
4. dalam hal pelaku Usaha Jasa Boga
Untuk Suatu Event Tertentu/Usaha
Penyediaan Jasa Boga Periode
Tertentu secara sukarela
melaksanakan standardisasi dan
sertifikasi usaha, wajib memenuhi
kriteria sebagimana dimaksud dalam
angka 6.1 s.d. 6.4.
b. Usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event
Tertentu/Usaha Penyediaan Jasa Boga
Periode Tertentu Dengan Tingkat Menengah
Tinggi:
1. memiliki SLHS; dan
2. memiliki Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr,
mencakup pemenuhan sarana,
sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen
usaha dengan kriteria sebagimana
dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. area bongkar muat makanan yang bersih,
aman dan terawat;
b. tempat penyimpanan bahan baku
memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
c. peralatan dan perlengkapan pengemasan
makanan dan minuman;
d. terpampang pesan higiene sanitasi;
e. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik, anorganik, dan B3; - 134 -
KBLI: (56210) JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU
NO (EVENT CATERING)
KBLI: (56290) PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU
f. instalasi pembuangan limbah cair ramah
lingkungan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;
g. instalasi gas yang terpasang aman;
h. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik, anorganik, dan B3
serta mampu menampung sampah dalam
jumlah sesuai kebutuhan;
i. fasilitas cuci peralatan dengan
menggunakan air bersih;
j. fasilitas cuci bahan baku dan air bersih
yang mengalir;
k. fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan
sabun dan alat pengering;
l. peralatan dan perlengkapan pengiriman
makanan dan minuman;
m. tersedia toilet yang bersih dan terawat
dengan sirkulasi udara dan pencahayaan
yang baik terpisah antara toilet pria dan
wanita;
n. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau
fasilitas internet berfungsi dengan baik;
o. ruang/tempat ibadah dengan
kelengkapannya;
p. akses khusus darurat yang berfungsi
dengan baik dan terlihat dengan rambu
yang jelas, mencakup pintu keluar dan
rambu darurat, dan titik kumpul sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
q. lampu darurat yang berfungsi dengan baik.
6.2 Sumber Daya a. karyawan memahami pelaksanaan
Manusia (SDM) pencegahan dan penanggulangan kondisi
darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
e. petugas kebersihan yang terlatih;
f. penjamah pangan yang bersertifikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
g. karyawan minimal 1 (satu) orang yang
bersertifikat kompetensi di bidang jasa - 135 -
KBLI: (56210) JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU
NO (EVENT CATERING)
KBLI: (56290) PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU
boga;
h. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
i. pelaksanaan program pemeriksaan
karyawan secara berkala yang
terdokumentasi; dan
j. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. ruang dapur sesuai dengan rasio
kapasitas produksi, memenuhi
persyaratan higiene sanitasi dilengkapi
peralatan dan perlengkapan memasak
terbuat dari bahan atau material
sesuai dengan standar para pangan
(food grade) dengan jumlah sesuai
rasio kapasitas produksi;
b. tersedia minimal 1 (satu) menu
makanan lokal khas daerah;
c. pengadaan, pemesanan, dan
penerimaan bahan makanan dan
minuman menggunakan Spesifikasi
Pembelian Standar (Standard Purchase
Specification);
d. penerapan portion control dalam
menyiapkan makanan;
e. pengutamaan penggunaan produk dan
bahan lokal; dan
f. pengolahan bahan makanan dan
minuman sesuai dengan standar
kesehatan dan keamanan pangan.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi yang
mencantumkan logo dan/atau nama
usaha jasa boga;
b. penanganan penerimaan pesanan,
baik konsumen langsung datang
dan/atau pesanan dalam jaringan
(online);
c. penanganan higiene sanitasi pangan;
d. pengadaan bahan makanan dan
minuman;
e. pengolahan bahan makanan dan
minuman;
f. pengemasan bahan makanan dan
minuman;
g. pengiriman makanan dan minuman;
h. penanganan pembayaran tunai
dan/atau nontunai; dan - 136 -
KBLI: (56210) JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU
NO (EVENT CATERING)
KBLI: (56290) PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU
i. penanganan keluhan konsumen.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dengan uraian tugas setiap
Usaha jabatan yang jelas terdokumentasi;
b. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha
Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu/
Usaha Penyediaan Jasa Boga Periode
Tertentu terdokumentasi;
c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan terdokumentasi;
d. pelaksanaan program Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
terdokumentasi;
e. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri
terdokumentasi;
f. pelaksanaan program pengurangan food
waste;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan penerapan ramah lingkungan
di tempat usaha terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis terkait pembatasan usia pengunjung
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan
terdokumentasi; - 137 -
KBLI: (56210) JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU
NO (EVENT CATERING)
KBLI: (56290) PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU
p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan
terdokumentasi;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat
terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama;
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengendalian hama
terdokumentasi;
v. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha;
w. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha
terdokumentasi;
x. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan;
y. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi,
dan tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan terdokumentasi;
z. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit atas barang
keluar masuk dari distributor;
aa. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit atas barang keluar
masuk dari distributor terdokumentasi;
bb. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha; dan
cc. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal penerapan
Standar Kegiatan Usaha terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu/ Usaha
Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu - 138 -
KBLI: (56210) JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU
NO (EVENT CATERING)
KBLI: (56290) PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU
dilakukan Pengawasan yang menjadi bagian dari
Pengawasan PBBR. - 139 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
BAR
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
NO KBLI: (56301) BAR
1. Ruang Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
Lingkup yang kegiatannya menghidangkan minuman
beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil
untuk umum di tempat usahanya dan telah
mendapatkan Izin dari instansi yang
membinanya.
2. Istilah dan a. usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. usaha bar adalah usaha penyediaan
minuman beralkohol dan nonalkohol
dilengkapi dengan peralatan dan
perlengkapan untuk proses pembuatan,
penyimpanan dan/atau penyajiannya, di
dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak
berpindah-pindah.
c. usaha bar dengan tingkat risiko menengah
tinggi adalah usaha bar dengan kategori
tingkat risiko menengah tinggi sesuai hasil
analisis risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. sertifikat standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. standar kegiatan usaha bar adalah
rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi
usaha bar yang mencakup sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha bar.
f. dokumen penilaian mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan standar kegiatan usaha oleh
pelaku usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. sertifikat standar usaha bar dengan tingkat
risiko menengah tinggi adalah bukti tertulis
yang diberikan oleh lembaga sertifikasi
usaha/lembaga sertifikasi produk bidang
Pariwisata kepada usaha bar yang telah
memenuhi standar kegiatan usaha bar
dengan tingkat risiko menengah tinggi.
h. lembaga sertifikasi usaha
Pariwisata/lembaga sertifikasi produk yang - 140 -
NO KBLI: (56301) BAR
selanjutnya disebut lspr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga
yang mengoperasikan skema sertifikasi
produk untuk memberikan jaminan tertulis
bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. sertifikat laik sehat yang selanjutnya
disingkat sls adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh kementerian kesehatan,
dinas kesehatan kabupaten/kota yang
menerangkan bahwa sarana usaha telah
memenuhi standar baku mutu kesehatan
lingkungan dan persyaratan kesehatan
melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
j. pelaku usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
Persyaratan penerapan Standar Kegiatan Usaha Bar
Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha sebagaimana dimaksud dalam angka
4.1 s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan
jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha
yang jelas.
4.2 Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan
Daya kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
Manusia berlaku.
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi
Produksi tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat terdokumentasi. - 141 -
NO KBLI: (56301) BAR
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas
Manajeme setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;
n Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku dan
terdokumentasi.
5. Ketentuan 5.1 pelaksana penilaian kesesuaian:
Verifikasi dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di
lingkungan unit teknis bidang industri
Pariwisata pada perangkat daerah
pemerintah provinsi yang menangani
urusan Pariwisata melalui penunjukan
dengan Keputusan Kepala Dinas.
5.2 waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian:
dilaksanakan dengan jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
Pelaku Usaha Pariwisata menyampaikan
dokumen persyaratan secara lengkap dan
benar melalui Sistem OSS.
5.3 prosedur penilaian kesesuaian:
a. pelaku Usaha Bar membuat akun di
Sistem OSS;
b. pelaku Usaha Bar mengajukan
permohonan Sertifikat Standar
melalui Sistem OSS;
c. pelaku Usaha Bar mengisi data
kegiatan usaha sesuai KBLI 56301;
d. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Bar melakukan
penilaian mandiri dengan merujuk
pada daftar cek Dokumen Penilaian
Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah
ke dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi
kepada tim verifikator, diikuti
kelengkapan persyaratan;
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat
Standar oleh tim verifikator:
1. jika waktu pelaksanaan
verifikasi melebihi 14 (empat
belas) hari kerja, Sistem OSS
otomatis menerbitkan Sertifikat
Standar; dan
2. jika waktu pelaksanaan
verifikasi kurang dari atau 14
(empat belas) hari kerja, maka
lanjut pada huruf i;
i. persetujuan Sertifikat Standar untuk - 142 -
NO KBLI: (56301) BAR
Usaha Bar oleh unit persetujuan; dan
j. notifikasi persetujuan Sertifikat
Standar dengan 3 (tiga) jenis
persetujuan, yaitu disetujui, kurang
lengkap, atau ditolak;
1. jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan
Sertifikat Standar oleh
perangkat daerah pemerintah
provinsi yang menangani urusan
Pariwisata;
2. jika kurang lengkap, Sistem OSS
menyampaikan permintaan
untuk melengkapi kekurangan;
atau
3. jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan a. memiliki SLS;
Kewajiban b. memiliki PB UMKU berupa Surat
Keterangan Penjualan Langsung Minuman
Beralkohol (SKPL) A atau B dan C sesuai
dengan kebutuhan usahanya; dan
c. memiliki Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr,
mencakup pemenuhan sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1
s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. ruang ganti dan tempat istirahat terpisah
untuk karyawan pria dan wanita,
dilengkapi dengan tempat penyimpanan
barang karyawan;
b. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah untuk
karyawan pria dan wanita;
c. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah untuk
pengunjung pria dan wanita, dilengkapi
dengan fasilitas tambahan untuk
penyandang disabilitas;
d. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
e. tempat petugas keamanan/pos keamanan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; - 143 -
NO KBLI: (56301) BAR
f. tempat pembayaran terlihat dengan jelas,
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
pembayaran tunai dan nontunai;
g. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau
fasilitas internet berfungsi dengan baik;
h. instalasi listrik dan/atau genset terpasang
aman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
i. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
j. instalasi air bersih berfungsi dengan baik
dan memenuhi persyaratan higiene
sanitasi;
k. penggunaan peralatan hemat air, meliputi
tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan
closet dual flush;
l. instalasi gas terpasang aman memenuhi
kelaikan;
m. instalasi pembuangan limbah cair yang
ramah lingkungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
n. penyejuk udara dan/atau exhaust fan
dengan jumlah dan daya sesuai dengan
rasio luas ruangan;
o. peralatan keamanan berupa kamera
pengawas (closed circuit television) yang
berfungsi dengan baik;
p. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang
berfungsi dengan baik, dilengkapi rambu
yang terlihat dengan jelas dan mudah
terbaca sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
q. lampu darurat yang berfungsi dengan baik;
r. fasilitas angkat angkut karyawan dan
barang berfungsi dengan baik;
s. lift atau eskalator pengunjung untuk Usaha
Bar yang berada di lantai 4 (empat) atau
lebih;
t. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik, anorganik, dan B3;
u. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik, anorganik, dan B3
serta mampu menampung sampah dalam
jumlah sesuai kebutuhan; dan
v. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan
terawat.
6.2 Sumber a. karyawan memahami pelaksanaan
Daya pencegahan dan penanggulangan kondisi
Manusia darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; - 144 -
NO KBLI: (56301) BAR
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
e. petugas kebersihan yang terlatih;
f. petugas satuan pengamanan memiliki
Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan
pengamanan;
g. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi terdokumentasi;
h. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
i. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
j. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala yang
terdokumentasi; dan
k. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. luas ruangan sesuai dengan rasio
kapasitas tempat duduk;
b. meja dan kursi untuk pengunjung
yang berfungsi dengan baik;
c. sistem sirkulasi udara dan
pencahayaan tersedia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. menu minuman disertai harga (drink
list);
e. bar counter sebagai area kerja untuk
meramu minuman yang memenuhi
persyaratan higiene sanitasi,
dilengkapi dengan peralatan dan
perlengkapan yang diperlukan;
f. rak pajang (display) minuman yang
bersih, rapi, dan menarik; dan
g. tempat pencucian peralatan dan
perlengkapan dilengkapi dengan
fasilitas air panas dan air dingin yang
memenuhi persyaratan higiene
sanitasi.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi dengan - 145 -
NO KBLI: (56301) BAR
mencantumkan identitas dan/atau
logo perusahaan;
b. penyambutan, penerimaan, dan
pelepasan pengunjung sesuai dengan
ketentuan dalam SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan;
c. pemesanan, pembuatan, dan
penyajian minuman beralkohol dan
tidak beralkohol sesuai standar
kesehatan dan keamanan pangan; dan
d. pembayaran tunai dan/atau nontunai
berfungsi dengan baik.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas
Manajemen struktur organisasi dengan uraian tugas
Usaha setiap jabatan yang jelas terdokumentasi;
b. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha
Bar terdokumentasi;
c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan terdokumentasi;
d. pelaksanaan program Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan terdokumentasi;
e. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri
terdokumentasi;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha
terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis terkait pembatasan usia
pengunjung sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara - 146 -
NO KBLI: (56301) BAR
berkelanjutan;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan
terdokumentasi;
q. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
r. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat
terdokumentasi;
s. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama;
t. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama terdokumentasi;
u. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha;
v. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha terdokumentasi;
w. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan;
x. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan
terdokumentasi;
y. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit atas
barang keluar masuk dari distributor;
z. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit atas
barang keluar masuk dari distributor
terdokumentasi;
aa. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha; dan
bb. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal - 147 -
NO KBLI: (56301) BAR
penerapan Standar Kegiatan Usaha
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Bar dilakukan Pengawasan yang menjadi bagian
dari Pengawasan PBBR. - 148 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
KELAB MALAM ATAU DISKOTEK
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
KBLI: (56302) KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG
NO
UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
penyediaan jasa pelayanan minum sebagai
kegiatan utama di mana menyediakan juga
tempat dan fasilitas untuk menari dengan
diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan
lampu sebagai layanan tambahan, serta
pramuria.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Kelab Malam atau Diskotek yang
Utamanya Menyediakan Minuman adalah
usaha penyediaan minuman yang
dilengkapi tempat dan fasilitas bersantai
dan/atau melantai dengan diiringi rekaman
lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
c. Usaha Kelab Malam atau Diskotek yang
Utamanya Menyediakan Minuman Dengan
tingkat risiko Menengah Tinggi adalah
Usaha Kelab Malam atau Diskotek yang
Utamanya Menyediakan Minuman dengan
kategori tingkat risiko menengah tinggi
sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha
yang memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Kelab Malam atau
Diskotek yang Utamanya Menyediakan
Minuman adalah rumusan kualifikasi
dan/atau klasifikasi Usaha Kelab Malam
atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan
Minuman yang mencakup sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen Usaha Kelab Malam
atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan
Minuman.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur - 149 -
KBLI: (56302) KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG
NO
UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Kelab Malam atau
Diskotek yang Utamanya Menyediakan
Minuman Dengan tingkat risiko Menengah
Tinggi adalah bukti tertulis yang diberikan
oleh Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata
kepada Usaha Kelab Malam atau Diskotek
yang Utamanya Menyediakan Minuman
yang telah memenuhi Standar Kegiatan
Usaha Kelab Malam atau Diskotek yang
Utamanya Menyediakan Minuman Dengan
tingkat risiko Menengah Tinggi.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk
yang selanjutnya disebut LSPr adalah
lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema
sertifikasi produk untuk memberikan
jaminan tertulis bahwa suatu barang,
proses, atau jasa telah memenuhi standar
dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan,
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
menerangkan bahwa sarana usaha telah
memenuhi standar baku mutu kesehatan
lingkungan dan persyaratan kesehatan
melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
Persyaratan penerapan Standar Kegiatan Usaha Kelab
Malam atau Diskotek yang Utamanya
Menyediakan Minuman Dengan tingkat risiko
Menengah Tinggi mencakup sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagaimana tercantum
dalam angka 4.1 s.d. 4.4.
Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang - 150 -
KBLI: (56302) KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG
NO
UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan
jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha
yang jelas.
Sumber Daya perlindungan asuransi kesehatan dan
Manusia kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku.
Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang
terdokumentasi.
Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku dan
terdokumentasi.
5. Ketentuan 5.1 pelaksana penilaian kesesuaian:
Verifikasi dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di
lingkungan unit teknis bidang industri
Pariwisata pada Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata melalui penunjukan
dengan Keputusan Kepala Dinas.
5.2 waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian:
dilaksanakan dengan jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
Pelaku Usaha Pariwisata menyampaikan
dokumen persyaratan secara lengkap dan
benar melalui Sistem OSS.
5.3 prosedur penilaian kesesuaian:
a. pelaku Usaha Kelab Malam atau
Diskotek yang Utamanya
Menyediakan Minuman membuat
akun di Sistem OSS;
b. pelaku Usaha Kelab Malam atau
Diskotek yang Utamanya
Menyediakan Minuman mengajukan
permohonan Sertifikat Standar - 151 -
KBLI: (56302) KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG
NO
UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN
melalui Sistem OSS;
c. pelaku Usaha Kelab Malam atau
Diskotek yang Utamanya
Menyediakan Minuman mengisi data
kegiatan usaha sesuai KBLI 56302;
d. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Kelab Malam atau
Diskotek yang Utamanya
Menyediakan Minuman melakukan
penilaian mandiri dengan merujuk
pada daftar cek Dokumen Penilaian
Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah
ke dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi
kepada tim verifikator, diikuti
kelengkapan persyaratan;
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat
Standar oleh tim verifikator:
1. jika waktu pelaksanaan
verifikasi melebihi 14 (empat
belas) hari kerja, Sistem OSS
otomatis menerbitkan Sertifikat
Standar; dan
2. jika waktu pelaksanaan
verifikasi kurang dari atau 14
(empat belas) hari kerja, maka
lanjut pada huruf i.
i. persetujuan Sertifikat Standar untuk
Usaha Kelab Malam atau Diskotek
yang Utamanya Menyediakan
Minuman oleh unit persetujuan;
j. notifikasi persetujuan Sertifikat
Standar dengan 3 (tiga) jenis
persetujuan, yaitu disetujui, kurang
lengkap, atau ditolak;
1. jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan
Sertifikat Standar oleh
Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi yang menangani urusan
Pariwisata;
2. jika kurang lengkap, Sistem OSS
menyampaikan permintaan
untuk melengkapi kekurangan;
atau
3. jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan. - 152 -
KBLI: (56302) KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG
NO
UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN
6. Ketentuan a. memiliki SLS;
Kewajiban b. memiliki PB UMKU berupa Surat
Keterangan Penjualan Langsung Minuman
Beralkohol (SKPL) A atau B dan C sesuai
dengan kebutuhan usahanya; dan
c. memiliki Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr,
mencakup pemenuhan sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1
s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. ruang ganti dan tempat istirahat terpisah
untuk karyawan pria dan wanita,
dilengkapi dengan tempat penyimpanan
barang karyawan;
b. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah untuk
karyawan pria dan wanita;
c. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah untuk
pengunjung pria dan wanita, dilengkapi
dengan fasilitas tambahan untuk
penyandang disabilitas;
d. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
e. tempat petugas keamanan/pos keamanan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
f. tempat pembayaran terlihat dengan jelas,
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
pembayaran tunai dan nontunai;
g. tempat penjualan makanan ringan dan
minuman ringan bersih dan terawat;
h. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau
fasilitas internet berfungsi dengan baik;
i. instalasi listrik dan/atau genset terpasang
aman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
j. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
k. instalasi air bersih berfungsi dengan baik
dan memenuhi persyaratan higiene
sanitasi; - 153 -
KBLI: (56302) KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG
NO
UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN
l. penggunaan peralatan hemat air, meliputi
tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan
closet dual flush;
m. instalasi gas terpasang aman memenuhi
kelaikan;
n. instalasi pembuangan limbah cair yang
ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
o. penyejuk udara dan/atau exhaust fan
dengan jumlah dan daya sesuai dengan
rasio luas ruangan;
p. peralatan keamanan berupa kamera
pengawas (Closed Circuit Television) yang
berfungsi dengan baik;
q. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang
berfungsi dengan baik, dilengkapi rambu
yang terlihat dengan jelas dan mudah
terbaca sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
r. lampu darurat yang berfungsi dengan baik;
s. peralatan pencahayaan yang berfungsi
dengan baik;
t. fasilitas angkat angkut karyawan dan
barang berfungsi dengan baik;
u. lift atau eskalator pengunjung untuk Usaha
Kelab Malam atau Diskotek yang berada di
lantai 4 (empat) atau lebih;
v. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik, anorganik, dan B3;
w. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik, anorganik, dan B3
serta mampu menampung sampah dalam
jumlah sesuai kebutuhan; dan
x. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan
terawat.
6.2 Sumber a. karyawan memahami pelaksanaan
Daya pencegahan dan penanggulangan kondisi
Manusia darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
e. petugas kebersihan yang terlatih; - 154 -
KBLI: (56302) KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG
NO
UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN
f. petugas satuan pengamanan memiliki
Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan
pengamanan;
g. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi terdokumentasi;
h. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
i. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
j. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala yang
terdokumentasi; dan
k. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. ruang bersantai dan melantai dengan
luas tempat melantai paling kecil 6
(enam) meter x 8 (delapan) meter,
ketinggian plafon paling rendah 3 (tiga
meter), dan kedap suara;
b. panggung untuk disc jockey, penata
suara, dan penata cahaya dengan
ketentua luas panggung paling kecil 3
(tiga) meter x 2 (dua) meter, ketinggian
panggung paling rendah 1 (satu) meter,
dan jarak antara panggung dengan
kursi pengunjung paling dekat 2 (dua)
meter;
c. meja dan kursi untuk pengunjung
dengan ketentuan: jarak antar kursi
paling dekat 1 (satu) meter dan jarak
antar meja paling dekat 2 (dua) meter;
d. peralatan sistem suara dengan
kekuatan paling keras 110 desibel
disesuaikan dengan rasio luas
ruangan;
e. media penyimpan data suara yang
telah diisi dengan rekaman lagu
dan/atau musik yang berfungsi
dengan baik;
f. pemutar penyimpan data suara
dilengkapi paling sedikit 1 (satu) buah
mixer musik dan headphone yang
berfungsi dengan baik; dan
g. tersedia peralatan disc jockey yang
berfungsi dengan baik. - 155 -
KBLI: (56302) KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG
NO
UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau
logo perusahaan;
b. penyambutan, penerimaan, dan
pelepasan pengunjung sesuai dengan
ketentuan dalam SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan;
c. pemesanan, pembuatan, dan
penyajian makanan ringan dan/atau
minuman ringan sesuai standar
kesehatan dan keamanan pangan;
d. pemesanan, pembuatan, dan
penyajian minuman beralkohol dan
tidak beralkohol sesuai standar
kesehatan dan keamanan pangan; dan
e. pembayaran tunai dan/atau nontunai
berfungsi dengan baik.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas
Manajemen struktur organisasi dengan uraian tugas
Usaha setiap jabatan yang jelas terdokumentasi;
b. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha
Kelab Malam atau Diskotek
terdokumentasi;
c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan terdokumentasi;
d. pelaksanaan program Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan terdokumentasi;
e. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri
terdokumentasi;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha
terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis terkait pembatasan usia
pengunjung sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk - 156 -
KBLI: (56302) KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG
NO
UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan
terdokumentasi;
q. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
r. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat
terdokumentasi;
s. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama;
t. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama terdokumentasi;
u. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha;
v. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha terdokumentasi;
w. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan;
x. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan - 157 -
KBLI: (56302) KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG
NO
UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN
usaha secara berkelanjutan
terdokumentasi;
y. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha; dan
z. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya
Menyediakan Minuman dilakukan Pengawasan
yang menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 158 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
RUMAH MINUM/KAFE
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO KBLI: (56303) RUMAH MINUM/KAFE
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait jenis
usaha penyediaan, utamanya minuman, baik
panas maupun dingin, dikonsumsi di tempat
usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh
bangunan permanen, baik dilengkapi dengan
peralatan/perlengkapan untuk proses
pembuatan dan penyimpanan maupun tidak
dan baik telah mendapatkan surat keputusan
sebagai rumah minum dari instansi yang
membinanya maupun belum.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Rumah Minum/Kafe adalah usaha
penyediaan, utamanya minuman, baik
panas maupun dingin, dikonsumsi di
tempat usahanya, bertempat di sebagian
atau seluruh bangunan permanen, baik
dilengkapi dengan
peralatan/perlengkapan untuk proses
pembuatan dan penyimpanan maupun
tidak.
c. Usaha Rumah Minum/Kafe Menengah
Rendah adalah Usaha Rumah
Minum/Kafe dengan kategori tingkat risiko
menengah rendah sesuai hasil analisis
risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Rumah
Minum/Kafe adalah rumusan kualifikasi
dan/atau klasifikasi Usaha Rumah
Minum/Kafe yang mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha. - 159 -
NO KBLI: (56303) RUMAH MINUM/KAFE
g. Sertifikat Standar Usaha Rumah
Minum/Kafe adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang
Pariwisata kepada pelaku Usaha Rumah
Minum/Kafe yang telah memenuhi
Standar Kegiatan Usaha Rumah
Minum/Kafe Dengan tingkat risiko
Menengah Rendah;
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk
yang selanjutnya disebut LSPr adalah
lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema
sertifikasi produk untuk memberikan
jaminan tertulis bahwa suatu barang,
proses, atau jasa telah memenuhi standar
dan/atau regulasi;
i. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang
selanjutnya disingkat SLHS adalah bukti
tertulis keamanan pangan untuk
pemenuhan standar baku mutu dan
Persyaratan Kesehatan Pangan Olahan
Siap Saji.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan Usaha
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan Verifikasi -
6. Ketentuan Kewajiban a. memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan
untuk usaha skala mikro;
b. memiliki SLHS untuk usaha skala kecil,
menengah, dan besar;
c. dalam hal Usaha Rumah Minum/Kafe
akan menjual minuman beralkohol wajib
memiliki PB UMKU berupa Surat
Keterangan Penjualan Langsung
Minuman Beralkohol (SKPL) A atau B dan
C sesuai dengan kebutuhan usahanya;
d. menyampaikan Dokumen Penilaian
Mandiri Kesiapan Penerapan Standar
Kegiatan Usaha Rumah Minum/Kafe
Dengan tingkat risiko Menengah Rendah
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagai berikut: - 160 -
NO KBLI: (56303) RUMAH MINUM/KAFE
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi
yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama
pada Kecelakaan (P3K) dan Alat
Pemadam Api Ringan (APAR)
yang berfungsi dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang
tidak berwarna, tidak berbau,
tidak berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman;
dan
f) status kepemilikan
kantor/tempat usaha yang jelas.
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan tersedia
dan berlaku;
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti
informasi tentang dokter, rumah
sakit, atau klinik terdekat
terdokumentasi;
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian
tugas setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku
dan terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi;
e. memiliki Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata yang diterbitkan LSPR (khusus
PMA), mencakup pemenuhan sarana,
sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha
dengan kriteria seperti yang tercantum
pada 6.1 s.d. 6.4; dan
f. dalam hal pelaku Usaha Rumah
Minum/Kafe selain PMA secara sukarela
melaksanakan standardisasi dan
sertifikasi usaha, wajib memenuhi kriteria
seperti yang tercantum dalam angka 6.1
s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. ruang kantor/area administrasi yang - 161 -
NO KBLI: (56303) RUMAH MINUM/KAFE
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi
udara yang baik;
b. ruang/area karyawan dilengkapi tempat
penyimpanan barang yang aman,
tersendiri atau merupakan fasilitas yang
terintegrasi dengan usaha lain bersih dan
terawat, dengan pencahayaan dan
sirkulasi yang baik;
c. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah untuk
karyawan pria dan wanita, terpisah atau
terintegrasi dengan usaha lain;
d. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah
untuk pengunjung pria dan wanita,
dilengkapi dengan fasilitas tambahan
untuk penyandang disabilitas, terpisah
atau terintegrasi dengan usaha lain;
e. ruang/area ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan, bersih dan terawat, terpisah
atau terintegrasi dengan usaha lain;
f. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang
berfungsi dengan baik, dilengkapi rambu
yang terlihat dengan jelas dan mudah
terbaca sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
g. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau
fasilitas internet berfungsi dengan baik;
h. instalasi listrik dan/atau instalasi gas
yang terpasang aman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
i. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
j. instalasi air bersih berfungsi dengan baik
dan memenuhi persyaratan higiene
sanitasi;
k. penggunaan peralatan hemat air, meliputi
tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan
closet dual flush;
l. instalasi pembuangan limbah cair yang
sederhana dan ramah lingkungan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
m. tempat sampah tertutup terdiri atas - 162 -
NO KBLI: (56303) RUMAH MINUM/KAFE
tempat sampah organik dan anorganik;
n. fasilitas penyimpanan bahan makanan
dan minuman sesuai persyaratan higiene
sanitasi; dan
o. fasilitas parkir yang bersih, aman, terawat,
dan mudah diakses pengunjung, terpisah
atau terintegrasi dengan usaha lain.
6.2 Sumber Daya a. karyawan memahami pelaksanaan
Manusia pencegahan dan penanggulangan kondisi
darurat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan dan kesehatan pangan sesuai
persyaratan higiene sanitasi;
c. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan lingkungan usaha sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
e. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
f. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi terdokumentasi;
g. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan terdokumentasi;
h. pelaksanaan perencanaan dan
pengembangan karir terdokumentasi;
i. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala yang
terdokumentasi; dan
j. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. rumah minum/kafe dilengkapi kursi
dan meja;
b. area pengolahan minuman dan/atau
makanan yang memenuhi
persyaratan higiene sanitasi dan
mudah pemeliharaannya;
c. memiliki pilihan menu minuman
dan/atau makanan ringan yang
tertuang dalam daftar menu,
dilengkapi dengan harga; dan
d. tersedia informasi umum tentang
menu minuman dan/atau makanan - 163 -
NO KBLI: (56303) RUMAH MINUM/KAFE
yang disajikan dengan jelas dan
mudah dibaca.
6.3.2 Pelayanan:
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau
logo perusahaan;
b. penyampaian informasi tentang
minuman dan/atau makanan yang
disajikan lengkap dan jelas;
c. penyambutan kedatangan konsumen
sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. penanganan penerimaan pesanan,
baik konsumen langsung datang
maupun pesanan daring (online)
sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
e. pembayaran tunai dan/atau
nontunai berfungsi dengan baik; dan
f. penanganan keluhan konsumen
yang terdokumentasi.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas
Manajemen struktur organisasi dengan uraian tugas
Usaha setiap jabatan yang jelas terdokumentasi;
b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan yang
terdokumentasi;
c. pelaksanaan program Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) yang
terdokumentasi;
d. pelaksanaan kerja sama dan/atau
kemitraan dengan masyarakat lokal yang
terdokumentasi;
e. pelaksanaan program kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha yang terdokumentasi;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha yang terdokumentasi
h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha yang terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan - 164 -
NO KBLI: (56303) RUMAH MINUM/KAFE
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan pencegahan dan
penanganan kondisi darurat;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan pencegahan dan
penanganan kondisi darurat
terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha
terdokumentasi;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan program pengendalian
hama (pest control);
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan program pengendalian
hama (pest control) yang terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan;
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
v. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha; dan
w. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha yang
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar KegiatanUsaha
Rumah Minum/Kafe dilakukan Pengawasan
yang menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 165 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
KEDAI MINUMAN
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO. KBLI: (56304) KEDAI MINUMAN
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
penyediaan jasa pelayanan minum yang
utamanya menyajikan minuman siap
dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di
tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan
atau dibongkar pasang, biasanya dengan
menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai
jus, dan minuman lainnya.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Kedai Minuman adalah usaha
penyediaan minuman yang menjual dan
menyajikan minuman siap dikonsumsi yang
melalui proses pembuatan di tempat tetap
yang dapat dipindah-pindahkan atau
dibongkar pasang.
c. Usaha Kedai Minuman Dengan tingkat
risiko Menengah Rendah adalah Usaha
Kedai Minuman dengan kategori tingkat
risiko menengah rendah sesuai hasil
analisis risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Kedai Minuman
adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi Usaha Kedai Minuman yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Kedai Minuman
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata kepada
kepada pelaku Usaha Kedai Minuman yang
telah memenuhi Standar Kegiatan Usaha - 166 -
NO. KBLI: (56304) KEDAI MINUMAN
Kedai Minuman Dengan tingkat risiko
Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk
yang selanjutnya disebut LSPr adalah
lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema
sertifikasi produk untuk memberikan
jaminan tertulis bahwa suatu barang,
proses, atau jasa telah memenuhi standar
dan/atau regulasi; dan
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan Usaha -
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan Verifikasi -
6. Ketentuan a. memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan
Kewajiban (HSP);
b. menyampaikan laporan kegiatan secara
berkala;
c. menyampaikan Dokumen Penilaian
Mandiri Kesiapan Penerapan Standar
Kegiatan Usaha Kedai Minuman Dengan
tingkat risiko Menengah Rendah mencakup
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha
sebagai berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi
yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama
pada Kecelakaan (P3K) dan Alat
Pemadam Api Ringan (APAR)
yang berfungsi dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang
tidak berwarna, tidak berbau,
tidak berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman;
dan
f) status kepemilikan
kantor/tempat usaha yang jelas. - 167 -
NO. KBLI: (56304) KEDAI MINUMAN
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku;
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau
klinik terdekat terdokumentasi;
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian
tugas setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku
dan terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi;
d. dalam hal pelaku Usaha Kedai Minuman
secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib
memenuhi kriteria seperti yang tercantum
dalam angka 6.1 s.d. 6.4
6.1 Sarana a. fasilitas yang digunakan untuk menjual
minuman dalam bentuk bangunan tidak
permanen, tenda, atau sejenisnya bersih
dan aman sesuai persyaratan higiene
sanitasi;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi
udara yang baik;
c. fasilitas penyimpanan bahan minuman
dan/atau makanan sesuai persyaratan
higiene sanitasi;
d. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau
fasilitas internet berfungsi dengan baik;
e. fasilitas air bersih dan air minum sesuai
persyaratan higiene sanitasi;
f. fasilitas pembuangan air kotor yang ramah
lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
g. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik dan anorganik; dan
h. fasilitas penyimpanan gas dan/atau alat
pembakar yang aman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.2 Sumber Daya a. karyawan memahami pelaksanaan
Manusia pencegahan dan penanggulangan kondisi
darurat sesuai dengan ketentuan peraturan - 168 -
NO. KBLI: (56304) KEDAI MINUMAN
perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan dan kesehatan pangan sesuai
persyaratan higiene sanitasi;
c. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan lingkungan usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung dengan baik; dan
f. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. minuman disajikan dengan wadah
bersih dan higienis;
b. penyimpanan produk jadi di suhu yang
sesuai;
c. tersedia resep sesuai dengan jumlah
makanan yang dibuat dan disajikan
yang terdokumentasi;
d. daftar menu dilengkapi dengan harga
dan mudah dibaca;
e. produk diberi label nama produk,
tanggal pembuatan, dan saran
konsumsi; dan
f. pengutamaan penggunaan produk
lokal dan/atau dalam negeri
terdokumentasi.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi;
b. penyambutan kedatangan konsumen
dengan ramah;
c. penyampaian informasi tentang
produk makanan yang dijual lengkap
dan jelas;
d. penanganan penerimaan pesanan,
baik konsumen langsung datang
maupun pesanan daring (online)
terdokumentasi;
e. pembayaran tunai dan/atau nontunai
berfungsi dengan baik; dan
f. penanganan keluhan konsumen
terdokumentasi.
6.4 Sistem a. tersedia petunjuk teknis pelaksanaan
Manajemen pengelolaan usaha; - 169 -
NO. KBLI: (56304) KEDAI MINUMAN
Usaha b. pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan
pengelolaan usaha yang terdokumentasi;
c. tersedia petunjuk teknis pelaksanaan
komunikasi pelanggan usaha;
d. pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan
komunikasi pelanggan usaha yang
terdokumentasi;
e. tersedia petunjuk teknis pelaksanaan
peningkatan kualitas pelayanan usaha;
f. pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan
peningkatan kualitas pelayanan usaha
yang terdokumentasi;
g. tersedia petunjuk teknis pelaksanaan
pengelolaan pencegahan dan
penanggulangan kebakaran atau keadaan
darurat lainnya;
h. pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan
penanggulangan kebakaran atau keadaan
darurat lainnya yang terdokumentasi;
i. pelaksanaan kerja sama dengan
masyarakat sekitar yang terdokumentasi;
j. pelaksanaan penerapan ramah lingkungan
dalam menjalankan usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terdokumentasi;
k. pelaksanaan program pengendalian hama
(pest control) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
terdokumentasi; dan
l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan terdokumentasi.
7 Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan usaha
Kedai Minuman dilakukan Pengawasan yang
menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 170 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
KBLI: (56306) PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/
NO.
TEMPAT TIDAK TETAP
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
penyediaan jasa pelayanan minum yang
menyajikan minuman siap dikonsumsi yang
didahului dengan proses pembuatan dan
biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti
penyedia minuman es doger, penyedia minuman
es cincau, usaha jamu gendong, dan lain-lain.
2. Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Penyediaan Minuman
Keliling/Tempat Tidak Tetap adalah usaha
penyediaan jasa pelayanan minum yang
menyajikan minuman siap dikonsumsi yang
didahului dengan proses pembuatan dan
dijual dengan cara berkeliling.
c. Usaha Penyediaan Minuman
Keliling/Tempat Tidak Tetap Dengan tingkat
risiko Menengah Rendah adalah Usaha
Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak
Tetap dengan kategori tingkat risiko
menengah rendah sesuai hasil analisis risiko
kegiatan usaha yang memperhitungkan
aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan,
serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Penyediaan
Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap
adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi usaha Penyediaan Minuman
Keliling/Tempat Tidak Tetap yang mencakup
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Penyediaan
Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga - 171 -
KBLI: (56306) PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/
NO.
TEMPAT TIDAK TETAP
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata kepada
pelaku usaha Penyediaan Minuman
Keliling/Tempat Tidak Tetap yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha
Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak
Tetap Dengan tingkat risiko Menengah
Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan Usaha -
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan Verifikasi -
6. Ketentuan a. memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan
Kewajiban (HSP);
b. menyampaikan laporan kegiatan secara
berkala;
c. menyampaikan Dokumen Penilaian Mandiri
Kesiapan Penerapan Standar Kegiatan
Usaha Penyediaan Minuman
Keliling/Tempat Tidak Tetap Dengan
tingkat risiko Menengah Rendah mencakup
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha
sebagai berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi
yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama
pada Kecelakaan (P3K) dan Alat
Pemadam Api Ringan (APAR) yang
berfungsi dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak - 172 -
KBLI: (56306) PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/
NO.
TEMPAT TIDAK TETAP
berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman;
dan
f) status kepemilikan
kantor/tempat usaha yang jelas.
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku;
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau
klinik terdekat terdokumentasi; dan
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian
tugas setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi;
d. dalam hal pelaku Usaha Penyediaan
Minuman Keliling Tempat Tidak Tetap
secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib
memenuhi kriteria seperti yang tercantum
dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. fasilitas yang digunakan untuk menjual
minuman keliling dalam bentuk gerobak
atau sejenisnya bersih dan aman sesuai
persyaratan higiene sanitasi;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi
udara yang baik;
c. fasilitas penyimpanan bahan minuman
dan/atau makanan sesuai persyaratan
higiene sanitasi;
d. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas
internet berfungsi dengan baik;
e. fasilitas air bersih dan air minum sesuai
persyaratan higiene sanitasi;
f. fasilitas pembuangan air kotor yang ramah
lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
g. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik dan anorganik; dan
h. fasilitas penyimpanan gas dan/atau alat - 173 -
KBLI: (56306) PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/
NO.
TEMPAT TIDAK TETAP
pembakar yang aman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.2 Sumber Daya a. karyawan memahami pelaksanaan
Manusia pencegahan dan penanggulangan kondisi
darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan dan kesehatan pangan sesuai
persyaratan higiene sanitasi;
c. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan lingkungan usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung dengan baik; dan
f. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. minuman olahan sederhana, baik
yang dengan proses pencampuran
bahan dingin maupun dengan
direbus, diseduh, atau dipanaskan di
tempat sesuai persyaratan higiene
sanitasi;
b. minuman siap saji tanpa pengolahan
sesuai persyaratan higiene sanitasi;
c. minuman dengan proses khusus
menggunakan peralatan tambahan,
seperti blender, shaker, dispenser, dan
mesin kopi sesuai persyaratan higiene
sanitasi;
d. minuman tradisional sesuai
persyaratan higiene sanitasi;
e. daftar menu dilengkapi dengan harga
dan mudah dibaca; dan
f. pengutamaan penggunaan produk
lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3.2 Pelayanan:
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi;
b. penyambutan kedatangan konsumen
dengan ramah;
c. penyampaian informasi tentang
produk minuman yang dijual lengkap
dan jelas;
d. penanganan penerimaan pesanan, - 174 -
KBLI: (56306) PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/
NO.
TEMPAT TIDAK TETAP
baik konsumen langsung datang
maupun pesanan daring (online)
terdokumentasi;
e. pembayaran tunai dan/atau nontunai
berfungsi dengan baik; dan
f. penanganan keluhan konsumen
terdokumentasi.
6.4 Sistem a. tersedia petunjuk teknis pelaksanaan
Manajemen pengelolaan usaha;
Usaha b. pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan
pengelolaan usaha yang terdokumentasi;
c. tersedia petunjuk teknis pelaksanaan
komunikasi pelanggan usaha;
d. pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan
komunikasi pelanggan usaha yang
terdokumentasi;
e. tersedia petunjuk teknis pelaksanaan
peningkatan kualitas pelayanan usaha;
f. pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan
peningkatan kualitas pelayanan usaha yang
terdokumentasi;
g. tersedia petunjuk teknis pelaksanaan
pengelolaan pencegahan dan
penanggulangan kebakaran atau keadaan
darurat lainnya;
h. pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan
penanggulangan kebakaran atau keadaan
darurat lainnya yang terdokumentasi;
i. pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat
sekitar yang terdokumentasi;
j. pelaksanaan penerapan ramah lingkungan
dalam menjalankan usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terdokumentasi;
k. pelaksanaan program pengendalian hama
(pest control) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
terdokumentasi; dan
l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak
Tetap dilakukan Pengawasan yang menjadi
bagian dari Pengawasan PBBR. - 175 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIVITAS MICE DAN EVENT
KHUSUS
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
N
KBLI: (68112) PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN
O
AKTIVITAS MICE DAN EVENT KHUSUS
.
1. Ruang Standar ini memuat pengaturan terkait usaha yang
Lingkup kegiatannya menyewakan tempat dan fasilitas untuk
penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan
insentif, konvensi, dan pameran atau untuk
penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan
dalam periode tertentu untuk masa persiapan,
penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran.
Tempat yang dimaksud mencakup convention center,
exhibition center, special venue/multi purpose venue.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Penyewaan Venue Penyelenggaraan
Aktivitas MICE dan Event Khusus adalah usaha
penyewaan tempat dan fasilitas untuk
penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan
insentif, konvensi, dan pameran atau untuk
penyelenggaraan event khusus.
c. Usaha Penyewaan Venue Penyelenggaraan
Aktivitas MICE dan Event Khusus Dengan tingkat
Risiko Menengah Rendah sesuai hasil analisis
Risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan
aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan
usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Penyewaan Venue
Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event
Khusus adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi Usaha Penyewaan Venue
Penyelenggaraan Aktivitas Mice dan Event
Khusus yang mencakup sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen Usaha Penyewaan Venue
Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event
Khusus.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Usaha oleh Pelaku Usaha Pariwisata
meliputi unsur sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Penyewaan Venue
Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event - 176 -
N
KBLI: (68112) PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN
O
AKTIVITAS MICE DAN EVENT KHUSUS
.
Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi
Produk Bidang Pariwisata kepada Usaha
Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas
MICE dan Event Khusus yang telah memenuhi
Standar Kegiatan Usaha Penyewaan Venue
Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event
Khusus Dengan tingkat risiko Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga
Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPr
adalah lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi
produk untuk memberikan jaminan tertulis
bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi;
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan -
Verifikasi
6. Ketentuan a. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan
Kewajiban Penerapan Standar Kegiatan Usaha Penyewaan
Venue Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event
Khusus mencakup sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha dengan kriteria berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam
Api Ringan (APAR) yang berfungsi
dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa,
dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat/area
penyimpanan barang yang aman;
f) status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas. - 177 -
N
KBLI: (68112) PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN
O
AKTIVITAS MICE DAN EVENT KHUSUS
.
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku.
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat terdokumentasi; dan
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian tugas
setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku dan
terdokumentasi.
b. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
yang diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA),
mencakup pemenuhan sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha dengan kriteria sebagaimana
dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4; dan
c. dalam hal pelaku Usaha Penyewaan Venue
Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event
Khusus secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib
memenuhi Standar Usaha sebagaimana yang
tercantum dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. ruang atau area karyawan yang bersih dan
terawat;
b. peralatan komunikasi dan informasi yang terdiri
dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet
berfungsi dengan baik;
c. peralatan keamanan berupa kamera pengawas
(Closed Circuit Television) dan monitor yang
berfungsi dengan baik;
d. instalasi listrik dan/atau genset terpasang aman
dan memenuhi kelaikan;
e. lampu darurat yang berfungsi dengan baik;
f. toilet yang bersih dan terawat dengan
kelengkapannya untuk karyawan;
g. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta terpisah untuk pengunjung pria dan
wanita, dilengkapi dengan fasilitas tambahan
untuk penyandang disabilitas;
h. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan karyawan
bersih dan terawat; - 178 -
N
KBLI: (68112) PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN
O
AKTIVITAS MICE DAN EVENT KHUSUS
.
i. ruang penerimaan tamu yang bersih dan
terawat;
j. tempat atau area parkir yang mudah diakses;
k. tempat penitipan barang pengunjung (loker);
l. tempat sampah organik dan anorganik yang
terpisah dan tertutup;
m. tempat penampungan sementara terpisah antara
sampah organik dan anorganik serta mampu
menampung dalam jumlah sesuai kebutuhan;
dan
n. pengelolaan sampah dan limbah cair.
6.2 Sumber a. karyawan memahami pelaksanaan pencegahan
Daya dan penanggulangan kondisi darurat sesuai
Manusia dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan kebersihan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
e. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan
karyawan secara berkala yang terdokumentasi;
f. pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan
untuk peningkatan kompetensi karyawan yang
terdokumentasi;
g. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
h. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
i. petugas keamanan oleh satuan pengamanan;
dan
j. pelaksanaan pengutamaan karyawan dari
masyarakat lokal.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. bangunan yang diperuntukkan sebagai
venue atau tempat penyelenggaraan
aktivitas MICE dan event khusus bersih dan
terawat dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan yang baik;
b. petunjuk arah (evacuation sign) menuju
jalan keluar yang aman, jelas, mudah
terlihat, dan mudah terbaca; dan
c. terdapat berbagai ruangan utama dan
pendukung aktivitas MICE dan event
khusus yang bersih dan terawat. - 179 -
N
KBLI: (68112) PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN
O
AKTIVITAS MICE DAN EVENT KHUSUS
.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian seragam
yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau logo
perusahaan;
b. penerimaan dan pemberian informasi
melalui telepon atau email mengenai
kegiatan, jadwal dan harga produk usaha;
c. penyusunan dan penyampaian penawaran
penyewaan venue penyelenggaraan aktivitas
MICE dan event dan khusus;
d. pengarahan penggunaan venue atau tempat
kegiatan;
e. pemeliharaan bangunan venue kegiatan
bersih dan terawat;
f. penyiapan dan pembuatan perjanjian
kerjasama penyewaan venue kegiatan;
g. pelaksanaan evaluasi kerjasama penyewaan
venue kegiatan;
h. pelayanan keamanan dan keselamatan
selama pelaksanaan penyelenggaraan
kegiatan;
i. pelayanan kebersihan venue kegiatan; dan
j. penanganan keluhan pelanggan.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dengan uraian tugas setiap jabatan
Usaha yang jelas terdokumentasi;
b. tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) atau Peraturan Perusahaan;
c. pelaksanaan rencana usaha yang lengkap,
terukur dan terdokumentasi;
d. pelaksanaan program Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
terdokumentasi;
e. pelaksanaan pengutamaan penggunaan produk
dan/ atau tenaga kerja lokal/dalam negeri;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan
terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas
usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; - 180 -
N
KBLI: (68112) PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN
O
AKTIVITAS MICE DAN EVENT KHUSUS
.
j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian hama;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengendalian hama
terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha
terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi,
dan tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan; dan
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas MICE
dan Event Khusus dilakukan Pengawasan yang
menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 181 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
KAWASAN PARIWISATA
TINGKAT RISIKO TINGGI
KBLI: (68120) KAWASAN PARIWISATA
NO.
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait
dengan kegiatan penguasaan lahan dengan luas
sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata
dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan
simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau
menyewakan satuan-satuan simpul untuk
pembangunan sarana dan prasarana wisata yang
diperlukan dengan persyaratan yang telah
dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan,
dan/atau mengawasi pembangunan Usaha
Pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta
membangun atau menyediakan tempat untuk
keperluan administrasi usaha kawasan Pariwisata.
2. Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha
pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan
untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.
c. Usaha Kawasan Pariwisata Dengan tingkat
risiko Tinggi adalah Usaha Kawasan Pariwisata
dengan kategori tingkat risiko tinggi sesuai
hasil analisis risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan
dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan
kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Kawasan Pariwisata
adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi Usaha Kawasan Pariwisata yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Kawasan Pariwisata
Dengan tingkat risiko Tinggi adalah bukti
tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang
Pariwisata kepada Usaha Kawasan Pariwisata
yang telah memenuhi Standar Kegiatan Usaha - 182 -
KBLI: (68120) KAWASAN PARIWISATA
NO.
Kawasan Pariwisata Dengan tingkat risiko
Tinggi.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi;
i. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang
selanjutnya disingkat SLHS adalah bukti
tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan
standar baku mutu dan persyaratan kesehatan
pangan olahan siap saji.
j. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat
SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa
sarana usaha telah memenuhi standar baku
mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan
kesehatan melalui inspeksi kesehatan
lingkungan.
k. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan Usaha -
4. Ketentuan memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan
Persyaratan Penerapan Standar Usaha Kawasan Pariwisata
Dengan tingkat risiko Tinggi mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha sebagaimana tercantum
dalam angka 4.1 s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna,
tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha yang
jelas.
4.2 Sumber Daya perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan
Manusia bagi karyawan tersedia dan berlaku. - 183 -
KBLI: (68120) KAWASAN PARIWISATA
NO.
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat
terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja masih berlaku dan terdokumentasi.
5. Ketentuan Verifikasi 5.1 pelaksana penilaian kesesuaian:
dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di lingkungan
unit teknis bidang industri Pariwisata pada
Kementerian yang menangani urusan
Pariwisata melalui penunjukan dengan
Keputusan Menteri.
5.2 waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian:
dilaksanakan dengan jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
Pelaku Usaha Pariwisata menyampaikan
dokumen persyaratan secara lengkap dan
benar melalui Sistem OSS.
5.3 prosedur penilaian kesesuaian:
a. pelaku usaha Kawasan Pariwisata
membuat akun di Sistem OSS;
b. pelaku usaha Kawasan Pariwisata
mengajukan permohonan Sertifikat
Standar melalui Sistem OSS;
c. pelaku Usaha Kawasan Pariwisata
mengisi data kegiatan usaha sesuai KBLI
93223;
d. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Kawasan Pariwisata
melakukan penilaian mandiri dengan
merujuk pada daftar cek Dokumen
Penilaian Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah ke
dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi kepada
tim verifikator, diikuti kelengkapan
persyaratan;
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar
oleh tim verifikator:
1. jika waktu pelaksanaan verifikasi
melebihi 14 (empat belas) hari kerja,
Sistem OSS otomatis menerbitkan
Sertifikat Standar;
2. jika waktu pelaksanaan verifikasi
kurang dari atau 14 (empat belas) - 184 -
KBLI: (68120) KAWASAN PARIWISATA
NO.
hari kerja, maka lanjut pada huruf i;
i. persetujuan Sertifikat Standar untuk
Usaha Kawasan Pariwisata oleh unit
persetujuan; dan
j. notifikasi persetujuan Sertifikat Standar
dengan 3 (tiga) jenis persetujuan, yaitu
disetujui, kurang lengkap, atau ditolak;
1. jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan Sertifikat
Standar oleh Kementerian yang
menangani urusan Pariwisata;
2. jika kurang lengkap, Sistem OSS
menyampaikan permintaan untuk
melengkapi kekurangan; atau
3. jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan Kewajiban a. memiliki SLHS;
b. memiliki SLS; dan
c. memiliki Sertifikat Standar Usaha Kawasan
Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr,
mencakup pemenuhan unsur sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajeman usaha dengan kriteria seperti yang
tercantum dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. ruang kantor dilengkapi peralatan dan
perlengkapan dalam kondisi bersih dan
terawat, dengan pencahayaan dan sirkulasi
yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. toilet karyawan yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta terpisah untuk karyawan pria
dan wanita;
c. toilet pengunjung yang bersih dan terawat
dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah untuk
pengunjung pria dan wanita, dilengkapi dengan
fasilitas tambahan untuk penyandang
disabilitas;
d. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
e. air bersih dengan debit mencukupi, dilengkapi
dengan instalasi air bersih yang berfungsi
dengan baik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. jaringan dan energi listrik aman, mencukupi,
dan berfungsi dengan baik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; - 185 -
KBLI: (68120) KAWASAN PARIWISATA
NO.
g. jaringan jalan mencukupi dan berfungsi
dengan baik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
h. jaringan komunikasi dalam kawasan
mencukupi dan berfungsi dengan baik;
i. pengelolaan limbah cair dan padat yang ramah
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
j. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik dan anorganik;
k. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik dan anorganik,
dilengkapi pengelolaan sampah yang ramah
lingkungan, serta mampu menampung sampah
dalam jumlah sesuai kebutuhan;
l. media informasi berupa peta, direktori
kawasan, dan papan petunjuk arah (signage)
mudah terlihat dan terbaca dengan jelas;
m. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang
berfungsi dengan baik, dilengkapi rambu yang
terlihat dengan jelas dan mudah terbaca, serta
area titik kumpul sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
n. fasilitas dan sistem penanggulangan bencana
kebakaran dan kondisi darurat lainnya
berfungsi dengan baik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. Pusat Informasi Pariwisata yang bersih,
terawat, dan mudah diakses pengunjung; dan
p. fasilitas parkir yang bersih, aman, terawat, dan
mudah diakses pengunjung.
6.2 Sumber Daya a. memiliki karyawan yang bersertifikat
Manusia kompetensi;
b. karyawan memahami pelaksanaan pencegahan
dan penanggulangan kondisi darurat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c. karyawan memahami pelaksanaan kebersihan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
e. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
f. petugas kebersihan yang terlatih;
g. petugas satuan pengamanan memiliki Kartu
Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan;
h. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi terdokumentasi; - 186 -
KBLI: (68120) KAWASAN PARIWISATA
NO.
i. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan terdokumentasi;
j. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan
karir terdokumentasi;
k. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan
karyawan secara berkala yang terdokumentasi;
dan
l. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. luas lahan paling sedikit 100 (seratus)
hektare;
b. klaster dan/atau kavling lahan jelas dan
terdokumentasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. area komersial jelas dan terdokumentasi
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. memiliki batas yang jelas dilengkapi bukti
hukum yang terdokumentasi;
e. hunian tidak terbatas pada hotel, vila,
apartemen hotel, kondominium hotel,
bumi perkemahan, pondok wisata,
persinggahan caravan dan/atau rumah
wisata;
f. daya tarik wisata dan aktivitas wisata yang
mengangkat keunggulan kawasan dan
area sekitarnya;
g. dilengkapi gerbang masuk dan keluar
kawasan yang mencirikan identitas
kawasan;
h. pemberian akses pelaku ekonomi kreatif
dalam pengembangan nilai tambah
produk usaha; dan
i. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian seragam
yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau logo
perusahaan;
b. penerimaan dan pemberian informasi
melalui telepon, email, dan/atau website
mengenai sarana dan prasarana di dalam
kawasan dilakukan secara jelas dan
ramah;
c. pembangunan dan/atau pengelolaan
kawasan sesuai SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja terdokumentasi;
d. pengoperasian komunikasi internal dan
eksternal kawasan Pariwisata dilakukan - 187 -
KBLI: (68120) KAWASAN PARIWISATA
NO.
sesuai SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja;
e. penanganan keluhan Pelaku Usaha
Pariwisata dalam kawasan (tenant)
terdokumentasi;
f. penanggulangan kebakaran atau keadaan
darurat lainnya terdokumentasi;
g. pelayanan keselamatan dan Pertolongan
Pertama pada Kecelakaan (P3K)
terdokumentasi;
h. penanganan kebersihan dan kesehatan
lingkungan Usaha Kawasan Pariwisata
terdokumentasi;
i. penanganan keamanan lingkungan Usaha
Kawasan Pariwisata terdokumentasi;
j. penanganan keselamatan lingkungan
Usaha Kawasan Pariwisata
terdokumentasi; dan
k. pelayanan jasa informasi Pariwisata
dilakukan sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja.
6.4 Sistem Manajemen a. profil perusahaan yang terdiri atas visi, misi,
Usaha dan struktur organisasi yang lengkap dan yang
terdokumentasi;
b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan
Perusahaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan
terdokumentasi;
c. pelaksanaan program Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;
d. pelaksanaan program Pertolongan Pertama
pada Kecelakaan (P3K) yang terdokumentasi;
e. pelaksanaan program inovasi produk yang
terdokumentasi;
f. pelaksanaan kerja sama dengan dokter, rumah
sakit, atau klinik yang terdokumentasi;
g. pelaksanaan kerja sama dan/atau kemitraan
dengan masyarakat lokal terdokumentasi;
h. tersedia dokumen Amdal bagi kawasan yang
tidak berada di zona Pariwisata yang belum
memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
i. pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan
sesuai dokumen Amdal yang terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang
terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi antara
pelanggan dan pengusaha; - 188 -
KBLI: (68120) KAWASAN PARIWISATA
NO.
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi antara
pelanggan dan pengusaha yang
terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
o. pelaksanaan dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan
yang terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas
usaha secara berkelanjutan;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan pencegahan dan
penanganan kondisi darurat;
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan pencegahan dan penanganan
kondisi darurat yang terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan perencanaan serta
pengendalian keselamatan dan keamanan
terintegrasi;
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan perencanaan serta pengendalian
keselamatan dan keamanan terintegrasi yang
terdokumentasi;
v. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di kawasan Pariwisata;
w. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan penerapan ramah lingkungan di
kawasan Pariwisata yang terdokumentasi;
x. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan program Pengawasan
ramah lingkungan yang mengikuti kaidah
konservasi dan pelestarian lingkungan;
y. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan program Pengawasan ramah
lingkungan yang mengikuti kaidah konservasi
dan pelestarian lingkungan terdokumentasi;
z. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan program kelestarian
lingkungan kawasan;
aa. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan program kelestarian lingkungan
kawasan yang terdokumentasi; - 189 -
KBLI: (68120) KAWASAN PARIWISATA
NO.
bb. tersedia SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha yang
terdokumentasi;
cc. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha yang
terdokumentasi;
dd. tersedia SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan program pengendalian hama (pest
control);
ee. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan program pengendalian hama (pest
control) yang terdokumentasi;
ff. tersedia SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen;
gg. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang
terdokumentasi;
hh. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan;
ii. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
jj. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal secara
berkelanjutan; dan
kk. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal secara
berkelanjutan yang terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Kawasan Pariwisata dilakukan Pengawasan yang
menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 190 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
NO
KBLI: (79121) AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha yang
kegiatannya melakukan perencanaan dan
pengemasan komponen-komponen perjalanan
wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana
wisata, destinasi atau daya tarik wisata dan jasa
Pariwisata lainnya dalam bentuk paket wisata,
melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket
wisata dengan cara menyalurkan melalui agen
perjalanan dan atau menjual langsung kepada
wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan
layanan pramuwisata yang berhubungan dengan
paket wisata yang dijual, baik secara daring (online)
maupun luring (offline), melakukan penyediaan
layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan
akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket
penjualan seni budaya serta kunjungan ke daya
tarik wisata, melakukan pengurusan dokumen
perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen
lain yang dipersamakan.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Aktivitas Biro Perjalanan Wisata adalah
usaha yang kegiatannya melakukan
perencanaan dan pengemasan komponen-
komponen perjalanan wisata termasuk wisata
alam, yang meliputi sarana wisata, destinasi
atau daya tarik wisata dan jasa Pariwisata
lainnya dalam bentuk paket wisata,
melakukan penyelenggaraan dan penjualan
paket wisata dengan cara menyalurkan
melalui agen perjalanan dan atau menjual
langsung kepada wisatawan atau konsumen,
melakukan penyediaan layanan pramuwisata
yang berhubungan dengan paket wisata yang
dijual, baik secara daring (online) maupun
luring (offline), melakukan penyediaan
layanan angkutan wisata, melakukan
pemesanan akomodasi, restoran, tempat
konvensi, dan tiket penjualan seni budaya
serta kunjungan ke daya tarik wisata,
melakukan pengurusan dokumen perjalanan
berupa paspor dan visa atau dokumen lain
yang dipersamakan.
c. Usaha Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
Dengan tingkat risiko Menengah Tinggi adalah - 191 -
NO
KBLI: (79121) AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA
Usaha Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
dengan kategori tingkat risiko menengah tinggi
sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha
yang memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan
dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Aktivitas Biro
Perjalanan Wisata adalah rumusan kualifikasi
dan/atau klasifikasi Usaha Aktivitas Biro
Perjalanan Wisata yang mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi,
dan sistem manajemen Usaha Aktivitas Biro
Perjalanan Wisata.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Aktivitas Biro
Perjalanan Wisata Dengan tingkat risiko
Menengah Tinggi adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang
Pariwisata kepada Usaha Aktivitas Biro
Perjalanan Wisata yang telah memenuhi
Standar Kegiatan Usaha Aktivitas Biro
Perjalanan Wisata Menengah Tinggi.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi;
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan
Persyaratan Penerapan Standar Usaha Aktivitas Biro Perjalanan
Wisata Dengan tingkat risiko Menengah Tinggi
mencakup sarana, sumber daya manusia, - 192 -
NO
KBLI: (79121) AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA
ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha
sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan
yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan
(APAR) yang berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna,
tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan
barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha yang
jelas.
4.2 Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan
Daya bagi karyawan tersedia dan berlaku.
Manusia
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat
terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja masih berlaku dan terdokumentasi.
5. Ketentuan 5.1 pelaksana penilaian kesesuaian:
Verifikasi dilaksanakan oleh tim verifikator yang memiliki
kompetensi memadai di lingkungan unit teknis
bidang industri Pariwisata pada Perangkat
Daerah Pemerintah Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata melalui penunjukan dengan
Keputusan Kepala Dinas.
5.2 waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian:
dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama
14 (empat belas) hari kerja setelah Pelaku
Usaha Pariwisata menyampaikan dokumen
persyaratan secara lengkap dan benar melalui
Sistem OSS.
5.3 prosedur penilaian kesesuaian:
a. pelaku Usaha Aktivitas Biro Perjalanan
Wisata membuat akun di Sistem OSS;
b. pelaku Usaha Aktivitas Biro Perjalanan
Wisata mengajukan permohonan
Sertifikat Standar melalui Sistem OSS;
c. pelaku Usaha Aktivitas Biro Perjalanan
Wisata mengisi data kegiatan usaha - 193 -
NO
KBLI: (79121) AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA
sesuai KBLI 79121;
d. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Aktivitas Biro Perjalanan
Wisata melakukan penilaian mandiri
dengan merujuk pada daftar cek Dokumen
Penilaian Mandiri;
b. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah ke
dalam Sistem OSS;
c. notifikasi permohonan verifikasi kepada
tim verifikator, diikuti kelengkapan
persyaratan;
d. verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar
oleh tim verifikator:
1. jika waktu pelaksanaan verifikasi
melebihi 14 (empat belas) hari kerja,
Sistem OSS otomatis menerbitkan
Sertifikat Standar; dan
2. jika waktu pelaksanaan verifikasi
kurang dari atau 14 (empat belas)
hari kerja, maka lanjut pada huruf i;
e. persetujuan Sertifikat Standar untuk
Usaha Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
oleh unit persetujuan; dan
f. notifikasi persetujuan Sertifikat Standar
dengan 3 (tiga) jenis persetujuan, yaitu
disetujui, kurang lengkap, atau ditolak;
1. jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan Sertifikat
Standar oleh Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata;
2. jika kurang lengkap, Sistem OSS
menyampaikan permintaan untuk
melengkapi kekurangan; atau
3. jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang
Kewajiban diterbitkan oleh LSPr, mencakup pemenuhan
sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi,
dan sistem manajemen usaha dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. tempat usaha/kantor terdiri dari ruang kerja
dan ruang penerimaan tamu;
b. ruang/area karyawan yang bersih dan terawat;
c. tempat usaha/kantor dilengkapi dengan
sarana, prasarana dan peralatan kantor yang
memadai;
d. toilet yang bersih dan terawat; - 194 -
NO
KBLI: (79121) AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA
e. peralatan komunikasi yang terdiri dari
telepon/handphone, email, dan/atau fasilitas
internet;
f. instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi
kelaikan;
g. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
h. lift atau eskalator pengunjung untuk Aktivitas
Biro Perjalanan Wisata yang berada di lantai 4
atau lebih;
i. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik dan tempat sampah anorganik;
j. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat;
dan
k. melaksanakan program kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan usaha.
6.2 Sumber a. kemitraan dan/atau pelibatan masyarakat
Daya lokal;
Manusia b. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya;
c. program pendidikan dan pelatihan untuk
peningkatan kompetensi; dan
d. program penilaian kinerja karyawan.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. menyediakan minimum jasa pemesanan
dan/atau penjualan paket wisata, voucher
akomodasi, tiket perjalanan dan jasa
angkutan wisata;
b. menyelenggarakan lebih dari 5 (lima) paket
wisata, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) di
antaranya adalah paket wisata buatan
sendiri;
c. paket wisata yang diselenggarakan
memuat minimum keterangan tentang
nama paket wisata, durasi perjalanan
wisata, rute dan kegiatan perjalanan
wisata (itinerary), harga paket wisata,
moda transportasi, jenis akomodasi,
perlindungan asuransi perjalanan wisata
bagi wisatawan;
d. menyediakan jasa pengurusan paspor dan
visa;
e. menggunakan jasa tenaga pemandu wisata
mandiri atau yang menjadi bagian dari
usaha jasa pramuwisata yang dilindungi
asuransi perjalanan wisata; dan
f. mempekerjakan pimpinan perjalanan
wisata (tour leader) yang dilindungi
asuransi perjalanan wisata. - 195 -
NO
KBLI: (79121) AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA
6.3.2 Pelayanan
a. penyambutan kedatangan tamu;
b. menerima dan melakukan panggilan
telepon;
c. pemberian penjelasan tentang produk
yang disediakan/ditawarkan Usaha
Aktivitas Biro Perjalanan Wisata;
d. pemesanan dan/atau penjualan produk
yang disediakan Usaha Aktivitas Biro
Perjalanan Wisata;
e. pelayanan bagi wisatawan oleh tenaga
pemandu wisata dan/atau pimpinan
perjalanan wisata selama perjalanan
wisata.
f. penanganan permasalahan dan keluhan
yang muncul selama perjalanan wisata,
oleh tenaga pemandu wisata dan/atau
pimpinan perjalanan wisata.
g. permintaan oleh tenaga pemandu wisata
dan/atau pimpinan perjalanan wisata
kepada wisatawan untuk mengisi
kuesioner untuk evaluasi perjalanan
wisata;
h. pembayaran tunai dan/atau nontunai;
dan
i. penanganan keluhan pengunjung.
6.4 Sistem a. memiliki penatausahaan secara tertib dan baik
Manajemen atas seluruh transaksi pemesanan dan/atau
Usaha penjualan, serta surat-menyurat yang terkait,
yang dipelihara dan disimpan minimum selama
1 (satu) atau sampai 3 (tiga) tahun terakhir;
b. memiliki peraturan perusahaan atau tata tertib
perusahaan;
c. memiliki Program Pertolongan Pertama pada
Kecelakaan (P3K);
d. memiliki dan memelihara basis data yang
memuat keterangan tentang nama, alamat,
nomor telepon dan e-mail/surat elektronik,
yang meliputi data pelanggan, data
rekanan/pemasok jasa, pengusaha Biro
Aktivitas Perjalanan Wisata;
e. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
f. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
terdokumentasi;
g. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha;
h. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan - 196 -
NO
KBLI: (79121) AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA
usaha terdokumentasi;
i. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja untuk meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;
j. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
k. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
l. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas
usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
m. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi
dan tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan;
n. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
o. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha
secara berkelanjutan; dan
p. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Aktivitas Biro Perjalanan Wisata dilakukan
Pengawasan yang menjadi bagian dari Pengawasan
PBBR. - 197 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
NO. KBLI: (79129) AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait
dengan Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya, yaitu
Usaha Pariwisata yang kegiatannya tidak termasuk
dalam kelompok 79121 (Aktivitas Biro Perjalanan
Wisata) dan 79122 (Aktivitas Biro Perjalanan
Ibadah Umroh dan Haji Khusus), baik secara daring
(online) maupun luring (offline), melakukan
penyediaan layanan angkutan, akomodasi,
restoran, tempat konvensi, dan melakukan
pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor
dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya
adalah usaha yang kegiatannya mengatur
perjalanan yang bukan merupakan kegiatan
yang diatur oleh biro perjalanan wisata dan
biro perjalanan ibadah umroh dan haji khusus.
c. Usaha Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya
Dengan tingkat risiko Menengah Tinggi adalah
Usaha Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya
dengan kategori tingkat risiko menengah tinggi
sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan
dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan
kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Aktivitas Biro
Perjalanan Lainnya adalah rumusan
kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha
Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
Usaha Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Aktivitas Biro
Perjalanan Lainnya Dengan tingkat risiko
Menengah Tinggi adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh Lembaga Sertifikasi - 198 -
NO. KBLI: (79129) AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang
Pariwisata kepada Usaha Aktivitas Biro
Perjalanan Lainnya yang telah memenuhi
Standar Kegiatan Usaha Aktivitas Biro
Perjalanan Lainnya Menengah Tinggi.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan
Persyaratan Penerapan Standar Usaha Aktivitas Biro Perjalanan
Lainnya Dengan tingkat risiko Menengah Tinggi
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha
sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna,
tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha yang
jelas.
4.2 Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan
Daya bagi karyawan tersedia dan berlaku.
Manusia
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat
terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan - 199 -
NO. KBLI: (79129) AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja masih berlaku dan terdokumentasi.
5. Ketentuan 5.1 pelaksana penilaian kesesuaian:
Verifikasi dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di lingkungan
unit teknis bidang industri Pariwisata pada
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang
menangani urusan Pariwisata melalui
penunjukan dengan Keputusan Kepala Dinas.
5.2 waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian:
dilaksanakan dengan jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Pelaku
Usaha Pariwisata menyampaikan dokumen
persyaratan secara lengkap dan benar melalui
Sistem OSS.
5.3 prosedur penilaian kesesuaian:
a. pelaku Usaha Aktivitas Biro Perjalanan
Lainnya membuat akun di Sistem OSS;
b. pelaku Usaha Aktivitas Biro Perjalanan
Lainnya mengajukan permohonan
Sertifikat Standar melalui Sistem OSS;
b. pelaku Usaha Aktivitas Biro Perjalanan
Lainnya mengisi data kegiatan usaha
sesuai KBLI 79129;
c. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
d. pelaku Usaha Aktivitas Biro Perjalanan
Lainnya melakukan penilaian mandiri
dengan merujuk pada daftar cek
Dokumen Penilaian Mandiri;
e. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah ke
dalam Sistem OSS;
f. notifikasi permohonan verifikasi kepada
tim verifikator, diikuti kelengkapan
persyaratan;
g. verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar
oleh tim verifikator:
1. jika waktu pelaksanaan verifikasi
melebihi 14 (empat belas) hari kerja,
Sistem OSS otomatis menerbitkan
Sertifikat Standar; dan
2. jika waktu pelaksanaan verifikasi
kurang dari atau 14 (empat belas)
hari kerja, maka lanjut pada huruf i;
h. persetujuan Sertifikat Standar untuk
Usaha Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya
oleh unit persetujuan; dan
i. notifikasi persetujuan Sertifikat Standar
dengan 3 (tiga) jenis persetujuan, yaitu
disetujui, kurang lengkap, atau ditolak; - 200 -
NO. KBLI: (79129) AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA
1. jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan Sertifikat
Standar oleh Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata;
2. jika kurang lengkap, Sistem OSS
menyampaikan permintaan untuk
melengkapi kekurangan; atau
3. jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang
Kewajiban diterbitkan oleh LSPr, mencakup pemenuhan
sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi,
dan sistem manajemen usaha dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. kantor/area administrasi yang memiliki
alamat yang jelas, nomor telepon, email dan
fasilitas internet;
b. ruang atau area untuk pekerjaan administrasi
dilengkapi perlengkapan dan peralatan kerja;
c. ruang atau area penerima tamu dengan
kelengkapannya;
d. ruang atau area karyawan;
e. instalasi listrik dan air bersih yang aman dan
memenuhi kelaikan;
f. tempat atau area ibadah;
g. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat;
h. toilet yang bersih, terawat, dan terpisah untuk
pengunjung pria dan wanita untuk
pengunjung;
i. tempat atau area pembayaran yang mudah
diakses pengunjung; dan
j. tempat sampah organik dan anorganik;
6.2 Sumber a. kemitraan dan/atau pelibatan masyarakat
Daya lokal;
Manusia b. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya;
c. program pendidikan dan pelatihan untuk
peningkatan kompetensi; dan
d. program penilaian kinerja karyawan.
6.3Ketentuan a. persyaratan produk usaha:
Produksi 1. menyediakan minimum jasa pemesanan
dan/atau penjualan paket perjalanan,
voucher akomodasi, restoran, tiket
perjalanan dan jasa angkutan udara,
angkutan laut dan angkutan darat;
2. menyediakan jasa pengurusan paspor
dan visa;
3. menggunakan jasa tenaga pemandu
perjalanan mandiri atau pihak ketiga yang - 201 -
NO. KBLI: (79129) AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA
dilindungi asuransi perjalanan; dan
4. mempekerjakan pimpinan perjalanan
(tour leader) yang dilindungi asuransi
perjalanan.
b. pelayanan:
1. menerima dan melakukan panggilan
telepon;
2. sistem penjualan tiket angkutan udara,
laut dan darat secara manual (offline,
walk in service), dan/atau secara digital
(online, web based);
3. ketanggapan kerugian pelanggan
dan/atau wisatawan;
4. Keselamatan dan Pertolongan
Pertama pada Kecelakaan (P3K); dan
5. pelayanan penanganan keluhan
pelanggan atau tamu.
6.4 Sistem a. memiliki struktur organisasi dan uraian tugas
Manajemen yang terdokumentasi;
Usaha b. penatausahaan secara tertib dan baik atas
seluruh transaksi pemesanan dan/atau
penjualan, serta surat-menyurat yang terkait
Data/rekaman Pelanggan;
c. peraturan Perusahaan atau tata tertib
perusahaan;
d. memiliki dan memelihara basis data yang
memuat keterangan tentang nama, alamat,
nomor telepon dan e-mail, yang meliputi data
pelanggan, data rekanan/pemasok jasa,
pengusaha daya tarik wisata;
e. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
f. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja perencanaan usaha yang
terdokumentasi;
g. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
h. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang
terdokumentasi;
i. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
j. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha yang terdokumentasi;
k. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan; dan
l. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan - 202 -
NO. KBLI: (79129) AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya dilakukan
Pengawasan yang menjadi bagian dari Pengawasan
PBBR. - 203 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF,
KONFERENSI, DAN PAMERAN (MICE)
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
N
KBLI: (82301) JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN
O
INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN (MICE)
.
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan
usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan
acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan
sekelompok orang (negarawan, usahawan,
cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam
kelompok ini usaha jasa yang merencanakan,
menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan
insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan
dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha,
konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan.
Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (meeting, incentive,
convention, and exhibition).
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan
Definisi barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan
wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan,
Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran,
yang selanjutnya disebut Usaha Jasa
Penyelenggaraan MICE, adalah pemberian jasa
bagi suatu pertemuan sekelompok orang,
penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan
mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya,
serta penyelenggaraan pameran dalam rangka
penyebarluasan informasi dan promosi suatu
barang dan jasa yang berskala lokal, nasional, dan
internasional.
c. Usaha Jasa Penyelenggaraan MICE Dengan
tingkat risiko Menengah Rendah adalah usaha
Jasa Penyelenggaraan MICE dengan kategori
tingkat risiko menengah rendah sesuai hasil
analisis risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan,
lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan
sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan
usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Jasa Penyelenggaraan
MICE adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi usaha Jasa Penyelenggaraan MICE
yang mencakup aspek sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha Jasa Penyelenggaraan MICE.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen hasil
penilaian mandiri kesiapan penerapan Standar
Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha Pariwisata - 204 -
N
KBLI: (82301) JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN
O
INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN (MICE)
.
meliputi unsur sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha.
g. Sertifikat Usaha Jasa Penyelenggaraan MICE
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga
Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk
Bidang Pariwisata kepada Usaha Jasa
Penyelenggaraan MICE yang telah memenuhi
Standar Kegiatan Usaha Jasa Penyelenggaraan
MICE Dengan tingkat risiko Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga
Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPr
adalah lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi
produk untuk memberikan jaminan tertulis
bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan -
Verifikasi
6. Ketentuan a. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan
Kewajiban Penerapan Standar Kegiatan Usaha Jasa
Penyelenggaraan MICE mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha dengan sebagai berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan
baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa,
dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f) status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas.
2. sumber daya manusia: - 205 -
N
KBLI: (82301) JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN
O
INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN (MICE)
.
perlindungan asuransi kesehatan dan/atau
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku;
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat terdokumentasi;
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian tugas
setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku dan
terdokumentasi;
b. dalam hal akan menyelenggarakan kegiatan atau
event, Pelaku Usaha Pariwisata wajib memiliki
Izin Penyelenggaraan Event sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
c. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang
diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA), mencakup
pemenuhan sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam angka 6.1 s.d. 6.4; dan
d. dalam hal pelaku usaha Jasa Penyelenggaraan
MICE secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam
angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan
sirkulasi udara yang baik;
b. ruang untuk pelayanan/penerimaan pelanggan
(customer service) bersih, terawat, dan mudah
diakses;
c. peralatan komunikasi dan informasi yang terdiri
dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet
berfungsi dengan baik;
d. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. ruang/area ibadah dengan perlengkapannya
bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
f. instalasi listrik yang aman dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat - 206 -
N
KBLI: (82301) JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN
O
INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN (MICE)
.
sampah organik dan anorganik.
6.2 Sumber Daya a. sumber daya manusia memiliki kompetensi
Manusia sesuai bidangnya;
b. karyawan memahami pelaksanaan pencegahan
dan penanggulangan kondisi darurat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c. karyawan memahami pelaksanaan kebersihan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
e. karyawan dapat menangani keluhan pengunjung
sesuai SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja;
f. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi yang terdokumentasi;
g. pelaksanaan program penilaian kinerja karyawan
yang terdokumentasi;
h. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan
karir yang terdokumentasi;
i. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan
karyawan secara berkala yang terdokumentasi;
dan
j. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. memiliki paling sedikit 2 (dua) jenis kegiatan
dari jenis kegiatan sebagai berikut:
1. pertemuan;
2. perjalanan insentif;
3. konferensi; dam
4. pameran;
b. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau dalam negeri terdokumentasi.
6.3.2 Pelayanan:
a. karyawan menggunakan pakaian seragam
yang bersih dan rapi dengan mencantumkan
identitas dan/atau logo perusahaan;
b. penerimaan dan pemberian informasi
melalui telepon dan/atau email mengenai
penyelenggaraan kegiatan sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
c. penyusunan proposal dan perjanjian kerja
sama dengan pihak yang berkepentingan
dengan penyelenggaraan kegiatan yang
terdokumentasi; - 207 -
N
KBLI: (82301) JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN
O
INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN (MICE)
.
d. penyusunan dan penyampaian perencanaan
penyelenggaraan kegiatan terdokumentasi;
e. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan yang
terdokumentasi;
f. penyusunan dan penyampaian laporan,
hasil evaluasi dan rekomendasi yang
terdokumentasi;
g. pemberian perhatian terhadap faktor
kesehatan, keamanan dan keselamatan
selama pelaksanaan penyelenggaraan
kegiatan yang terdokumentasi; dan
h. pelayanan penanganan keluhan pelanggan
yang terdokumentasi.
6.4 Sistem a. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan
Manajemen Perusahaan yang terdokumentasi;
Usaha b. Pelaksanaan pengurusan perizinan dan
koordinasi dengan pihak-pihak yang
terdokumentasi;
c. pelaksanaan higiene dan sanitasi lingkungan,
pengendalian hama (pest control), dan general
cleaning sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terdokumentasi;
d. pelaksanaan program Kesehatan, Keselamatan,
dan Keamanan (K3) yang terdokumentasi;
e. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
f. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang
terdokumentasi;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha
yang terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas
usaha secara berkelanjutan;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas
usaha secara berkelanjutan yang terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat; - 208 -
N
KBLI: (82301) JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN
O
INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN (MICE)
.
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat yang terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan penerapan ramah lingkungan di
tempat usaha;
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan penerapan ramah lingkungan di
tempat usaha yang terdokumentasi;
q. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan dan perawatan bangunan
serta lingkungan usaha;
r. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan dan perawatan bangunan
serta lingkungan usaha yang terdokumentasi;
s. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen;
t. pelaksanaan dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang
terdokumentasi;
u. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan;
v. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
w. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal penerapan
Standar Kegiatan Usaha; dan
x. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal penerapan
Standar Kegiatan Usaha yang terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha Jasa
Penyelenggaraan MICE dilakukan Pengawasan yang
menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 209 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT)
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
N
KBLI: (82302) JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS
O
(SPECIAL EVENT)
.
1. Ruang Standar ini memuat pengaturan yang terkait usaha
Lingkup dengan kegiatan melakukan pengaturan dan
penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar
permintaan client mewujudkan tujuan yang
diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun
event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari
proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan,
eksekusi, hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan
penyelenggaraan event khusus yang dicakup
kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga,
event musik, event budaya, event personal dan acara
sejenisnya.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Jasa Penyelenggara Event Khusus
(Special Event) adalah pemberian jasa bagi
penyelenggaraan kegiatan berupa festival,
karnaval, event olahraga, event musik, event
budaya, event personal, dan acara sejenisnya baik
atas dasar permintaan client atau tidak, melalui
acara yang diadakan dan dirancang sendiri,
dimulai dari proses pembuatan konsep,
perencanaan, persiapan, eksekusi, rangkaian
acara selesai.
c. Usaha Jasa Penyelenggara Event Khusus
(Special Event) Dengan tingkat risiko Menengah
Rendah adalah Usaha Jasa Penyelenggara Event
Khusus (Special Event) dengan kategori tingkat
risiko menengah rendah sesuai hasil analisis
risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan
aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan
usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Jasa Penyelenggara
Event Khusus (Special Event) adalah rumusan
kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Jasa
Penyelenggara Event Khusus (Special Event) yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan - 210 -
N
KBLI: (82302) JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS
O
(SPECIAL EVENT)
.
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha.
g. Sertifikat Usaha Jasa Penyelenggara Event
Khusus (Special Event) adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang
Pariwisata kepada Usaha Jasa Penyelenggara
Event Khusus (Special Event) yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha Jasa
Penyelenggara Event Khusus (Special Event)
Dengan tingkat risiko Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga
Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPr
adalah lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi
produk untuk memberikan jaminan tertulis
bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan -
Verifikasi
6. Ketentuan a. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan
Kewajiban Penerapan Standar Kegiatan Usaha Jasa
Penyelenggara Event Khusus (Special Event)
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha sebagai berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan
baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa,
dan jernih; - 211 -
N
KBLI: (82302) JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS
O
(SPECIAL EVENT)
.
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f) status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas.
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan/atau
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku;
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat terdokumentasi;
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian tugas
setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku dan
terdokumentasi;
b. dalam hal akan menyelenggarakan kegiatan atau
event, Pelaku Usaha Pariwisata wajib memiliki
Izin Penyelenggaraan Event sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
c. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
yang diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA),
mencakup pemenuhan sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha dengan kriteria sebagaimana
dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4; dan
d. dalam hal pelaku Usaha Jasa Penyelenggara
Event Khusus (Special Event) selain PMA secara
sukarela melaksanakan standardisasi dan
sertifikasi usaha, wajib memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. Usaha Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special
Event) Golongan 1:
1. ruang/area kantor yang dilengkapi
peralatan dan perlengkapan dengan
pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;
2. peralatan komunikasi yang terdiri dari
telepon, email, dan/atau fasilitas internet
berfungsi dengan baik;
3. toilet bagi karyawan dan penonton yang
bersih dan terawat dengan pencahayaan
dan sirkulasi yang baik sesuai kapasitas
penonton;
4. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung bersih dan - 212 -
N
KBLI: (82302) JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS
O
(SPECIAL EVENT)
.
terawat;
5. instalasi listrik terpasang aman sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
6. tersedia tempat dan/atau gedung (venue)
penyelenggaraan kegiatan atau event
dilengkapi sarana dan fasilitas keselamatan,
kesehatan dan keamanan, baik outdoor
maupun indoor, yang bersih, terawat, dan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
7. tersedia media dokumentasi yang berfungsi
dengan baik, sesuai dengan jenis kegiatan;
8. tempat sampah tertutup, terdiri dari
sampah organik dan anorganik yang mudah
dijangkau pengunjung dan/atau peserta
dengan jumlah yang proporsional;
9. tempat penampungan sampah sementara
terpisah antara sampah organik dan
anorganik, serta mampu menampung
sampah dalam jumlah sesuai kebutuhan;
10. tersedia akses transportasi pendukung
penyelenggaraan acara sesuai jenis kegiatan
yang berfungsi dengan baik; dan
11. area parkir kendaraan yang bersih, aman,
terawat, mudah diakses, dan kapasitas
sesuai dengan jenis kegiatan.
b. Usaha Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special
Event) Golongan 2:
1. ruang/area kantor yang dilengkapi
peralatan dan perlengkapan dengan
pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;
2. peralatan komunikasi yang terdiri dari
telepon, email, dan/atau fasilitas internet
berfungsi dengan baik;
3. toilet yang bersih dan berfungsi dengan baik
bagi karyawan dan bagi penonton sesuai
kapasitas penonton;
4. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
5. instalasi listrik terpasang aman sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
6. tersedia tempat dan/atau gedung (venue)
penyelenggaraan kegiatan atau event
dilengkapi sarana dan fasilitas keselamatan,
kesehatan dan keamanan baik outdoor
maupun indoor, yang bersih, terawat, dan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
7. tersedia media dokumentasi dan/atau - 213 -
N
KBLI: (82302) JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS
O
(SPECIAL EVENT)
.
publikasi, sesuai dengan jenis kegiatan;
8. tempat sampah tertutup, terdiri dari sampah
organik dan anorganik yang mudah
dijangkau pengunjung dan/atau peserta
dengan jumlah yang proporsional;
9. tempat penampungan sampah sementara
terpisah antara sampah organik dan
anorganik, serta mampu menampung
sampah dalam jumlah sesuai kebutuhan;
10. tersedia akses transportasi pendukung
penyelenggaraan acara sesuai jenis kegiatan
yang berfungsi dengan baik; dan
11. area parkir kendaraan yang bersih, aman,
terawat, mudah diakses, dan kapasitas
sesuai dengan jenis kegiatan.
c. Usaha Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special
Event) Golongan 3:
1. ruang/area kantor yang dilengkapi
peralatan dan perlengkapan dengan
pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;
2. peralatan komunikasi yang terdiri dari
telepon, email, dan/atau fasilitas internet
berfungsi dengan baik;
3. toilet bagi karyawan dan penonton yang
bersih dan terawat dengan pencahayaan dan
sirkulasi yang baik sesuai kapasitas
penonton;
4. instalasi listrik terpasang aman sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
5. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
6. tersedia tempat dan/atau gedung (venue)
penyelenggaraan kegiatan atau event
dilengkapi sarana dan fasilitas keselamatan,
kesehatan dan keamanan baik outdoor
maupun indoor, yang bersih, terawat, dan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
7. tersedia akses transportasi pendukung
penyelenggaraan acara sesuai jenis kegiatan
yang berfungsi dengan baik;
8. area parkir kendaraan yang bersih, aman,
terawat, mudah diakses, dan kapasitas
sesuai dengan jenis kegiatan;
9. tersedia media dokumentasi dan/atau
publikasi, sesuai dengan jenis kegiatan;
10. tempat sampah tertutup, terdiri dari
sampah organik dan anorganik yang mudah
dijangkau pengunjung dan/atau peserta
dengan jumlah yang proporsional; dan - 214 -
N
KBLI: (82302) JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS
O
(SPECIAL EVENT)
.
11. tempat penampungan sampah sementara
terpisah antara sampah organik dan
anorganik.
6.2 Sumber a. Usaha Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special
Daya Event) Golongan 1:
Manusia 1. tersedianya sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi sesuai dengan okupasi
bidang event minimal level 1/operator;
2. pelaksanaan pengembangan dan
peningkatan keterampilan terdokumentasi;
3. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan terdokumentasi;
4. perlindungan ketenagakerjaan
terdokumentasi; dan
5. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
b. Usaha Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special
Event) Golongan 2:
1. tersedianya sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi sesuai dengan okupasi
bidang event minimal level 4/teknisi/analis.
2. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan keterampilan dan kompetensi
terdokumentasi;
3. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan terdokumentasi;
4. perlindungan ketenagakerjaan
terdokumentasi; dan
5. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau tenaga kerja dalam negeri.
c. Usaha Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special
Event) Golongan 3:
1. tersedianya sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi sesuai dengan okupasi
bidang event minimal level 5/teknisi/analis;
2. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan keterampilan dan kompetensi
terdokumentasi;
3. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan terdokumentasi;
4. perlindungan asuransi ketenagakerjaan
terdokumentasi; dan
5. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau tenaga kerja dalam negeri.
6.3Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. Usaha Jasa Penyelenggara Event Khusus
(Special Event) Golongan 1:
terdapat minimal 1 (satu) jenis event khusus
yang termasuk dalam kelompok dari jenis - 215 -
N
KBLI: (82302) JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS
O
(SPECIAL EVENT)
.
kegiatan dengan skala usaha mikro dan kecil
sebagai berikut:
1. festival;
2. karnaval;
3. event olahraga;
4. event musik;
5. event budaya;
6. event personal; dan
7. event sejenis.
b. Usaha Jasa Penyelenggara Event Khusus
(Special Event) Golongan 2:
terdapat minimal 1 (satu) jenis event khusus
yang termasuk dalam kelompok dari jenis
kegiatan dengan skala usaha menengah
sebagai berikut:
1. festival;
2. karnaval;
3. event olahraga;
4. event musik;
5. event budaya;
6. event personal; dan
7. event sejenis.
c. Usaha Jasa Penyelenggara Event Khusus
(Special Event) Golongan 3:
terdapat minimal 1 (satu) jenis event khusus
yang termasuk dalam kelompok dari jenis
kegiatan dengan skala usaha besar sebagai
berikut:
1. festival;
2. karnaval;
3. event olahraga;
4. event musik;
5. event budaya;
6. event personal; dan
7. event sejenis.
6.3.2 Pelayanan:
a. penerimaan dan pemberian informasi
melalui telepon dan/atau email mengenai
penyelenggaraan kegiatan;
b. penyusunan dan penyampaian perencanaan
penyelenggaraan kegiatan;
c. penyusunan/pembuatan proposal dan
perjanjian kerja sama dengan pihak terkait
penyelenggaraan kegiatan;
d. penyusunan rencana safety event termasuk
pengutamaan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan pelaksanaan
penanganan kesehatan selama
penyelenggaraan kegiatan atau event;
e. penyediaan daftar periksa pelaksanaan
penyelenggaraan kegiatan atau event sesuai - 216 -
N
KBLI: (82302) JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS
O
(SPECIAL EVENT)
.
dengan dokumen perencanaan;
f. penyusunan dan penyampaian laporan, hasil
evaluasi, dan rekomendasi pelaksanaan
kegiatan atau event;
g. pelayanan informasi dan/atau fasilitas dan
tenaga kesehatan di area kegiatan atau event
dan/atau terdapat kerja sama dengan
fasilitas kesehatan yang memadai; dan
h. penanganan keluhan pengunjung
terdokumentasi.
6.4 Sistem a. Usaha Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special
Manajemen Event) Golongan 1:
Usaha 1. tersedia peraturan perusahaan atau tata
tertib perusahaan;
2. pelaksanaan perencanaan usaha
terdokumentasi;
3. pengurusan perizinan sesuai dengan jenis
kegiatan atau event;
4. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri, dalam hal
terdapat produk yang sama/setara;
5. pemberian akses pelaku ekonomi kreatif
dalam kegiatan usaha terdokumentasi;
6. pelaksanaan sanitasi dan kebersihan
lingkungan terdokumentasi;
7. tersedia dokumen perencanaan dan
pelaksanaan pengendalian keamanan (crowd
management) kegiatan atau event;
8. pengendalian keamanan (crowd
management) kegiatan atau event
terdokumentasi;
9. pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) yang terkait dengan
event terdokumentasi;
10. tersedia dokumen pemantauan, evaluasi dan
tindak lanjut perbaikan perencanaan usaha;
dan
11. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
tindak lanjut perbaikan perencanaan usaha
terdokumentasi.
b. Usaha Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special
Event) Golongan 2:
1. tersedia peraturan perusahaan atau tata
tertib perusahaan;
2. pelaksanaan perencanaan usaha
terdokumentasi;
3. pengurusan perizinan dan koordinasi
dengan pihak-pihak yang berkepentingan
terdokumentasi;
4. tersedia dokumen pengelolaan usaha;
5. pelaksanaan pengelolaan usaha - 217 -
N
KBLI: (82302) JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS
O
(SPECIAL EVENT)
.
terdokumentasi;
6. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri, dalam hal
terdapat produk yang sama/setara;
7. pemberian akses pelaku ekonomi kreatif
dalam kegiatan usaha terdokumentasi;
8. tersedia dokumen perencanaan dan
pengendalian keamanan (crowd
management) kegiatan atau event disertai
pelaksanaan keamanan oleh satuan
pengamanan yang mempunyai Kartu Tanda
Anggota (KTA) satuan pengamanan;
9. pelaksanaan dokumen perencanaan dan
pengendalian keamanan (crowd
management) kegiatan atau event disertai
pelaksanaan keamanan oleh satuan
pengamanan yang mempunyai Kartu Tanda
Anggota (KTA) satuan pengamanan
terdokumentasi;
10. pelaksanaan higiene dan sanitasi
lingkungan, pengendalian hama (pest
control), dan general cleaning secara berkala
sesuai dengan jenis event terdokumentasi;
11. pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) yang terkait dengan
event terdokumentasi;
12. tersedia dokumen pemantauan, evaluasi dan
tindak lanjut perbaikan perencanaan dan
pengelolaan usaha; dan
13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
tindak lanjut perbaikan perencanaan dan
pengelolaan usaha terdokumentasi.
c. Usaha Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special
Event) Golongan 3:
1. tersedia peraturan perusahaan atau tata
tertib perusahaan;
2. pelaksanaan perencanaan usaha
terdokumentasi;
3. pengurusan perizinan dan koordinasi
dengan pihak-pihak yang berkepentingan
terdokumentasi;
4. tersedia dokumen pengelolaan usaha;
5. pelaksanaan pengelolaan usaha
terdokumentasi;
6. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri, dalam hal
terdapat produk yang sama/setara;
7. pemberian akses pelaku ekonomi kreatif
dalam kegiatan usaha yang terdokumentasi;
8. pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
secara berkala sekurang- kurangnya setiap
tahun sekali yang terdokumentasi; - 218 -
N
KBLI: (82302) JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS
O
(SPECIAL EVENT)
.
9. tersedia dokumen perencanaan dan
pengendalian keamanan (crowd
management) kegiatan atau event disertai
pelaksanaan keamanan oleh satuan
pengamanan yang mempunyai Kartu Tanda
Anggota (KTA) satuan pengamanan yang
diterbitkan oleh Kepolisian RI;
10. pelaksanaan dokumen perencanaan dan
pengendalian keamanan (crowd
management) kegiatan atau event disertai
pelaksanaan keamanan oleh satuan
pengamanan yang mempunyai Kartu Tanda
Anggota (KTA) satuan pengamanan yang
diterbitkan oleh Kepolisian RI yang
terdokumentasi;
11. pelaksanaan higiene dan sanitasi
lingkungan, pengendalian hama (pest
control), dan general cleaning secara berkala
sesuai dengan jenis event dilengkapi daftar
periksa yang terdokumentasi;
12. pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) yang terkait dengan
event yang terdokumentasi;
13. tersedia dokumen pemantauan, evaluasi dan
tindak lanjut perbaikan perencanaan dan
pengelolaan usaha;
14. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
kerja komunikasi pelanggan usaha;
15. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk kerja
pelaksanaan komunikasi pelanggan usaha
yang terdokumentasi;
16. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
kerja audit internal pelaksanaan standar
usaha secara berkelanjutan;
17. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk kerja
audit internal usaha secara berkelanjutan
yang terdokumentasi;
18. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
kerja pemantauan, evaluasi dan tindak
lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan; dan
19. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk kerja
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha Jasa
Penyelenggara Event Khusus (Special Event) dilakukan
Pengawasan yang menjadi bagian dari Pengawasan
PBBR. - 219 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
AKTIVITAS IMPRESARIAT BIDANG SENI DAN FESTIVAL
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
KBLI: (90030) AKTIVITAS IMPRESARIAT
NO
BIDANG SENI DAN FESTIVAL
1 Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha yang
kegiatannya pengurusan dan penyelenggaraan
pertunjukan hiburan baik yang berupa
mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan
serta menentukan tempat, waktu dan jenis
hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada
kelompok ini khusus bidang seni.
2 Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata;
b. Usaha Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan
Festival yang disebut sebagai usaha
impresariat seni adalah usaha pengurusan
penyelenggaraan hiburan, berupa
mendatangkan, mengirimkan, maupun
mengembalikan artis Indonesia dan asing, serta
melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis
yang bersangkutan;
c. Usaha Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan
Festival Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah sesuai hasil analisis risiko kegiatan
usaha yang memperhitungkan aspek
esehatan, keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan
kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Aktivitas Impresariat
Bidang Seni dan Festival adalah rumusan
kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Aktivitas
Impresariat Bidang Seni dan Festival yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
Usaha Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan
Festival.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Aktivitas Impresariat
Bidang Seni dan Festival Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang - 220 -
KBLI: (90030) AKTIVITAS IMPRESARIAT
NO
BIDANG SENI DAN FESTIVAL
Pariwisata kepada Usaha Aktivitas Impresariat
Bidang Seni dan Festival yang telah memenuhi
Standar Kegiatan Usaha Aktivitas Impresariat
Bidang Seni dan Festival Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3 Penggolongan -
Usaha
4 Ketentuan -
Persyaratan
5 Ketentuan -
Verifikasi
6 Ketentuan a. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
Kewajiban Kesiapan Penerapan Standar Usaha Aktivitas
Impresariat Bidang Seni dan Festival Dengan
Tingkat Risiko Menengah Rendah meliputi
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha
dengan kriteria berikut:
1. sarana:
a) penanda identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam
Api Ringan (APAR) yang berfungsi
dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak
berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau
tempat/area penyimpanan barang
yang aman; dan
f) status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas.
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan - 221 -
KBLI: (90030) AKTIVITAS IMPRESARIAT
NO
BIDANG SENI DAN FESTIVAL
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku.
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat yang terdokumentasi;
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi, uraian tugas
setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi.
b. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
yang diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA),
mencakup pemenuhan sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d.
6.4; dan
c. dalam hal pelaku usaha Aktivitas Impresariat
Bidang Seni dan Festival secara sukarela
melaksanakan standardisasi dan sertifikasi
usaha, wajib memenuhi Standar Usaha
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d.
6.4.
6 .1 Sarana a. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas
internet berfungsi dengan baik;
b. ruang/area karyawan yang bersih dan terawat;
c. instalasi listrik dan/atau genset terpasang
aman dan memenuhi kelaikan;
d. lampu darurat yang berfungsi dengan baik;
e. toilet yang bersih dan terawat dengan
kelengkapannya bagi karyawan;
f. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta terpisah untuk pengunjung pria dan
wanita, dilengkapi dengan fasilitas tambahan
untuk penyandang disabilitas;
g. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
h. tempat sampah organik dan anorganik yang
terpisah dan tertutup; dan
i. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik dan anorganik serta - 222 -
KBLI: (90030) AKTIVITAS IMPRESARIAT
NO
BIDANG SENI DAN FESTIVAL
mampu menampung sampah dalam jumlah
sesuai kebutuhan.
6.2 Sumber Daya a. karyawan memahami pelaksanaan
Manusia pencegahan dan penanggulangan kondisi
darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan kebersihan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
e. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan
karyawan secara berkala yang
terdokumentasi;
f. pelaksanaan program pendidikan dan
pelatihan untuk peningkatan kompetensi
karyawan yang terdokumentasi;
g. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
h. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
i. petugas keamanan oleh satuan pengamanan;
dan
j. pelaksanaan pengutamaan karyawan dari
masyarakat lokal.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. ketersediaan tempat dan/atau gedung
(venue) penyelenggaraan;
b. ketersediaan konsumsi, sesuai dengan
jenis kegiatan;
c. ketersediaan akomodasi, sesuai dengan
jenis kegiatan;
d. ketersediaan media dokumentasi, sesuai
dengan jenis kegiatan;
e. pengurusan perizinan dan koordinasi
dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
f. pendatangan artis dan/atau seniman dari
dalam negeri dan/atau luar negeri;
g. pengiriman artis dan/atau seniman ke
dalam negeri dan/atau luar negeri;
h. pengembalian artis dan/atau seniman ke
dalam negeri dan/atau luar negeri; dan
i. penyelenggaraan pertunjukan hiburan
dan event. - 223 -
KBLI: (90030) AKTIVITAS IMPRESARIAT
NO
BIDANG SENI DAN FESTIVAL
6.3.2 Pelayanan:
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau logo
perusahaan;
b. penerimaan dan pemberian informasi
melalui telepon atau email mengenai
kegiatan, jadwal dan harga produk
usaha;
c. penyambutan, penerimaan, dan
pelepasan pengunjung sesuai dengan
ketentuan dalam SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan;
d. penyiapan dan pembuatan perjanjian
kerjasama dengan artis dan/atau
seniman;
e. pengurusan dokumen perjalanan artis
dan/atau seniman;
f. pengurusan izin dan/atau rekomendasi
dari instansi terkait;
g. penyelenggaraan eksibisi bidang seni dan
festival;
h. penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
i. penanganan keluhan pengunjung atau
tamu
6 .4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dengan uraian tugas setiap jabatan
Usaha yang jelas dan terdokumentasi;
b. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen usaha Aktivitas
Impresariat Bidang Seni dan Festival;
c. pelaksanaan program Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terdokumentasi;
d. peraturan perusahaan atau tata tertib
perusahaan yang terdokumentasi;
e. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
f. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan - 224 -
KBLI: (90030) AKTIVITAS IMPRESARIAT
NO
BIDANG SENI DAN FESTIVAL
produktivitas usaha secara berkelanjutan
yang terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian hama;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengendalian hama yang
terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan usaha;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha yang
terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan; dan
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi.
.L ain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival
dilakukan Pengawasan yang menjadi bagian dari
Pengawasan PBBR. - 225 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO KBLI: (91022) MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait Usaha
Pariwisata yang kegiatannya berupa Usaha
Museum yang dikelola oleh swasta.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Museum Yang Dikelola Swasta
adalah usaha penyediaan tempat dan
fasilitas, serta kegiatan pameran cagar
budaya, benda seni, koleksi dan/atau
replika yang memiliki fungsi edukasi,
rekreasi dan riset untuk mendukung
pengembangan Pariwisata dengan
memperhatikan nilai pelestarian yang
dikelola oleh swasta dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan.
c. Usaha Museum Yang Dikelola Swasta
Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah
adalah Usaha Museum Yang Dikelola
Swasta dengan kategori tingkat risiko
menengah rendah sesuai hasil analisis
risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Museum Yang
Dikelola Swasta adalah rumusan kualifikasi
dan/atau klasifikasi Usaha Museum Yang
Dikelola Swasta yang mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi,
dan sistem manajemen usaha Museum
Yang Dikelola Swasta.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Museum Yang
Dikelola Swasta Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah adalah bukti tertulis
yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang - 226 -
NO KBLI: (91022) MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA
Pariwisata kepada Usaha Museum Yang
Dikelola Swasta yang telah memenuhi
Standar Kegiatan Usaha Museum Yang
Dikelola Swasta Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga
yang mengoperasikan skema sertifikasi
produk untuk memberikan jaminan tertulis
bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan Usaha -
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan Verifikasi -
6. Ketentuan Kewajiban a. memiliki sertifikat standar yang diterbitkan
oleh LSPr (khusus PMA).
b. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
kesiapan penerapan Standar Usaha
Museum Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah mencakup sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagai berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi
yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat
Pemadam Api Ringan (APAR) yang
berfungsi dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak
berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman;
dan
f) status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas. - 227 -
NO KBLI: (91022) MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan.
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau
klinik terdekat yang terdokumentasi.
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi, uraian tugas
setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi.
c. memiliki Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata yang diterbitkan LSPr (khusus
PMA), mencakup pemenuhan sarana,
sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha
dengan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
d. dalam hal pelaku usaha Museum Yang
Dikelola Swasta selain PMA secara sukarela
melaksanakan standardisasi dan sertifikasi
usaha, wajib memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1
s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. area atau tempat penyimpanan barang;
b. ruang/area perbaikan dan penyimpanan
peralatan museum;
c. ruang/area pelayanan kesehatan dilengkapi
peralatan dan perlengkapan Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
d. toilet yang bersih dan terawat untuk
karyawan;
e. toilet yang bersih, terawat, dan terpisah
untuk pengunjung pria dan wanita;
f. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
g. tempat penjualan tiket yang berfungsi
dengan baik;
h. gerai pelayanan dilengkapi meja dan kursi;
i. area penjualan makanan dan minuman yang
bersih dan terawat;
j. ruang/area penjualan cendera mata yang
mudah diakses pengunjung;
k. tempat petugas keamanan/pos keamanan
bersih dan terawat; - 228 -
NO KBLI: (91022) MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA
l. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas
internet berfungsi dengan baik;
m. instalasi listrik yang terpasang aman dan
baik;
n. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik dan anorganik;
o. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik dan anorganik serta
mampu menampung sampah dalam jumlah
sesuai kebutuhan;
p. peralatan keamanan berupa kamera
pengawas (Closed Circuit Television) yang
berfungsi dengan baik;
q. penanda ruangan, papan petunjuk arah di
dalam museum, titik kumpul, peta museum,
serta rambu dan jalur evakuasi yang mudah
terlihat dan terbaca;
r. lampu darurat yang berfungsi dengan baik;
s. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan
terawat;
t. aksesibilitas bagi pengunjung difabel; dan
u. tempat penitipan barang pengunjung (loker).
6.2 Sumber Daya a. karyawan memahami pelaksanaan
Manusia pencegahan dan penanggulangan kondisi
darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
e. kurator bersertifikat kompetensi;
f. edukator museum bersertifikat kompetensi;
g. penata pameran bersertifikat kompetensi;
h. pelaksanaan kemitraan dan/atau
pengutamaan keterlibatan masyarakat
lokal;
i. petugas kebersihan yang terlatih;
j. petugas keamanan oleh satuan
pengamanan;
k. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi terdokumentasi;
l. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
m. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi; - 229 -
NO KBLI: (91022) MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA
dan
n. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala yang
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. bangunan museum yang bersih dan
terawat dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan yang baik yang
memenuhi persyaratan kelaikan dan
keamanan;
b. bangunan museum memiliki
pengaturan kelembaban suhu yang
memenuhi syarat;
c. pintu masuk dan keluar museum yang
bersih dan aman mudah diakses
pengunjung;
d. ruang/area pameran yang terbuka
(outdoor) dan/atau tertutup (indoor)
dilengkapi sarana dan prasarana
pameran;
e. koleksi cagar budaya yang dilengkapi
bukti kepemilikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau bukan cagar
budaya dilengkapi ilustrasi informasi
dan label dengan penerangan yang
baik;
f. area pengenalan yang bersih dan
terawat dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan yang baik; dan
g. petunjuk arah fasilitas museum yang
mudah terlihat dan terbaca.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau
logo perusahaan;
b. penyambutan, penerimaan, dan
pelepasan pengunjung sesuai dengan
ketentuan dalam SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan;
c. penjualan/pembelian tiket;
d. penjelasan tata tertib pengunjung;
e. pencegahan dan penanggulangan
kebakaran atau keadaan darurat
lainnya;
f. kegiatan penelitian;
g. pengamanan museum dan koleksi;
h. pelaksanaan kegiatan museum;
i. pelaksanaan kebersihan dan - 230 -
NO KBLI: (91022) MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA
kesehatan lingkungan area museum;
dan
j. penanganan keluhan
pengunjung/wisatawan.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dengan uraian tugas setiap
Usaha jabatan yang jelas terdokumentasi;
b. tersedia peraturan atau tata tertib
perusahaan yang terdokumentasi;
c. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan;
d. pelaksanaan program konservasi koleksi;
e. pelaksanaan program publik;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang
terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pengunjung museum;
i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pengunjung
museum yang terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan
yang terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis - 231 -
NO KBLI: (91022) MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA
pelaksanaan kerja pengendalian hama yang
terdokumentasi;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha;
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha yang
terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan; dan
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi,
dan tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Museum Yang Dikelola Swasta dilakukan
Pengawasan yang menjadi bagian dari
Pengawasan PBBR. - 232 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
FASILITAS STADION
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO KBLI: (93111) FASILITAS STADION
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk
olahraga sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-
alai, atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain).
Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga
sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai,
atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) yang
dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Fasilitas Stadion adalah usaha
penyediaan tempat dan fasilitas untuk
olahraga sepak bola, olahraga permainan
dan atletik sebagai usaha pokok dan sarana
lainnya, untuk tujuan Pariwisata;
c. Usaha Fasilitas Stadion Dengan Tingkat
Risiko Menengah Rendah adalah Usaha
Fasilitas Stadion dengan kategori tingkat
risiko menengah rendah sesuai hasil
analisis risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Stadion
adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi Usaha Fasilitas Stadion yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem
manajemen Usaha Fasilitas Stadion.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Fasilitas Stadion
Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata
kepada Usaha Fasilitas Stadion yang telah - 233 -
NO KBLI: (93111) FASILITAS STADION
memenuhi Standar Kegiatan Usaha
Fasilitas Stadion Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk
yang selanjutnya disebut LSPr adalah
lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema
sertifikasi produk untuk memberikan
jaminan tertulis bahwa suatu barang,
proses, atau jasa telah memenuhi standar
dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
yang menerangkan bahwa sarana usaha
telah memenuhi standar baku mutu
kesehatan lingkungan dan persyaratan
kesehatan melalui inspeksi kesehatan
lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan -
Verifikasi
6. Ketentuan a. memiliki SLS;
Kewajiban b. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
kesiapan Penerapan Standar Kegiatan
Usaha Fasilitas Stadion Dengan Tingkat
Risiko Menengah Rendah mencakup
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha
sebagai berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi
yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat
Pemadam Api Ringan (APAR) - 234 -
NO KBLI: (93111) FASILITAS STADION
yang berfungsi dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang
tidak berwarna, tidak berbau,
tidak berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau
tempat penyimpanan barang
yang aman; dan
f) status kepemilikan
kantor/tempat usaha yang jelas;
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan tersedia
dan berlaku.
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti
informasi tentang dokter, rumah
sakit, atau klinik terdekat yang
terdokumentasi.
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian
tugas setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku
dan terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi.
c. memiliki Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata yang diterbitkan LSPr (khusus
PMA), mencakup pemenuhan sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi,
dan sistem manajemen usaha dengan
kriteria sebagaimana dimaksud dalam
angka 6.1 s.d. 6.4; dan
d. dalam hal pelaku Usaha Fasilitas Stadion
selain PMA secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. ruang/tempat pengunjung dilengkapi
penanganan kecelakaan;
b. instalasi listrik, genset, dan instalasi air
bersih terpasang aman dan memenuhi
kelaikan;
c. Instalasi pengolahan air limbah baik
dikelola mandiri, kawasan atau
Pemerintah Daerah, dilakukan pengujian
rutin atas baku mutu kualitas air limbah;
d. peralatan komunikasi yang terdiri dari
telepon, email, dan/atau fasilitas internet;
e. ruang penerima pengunjung dilengkapi - 235 -
NO KBLI: (93111) FASILITAS STADION
meja dan kursi;
f. area parkir yang bersih, aman, dan
terawat;
g. jalur evakuasi yang memenuhi standar
internasional;
h. jalur khusus kursi roda;
i. tempat sampah tertutup yang terdiri atas
tempat sampah organik dan anorganik;
j. tempat penampungan sampah sementara
organik dan anorganik;
k. ruang/tempat ibadah beserta
kelengkapannya;
l. tempat penyimpanan barang (loker);
m. kamar mandi, shower, dan toilet yang
bersih, terawat, terpisah untuk
pengunjung pria dan wanita, dilengkapi
dengan fasilitas tambahan untuk
penyandang disabilitas;
n. tempat/area karyawan dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang bersih
terawat;
o. pos keamanan;
p. petunjuk arah untuk seluruh fasilitas
pengunjung yang terlihat dengan jelas dan
mudah terbaca;
q. area/tempat penjualan makanan dan
minuman yang memenuhi persyaratan
higiene sanitasi; dan
r. (closed circuit television/CCTV) dan pusat
kontrol keamanan.
6.2 Sumber a. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
Daya lokal dan/atau dalam negeri yang
Manusia terdokumentasi;
b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
untuk peningkatan kompetensi dan/atau
keterampilan;
c. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan terdokumentasi;
d. pelaksanaan perencanaan dan
pengembangan karir terdokumentasi;
e. minimal 1 (satu) tenaga medis per 1.000
penonton;
f. minimal 1 (satu) petugas keamanan per
250 penonton;
g. minimal 1 (satu) petugas kebersihan per
500 m2 luas area;
h. manajer stadion memiliki sertifikat
menejemen venue olahraga;
i. petugas keamanan mengikuti pelatihan K3
dan crowd management; dan
j. petugas medis memiliki Surat Tanda - 236 -
NO KBLI: (93111) FASILITAS STADION
Regristrasi dan mengikuti pelatihan
darurat; dan
k. pelaksanaan program pelatihan pelayanan
prima dan pengelolaan risiko
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. bangunan bersertifikat laik fungsi
yang diperuntukkan sebagai usaha
fasilitas stadion, bersih dan terawat
dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan yang baik dilengkapi
petunjuk arah menuju jalan keluar
yang aman, yang jelas dan mudah
terlihat;
b. pintu gerbang dengan jalur terpisah
untuk masuk dan keluar;
c. lapangan sepak bola, olahraga
permainan dan atletik yang aman dan
bersih;
d. sarana dan fasilitas sepak bola,
olahraga permainan dan atletik yang
aman dan bersih sesuai dengan
standar masing-masing federasi
cabang olahraga internasional;
e. pelatih, instruktur dan pengawas
olahraga yang kompeten dan
berpengalaman sesuai bidangnya;
f. area perbaikan sarana dan
perlengkapan olahraga;
g. area hijau minimal 10% dari total
lahan;
h. klinik medis darurat sesuai standar;
i. sistem pencahayaan sesuai standar
siaran TV internasional;
j. area pemain dan ofisial;
k. ruang konferensi pers; dan
l. media center.
6.3.2 Pelayanan
a. Karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau
logo perusahaan;
b. penyampaian informasi tentang
produk dan tarif, pembayaran, dan
jadwal operasional;
c. layanan internet dan informasi
digital;
d. penyambutan pengunjung;
e. penyampaian tata tertib pengunjung;
f. pemeliharaan tempat dan peralatan - 237 -
NO KBLI: (93111) FASILITAS STADION
olahraga;
g. pembayaran tunai dan/atau
nontunai;
h. sistem tiket fisik dan elektronik (e-
ticketing)
i. pelaksanaan program keselamatan,
keamanan dan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) yang
terdokumentasi;
j. pelaksanaan program pencegahan
dan penanggulangan kebakaran atau
keadaan darurat lainnya;
k. penanganan keluhan
tamu/pengunjung;
l. pelaksanaan higiene dan sanitasi
lingkungan, pengendalian hama (pest
control) dan general cleaning;
m. pelaksanaan program perawatan
bangunan usaha; dan
n. pemberian asuransi kecelakaan
kepada pengunjung.
6.4 Sistem a. pengutamaan penggunaan produk lokal
Manajemen dan/atau produk dalam negeri yang
Usaha terdokumentasi;
b. tersedia prosedur pengembalian tiket
(refund policy);
c. tersedia crowd management system
berbasis teknologi;
d. tersedia sistem manajemen aset stadion
berbasis teknologi;
e. tersedia peraturan perusahaan atau tata
tertib perusahaan;
f. pelaksanaan peraturan perusahaan atau
tata tertib perusahaan yang
terdokumentasi;
g. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan usaha
fasilitas stadion yang terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP keamanan,
kesehatan, kebersihan, dan komunikasi
pelanggan;
i. pelaksanaan dokumen SOP keamanan,
kesehatan, kebersihan, dan komunikasi
pelanggan terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP mitigasi risiko
bencana;
k. pelaksanaan SOP mitigasi risiko bencana
yang terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja perencanaan
usaha; - 238 -
NO KBLI: (93111) FASILITAS STADION
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja perencanaan
usaha yang terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha.
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha yang terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha yang terdokumentasi;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan;
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan usaha yang
terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja internal audit
pelaksanaan standar usaha; dan
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja internal audit
pelaksanaan standar usaha yang
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Fasilitas Stadion dilakukan Pengawasan yang
menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 239 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
FASILITAS SIRKUIT
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
NO KBLI: (93112) FASILITAS SIRKUIT
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga
yang berbentuk jalan yang melingkar atau
berbentuk lingkaran, dipakai untuk berbagai
perlombaan balap otomotif, pacuan kuda, balap
anjing sebagai usaha pokok dan sarana sirkuit
lainnya.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Fasilitas Sirkuit adalah usaha yang
menyediakan tempat dan fasilitas olahraga
yang berbentuk jalan yang melingkar atau
berbentuk lingkaran, dipakai untuk
berbagai perlombaan balap otomotif,
pacuan kuda, balap anjing sebagai usaha
pokok dan sarana sirkuit lainnya.
c. Usaha Fasilitas Sirkuit Dengan tingkat
risiko Menengah Tinggi adalah Usaha
Fasilitas Sirkuit dengan kategori tingkat
risiko menengah tinggi sesuai hasil analisis
risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Sirkuit
adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi Usaha Fasilitas Sirkuit yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
Usaha Bar.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Fasilitas Sirkuit
Dengan tingkat risiko Menengah Tinggi
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata
kepada Usaha Fasilitas Sirkuit yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha - 240 -
NO KBLI: (93112) FASILITAS SIRKUIT
Fasilitas Sirkuit Dengan tingkat risiko
Menengah Tinggi.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk
yang selanjutnya disebut LSPr adalah
lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema
sertifikasi produk untuk memberikan
jaminan tertulis bahwa suatu barang,
proses, atau jasa telah memenuhi standar
dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
yang menerangkan bahwa sarana usaha
telah memenuhi standar baku mutu
kesehatan lingkungan dan persyaratan
kesehatan melalui inspeksi kesehatan
lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
Persyaratan penerapan Standar Kegiatan Usaha Fasilitas
Sirkuit Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1
s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan
jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha
yang jelas. - 241 -
NO KBLI: (93112) FASILITAS SIRKUIT
4.2 Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan
Daya kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku.
Manusia
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang
terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas
Manajemen setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku dan
terdokumentasi.
5. Ketentuan 5.1 pelaksana penilaian kesesuaian:
Verifikasi dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di
lingkungan unit teknis bidang industri
Pariwisata pada Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata melalui penunjukan
dengan Keputusan Kepala Dinas.
5.2 waktu pelaksanaan penilaian
kesesuaian:
dilaksanakan dengan jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah Pelaku Usaha Pariwisata
menyampaikan dokumen persyaratan
secara lengkap dan benar melalui Sistem
OSS.
5.3 prosedur penilaian kesesuaian:
a. pelaku Usaha Fasilitas Sirkuit
membuat akun di Sistem OSS;
b. pelaku Usaha Fasilitas Sirkuit
mengajukan permohonan Sertifikat
Standar melalui Sistem OSS;
c. pelaku Usaha Fasilitas Sirkuit
mengisi data kegiatan usaha sesuai
KBLI 93112;
d. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Fasilitas Sirkuit
melakukan penilaian mandiri
dengan merujuk pada daftar cek
Dokumen Penilaian Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah
ke dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi
kepada tim verifikator, diikuti
kelengkapan persyaratan;
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat - 242 -
NO KBLI: (93112) FASILITAS SIRKUIT
Standar oleh tim verifikator:
1) jika waktu pelaksanaan
verifikasi melebihi 14 (empat
belas) hari kerja, Sistem OSS
otomatis menerbitkan Sertifikat
Standar; dan
2) jika waktu pelaksanaan
verifikasi kurang dari atau 14
(empat belas) hari kerja, maka
lanjut pada huruf i;
i. persetujuan Sertifikat Standar
untuk Usaha Fasilitas Sirkuit oleh
unit persetujuan; dan
j. notifikasi persetujuan Sertifikat
Standar dengan 3 (tiga) jenis
persetujuan, yaitu disetujui, kurang
lengkap, atau ditolak;
1) jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan
Sertifikat Standar oleh
Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata;
2) jika kurang lengkap, Sistem
OSS menyampaikan
permintaan untuk melengkapi
kekurangan; atau
3) jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan a. memiliki SLS; dan
Kewajiban b. memiliki Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr,
mencakup pemenuhan sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1
s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. tempat penjualan tiket;
b. instalasi listrik terpasang dengan aman
dan memenuhi kelaikan;
c. instalasi pengolahan air limbah baik
dikelola mandiri, kawasan atau
Pemerintah Daerah, dilakukan
pengujian rutin atas baku mutu kualitas
air limbah;
d. area/tempat ibadah dan
kelengkapannya;
e. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan
terawat;
f. toilet yang bersih, terawat, terpisah
untuk pengunjung pria dan wanita,
dilengkapi dengan fasilitas tambahan - 243 -
NO KBLI: (93112) FASILITAS SIRKUIT
untuk penyandang disabilitas;
g. tempat atau area pembayaran yang
mudah diakses pengunjung;
h. ruang atau area penerima tamu dengan
kelengkapannya;
i. tempat sampah tertutup terdiri atas
tempat sampah organik dan anorganik;
dan
j. tempat penampungan sampah sementara
terpisah antara organik dan anorganik.
6.2 Sumber a. karyawan yang berkompeten, bersertifikat
Daya dan berpengalaman di bidangnya;
Manusia b. pelaksanaan program pendidikan dan
pelatihan untuk peningkatan kompetensi
karyawan;
c. karyawan melaksanakan peraturan
perusahaan atau tata tertib perusahaan
terdokumentasi;
d. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi;
e. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan terdokumentasi;
f. petugas keamanan mengikuti pelatihan
K3 dan crowd management; dan
g. petugas medis memiliki Surat Tanda
Registrasi dan mengikuti pelatihan
darurat.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. sirkuit balap motor (road race,
motocross, supermoto, drag bike)
1. sertifikat homologasi Fédération
Internationale de Motocyclisme
atau FIM (desain, ukuran
panjang dan lebar trek, jumlah
tikungan, kualitas aspal, kerb,
area run-off, dinding pembatas,
panel penunjuk, sistem
drainase, paddock, pusat
medis);
2. bangunan pit sesuai dengan
standar yang ditetapkan FIM;
3. podium juara;
4. menara kontrol balap sebagai
pusat kendali, Pengawasan dan
pengaturan balap;
5. pusat kesehatan yang berfungsi
untuk kondisi
kegawatdaruratan;
6. tribun penonton yang sesuai
dengan standar keselamatan
dan kenyamanan; dan - 244 -
NO KBLI: (93112) FASILITAS SIRKUIT
7. gate/pintu masuk dan keluar
pengunjung yang berbeda,
dilengkapi pos keamanan.
b. sirkuit balap mobil (balap mobil,
karting, dragrace, slalom, drifting,
rally, offroad)
1. sertifikat homologasi Federation
Internationale de l'Automobile
atau FIA (desain, ukuran
panjang dan lebar trek, jumlah
tikungan, kualitas aspal, kerb,
area run-off, dinding pembatas,
panel penunjuk, sistem
drainase, paddock, pusat
medis);
2. bangunan pit sesuai dengan
standar yang ditetapkan FIA;
3. podium juara;
4. menara kontrol balap sebagai
pusat kendali, Pengawasan dan
pengaturan balap;
5. pusat kesehatan yang berfungsi
untuk kondisi
kegawatdaruratan;
6. tribun penonton yang sesuai
dengan standar keselamatan
dan kenyamanan;
7. gate/pintu masuk dan keluar
pengunjung yang berbeda,
dilengkapi pos keamanan.
c. sirkuit balap kuda
1. ruang pertemuan/rapat bagi
kontingen kapasitas minimum
50 orang;
2. peralatan presentasi, layar
lebar, sound systems untuk
kegiatan technical meeting,
barrier drawing serta keperluan
lainnya;
3. ruang timbang badan atlet
dengan peralatan timbang
digital skala maksimum 100 kg;
4. ruang jockey/atlet/ruang ganti
pakaian dan kamar
mandi/toilet, tempat
perlengkapan kuda, nomor
pelana dan pelana;
5. ruang Stewards/Juri dan
Pengendali Lomba;
6. menara kontrol untuk Stewards
Pengawas Pertandingan, Hakim
Juri serta Announcer dan
Pemanggil Kuda. Serta petugas
Photo Finish; - 245 -
NO KBLI: (93112) FASILITAS SIRKUIT
7. menara kontrol untuk steward
pengawas tikungan;
8. kandang kuda peserta lomba
pacu kuda dengan ukuran
standard 3.5 x 3.5 meter dengan
jumlah minimum 200 kandang
beserta fasilitasnya yang terdiri
dari jaringan listrik, air mandi
kuda, kamar mandi/toilet
perawat kuda dan crew, sumber
air bersih untuk minum kuda
dan crew, serta dapur;
9. sirkulasi udara kandang yang
baik;
10. gudang untuk pakan kuda dan
obat-obatan kuda;
11. tempat tidur crew/perawat
kuda;
12. klinik kuda dengan peralatan
cukup, klinik atlet dengan
peralatan dan dokter cukup
dengan fasilitas Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
13. track pacu standar nasional
berbentuk oval dengan panjang
minimum 1400 meter, lebar
track 16 meter lengkap dengan
rambu rambu jarak dan pintu
jalan masuk start gate,
minimum jari-jari tikungan 90
meter, track lurus 450 meter,
telah disurvei dan memiliki
sertifikat kelayakan dari
Pengurus Pusat Persatuan
Olahraga Berkuda Seluruh
Indonesia (PP Pordasi) Pacu;
14. start gate dari besi galvanized
tersedia dengan jumlah pintu
12 yang dapat dipindahkan
(mobile) dan telah mendapatkan
sertifikat kelayakan dari PP
Pordasi Pacu;
15. paddock persiapan kuda untuk
16 ekor kuda;
16. paddock pameran / mounting
yard dengan ukuran cukup
untuk menampung 16 ekor
kuda;
17. box juara 4 kamar untuk juara
1, 2, 3 dan 4;
18. podium untuk pemberian piala
juara 1, 2 dan 3;
19. fasilitas sumber air dan
peralatan penyiraman track - 246 -
NO KBLI: (93112) FASILITAS SIRKUIT
pacu yang cukup;
20. tribune penonton permanen dan
beratap cukup kuat
menampung jumlah penonton
yang besar dan telah
mendapatkan sertifikasi
kelayakan dari Dinas terkait
yang dilengkapi dengan:
a) ruang VIP komplit dengan
kamar kandi/toilet;
b) tribune umum beratap dan
ruang terbuka bebas
komplit dengan KM/Toilet
jumlah cukup;
c) ruang ibadah;
d) sumber air bersih; dan
e) sanitasi cair maupun
padat (tempat buang
sampah).
21. jaringan nirkabel (wi-fi) untuk
kebutuhan live streaming
keluar arena.
d. sirkuit balap anjing
1. arena balap anjing;
2. podium juara;
3. menara kontrol balap sebagai
pusat kendali, Pengawasan dan
pengaturan balap;
4. pusat kesehatan yang berfungsi
untuk kondisi
kegawatdaruratan, baik untuk
hewan maupun manusia;
5. tribun penonton yang sesuai
dengan standar keselamatan
dan kenyamanan; dan
6. gate/pintu masuk dan keluar
pengunjung yang berbeda,
dilengkapi pos keamanan.
6.3.2 Pelayanan
a. pelayanan penjualan tiket baik
secara langsung maupun daring;
b. pembayaran secara tunai dan/atau
nontunai;
c. pengadministrasian pencatatan
data identitas tamu;
d. penyediaan makanan dan
minuman;
e. menerima dan melakukan
panggilan telepon;
f. ketanggapan kerugian pengunjung
atau wisatawan;
g. pelayanan penanganan keluhan
pelanggan atau tamu; - 247 -
NO KBLI: (93112) FASILITAS SIRKUIT
h. penyampaian informasi peraturan
tertulis dan/atau lisan;
i. pelaksanaan prosedur keselamatan
dan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan/P3K;
j. pelaksanaan pengelolaan
pencegahan dan penanggulangan
kebakaran atau keadaan darurat
lainnya;
k. pelaksanaan higiene dan sanitasi
lingkungan, pengendalian hama
(pest control), dan general cleaning;
dan
l. perawatan bangunan dan lingkungan
usaha.
6.4 Sistem a. pengutamaan penggunaan produk lokal
Manajemen dan/atau produk dalam negeri yang
Usaha terdokumentasi;
b. tersedia pengelolaan data pelanggan
sesuai dengan undang-undang
perlindungan data pribadi;
c. tersedia peraturan perusahaan atau tata
tertib perusahaan;
d. pelaksanaan peraturan perusahaan atau
tata tertib perusahaan yang
terdokumentasi;
e. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
perencanaan usaha;
f. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja perencanaan
usaha yang terdokumentasi;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pengelolaan usaha.
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha yang terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
komunikasi pelanggan usaha;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha yang terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut
perbaikan usaha secara berkelanjutan;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan usaha yang
terdokumentasi; - 248 -
NO KBLI: (93112) FASILITAS SIRKUIT
m. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
internal audit pelaksanaan standar
usaha; dan
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja internal audit
pelaksanaan standar usaha yang
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Fasilitas Sirkuit dilakukan Pengawasan yang
menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 249 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
FASILITAS GELANGGANG/ARENA
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
yang kegiatannya menyediakan tempat dan
fasilitas olahraga darat, air dan udara di dalam
atau luar ruangan seperti: pengelolaan
gelanggang/arena renang, bowling, biliar,
slingshot, hoki es, bungee jumping, olahraga
musim dingin; pengelolaan gelanggang/arena
paragliding, hang gliding; sebagai usaha pokok
dan sarana gelanggang/arena lainnya.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena adalah
Usaha yang menyediakan tempat dan
fasilitas olahraga darat, air, dan udara di
dalam atau luar ruangan seperti
pengelolaan gelanggang arena renang,
bowling, biliar, slingshot, hoki es, bungee
jumping, olahraga musim dingin,
pengelolaan gelanggang arena paralayang
(paragliding), layang gantung (hang gliding)
sebagai usaha pokok dan sarana
gelanggang arena lainnya.
c. Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena dengan
tingkat risiko menengah Tinggi adalah
Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena dengan
kategori tingkat risiko menengah tinggi
sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha
yang memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Fasilitas
Gelanggang/Arena adalah rumusan
kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha
Fasilitas Gelanggang/Arena yang mencakup
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen Usaha
Fasilitas Gelanggang/Arena.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur - 250 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Fasilitas
Gelanggang/Arena Dengan tingkat risiko
Menengah Tinggi adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang
Pariwisata kepada Usaha Fasilitas
Gelanggang/Arena yang telah memenuhi
Standar Kegiatan Usaha Fasilitas
Gelanggang/Arena Dengan tingkat risiko
Menengah Tinggi.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
menerangkan bahwa sarana usaha telah
memenuhi standar baku mutu Kesehatan
lingkungan dan persyaratan kesehatan
melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
k. Pengawas Keselamatan (Life Guard) adalah
petugas keselamatan bersertifikat yang
bertugas melakukan Pengawasan dan
penyelamatan.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
Persyaratan penerapan Standar Kegiatan Usaha Fasilitas
Gelanggang/Arena Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi mencakup sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagaimana dimaksud
dalam angka 4.1 s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan - 251 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan
jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha
yang jelas.
4.2 Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan
Daya kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku.
Manusia
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang
terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja masih berlaku dan terdokumentasi.
5. Ketentuan 5.1 pelaksana penilaian kesesuaian:
Verifikasi dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di
lingkungan unit teknis bidang industri
Pariwisata pada Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata melalui penunjukan
dengan Keputusan Kepala Dinas.
5.2 waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian:
dilaksanakan dengan jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
Pelaku Usaha Pariwisata menyampaikan
dokumen persyaratan secara lengkap dan
benar melalui Sistem OSS.
5.3 prosedur penilaian kesesuaian:
a. pelaku Usaha Fasilitas
Gelanggang/Arena membuat akun di
Sistem OSS;
b. pelaku Usaha Fasilitas
Gelanggang/Arena mengajukan
permohonan Sertifikat Standar melalui
Sistem OSS;
c. pelaku Usaha Fasilitas
Gelanggang/Arena mengisi data
kegiatan usaha sesuai KBLI 93113; - 252 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
d. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Fasilitas
Gelanggang/Arena melakukan
penilaian mandiri dengan merujuk pada
daftar cek Dokumen Penilaian Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah ke
dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi kepada
tim verifikator, diikuti kelengkapan
persyaratan;
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar
oleh tim verifikator:
1. jika waktu pelaksanaan verifikasi
melebihi 14 (empat belas) hari
kerja, Sistem OSS otomatis
menerbitkan Sertifikat Standar;
dan
2. jika waktu pelaksanaan verifikasi
kurang dari atau 14 (empat belas)
hari kerja, maka lanjut pada huruf
i;
i. persetujuan Sertifikat Standar untuk
Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena oleh
unit persetujuan;
j. notifikasi persetujuan Sertifikat
Standar dengan 3 (tiga) jenis
persetujuan, yaitu disetujui, kurang
lengkap, atau ditolak;
1. jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan Sertifikat
Standar oleh Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang
menangani urusan Pariwisata;
2. jika kurang lengkap, Sistem OSS
menyampaikan permintaan untuk
melengkapi kekurangan; atau
3. jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan a. memiliki SLS; dan
Kewajiban b. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
yang diterbitkan oleh LSPr, mencakup
pemenuhan sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha dengan kriteria sebagaimana
dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4. - 253 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
6.1 Sarana a. ruang ganti dan tempat istirahat terpisah
untuk karyawan pria dan wanita, dilengkapi
dengan tempat penyimpanan barang
karyawan;
b. ruang ganti pakaian dengan sirkulasi udara
dan pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta terpisah untuk pengunjung pria dan
wanita;
c. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta terpisah untuk karyawan
pria dan wanita;
d. kamar mandi, shower dan toilet yang bersih,
terawat dan terpisah untuk pengunjung pria
dan wanita, dilengkapi dengan fasilitas
tambahan untuk penyandang disabilitas;
e. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
f. area latihan dan permainan bebas dari risiko
cedera;
g. tersedia area perbaikan untuk pemeliharaan
mesin/peralatan;
h. pusat informasi pengunjung yang bersih dan
terawat;
i. ruang penerima pengunjung dilengkapi meja
dan kursi yang bersih dan terawat, dengan
pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;
j. tempat (counter) pembelian tiket yang bersih
dan terawat;
k. tempat (counter) penjualan/penyewaan
perlengkapan yang bersih dan terawat;
l. tempat penyimpanan barang (loker)
pengunjung yang berfungsi dengan baik;
m. tempat penjualan makanan dan minuman
yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
n. ruang/tempat untuk penanganan kecelakaan
pengunjung, dilengkapi peralatan Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan tenaga
medis bersertifikat;
o. kotak kritik dan saran bagi pengunjung
berfungsi dengan baik;
p. tempat petugas keamanan/pos keamanan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
q. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas
internet berfungsi dengan baik;
r. instalasi listrik dan/atau genset terpasang
aman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; - 254 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
s. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
t. instalasi air bersih berfungsi dengan baik dan
memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
u. penggunaan peralatan hemat air, meliputi
tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan
closet dual flush;
v. instalasi pembuangan limbah cair yang
ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
w. peralatan keamanan berupa kamera
pengawas (Closed Circuit Television) yang
berfungsi dengan baik;
x. petunjuk arah untuk seluruh fasilitas
pengunjung yang terlihat dengan jelas dan
mudah terbaca;
y. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang
berfungsi dengan baik, dilengkapi rambu yang
terlihat dengan jelas dan mudah terbaca
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
z. jalur/akses khusus untuk penyandang
disabilitas pada titik tertentu;
aa. lampu darurat yang berfungsi dengan baik;
bb. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik, anorganik, dan B3;
cc. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik, anorganik, dan B3
serta mampu menampung sampah dalam
jumlah sesuai kebutuhan; dan
dd. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan
terawat.
6.2 Sumber a. karyawan memahami pelaksanaan
Daya pencegahan dan penanggulangan kondisi
Manusia darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
e. memiliki tenaga medis bersertifikat dengan
jumlah yang sebanding dengan luasan area
gelanggang/arena dan jumlah pengunjung;
f. terdapat instruktur/pemandu yang memiliki
sertifikasi kompetensi dari BNSP atau
lembaga lainnya yang diakui pada aktivitas - 255 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
wisata olahraga sebagaimana dimaksud pada
ruang lingkup usaha fasilitas
gelanggang/arena sebanding dengan luasan
area gelanggang/arena dan jumlah
pengunjung;
g. memiliki kompetensi water treatment dan
engineering sesuai dengan usaha yang
dijalankan;
h. pengawas (life guard) yang berkompeten
khusus untuk menjaga keselamatan pemain
dan pengunjung sebanding dengan luasan
area gelanggang/arena dan jumlah
pengunjung;
i. petugas kebersihan yang terlatih;
j. petugas satuan pengamanan memiliki Kartu
Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan
dengan jumlah sebanding dengan luasan area
gelanggang/arena dan jumlah pengunjung;
k. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi terdokumentasi;
l. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
m. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
n. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan
karyawan secara berkala yang
terdokumentasi;
o. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. Usaha Gelanggang Renang
1. luas lahan sekurang – kurangnya
2.000 meter persegi dengan batas–
batas yang jelas. dilengkapi pintu
masuk dan keluar;
2. luas kolam renang dilengkapi teras
kolam (pool deck) sekurang –
kurangnya 900 meter persegi;
3. memiliki area untuk ruang bergerak
melingkar dengan jarak paling
sedikit 3 meter meliputi antara lain
kolam renang anak – anak dengan
kedalaman antara 30 – 60 cm,
dengan luas minimal 10 meter
persegi, kolam renang dewasa
dengan kedalaman minimal 60 cm;
4. tangga turun/naik kolam renang
dengan bahan dasar stainless steel
dilengkapi petunjuk kedalaman
kolam; - 256 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
5. pakaian renang sesuai spesifikasi
teknis meliputi pakaian renang,
kacamata renang dan pelampung;
6. instruktur atau pelatih renang yang
berkualitas;
7. meja dan kursi pengunjung,
dilengkapi dengan payung peneduh;
8. kursi dengan ketinggian paling
sedikit 1,5 meter untuk petugas
keselamatan pengguna kolam
renang (life guard); dan
9. khusus penyediaan kolam renang
untuk kompetisi internasional,
mengikuti ketentuan sesuai standar
World Aquatics/Fédération
Internationale de Natation (FINA).
b. Usaha Bowling
1. memiliki luas sekitar 500 meter
persegi untuk usaha yang tidak
berdiri sendiri yang meliputi lane
bed, gutters, pit end, pinsetter, ball
return, dan approach area (belum
meliputi area duduk, area belanja,
dapur, admin area, dan kebutuhuan
gedung lainnya);
2. luas lahan sekurang – kurangnya
1.000 (seribu) meter persegi (untuk
usaha yang berdiri sendiri) dengan
batas-batas yang jelas;
3. luas lapangan sekurang-kurangnya
120 (seratus dua puluh) meter
persegi (30 x 4 meter), yang
dilengkapi:
a) jalur (lane) bowling;
b) mesin penggerak;
c) papan nilai (elektronik atau
non elektronik); dan
d) sirkulasi udara dan
pencahayaan.
4. lapangan bowling dapat berupa:
a) lapangan kayu; dan/atau
b) lapangan sintetis.
5. terdapat palimg sedikit 2 (dua) jalur
bowling yang dilengkapi lampu
penerangan pada setiap lapangan;
dan
6. tersedia bowler’s area/waiting area
untuk para pemain bowling
menunggu giliran untuk bermain
yang dilengkapi dengan tempat
duduk, rak untuk bola bowling,
serta layer dan keyboard untuk
memasukan nama pemain pada - 257 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
awal permainan;
7. tersedia approach area dimana
pemain melakukan persiapan
sesaat sebelum melempar bola.
Approach area sekurang-kurangnya
memiliki: finishing lantai yang sama
dengan lanebed (jalur bola), serta
terdapat garis pemisah bernama foul
line yang tidak boleh dilewati
pemain; ball return, yaitu mesin
yang membawa kembali bola yang
sudah digunakan sebelumnya
secara otomatis;
8. tersedia lanebed yang dilengkapi
dengan foul line (garis pembatas
antara approach area dengan
lanebed) yang tidak boleh dilewati
oleh pemain; Gutters (lengkungan
yang berada di bagian kanan dan
kiri dari lanebed. Untuk lebar
sepasang bowling lane
membutuhkan area sekurang-
kurangnya 3.51m, lebar ini tidak
meliputi jalur untuk berjalan dan
dinding;
9. tersedia pinsetter (mesin yang
mengatur dan menyusun kembali
pin-pin yang sudah jatuh terkena
bola). Area ini tidak terlihat dari
depan area pemain, namun
memanjang ke bagian belakang. pin
bowling sekurang-kurangnnya 20
(dua puluh) buah;
10. ketinggian lantai – ceiling memiliki
paling sedikit mempunyai
ketinggian 3.05m;
11. terdapat jasa pendampingan
bermain bowling (lane walker); dan
12. terdapat instalasi kamera pengawas
(closed circuit television/CCTV) yang
berfungsi dengan baik.
13. memiliki peralatan:
a) bola bowling dapat berupa:
1) ten-pin bowling dengan
kriteria:
(a) tidak boleh
mempunyai celah/
rongga di bagian
dalamnya, tidak
terbuat dari bahan
logam dan sesuai
dengan berat,
ukuran, dan - 258 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
keseimbangan yang
dibutuhkan;
(b) penggunaan partikel
atau serpihan
reflektif untuk tujuan
dekoratif harus
mendapat
persetujuan dan
material yang
digunakan harus
dibuat bersamaan
dengan proses
pembuatan bola di
pabrik. total berat
material tidak boleh
melebihi ½ oz setiap
bola, agar tidak
mengganggu
keseimbangan bola;
(c) tingkat keras
permukaan bola
bowling tidak boleh
kurang dari 72
durometer;
(d) permukaan bola
harus rata tanpa ada
gelombang dari pola
dekoratif, kecuali
pada lubang untuk
jari dan penomoran
untuk identifikasi
ukuran lubang jari
pada bola;
(e) diameter bola bowling
harus sama;
(f) lingkar bola bowling
tidak boleh lebih dari
27 inch dan tidak
boleh kurang dari
26.7 inch, dan
beratnya tidak boleh
lebih dari 16 lbs
(tidak ada batasan
minimum berat);
(g) benda yang bergerak
tidak perbolehkan
berada di dalam bola
kecuali alat untuk
mencegah jari terjepit
pada lubang bola;
(h) penggunaan material
logam atau bahan - 259 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
sejenisnya tidak
diperbolehkan; dan
(i) material asing tidak
bisa digunakan pada
permukaan bola.
2) candlepin bowling
syarat maksimum
diameter dari bola
Candlepin adalah 4½ inch
(11cm), dengan
maksimum berat 1.1 kg,
dan standar berat dari pin
pada jenis permainan
Candlepin sama dengan
berat bola yang digunakan
yaitu 1.1 kg.
3) duckpin bowling
berat bola duckpin
berkisar antara 2 – 4
pounds (0.91 – 1.8 kg),
dengan diameter
maksimum 5 inch (13 cm).
Bola duckpin sedikit lebih
berat jika dibandingkan
dengan candlepin, namun
sama-sama tidak
mempunyai lubang untuk
jari.
4) five-pin bowling
bola yang digunakan tidak
mempunyai lubang untuk
jari, dan mempunyai
dimater berkisar dari 4.75
– 5 inch (12.1 – 13 cm).
Berat bolanya berkisar
antara 1.59 – 1.64 kg.
Ukuran bola yang lebih
kecil dan lebih ringan
dapat digenggam oleh
telapak tangan.
b) sepatu bowling, dengan
kriteria:
1) sepatu pada umunya
terbuat dari bahan kulit
dengan karet pada bagian
dasar sepatu (sole);
2) menggunakan tali sebagai
alat untuk mengecangkan
sepatu; dan
3) untuk pemain yang
bermain dengan
menggunakan tangan
kanan, sole sepatu bagian - 260 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
kiri dibuat menggunakan
material kulit yang keras
atau vinyl agar lebih licin.
Sedangkan pada sole
sepatu bagian kanan
menggunakan material
karet yang tidak licin dan
berguna untuk
menghetikan pergerakan
saat melempar;
c) rak bola bowling; dan
d) alat pemoles minyak bowling.
c. Usaha Biliar
1. luas area paling sedikit 150 (seratus
lima puluh) meter persegi (untuk
usaha yang tidak berdiri sendiri)
atau luas lahan sekurang-
kurangnya 300 (tiga ratus) meter
persegi (untuk usaha yang berdiri
sendiri), yang berlokasi sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
2. memiliki sirkulasi udara dan
pencahayaan sesuai standar
dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;
3. tersedia sekurang-kurangnya 2
(dua) meja bilyar, dilengkapi lampu
penerangan pada setiap meja. luas
meja sekurang-kurangnya 7 (tujuh)
feet persegi (2,33 meter persegi).
Jenis meja bilyar sekurang-
kurangnya meliputi: meja pool, meja
snooker, dan/atau meja carom;
4. peralatan bilyar sesuai standar dan
spesifikasi teknis yang memenuhi
persyaratan kelaikan
penggunaanya, meliputi: bola bilyar,
tongkat penyodok (cue stick),
tongkat bantu (rest stick), kapur
penyodok (chulk), dan rak
penyimpanan stick; dan
5. tersedia pelatih (trainer) bilyar yang
berkualitas.
d. Usaha Bungee Jumping
1. bungee jumping dapat dilakukan di
atas air atau di darat. Jika lompatan
dilakukan di atas air dengan “air
bersentuhan”, harus ada tindakan
pencegahan untuk mencegah cedera
pada Jumper yang timbul dari
“mencelupkan” ke dalam air, seperti
masuknya air ke dalam hidung - 261 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
Jumper. Jika lompatan dilakukan di
darat, diperlukan kantung udara
dengan desain yang disetujui di
bawah setiap jumper;
2. tidak boleh ada lompatan tandem
atau ketapel (mundur);
3. kabel bungee baru dan sambungan
ujungnya, harness jumper, dan tali
jatuh bebas harus diuji dan
diperiksa oleh surveyor yang
disetujui sebelum digunakan;
4. lokasi operasi bungee harus bebas
dari puing-puing dan rintangan
yang mungkin tidak aman untuk
bungee jumping;
5. sarana komunikasi dan transportasi
ke rumah sakit terdekat;
6. jika lokasi berada di atas air,
kedalaman air dan akses laut harus
memadai;
7. area bungee jumping harus memiliki
pengujian struktural dan inspeksi
secara berkala sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
8. area untuk pengunjung;
9. area persiapan untuk melompat
yang jauh dari titik lompat;
10. jump platform/platform lompat
memenuhi kriteria paling sedikit:
a) platform lompat harus
merupakan platform statis
yang diintegrasikan dengan
struktur permanen;
b) beban kerja yang aman (SWL),
dengan faktor keamanan lima
(5), harus ditentukan sesuai
dengan jumlah maksimum
orang dan peralatan di platform
lompat;
c) berat pelompat tidak boleh
melebihi 135 kg;
d) permukaan lantai platform
lompat harus tahan slip;
e) ukuran platform harus
memiliki ruang kerja yang
cukup untuk menampung
berbagai jenis pergerakan
operator dan pelompat dengan
cara yang aman;
f) platform harus memiliki titik
jangkar atau rel pemasangan
yang sesuai, dirancang dan - 262 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
ditempatkan paling sesuai
gerakan operator, pemasangan
garis pengaman; dan
g) platform harus dilengkapi
dengan pagar permanen untuk
membatasi masuknya publik
dan membatasi pelompat di
area yang terisolasi dari titik
lompat untuk persiapan
lompatan.
11. jump zones and safety spaces/zona
lompat dan ruang keamanan
a) ruang keamanan atas
ruang pengaman puncak harus
lebih dari 7% dari tinggi
lompatan dan paling sedikit
harus setinggi 2 meter;
b) ruang keamanan bawah,
dengan kriteria:
1) untuk melompati daratan
atau permukaan padat,
jarak aman vertikal:
(a) 4 meter dimana
ketinggian lompatan
≤ 40 meter; atau
(b) 5 meter dimana
ketinggian lompatan
> 40 meter.
2) untuk lompatan di atas air
di mana kedalaman air
menyediakan total ruang
pengaman dasar, jarak
vertikal (diukur dari titik
pencelupan maksimum)
harus:
(a) 2,7 meter dimana
ketinggian lompatan
≤ 40 meter; atau
(b) 3,4 meter dimana
ketinggian lompatan>
40 meter.
3) untuk melompati air
dimana kedalaman air
hanya menyediakan
sebagian dari keamanan
dasar ruang, perhitungan
jarak aman dasar harus
sebagai berikut:
(a) (kedalaman air x 1,5)
+ (sisa ruang udara) =
4 meter, tempat
ketinggian lompatan
≤ 40 meter; atau - 263 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
(b) (kedalaman air x 1,5)
+ (sisa ruang udara) =
5 meter, dimana
ketinggian lompatan>
40 meter.
c) ruang keamanan samping
jarak horizontal yang
memanjang ke luar dari tepi
zona lompatan yang tidak boleh
kurang dari 20% dari jarak
yang sesuai antara titik mana
pun di tepi zona lompatan ke
titik yang diproyeksikan
langsung di bawah titik lompat;
d) izin lompat maju
jarak lompat ke depan dalam
zona lompat harus:
1) setidaknya 6 meter di
mana ketinggian lompatan
≤ 40 meter;
2) minimal 8,5 meter dimana
ketinggian lompatan > 40
meter.
e) izin Lompat Mundur
jarak lompat mundur dalam
zona lompat harus:
1) setidaknya 8 meter
dimana ketinggian
lompatan ≤ 40 meter; atau
2) minimal 10 meter dimana
ketinggian lompatan > 40
meter.
f) izin lompat lateral
jarak lompat lateral dalam zona
lompat harus:
1) setidaknya 3,5 meter di
setiap titik di bawah titik
lompat di setiap sisi titik
lompat, tempat ketinggian
lompatan ≤ 40 meter;
2) paling sedikit 4 meter di
setiap titik di bawah titik
lompat di setiap sisi titik
lompat, di mana
ketinggian lompatan> 40
meter; atau
3) zona lompatan harus
memungkinkan
setidaknya 20° gerakan
menyamping off line dari
arah lompatan.
12. area pendaratan / pemulihan
a) di darat - 264 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
area pendaratan / pemulihan
bebas dari halangan di setiap
saat; dipagari, dan berukuran
cukup untuk memungkinkan
pendaratan yang aman,
permukaan yang bersih, halus,
dan empuk. Area landasan
pendaratan harus paling
sedikit 3 meter 2.
b) di atas air
1) ruang lompatan dan area
pendaratan harus bebas
dari kapal lain, benda-
benda terapung dan
terendam, serta publik;
2) kapal pendaratan dan
pemulihan dengan
minimal satu orang
operator kapal dan
dilengkapi dengan jaket
pelampung, tali dengan
panjang minimal 1,5
meter 2; dan
3) jika area pendaratan
untuk Bungee jumping
merupakan bagian dari
kolam renang, maka
ukuran kolam harus
memenuhi persyaratan
ruang lompat dengan
memiliki pagar pembatas
yang aman dari publik
(hanya operator atau
orang yang diberi
wewenang oleh Jump
Master yang diizinkan
memasuki ruang lompat
dan area pendaratan/
pemulihan.
13. pagar pembatas
area pandang harus dipagari untuk
mencegah orang jatuh ke tingkat
yang lebih rendah dan untuk
mencegah publik masuk ke dalam
area operasi dan pendaratan.
Ketinggian pagar tidak boleh kurang
dari 1 meter dan tidak lebih dari
1,15 meter dengan rel perantara di
tengahnya. Jika ada bahaya benda
jatuh yang dapat melukai orang
pada ketinggian yang lebih rendah, - 265 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
papan setinggi 200 milimeter harus
dipasang.
14. kabel bungee
a) bungee senur harus dirancang
dan menjalani berbagai
pengujian dalam batas yang
ditentukan peregangan dan
pemuatan sesuai kebutuhan di
bagian ini;
b) kabel bungee harus dibuat dari
karet alam atau sintetis atau
campuran;
c) panjang tali bungee yang
diregangkan harus konsisten
setiap kali pembebanan yang
sama diterapkan pada kabel
bungee;
d) rincian desain kabel bungee,
spesifikasi, pembuatan & data
pengujian serta informasi
berikut harus diserahkan
untuk persetujuan:
1) perhitungan gaya G
maksimum yang diberikan
oleh kabel pada Jumper
dalam kisaran berat yang
tepat;
2) penggunaan kabel bungee
maksimum yang diijinkan
dinyatakan dalam jumlah
lompatan. Kerusakan atau
kerusakan maksimum
yang diperbolehkan pada
kabel sebelum kabel
tersebut harus
dihancurkan; dan
3) tanggal kadaluwarsa kabel
bungee.
e) kabel bungee tidak boleh
dimodifikasi, dirusak atau
diperbaiki oleh orang lain
selain pabrikan;
f) kabel bungee yang disetujui
hanya akan tersedia untuk
operator yang memenuhi
syarat dan Pemilik harus
bertanggung jawab atas
pembaruan dan penyimpanan
kabelnya secara aman; dan
g) pemilik harus segera berhenti
menggunakan dan
menghancurkan kabel bungee
yang lewat tanggal masa - 266 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
kadaluarsa atau telah
digunakan hingga jumlah
lompatan maksimum. Pemilik
juga harus bertanggung jawab
atas pembuangan kabel senur
jika melebihi batas aman dalam
penurunan kualitas.
e. Usaha Paralayang (paragliding) dan
Layang Gantung (hang gliding)
1. lokasi
a) memiliki pemandangan yang
cukup bagus;
b) lokasi take off berada pada
lokasi alami, permukaan yang
datar yang dapat digunakan
untuk landasan
penerbanangan paralayang
yang mencakup jalan untuk
lari ke bawah menuju
datangnya angin dengan
tingkat kecuraman rata-rata
10-20 derajat;
c) lokasi landing berada pada
lokasi alami, menggunakan
permukaan tanah dan
rumput), serta tidak banyak di
tumbuhi semak; dan
d) tempat berteduh yang terawat
dan dilengkapi dengan tempat
duduk.
2. perlengkapan paling sedikit
memiliki perlengkapan dalam
kondisi bersih dan berfungsi dengan
baik yang terdiri dari:
a) harness pilot dan harness
penumpang dengan material
yang tahan lama terhadap
kelembaban dan kotoran;
b) parasut utama;
tersedia untuk parasut
penerbang pemula, menengah
dan mahir yang ukurannya
disesuaikan dengan berat
penerbang (termasuk ukuran
xs, s, m, l, xl untuk terbang
berdua/tandem);
c) parasut cadangan;
d) helm;
e) sepatu;
f) radio komunikasi dapat berupa
handy talky;
g) wind sock yang dipasang di
lokasi take off dan landing; dan - 267 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
h) wind meter.
3. angin
kegiatan paralayang dapat
dilakukan jika kecepatan angin
yang ideal untuk paralayang adalah
berkisar di bawah 20 km/jam.
f. Usaha Hoki Es
1. arena hoki es berbentuk persegi
panjang dengan sudut membulat
dan dikelilingi oleh dinding
(parimeter) sekitar 1 meter. Ukuran
arena hoki es adalah 26 meter s.d 61
meter, dan memiliki sudut radius
8,5 meter. Arena hoki 30 meter s.d
60 meter memiliki 6 meter sudut
radius diterima di Olimpiade dan
hoki Internasional.
2. papan penghalang
penghalang perimeter harus
memiliki akses keluar masuk arena
yang berukuran 1,2 meter - 1,8
meter untuk pemain, agar pemain
dapat keluar dan masuk arena es
lebih mudah, dan bukaan 3 meter
untuk mobil pelapis es (zamboni).
Ketinggian dari papan ini adalah 1,2
meter.
3. struktur lantai es
lantai pada arena es menggunakan
beberapa lapisan antara batas
tanah sampai dengan lantai es.
lantai Es terdiri dari: Lapisan es
sintesis, lapisan dingin dengan
sistem pipa, lapisan peluncur,
lapisan pelindung, lapisan tanggul
pendingin, lapisan penyangga,
lapisan antibeku, lapisan pembuluh
yang membias, lapisan penyaring,
penyaluran air, lapisan di bawah
permukaan tanah atau pondasi.
Permukaan es biasanya akan
dilakukan pelapisan lima kali per
hari. hal ini dilakukan karena
sepatu memotong permukaan es,
yang mempengaruhi kualitas
berseluncur. Pelapisan es ini
dilakukan dengan menggunakan
mobil pelapis es atau zamboni.
4. tempat penyewaan sepatu hoki es
tempat penyewaan sepatu harus
terletak berdekatan dengan salah
satu arena ice rink bila arena ice rink
lebih dari satu. Sebuah sistem yang - 268 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
membutuhkan sekitar 3 meter
persegi per 100 pasang sepatu ice
skating, termasuk ruang sirkulasi
berdasarkan 300 milimeter modul
persegi diagonal yang membagi 6
tinggi dari permukaan tanah.
Rekomendasi untuk jumlah sepatu
ice skating untuk ukuran ice rink 60
meter x 30 meter bervariasi sekitar
1200 - 3000 pasang sepatu.
5. instruktur atau pelatih;
6. papan skor/nilai;
7. peralatan hoki es:
a) stik hoki es
1) terbuat dari komposit
campuran fiber glass dan
kayu, memungkinkan
juga terbuat dari bahan
lain selain komponen besi
atau metal dengan kepala
bagian bawah
melengkung; dan
2) stik tidak boleh dilekatkan
(disambung) atau
dimasukkan benda logam
sejenisnya yang dapat
membahayakan.
b) bola hoki es (puck)
berbentuk cakram dari karet;
c) helm Khusus hoki es
(headgear) yang berfungsi baik
untuk melindungi bagian
kepala termasuk wajah;
d) pelindung tubuh (body
protector) berbahan keras
dilengkapi dengan busa;
e) pelindung kaki (leggoard)
dengan lebar maksimum 300
milimeter untuk dikenakan
penjaga gawang;
f) pelindung telapak kaki
(kickers);
g) pelindung tangan (hand
protector) untuk digunakan
oleh penjaga gawang;
h) gawang terdiri dari:
1) dua tiang gawang vertikal
disambung dengan
sebuah tiang silang
horizontal yang
ditempatkan pada bagian
tengah dari masing-
masing garis belakang di - 269 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
atas tanda yang berada di
luar;
2) tiang gawang dan tiang
silang berwarna putih
berbentuk empat persegi
panjang di bagian yang
saling bersimpangan,
dengan lebar 50 milimeter
dan ketebalan antara 50
milimeter dan 75
milimeter;
3) tiang gawang tidak boleh
diperpanjang secara
vertical melebihi tiang
silang tidak boleh
diperpanjang secara
horizontal melebihi tiang
gawang;
4) jarak antara sisi bagian
dalam tiang gawang
adalah 3,66 dan jarak dari
sisi bagian terendah tiang
silang ke permukaan
adalah 2,14 meter; dan
5) 0 meter dari tiang silang
dan lebar minimum 1,20
meter dari permukaan
lapangan.
g. Usaha Slingshot
1. arena slingshot terletak di luar
gedung, dan memenuhi persyaratan
kelaikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
2. perlengkapan dan peralatan
slingshot memenuhi persyaratan
keamanan dan kelaikan; dan
3. terdapat pemanduan slingshot.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau logo
perusahaan;
b. ketersediaan dan penyampaian informasi
tentang produk dan tarif, pembayaran,
nomor telepon penting (pengelola,
kepolisian, pemadam kebakaran,
ambulans, dokter dan rumah sakit atau
klinik), dan jadwal operasional;
c. pemberian informasi persyaratan
pengunjung untuk usaha dengan tingkat
risiko menengah tinggi: - 270 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
1. tidak mengalami kondisi medis
sebagai berikut:
a) asma/gangguan pernapasan;
b) kehamilan;
c) epilepsi;
d) hipertensi;
e) masalah persendian/ligament;
f) orang dalam keadaan mabuk
dan/atau di bawah pengaruh
obat-obatan; dan/atau
g) tidak sedang cedera atau baru
menjalankan operasi.
2. memiliki batas usia minimal 13
tahun, jika dibawah usia tersebut
maka harus di dampingi oleh orang
tua atau wali.
d. penyambutan pengunjung sesuai dengan
ketentuan dalam SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan;
e. penyiapan pengawas keselamatan (life
guard) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. pemberian informasi tata tertib
pengunjung;
g. perawatan secara berkala terhadap
gelanggang/arena serta peralatannya;
h. pembayaran tunai dan/ atau nontunai
berfungsi dengan baik;
i. memiliki prosedur pengembalian dana
(refund) yang transparan;
j. pemberian pelayanan makan dan minum
yang sesuai dengan standar dan/atau
persyaratan higiene sanitasi; dan
k. pemberian asuransi jiwa bagi
pengunjung yang terdokumentasi.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dengan uraian tugas setiap
Usaha jabatan yang jelas yang terdokumentasi;
b. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha
Fasilitas Gelanggang/Arena yang
terdokumentasi;
c. perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan yang terdokumentasi;
d. pelaksanaan program Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terdokumentasi;
e. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri yang
terdokumentasi; - 271 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan penerapan ramah lingkungan
di tempat usaha yang terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang
terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha yang terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan
yang terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama, dan pengendalian hama (pest control);
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengendalian hama
terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha;
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha yang
terdokumentasi; - 272 -
NO KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA
v. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan;
w. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi,
dan tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
x. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha;
y. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal penerapan
Standar Kegiatan Usaha terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Fasilitas Gelanggang/Arena dilakukan
Pengawasan yang menjadi bagian dari
Pengawasan PBBR. - 273 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
FASILITAS LAPANGAN
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO. KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
yang kegiatannya menyediakan tempat dan
fasilitas olahraga bulu tangkis, bola voli, bola
basket, tenis termasuk driving range,
minisoccer, terkecuali lapangan golf sebagai
usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Fasilitas Lapangan adalah usaha
penyediaan tempat dan fasilitas untuk
olahraga bulu tangkis, bola voli, bola
basket, tenis termasuk driving range,
minisoccer, terkecuali lapangan golf
sebagai usaha pokok dan sarana lainnya,
untuk tujuan rekreasi.
c. Usaha Fasilitas Lapangan Dengan
Tingkat Risiko Menengah Rendah adalah
Usaha Fasilitas Lapangan dengan
kategori tingkat risiko menengah rendah
sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha
yang memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Usaha Fasilitas Lapangan adalah
rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi
Usaha Fasilitas Lapangan yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem
manajemen Usaha Fasilitas Lapangan.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri
kesiapan penerapan Standar Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Fasilitas
Lapangan Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah adalah bukti tertulis
yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk
Bidang Pariwisata kepada Usaha Fasilitas
Lapangan yang telah memenuhi Standar - 274 -
NO. KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN
Usaha Fasilitas Lapangan Dengan
Tingkat Risiko Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk
yang selanjutnya disebut LSPr adalah
lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema
sertifikasi produk untuk memberikan
jaminan tertulis bahwa suatu barang,
proses, atau jasa telah memenuhi standar
dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
yang menerangkan bahwa sarana usaha
telah memenuhi standar baku mutu
Kesehatan lingkungan dan persyaratan
kesehatan melalui inspeksi kesehatan
lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan -
Verifikasi
6. Ketentuan a. memiliki SLS;
Kewajiban b. memiliki laporan kegiatan secara berkala;
c. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
kesiapan Penerapan Standar Kegiatan
Usaha Fasilitas Lapangan Dengan Tingkat
Risiko Menengah Rendah mencakup
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha
sebagai berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi
yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama
pada Kecelakaan (P3K) dan Alat
Pemadam Api Ringan (APAR)
yang berfungsi dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang - 275 -
NO. KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN
tidak berwarna, tidak berbau,
tidak berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman;
dan
f) status kepemilikan
kantor/tempat usaha yang jelas;
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan tersedia
dan berlaku;
3. ketentuan produksi
pelayanan kesehatan, seperti
informasi tentang dokter, rumah sakit,
atau klinik terdekat terdokumentasi;
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian
tugas setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku
dan terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi.
d. dalam hal pelaku Usaha Fasilitas
Lapangan secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. ruang ganti dan tempat istirahat terpisah
untuk karyawan pria dan wanita,
dilengkapi dengan tempat penyimpanan
barang karyawan;
b. ruang ganti pakaian dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta terpisah untuk
pengunjung pria dan wanita;
c. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah
untuk karyawan pria dan wanita;
d. tempat penyimpanan barang (loker)
pengunjung yang berfungsi dengan baik;
e. kamar mandi, shower, dan toilet yang
bersih, terawat dan terpisah untuk
pengunjung pria dan wanita;
f. ruang/tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
g. tersedia area perbaikan sarana dan
perlengkapan olahraga; - 276 -
NO. KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN
h. ruang/tempat untuk penanganan
kecelakaan pengunjung, dilengkapi
peralatan Pertolongan Pertama pada
Kecelakaan (P3K) dan tenaga medis
bersertifikat;
i. instalasi listrik dan/atau genset terpasang
aman dan memenuhi kelaikan;
j. Lampu darurat yang berfungsi dengan
baik;
k. instalasi air bersih berfungsi dengan baik
dan memenuhi persyaratan higiene
sanitasi;
l. penggunaan peralatan hemat air, meliputi
tetapi tidak terbatas pada keran aerator
dan closet dual flush;
m. instalasi pembuangan limbah cair ramah
lingkungan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;
n. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau
fasilitas internet berfungsi dengan baik;
o. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan
terawat;
p. tempat sampah tertutup terdiri atas
tempat sampah organik, anorganik, dan
B3;
q. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik, anorganik, dan
B3 serta mampu menampung sampah
dalam jumlah sesuai kebutuhan;
r. tempat petugas keamanan/pos
keamanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
s. peralatan keamanan berupa kamera
pengawas (Closed Circuit Television) yang
berfungsi dengan baik;
t. pertunjuk arah untuk seluruh fasilitas
pengunjung yang terlihat dengan jelas
dan mudah terbaca;
u. akses khusus darurat/jalur evakuasi
yang berfungsi dengan baik, dilengkapi
rambu yang terlihat dengan jelas dan
mudah terbaca sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
v. area/tempat penjualan makanan dan
minuman yang memenuhi persyaratan
higiene sanitasi.
6.2 Sumber Daya a. karyawan memahami pelaksanaan
Manusia pencegahan dan penanggulangan kondisi
darurat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan - 277 -
NO. KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
untuk peningkatan kompetensi dan/atau
keterampilan;
f. terdapat instruktur/pemandu yang
memiliki sertifikasi kompetensi dari BNSP
atau lembaga lainnya yang diakui pada
aktivitas olahraga;
g. pengawas (life guard) yang berkompeten
khusus untuk menjaga keselamatan
pemain dan pengunjung sebanding
dengan luasan area lapangan dan jumlah
pengunjung;
h. petugas kebersihan yang terlatih;
i. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan;
j. pelaksanaan perencanaan dan
pengembangan karir yang
terdokumentasi;
k. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala yang
terdokumentasi; dan
l. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. Usaha Driving Range
1. luas lahan paling sedikit 5000
m2 dengan batas-batas yang
jelas. dengan batas–batas yang
jelas, terdapat pintu masuk dan
keluar;
2. memiliki paling sedikit 5 bay
dengan jarak antar bay paling
sedikit 3 meter dengan terdapat
pembatas yang jelas antara
Bay. Kondisi Tiang/penghalang
tidak sekurang-kurangnya
terdapat 3 (tiga) driving range
termasuk area untuk ruang
bergerak pemain dengan jarak
paling sedikit 3 (tiga) meter
yang memenuhi persyaratan
standar dan teknis driving
range
3. panjang Lapangan dari Bay - 278 -
NO. KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN
paling sedikit 200-250 Meter,
dan jarak samping jaring
dengan bay paling sedikit 3
meter;
4. memiliki jaring dengan
ketinggian paling sedikit 20
meter dengan kerapatan
ukuran lubang jaring bola tidak
dapat keluar dari lubang
tersebut di lapangan;
5. terdapat jaring pengaman atau
sejenisnya untuk bay di atas
lantai dasar, drainase lapangan
dan tersedia bola minimal 5000
butir; dan
6. tersedia keranjang untuk bola
manual maupun otomatis
b. Usaha Mini Soccer
1. ukuran luas lapangan (bidang
pertandingan) mini soccer 2.400
m2–1.500 m2, dengan
Panjang: 60 meter–50 meter
dan Lebar: 40 meter–30 meter;
2. ukuran luas seluruh bidang
lapangan (meliputi luas
lapangan, bidang untuk
bangku cadangan, pelatih dan
ofisial) Luas : 3.168 m2–2.128
m2, dengan Panjang: 66 meter–
56 meter dan Lebar: 48 meter–
38 meter.
3. material permukaan lapangan
menggunakan rumput alami
atau sintetis;
4. garis pembatas dan area
permainan harus dicat dengan
warna kontras dan memiliki
ketebalan yang jelas agar
mudah terlihat oleh pemain dan
wasit. Standar ketebalan garis
yaitu 5-8 cm dengan bahan cat
sesuai kebutuhan flooring;
5. memiliki ukuran gawang lebar
4 meter dan tinggi 2 meter,
menggunakan material besi
galvanis atau alumunium;
6. memiliki scoreboard digital atau
manual
7. terdapat sistem drainase yang
baik;
8. pencahayaan lapangan:
a) latihan dan penggunaan
rekreasional: 200 lux;
b) kompetisi semi- - 279 -
NO. KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN
profesional: 300-400 lux;
dan
c) kompetisi profesional: 500
lux ke atas
9. bahan jaring dan pembatas
lapangan menggunakan bahan
kuat dan tahan terhadap
cuaca; dan
10. terdapat sarana pendukung:
a) bangku cadangan untuk
pemain dan pelatih;
b) tribun mini untuk
penonton agar dapat
menikmati pertandingan
dengan nyaman;
c) ruang ganti dan toilet
untuk mendukung
kenyamanan pemain; dan
d) sound system untuk
announcer pertandingan.
c. Usaha Bulu Tangkis
1. luas lahan paling sedikit 1.500
meter persegi dengan batas–
batas yang jelas, terdapat pintu
masuk dan keluar;
2. bangunan yang diperuntukkan
sebagai usaha lapangan bulu
tangkis, bersih dan terawat
dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan yang baik
dilengkapi petunjuk arah
menuju jalan keluar yang aman
(evacuation sign), yang jelas dan
mudah terlihat;
3. Sekurang-kurangnya terdapat
3 (tiga) lapangan bulu tangkis
termasuk area untuk ruang
bergerak pemain dengan jarak
paling sedikit 2 (dua) meter
yang memenuhi persyaratan
standar dan teknis lapangan
bulu tangkis;
4. memiliki sarana dan fasilitas
lapangan, terdapat
perlengkapan bermain bulu
tangkis yang aman dan bersih;
5. penyediaan makan minum
yang memenuhi persyaratan
higiene dan sanitasi; dan
6. pelatih dan/atau pengawas
bulu tangkis yang kompeten
dan berpengalaaman sesuai
bidangnya
Ukuran akreditasi A: - 280 -
NO. KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN
a) tempat pertandingan
dengan panjang 60 meter,
lebar 30 meter, dan tinggi
15 meter;
b) tempat latihan dengan
panjang 45 meter, 25 lebar
meter, dan tinggi 12 meter;
c) area pemanasan (warm up
areas) dengan panjang 24
meter, lebar 20 meter, dan
tinggi 12 meter;
d) ruang ganti dengan
panjang 7 meter, lebar 7
meter, dan tinggi 5 meter;
e) ruang teknisi dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
f) ruang audio (call room)
dengan panjang 5 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
g) ruang medis dengan
panjang 7 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
h) area penimbangan;
i) tempat pemeriksaan
peralatan;
j) area kontrol doping
dengan panjang 7 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
k) ruang penyimpanan/
gudang dengan panjang 10
meter, lebar 5 meter, dan
tinggi 5 meter;
l) kantor Federasi;
m) ruang makan dengan
panjang 10 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
n) pusat akreditas dengan
panjang 7 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
o) ruang tunggu VIP dengan
panjang 7 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
p) ruang pers/siaran dengan
panjang 10 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
q) ruang konferensi pers
dengan panjang 10 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
r) timing and scoring room
dengan panjang 7 meter, - 281 -
NO. KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
s) booth pameran/sponsor
dengan panjang 10 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
t) tempat upacara dan ruang
persiapan dengan panjang
7 meter, lebar 5 meter, dan
tinggi 5 meter;
u) zona campuran/mix zone
dengan panjang 7 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
v) tempat duduk penonton
yang nyaman;
w) ruang kontrol keamanan
dengan panjang 7 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
x) ruang layanan dengan
panjang 10 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
y) toilet pribadi untuk
peserta dan toilet;
z) zona wawancara kilat
dengan panjang 5 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
aa) tempat parkir;
bb) ruang recovery dengan
panjang 7 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
dan
cc) ruang voulentir dengan
panjang 7 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter.
Ukuran Akreditasi B:
a) tempat pertandingan
dengan panjang 50 meter,
lebar 25 meter, dan tinggi
12 meter;
b) tempat latihan dengan
panjang 45 meter, lebar 25
meter, dan tinggi 12 meter;
c) area pemanasan (warm up
areas) dengan panjang 24
meter, lebar 20 meter, dan
tinggi 12 meter;
d) ruang ganti dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter; - 282 -
NO. KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN
e) ruang teknisi dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
f) ruang audio (call room)
dengan panjang 5 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
g) ruang medis dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
h) area penimbangan;
i) tempat pemeriksaan
peralatan;
j) area kontrol doping
dengan panjang 5 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
k) ruang penyimpanan/
Gudang dengan panjang 5
meter, lebar 5 meter, dan
tinggi 5 meter;
l) kantor Federasi;
m) ruang makan dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
n) pusat akreditas dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
o) ruang tunggu VIP dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
p) ruang pers/siaran dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
q) ruang konferensi pers
dengan panjang 5 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
r) timing and scoring room
dengan panjang 5 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
s) booth pameran/sponsor
dengan panjang 5 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
t) tempat upacara dan ruang
persiapan dengan panjang
5 meter, lebar 5 meter, dan
tinggi 5 meter;
u) zona campuran/mix zone
dengan panjang 5 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter; - 283 -
NO. KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN
v) tempat duduk penonton
yang nyaman;
w) ruang kontrol keamanan
dengan panjang 5 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
x) ruang layanan dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
y) toilet pribadi untuk
peserta dan toilet;
z) zona wawancara kilat
dengan panjang 5 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
aa) tempat parkir;
bb) ruang recovery dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
dan
cc) ruang voulentir dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter.
Ukuran Akreditasi C:
a) tempat pertandingan
dengan panjang 45 meter,
lebar 25 meter, dan tinggi
12 meter;
b) tempat latihan dengan
panjang 45 meter, lebar 25
meter, dan tinggi 12 meter;
c) area pemanasan (warm up
areas) dengan panjang 24
meter, lebar 20 meter, dan
tinggi 12 meter;
d) ruang ganti dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
e) ruang teknisi dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
f) ruang audio (call room)
dengan panjang 5 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
g) ruang medis dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
h) area penimbangan;
i) tempat pemeriksaan
peralatan;
j) area kontrol doping
dengan panjang 5 meter, - 284 -
NO. KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
k) ruang penyimpanan/
Gudang dengan panjang 5
meter, lebar 5 meter, dan
tinggi 5 meter;
l) kantor Federasi;
m) ruang makan dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
n) pusat akreditas dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
o) ruang tunggu VIP dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
p) ruang pers/siaran dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
q) ruang konferensi pers
dengan panjang 5 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
r) timing and scoring room
dengan panjang 5 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
s) booth pameran/sponsor
dengan panjang 5 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
t) tempat upacara dan ruang
persiapan dengan panjang
5 meter, lebar 5 meter, dan
tinggi 5 meter;
u) zona campuran/mix zone
dengan panjang 5 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
v) tempat duduk penonton
yang nyaman;
w) ruang kontrol keamanan
dengan panjang 5 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter;
x) ruang layanan dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
y) toilet pribadi untuk
peserta dan toilet;
z) zona wawancara kilat
dengan panjang 5 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi 5
meter; - 285 -
NO. KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN
aa) tempat parkir;
bb) ruang recovery dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter;
dan
cc) ruang voulentir dengan
panjang 5 meter, lebar 5
meter, dan tinggi 5 meter.
d. Usaha Bola Voli
1. luas lahan paling sedikit 1.600
meter persegi dengan batas–
batas yang jelas, terdapat pintu
masuk dan keluar;
2. Bangunan yang diperuntukkan
sebagai usaha lapangan bola
voli, bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan
pencahayaan yang baik
dilengkapi petunjuk arah
menuju jalan keluar yang aman
(evacuation sign), yang jelas dan
mudah terlihat;
3. sekurang-kurangnya terdapat 3
(tiga) lapangan bola voli
termasuk area untuk ruang
bergerak pemain dengan jarak
paling sedikit 3 (tiga) meter yang
memenuhi persyaratan standar
dan teknis lapangan bola voli;
4. memiliki sarana dan fasilitas
lapangan, terdapat
perlengkapan bermain bola voli
yang aman dan bersih;
5. penyediaan makan minum yang
memenuhi persyaratan higiene
dan sanitasi; dan
6. pelatih dan/atau pengawas bola
voli yang kompeten dan
berpengalaaman sesuai
bidangnya.
e. Usaha Bola Basket
1. luas lahan paling sedikit 1.600
meter persegi dengan batas–
batas yang jelas, terdapat pintu
masuk dan keluar;
Bangunan yang diperuntukkan
sebagai usaha lapangan bola
basket, bersih dan terawat
dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan yang baik
dilengkapi petunjuk arah
menuju jalan keluar yang aman
(evacuation sign), yang jelas dan
mudah terlihat; - 286 -
NO. KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN
2. paling sedikit terdapat 3 (tiga)
lapangan bola basket termasuk
area untuk ruang bergerak
pemain dengan jarak paling
sedikit 3 (tiga) meter yang
memenuhi persyaratan standar
dan teknis lapangan bola basket;
3. memiliki sarana dan fasilitas
lapangan, terdapat
perlengkapan bermain bola
basket yang aman dan bersih;
4. penyediaan makan minum yang
memenuhi persyaratan higiene
dan sanitasi; dan
5. pelatih dan/atau pengawas bola
basket yang kompeten dan
berpengalaaman sesuai
bidangnya
f. Usaha Tenis
1. luas lahan paling sedikit 2.000
meter persegi dengan batas–
batas yang jelas, terdapat pintu
masuk dan keluar;
2. bangunan yang diperuntukkan
sebagai usaha lapangan tenis,
bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan
pencahayaan yang baik
dilengkapi petunjuk arah
menuju jalan keluar yang aman
(evacuation sign), yang jelas dan
mudah terlihat;
3. sekurang-kurangnya terdapat 3
(tiga) lapangan tenis termasuk
area untuk ruang bergerak
pemain dengan jarak paling
sedikit 3 (tiga) meter yang
memenuhi persyaratan standar
dan teknis lapangan tenis;
4. memiliki sarana dan fasilitas
lapangan, terdapat
perlengkapan bermain tenis
yang aman dan bersih;
5. penyediaan makan minum yang
memenuhi persyaratan higiene
dan sanitasi; dan
6. pelatih dan/atau pengawas tenis
yang kompeten dan
berpengalaaman sesuai
bidangnya.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi - 287 -
NO. KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN
dengan mencantumkan identitas
dan/atau logo perusahaan;
b. ketersediaan dan penyampaian
informasi tentang produk dan tarif,
pembayaran, nomor telepon penting
(pengelola, kepolisian, pemadam
kebakaran, ambulans, dokter dan
rumah sakit atau klinik), dan jadwal
operasional;
c. penyambutan pengunjung sesuai
dengan ketentuan dalam SOP
dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan;
d. penyiapan pengawas keselamatan
(life guard) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
e. pemberian informasi tata tertib
pengunjung;
f. perawatan secara berkala terhadap
tempat dan peralatan olahraga;
g. pembayaran tunai dan/atau
nontunai berfungsi dengan baik;
h. penanganan keluhan
tamu/pengunjung;
i. penyampaian informasi tentang
dokter, rumah sakit atau klinik
terdekat yang terdokumentasi; dan
j. pemberian asuransi jiwa bagi
pengunjung yang terdokumentasi.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas
Manajemen struktur organisasi dengan uraian tugas
Usaha setiap jabatan yang jelas dan
terdokumentasi;
b. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha
Fasilitas Lapangan yang terdokumentasi;
c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan yang
terdokumentasi;
d. pelaksanaan program Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terdokumentasi;
e. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri yang
terdokumentasi;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan penerapan
ramah lingkungan di tempat usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha yang
terdokumentasi; - 288 -
NO. KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN
h. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pengelolaan usaha;
i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha yang terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
komunikasi pelanggan usaha;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha yang terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan kualitas pelayanan usaha
secara berkelanjutan;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan produktivitas usaha
secara berkelanjutan;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan
yang terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pengendalian hama;
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama yang terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kebersihan
dan perawatan bangunan serta
lingkungan usaha;
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha yang terdokumentasi;
v. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut
perbaikan usaha secara berkelanjutan; - 289 -
NO. KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN
w. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
x. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit
internal penerapan Standar Kegiatan
Usaha; dan
y. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha yang
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Fasilitas Lapangan dilakukan Pengawasan
yang menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 290 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
LAPANGAN GOLF
TINGKAT RISIKO TINGGI
NO KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN (LAPANGAN GOLF)
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan usaha yang
terkait dengan kegiatan fasilitas lapangan
yang mencakup usaha yang menyediakan
tempat dan fasilitas olahraga golf sebagai
usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata;
b. Usaha Fasilitas Lapangan Golf adalah
usaha yang menyediakan tempat untuk
olahraga Golf beserta fasilitasnya di suatu
kawasan tertentu;
c. Usaha Fasilitas Lapangan Golf Dengan
tingkat risiko Tinggi adalah Usaha Fasilitas
Lapangan Golf dengan kategori tingkat
risiko tinggi sesuai hasil analisis risiko
kegiatan usaha yang memperhitungkan
aspek kesehatan, keselamatan,
lingkungan, serta pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Lapangan
Golf adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi Usaha Lapangan Golf yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
Usaha Fasilitas Lapangan Golf.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Fasilitas
Lapangan Golf Dengan tingkat risiko Tinggi
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata
kepada Usaha Fasilitas Lapangan Golf yang
telah memenuhi Standar Kegiatan Usaha
Fasilitas Lapangan Golf Dengan tingkat
risiko Tinggi.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk
yang selanjutnya disebut LSPr adalah - 291 -
NO KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN (LAPANGAN GOLF)
lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema
sertifikasi produk untuk memberikan
jaminan tertulis bahwa suatu barang,
proses, atau jasa telah memenuhi standar
dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
yang menerangkan bahwa sarana usaha
telah memenuhi standar baku mutu
Kesehatan lingkungan dan persyaratan
kesehatan melalui inspeksi kesehatan
lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
Persyaratan kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha
Fasilitas Lapangan Golf Dengan tingkat risiko
Tinggi mencakup sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagaimana dimaksud
dalam angka 4.1 s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan
baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan
jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman;
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha
yang jelas.
4.2 Sumber Daya perlindungan asuransi kesehatan dan
Manusia kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku; - 292 -
NO KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN (LAPANGAN GOLF)
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi
Produksi tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat yang terdokumentasi;
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas
Manajemen setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi;
c. SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku dan
terdokumentasi.
5. Ketentuan 5.1 Pelaksana Penilaian Kesesuaian:
Verifikasi dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di
lingkungan unit teknis bidang industri
Pariwisata pada Kementerian yang
menangani urusan Pariwisata melalui
penunjukan dengan Keputusan Menteri.
5.2 Waktu Pelaksanaan Penilaian
Kesesuaian:
dilaksanakan dengan jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah Pelaku Usaha Pariwisata
menyampaikan dokumen persyaratan
secara lengkap dan benar melalui Sistem
OSS.
5.3 Prosedur Penilaian Kesesuaian:
a. pelaku Usaha Fasilitas Lapangan
Golf membuat akun di Sistem OSS;
b. pelaku Usaha Fasilitas Lapangan
Golf mengajukan permohonan
Sertifikat Standar melalui Sistem
OSS;
c. pelaku Usaha Fasilitas Lapangan
Golf mengisi data kegiatan usaha
sesuai KBLI 93114;
d. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Fasilitas Lapangan
Golf melakukan penilaian mandiri
dengan merujuk pada daftar cek
Dokumen Penilaian Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah
ke dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi
kepada tim verifikator, diikuti
kelengkapan persyaratan;
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat
Standar oleh tim verifikator:
1) jika waktu pelaksanaan
verifikasi melebihi 14 (empat - 293 -
NO KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN (LAPANGAN GOLF)
belas) hari kerja, Sistem OSS
otomatis menerbitkan Sertifikat
Standar;
2) jika waktu pelaksanaan
verifikasi kurang dari atau 14
(empat belas) hari kerja, maka
lanjut pada huruf i;
i. persetujuan Sertifikat Standar
untuk Usaha Fasilitas Lapangan
Golf oleh unit persetujuan;
j. notifikasi persetujuan Sertifikat
Standar dengan 3 (tiga) jenis
persetujuan, yaitu disetujui, kurang
lengkap, atau ditolak;
1) jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan
Sertifikat Standar oleh
Kementerian yang menangani
urusan Pariwisata;
2) jika kurang lengkap, Sistem
OSS menyampaikan
permintaan untuk melengkapi
kekurangan;
3) jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan a. memiliki SLS;
Kewajiban b. memiliki Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr,
mencakup pemenuhan sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1
s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. ruang ganti dan tempat istirahat terpisah
untuk karyawan pria dan wanita,
dilengkapi dengan tempat penyimpanan
barang karyawan;
b. ruang ganti pakaian dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta terpisah untuk
pengunjung pria dan wanita;
c. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah
untuk karyawan pria dan wanita;
d. kamar mandi, shower dan toilet yang
bersih, terawat dan terpisah untuk
pengunjung pria dan wanita, dilengkapi
dengan fasilitas tambahan untuk - 294 -
NO KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN (LAPANGAN GOLF)
penyandang disabilitas;
e. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
f. ruang penerima pengunjung dilengkapi
meja dan kursi yang bersih dan terawat,
dengan pencahayaan dan sirkulasi udara
yang baik;
g. tempat (counter) pendaftaran dan
pembayaran yang bersih dan terawat;
h. tempat (counter) penjualan/penyewaan
perlengkapan yang bersih dan terawat;
i. ruang loker yang meliputi tempat
penyimpanan barang, dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
j. tempat penjualan makanan dan
minuman yang memenuhi persyaratan
higiene sanitasi;
k. penangkal petir yang berfungsi dengan
baik;
l. ruang/tempat untuk penanganan
kecelakaan pengunjung, dilengkapi
peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan tenaga medis
bersertifikat;
m. tempat petugas keamanan/pos
keamanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
n. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau
fasilitas internet berfungsi dengan baik;
o. instalasi listrik dan/atau genset
terpasang aman sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
p. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
q. instalasi air bersih berfungsi dengan baik
dan memenuhi persyaratan higiene
sanitasi;
r. penggunaan peralatan hemat air,
meliputi tetapi tidak terbatas pada keran
aerator dan closet dual flush;
s. instalasi pembuangan limbah cair yang
ramah lingkungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
t. peralatan keamanan berupa kamera
pengawas (Closed Circuit Television) yang
berfungsi dengan baik;
u. petunjuk arah untuk seluruh fasilitas
pengunjung yang terlihat dengan jelas - 295 -
NO KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN (LAPANGAN GOLF)
dan mudah terbaca;
v. akses khusus darurat/jalur evakuasi
yang berfungsi dengan baik, dilengkapi
rambu yang terlihat dengan jelas dan
mudah terbaca sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
w. tempat sampah tertutup terdiri atas
tempat sampah organik, anorganik, dan
B3;
x. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik, anorganik, dan
B3 serta mampu menampung sampah
dalam jumlah sesuai kebutuhan;
y. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan
terawat.
6.2 Sumber Daya a. karyawan memahami pelaksanaan
Manusia pencegahan dan penanggulangan kondisi
darurat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
e. penyediaan caddy yang memiliki sertifikat
dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP) atau lembaga resmi lainnya;
f. penyediaan instruktur golf dengan
sertifikasi pelatih nasional dan/atau
internasional;
g. penyediaan tenaga medis bersertifikat K3
dan tanggap darurat;
h. petugas kebersihan yang terlatih;
i. petugas satuan pengamanan memiliki
Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan
pengamanan;
j. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi terdokumentasi;
k. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
l. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang
terdokumentasi;
m. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala yang
terdokumentasi; dan - 296 -
NO KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN (LAPANGAN GOLF)
n. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. luas lahan paling sedikit 10 ha
dengan batas-batas yang jelas;
b. memiliki paling sedikit 9 lubang
(hole), dengan jarak hole sesuai
standar internasional;
c. permukaan green harus memenuhi
standar kualitas rumput golf
(bentgrass atau bermuda grass);
d. drainase lapangan diuji minimal dua
kali setahun;
e. jumlah par paling sedikit 27, yang
antara lain terdiri dari par 3, dengan
jarak 5 - 250 yard (4.5 - 229 meter),
par 4, dengan jarak 200 - 475 yard
(183 - 434 meter), atau par 5,
dengan jarak ≥ 350 yard (320 meter);
f. memiliki area teeing ground,
fairway, rough, dan green, dengan
batas yang jelas;
g. memiliki area driving range yang
memenuhi standar IGF.
h. memiliki area rintangan antara lain
pasir (bunker) dan/atau air;
i. tempat berteduh (shelter), setiap 3
hole yang dilengkapi toilet, P3K, dan
telepon darurat;
j. memiliki sistem pencahayaan untuk
permainan malam.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi
dengan mencantumkan identitas
dan/atau logo perusahaan;
b. penyambutan pengunjung sesuai
dengan ketentuan dalam SOP
dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan;
c. pemesanan untuk bermain golf
sesuai dengan ketentuan dalam SOP
dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan;
d. pemberian informasi tarif dan
aturan permainan secara jelas
kepada pengunjung.
e. penyiapan caddy sesuai dengan
ketentuan dalam SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan; - 297 -
NO KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN (LAPANGAN GOLF)
f. pemberian informasi penggunaan
loker sesuai dengan ketentuan
dalam SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan;
g. penyerahan peralatan golf sesuai
dengan ketentuan dalam SOP
dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan;
h. perawatan secara berkala terhadap
lapangan golf;
i. pembayaran tunai dan/atau
nontunai berfungsi dengan baik;
j. pemberian informasi mekanisme
refund jika permainan batal karena
force majeure;
k. pemberian pelayanan makan dan
minum yang sesuai dengan standar
dan/atau persyaratan higiene
sanitasi.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dengan uraian tugas setiap
Usaha jabatan yang jelas terdokumentasi;
b. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha
Fasilitas Lapangan Golf terdokumentasi;
c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
peraturan perusahaan terdokumentasi;
d. pelaksanaan program Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terdokumentasi;
e. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri yang
terdokumentasi;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha yang
terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha;
i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha yang terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi - 298 -
NO KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN (LAPANGAN GOLF)
pelanggan usaha yang terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan
yang terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama;
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama yang terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha;
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha yang terdokumentasi;
v. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan;
w. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
x. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha;
y. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal penerapan
Standar Kegiatan Usaha yang
terdokumentasi. - 299 -
NO KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN (LAPANGAN GOLF)
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Fasilitas Lapangan Golf dilakukan Pengawasan
yang menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 300 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO KBLI: (93115) FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI
1. Ruang Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
Lingkup yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga
beladiri pencak silat (padepokan), karate (dojo),
taekwondo (dojang), tinju (sasana) dan lainnya
sebagai usaha pokok dan sarana lainnya.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Fasilitas Olahraga Beladiri adalah
usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk
olahraga beladiri pencak silat, karate,
taekwondo, tinju sebagai usaha pokok dan
sarana lainnya, untuk tujuan Pariwisata.
c. Usaha Fasilitas Olahraga Beladiri Dengan
Tingkat Risiko Menengah Rendah adalah
Usaha Fasilitas Olahraga Beladiri dengan
kategori tingkat risiko menengah rendah
sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha
yang memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan
dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Olahraga
Beladiri adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi Usaha Fasilitas Olahraga Beladiri
yang mencakup sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen Usaha Fasilitas Olahraga Beladiri.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Fasilitas Olahraga
Beladiri Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah adalah bukti tertulis yang diberikan
oleh Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata kepada
Usaha Fasilitas Olahraga Beladiri yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha Fasilitas
Olahraga Beladiri Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang - 301 -
NO KBLI: (93115) FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
menerangkan bahwa sarana usaha telah
memenuhi standar baku mutu kesehatan
lingkungan dan persyaratan kesehatan
melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan -
Verifikasi
6. Ketentuan a. memiliki SLS;
Kewajiban b. memiliki laporan kegiatan secara berkala;
c. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
kesiapan Penerapan Standar Kegiatan Usaha
Fasilitas Olahraga Beladiri Dengan Tingkat
Risiko Menengah Rendah mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi,
dan sistem manajemen usaha sebagai berikut:
1) sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam
Api Ringan (APAR) yang berfungsi
dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa,
dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman;
f) status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas; - 302 -
NO KBLI: (93115) FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI
2) sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku;
3) ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat yang terdokumentasi;
4) sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian tugas
setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi.
d. dalam hal pelaku Usaha Fasilitas Olahraga
Beladiri secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. instalasi listrik terpasang aman dan
memenuhi kelaikan;
b. instalasi air bersih terpasang aman dan
memenuhi kelaikan;
c. instalasi pengolahan Instalasi Pengolahan
Air Limbah baik dikelola mandiri, kawasan
atau Pemerintah Daerah;
d. peralatan komunikasi yang terdiri dari
telepon, email, dan/atau fasilitas internet;
e. ruang penerima pengunjung dilengkapi meja
dan kursi;
f. area parkir yang bersih, aman, dan terawat;
g. tempat sampah tertutup yang terdiri atas
tempat sampah organik dan anorganik
h. tempat penampungan sampah sementara
organik dan anorganik;
i. tempat ibadah beserta kelengkapannya;
j. sirkulasi udara yang baik.
6.2 Sumber a. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
Daya lokal dan/atau dalam negeri yang
Manusia terdokumentasi;
b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
untuk peningkatan kompetensi dan/atau
keterampilan;
c. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan terdokumentasi;
d. minimal satu tenaga medis bersertifikat
untuk setiap sesi latihan/kompetisi
e. tersedia pelatih dan pengawas olahraga - 303 -
NO KBLI: (93115) FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI
beladiri yang kompeten dan berpengalaman
sesuai bidangnya;
f. minimal satu pelatih bersertifikat untuk 15
peserta latihan;
g. sertifikasi dari BNSD sesuai dengan standar
induk organisasi olahraga nasional;
h. pelaksanaan pelatihan K3 dan crowd
management terdokumentasi;
i. tersedia petugas khusus sanitasi area
latihan peralatan;
j. pelaksanaan program pembaruan
kompetensi;
k. pemeriksaan kesehatan secara berkala
untuk karyawan;
l. pelaksanaan simulasi evakuasi
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. bangunan bersertifikasi laik fungsi
yang diperuntukkan sebagai usaha
fasilitas olahraga beladiri, bersih dan
terawat dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan yang baik dilengkapi
petunjuk arah menuju jalan keluar
yang aman, yang jelas dan mudah
terlihat;
b. tempat atau area olahraga beladiri
pencak silat, karate, taekwondo, tinju
yang aman dan memenuhi kelaikan;
c. sarana dan fasilitas olahraga beladiri
sesuai dengan standar federasi
internasional masing-masing cabang
olahraga beladiri;
d. ruang ganti pakaian yang terpisah
untuk pengunjung pria dan wanita;
e. toilet yang bersih, terawat, terpisah
untuk pengunjung pria dan wanita,
dilengkapi dengan fasilitas tambahan
untuk penyandang disabilitas;
f. ruang medis darurat lengkap dengan
P3K dan peralatan dasar;
g. closed circuit television/CCTV dan jalur
evakuasi darurat; dan
h. sistem pencahayaan yang memenuhi
standar untuk kompetisi resmi dan
siaran TV.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan seragam
yang bersih dan rapi;
b. ketersediaan dan penyampaian
informasi tentang produk dan tarif,
pembayaran, dan jadwal operasional; - 304 -
NO KBLI: (93115) FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI
c. penyediaan seragam olahraga beladiri
bagi peserta didik;
d. penyambutan pengunjung;
e. penyampaian tata tertib olahraga
beladiri pencak silat, karate,
taekwondo, tinju;
f. pemeliharaan tempat dan peralatan
olahraga beladiri;
g. pembayaran tunai dan/atau
nontunai;
h. pelaksanaan program keselamatan,
keamanan dan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) yang
terdokumentasi;
i. pelaksanaan program pencegahan
dan penanggulangan kebakaran atau
keadaan darurat lainnya;
j. penanganan keluhan
tamu/pengunjung;
k. pelaksanaan higiene dan sanitasi
lingkungan, pengendalian hama (pest
control) dan general cleaning;
l. melaksanakan program perawatan
bangunan usaha;
m. pemberian asuransi kecelakaan
kepada pengunjung/anggota didik
olahraga beladiri.
n. penggunaan bahan ramah lingkungan
dan nontoksik;
o. pemeriksaan kesehatan secara berkala
untuk peserta; dan
p. penyampaian informasi tarif, jadwal,
dan aturan internal yang tersedia di
lokasi dan website resmi.
6.4 Sistem a. tersedia sistem manajemen berbasis aplikasi
Manajemen untuk keanggotaan, pembayaran, dan
Usaha pelaporan;
b. tersedia peraturan perusahaan atau tata
tertib perusahaan;
c. pelaksanaan peraturan perusahaan atau tata
tertib perusahaan yang terdokumentasi;
d. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan usaha
fasilitas olahraga beladiri yang
terdokumentasi;
e. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri yang
terdokumentasi;
f. penerapan konsep green facility yang
terdokumentasi;
g. pelaksanaan protokol pencegahan cedera
yang terdokumentasi; - 305 -
NO KBLI: (93115) FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
rencana tanggap darurat yang
terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja perencanaan
usaha;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja perencanaan usaha yang
terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha.
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang
terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha yang terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan;
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan usaha yang terdokumentasi;
q. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja internal audit
pelaksanaan standar usaha;
r. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja internal audit
pelaksanaan standar usaha terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Fasilitas Olahraga Beladiri dilakukan
Pengawasan yang menjadi bagian dari
Pengawasan PBBR. - 306 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO. KBLI: (93116) FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
yang kegiatannya menyediakan tempat dan
fasilitas untuk fitness atau kebugaran lainnya
sebagai usaha pokok. Penyelenggaraan
sekolah/pendidikan kebugaran/fitness yang
dikelola sendiri dicakup dalam kelompok
standar ini.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness
Center adalah usaha yang menyediakan
tempat, fasilitas, dan jasa untuk fitness atau
kebugaran lainnya sebagai usaha pokok,
yang dapat dilengkapi dengan penjualan
makanan dan minuman sehat untuk tujuan
kebugaran dan rekreasi.
c. Usaha Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness
Center Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah adalah Usaha Fasilitas Pusat
Kebugaran/Fitness Center dengan kategori
tingkat risiko menengah rendah sesuai hasil
analisis risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan
dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Pusat
Kebugaran/Fitness Center adalah rumusan
kualifikasi Usaha Fasilitas Pusat
Kebugaran/Fitness Center dan/atau
klasifikasi Usaha Fasilitas Pusat
Kebugaran/Fitness Center yang mencakup
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen Usaha
Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Fasilitas Pusat
Kebugaran/Fitness Center Dengan Tingkat
Risiko Menengah Rendah adalah bukti - 307 -
NO. KBLI: (93116) FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER
tertulis yang diberikan oleh Lembaga
Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi
Produk Bidang Pariwisata kepada Usaha
Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center
yang telah memenuhi Standar Kegiatan
Usaha Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness
Center Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan,
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
menerangkan bahwa sarana usaha telah
memenuhi standar baku mutu kesehatan
lingkungan dan persyaratan kesehatan
melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan -
Verifikasi
6. Ketentuan a. memiliki sertifikat standar yang diterbitkan
Kewajiban oleh LSPr (khusus PMA).
b. memiliki SLS.
c. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
kesiapan penerapan Standar Kegiatan
Usaha Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness
Center Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah meliputi sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagai berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas; - 308 -
NO. KBLI: (93116) FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER
b) ruang kantor/area administrasi
yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) perlatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat
Pemadam Api Ringan (APAR) yang
berfungsi dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak
berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman;
f) status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas.
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan.
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat terdokumentasi;
4. sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian
tugas setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi);
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi.
d. dalam hal pelaku usaha Fasilitas Pusat
Kebugaran/Fitness Center secara sukarela
melaksanakan standardisasi dan sertifikasi
usaha, wajib memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1
s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. ruang ganti terpisah untuk karyawan atau
pengunjung pria dan wanita, dilengkapi
dengan tempat penyimpanan barang;
b. toilet yang bersih, terawat dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta terpisah untuk
karyawan/pengunjung pria dan wanita;
c. ruang/tempat ibadah tersendiri atau
terintegrasi dengan kelengkapannya;
d. imstalasi listrik yang berfungsi dengan baik
dan terpasang aman;
e. instalasi air bersih yang berfungsi dengan
baik dan memenuhi persyaratan higiene
sanitasi;
f. instalasi pengolahan air limbah baik - 309 -
NO. KBLI: (93116) FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER
dikelola mandiri, kawasan atau Pemerintah
Daerah, dilakukan pengujian rutin atas
baku mutu kualitas air limbah;
g. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau
fasilitas internet berfungsi dengan baik;
h. gudang atau tempat penyimpanan barang;
i. ruang penerima pengunjung dilengkapi
meja dan kursi tersendiri atau terintegrasi;
j. penjualan makanan dan minuman yang
aman dan bersih;
k. area parkir tersendiri atau terintegrasi yang
bersih, aman, dan terawat;
l. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik dan anorganik;
m. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik dan anorganik
serta mampu menampung sampah dalam
jumlah sesuai kebutuhan; dan
n. fasilitas parkir tersendiri atau terintegrasi
yang bersih, aman, dan terawat.
6.2 Sumber a. karyawan memahami pelaksanaan
Daya pencegahan dan penanggulangan kondisi
Manusia darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
e. instruktur fitness atau kebugaran yang
kompeten dan tersertifikasi sesuai
bidangnya;
f. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi yang
terdokumentasi;
g. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
h. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
i. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala yang
terdokumentasi;
j. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi; - 310 -
NO. KBLI: (93116) FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. bangunan yang diperuntukkan
sebagai usaha kegiatan fasilitas
fitness atau kebugaran lainnya yang
bersih dan terawat dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang baik;
b. petunjuk arah menuju jalan keluar
yang aman (evacuation sign), jelas dan
mudah terlihat tersendiri atau
terintegrasi;
c. tempat atau area fitness atau
kebugaran yang aman dan terawat;
d. sarana dan fasilitas fitness atau
kebugaran yang aman dan terawat
sesuai dengan program latihan.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau
logo perusahaan;
b. penyampaian informasi tentang
produk dan tarif, pembayaran,
informasi dan jadwal operasional
secara online/offline;
c. penyambutan, penerimaan, dan
pelepasan pengunjung sesuai dengan
ketentuan dalam SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan;
d. pendampingan penggunaan peralatan
pusat kebugaran/fitness center;
e. pemeliharaan tempat dan
perlengkapan pusat
kebugaran/fitness center;
f. pembayaran tunai dan/atau nontunai
berfungsi dengan baik;
g. penanganan keselamatan, keamanan,
dan pertolongan pertama pada
kegawatdaruratan;
h. pelaksanaan higiene dan sanitasi
lingkungan, pengendalian hama (pest
control) dan general cleaning;
i. pelaksanaan program keselamatan
dan Kesehatan Kerja/K3 yang
terdokumentasi;
j. pelaksanaan program pertolongan
pertama pada kegawatandaruratan;
k. penyampaian informasi tentang
dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat yang terdokumentasi;
l. perlindungan asuransi kecelakaan
bagi pengunjung/anggota fitness
center selama melakukan pelatihan; - 311 -
NO. KBLI: (93116) FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER
m. penanganan keluhan
tamu/pengunjung.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dan uraian tugas setiap jabatan
Uaha yang jelas dan terdokumentasi;
b. pelaksanaan peraturan perusahaan atau
tata tertib perusahaan yang
terdokumentasi;
c. pelaksanaan program pengarsipan
dokumen kegiatan usaha fasilitas pusat
kebugaran/fitness center.
d. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
e. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha;
f. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha yang terdokumentasi;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha yang terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan
yang terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama; - 312 -
NO. KBLI: (93116) FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama yang terdokumentasi;
q. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha;
r. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha terdokumentasi;
s. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan;
t. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center
dilakukan Pengawasan yang menjadi bagian
dari Pengawasan PBBR. - 313 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO KBLI: (93191) PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
yang kegiatannya pengurusan dan
penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik
yang berupa mendatangkan, mengirim
maupun mengembalikan serta menentukan
tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan
usaha jasa impresariat pada kelompok ini
khusus bidang olahraga.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Promotor Kegiatan Olahraga yang
disebut sebagai usaha promotor kegiatan
olahraga adalah usaha pengurusan
penyelenggaraan hiburan, berupa
mendatangkan, mengirimkan, maupun
mengembalikan olahragawan dan
olahragawati, serta melakukan
pertunjukan yang diisi oleh olahragawan
dan olahragawati yang bersangkutan.
c. Usaha Promotor Kegiatan Olahraga
Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah
sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha
yang memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Promotor
Kegiatan Olahraga adalah rumusan
kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha
Promotor Kegiatan Olahraga yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem
manajemen Usaha Promotor Kegiatan
Olahraga.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Promotor
Kegiatan Olahraga Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah adalah bukti tertulis - 314 -
NO KBLI: (93191) PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA
yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang
Pariwisata kepada Usaha Promotor
Kegiatan Olahraga yang telah memenuhi
Standar Kegiatan Usaha Promotor
Kegiatan Olahraga Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk
yang selanjutnya disebut LSPr adalah
lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema
sertifikasi produk untuk memberikan
jaminan tertulis bahwa suatu barang,
proses, atau jasa telah memenuhi standar
dan/atau regulasi.
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan -
Verifikasi
6. Ketentuan a. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
Kewajiban Kesiapan Penerapan Standar Kegiatan
Usaha Promotor Kegiatan Olahraga Dengan
Tingkat Risiko Menengah Rendah
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha dengan kriteria berikut:
1. sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi
yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat
Pemadam Api Ringan (APAR) yang
berfungsi dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak
berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau - 315 -
NO KBLI: (93191) PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA
tempat/area penyimpanan barang
yang aman;
f) status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas.
2. sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku.
3. ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat terdokumentasi;
4. sistem manajemen usaha:
i) struktur organisasi dan uraian
tugas setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
j) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
k) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi.
b. memiliki Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr
(khusus PMA), mencakup pemenuhan
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha
dengan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam angka 6.1 s.d 6.4;
c. dalam hal pelaku usaha Promotor Kegiatan
Olahraga secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib
memenuhi standar usaha sebagaimana
dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau
fasilitas internet berfungsi dengan baik;
b. instalasi listrik dan/atau genset terpasang
aman dan memenuhi kelaikan;
c. lampu darurat yang berfungsi dengan baik;
d. toilet yang bersih dan terawat dengan
kelengkapannya untuk karyawan;
e. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah
untuk pengunjung pria dan wanita,
dilengkapi dengan fasilitas tambahan
untuk penyandang disabilitas;
f. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat; - 316 -
NO KBLI: (93191) PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA
g. tempat sampah organik dan anorganik
yang terpisah dan tertutup;
h. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik dan anorganik
serta mampu menampung sampah dalam
jumlah sesuai kebutuhan.
6.2 Sumber a. karyawan memahami pelaksanaan
Daya pencegahan dan penanggulangan kondisi
Manusia darurat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
e. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala yang
terdokumentasi;
f. pelaksanaan program pendidikan dan
pelatihan untuk peningkatan kompetensi
karyawan yang terdokumentasi;
g. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
h. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan terdokumentasi;
i. petugas keamanan oleh satuan
pengamanan;
j. pelaksanaan pengutamaan karyawan dari
masyarakat lokal.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. ketersediaan tempat dan/atau
gedung (venue) penyelenggaraan;
b. ketersediaan konsumsi, sesuai
dengan jenis kegiatan;
c. ketersediaan akomodasi, sesuai
dengan jenis kegiatan;
d. ketersediaan media dokumentasi,
sesuai dengan jenis kegiatan;
e. pengurusan perizinan dan koordinasi
dengan pihak-pihak yang
berkepentingan;
f. pelaksanaan kemitraan dengan
UMKM lokal;
g. pendatangan artis, olahragawan,
olahragawati, dan tenaga - 317 -
NO KBLI: (93191) PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA
keolahragaan dari dalam negeri
dan/atau luar negeri;
h. pengembalian artis, olahragawan,
olahragawati, dan tenaga
keolahragaan ke dalam negeri
dan/atau ke luar negeri;
i. pengiriman olahragawan dan
olahragawati ke dalam negeri
dan/atau ke luar negeri;
j. penyelenggaraan pertunjukan
hiburan dan event.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi
dengan mencantumkan identitas
dan/atau logo perusahaan;
b. penerimaan dan pemberian
informasi melalui telepon atau
email mengenai kegiatan, jadwal
dan harga produk usaha;
c. penyambutan, penerimaan, dan
pelepasan pengunjung sesuai
dengan ketentuan dalam SOP
dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan;
d. penyiapan dan pembuatan
perjanjian kerjasama dengan
olahragawan, olahragawati
dan/atau tenaga keolahragaan;
e. pengurusan dokumen perjalanan
olahragawan, olahragawati,
dan/atau tenaga keolahragaan;
f. pengurusan Izin dan/atau
rekomendasi dari instansi terkait;
g. penyelenggaraan eksibisi olahraga;
h. penyusunan evaluasi dan
pelaporan; dan
i. penanganan keluhan pengunjung
atau tamu.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas
Manajemen struktur organisasi dengan uraian tugas
Usaha setiap jabatan yang jelas terdokumentasi;
b. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen usaha Promotor
Kegiatan Olahraga;
c. pelaksanaan program Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan terdokumentasi;
d. peraturan perusahaan atau tata tertib
perusahaan yang terdokumentasi; - 318 -
NO KBLI: (93191) PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA
e. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
f. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan
yang terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama yang terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha yang terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan; dan
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Promotor Kegiatan Olahraga dilakukan
Pengawasan yang menjadi bagian dari
Pengawasan PBBR. - 319 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
AKTIVITAS PERBURUAN
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO KBLI: (93193) AKTIVITAS PERBURUAN
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan
usaha aktivitas perburuan yang mencakup
kegiatan untuk menyelenggarakan usaha atau
operasional olahraga berburu di blok pemanfaataan
cagar alam dan suaka margasatwa.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Aktivitas Perburuan adalah usaha
penyelenggaraan aktivitas berburu dengan
tujuan rekreasi.
c. Usaha Aktivitas Perburuan Dengan Tingkat
Risiko Menengah Rendah adalah Usaha
Aktivitas Perburuan dengan kategori tingkat
risiko menengah rendah sesuai hasil analisis
risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan
aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan,
serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Aktivitas Perburuan
adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi usaha aktivitas perburuan yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha Aktivitas Perburuan.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha.
g. Sertifikat Usaha Aktivitas Perburuan adalah
bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga
Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk
Bidang Pariwisata kepada Usaha Aktivitas
Perburuan yang telah memenuhi Standar
Kegiatan Usaha Aktivitas Perburuan
Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga
Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut
LSPr adalah lembaga penilaian kesesuaian
milik pihak ketiga yang mengoperasikan skema
sertifikasi produk untuk memberikan jaminan - 320 -
NO KBLI: (93193) AKTIVITAS PERBURUAN
tertulis bahwa suatu barang, proses, atau jasa
telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan -
Verifikasi
6. Ketentuan a. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
Kewajiban penerapan standar kegiatan usaha aktivitas
perburuan meliputi aspek sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagai berikut:
1) sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c) peralatan P3K dan APAR yang berfungsi
dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa,
dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f) status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas.
2) sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan/atau
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku;
3) ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat terdokumentasi;
4) sistem manajemen usaha:
i) struktur organisasi dan uraian tugas
setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
j) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; - 321 -
NO KBLI: (93193) AKTIVITAS PERBURUAN
k) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku dan
terdokumentasi;
b. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
yang diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA),
mencakup pemenuhan sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha dengan kriteria sebagaimana
tercantum dalam angka 6.1 s.d. 6.4;
c. dalam hal pelaku usaha Aktivitas Perburuan
selain PMA secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib
memenuhi kriteria sebagaimana tercantum
dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. Ruang kantor/area admnistrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja
dengan pencahayaan dan sirkulasi udara baik;
b. ruang/area tamu atau pengunjung yang bersih
dan terawat dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan yang baik;
c. tempat penyimpanan barang bagi karyawan
aman, bersih, dan terawat;
d. penyediaan makan minum yang memenuhi
persyaratan higiene dan sanitasi;
e. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, handy talky, email,
dan/atau fasilitas internet berfungsi dengan
baik;
f. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta terpisah untuk karyawan pria dan
wanita;
g. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta terpisah untuk pengunjung pria dan
wanita, dilengkapi dengan fasilitas tambahan
untuk penyandang disabilitas;
h. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
i. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik dan anorganik;
j. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik dan anorganik, serta
mampu menampung sampah dalam jumlah
sesuai kebutuhan;
k. instalasi listrik terpasang aman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik; - 322 -
NO KBLI: (93193) AKTIVITAS PERBURUAN
m. instalasi air bersih berfungsi dengan baik dan
memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
n. penggunaan peralatan hemat air, meliputi
tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan
closet dual flush;
o. tempat pemeliharaan dan perbaikan peralatan
serta perlengkapan aktivitas perburuan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
p. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang
berfungsi dengan baik, dilengkapi rambu yang
terlihat dengan jelas dan mudah terbaca sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
q. fasilitas parkir yang bersih, aman, terawat, dan
mudah diakses pengunjung.
6.2 Sumber a. Pemandu wisata berburu bersertifikat
Daya kompetensi;
Manusia b. pengawas aktivitas perburuan yang terlatih
dan profesional;
c. karyawan memahami pelaksanaan
pencegahan dan penanggulangan kondisi
darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
e. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
f. petugas kebersihan yang terlatih;
g. petugas keamanan oleh satuan pengamanan
yang terlatih;
h. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi terdokumentasi;
i. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan terdokumentasi;
j. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan
karir terdokumentasi;
k. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan
karyawan secara berkala yang terdokumentasi;
l. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. paket wisata aktivitas perburuan yang
tidak mengancam kelestarian
binatang/hewan buruan;
b. perlengkapan dan peralatan aktivitas
perburuan sesuai jenis binatang buruan
yang aman dan memenuhi kelaikan sesuai
kapasitas terpakai; - 323 -
NO KBLI: (93193) AKTIVITAS PERBURUAN
c. denah kawasan/area perburuan
dilengkapi penjelasan yang mudah
dipahami;
d. ruang/area briefing aktivitas perburuan
yang bersih dan terawat serta mudah
diakses pengunjung;
e. sarana angkutan menuju kawasan/area
perburuan yang aman dan memenuhi
kelaikan.
6.3.2 Pelayanan:
a. karyawan menggunakan pakaian seragam
yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau logo
perusahaan;
b. penyampaian informasi tentang produk
Pariwisata aktivitas perburuan, harga
produk Pariwisata, pembayaran, nomor
penting, serta jadwal dan acara aktivitas
perburuan;
c. tata tertib aktivitas perburuan bagi
pengunjung jelas dan mudah dibaca
pengunjung;
d. penggunaan perlengkapan dan peralatan
aktivitas perburuan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
e. pelaksanaan Sapta Pesona dalam kegiatan
wisata agro terdokumentasi;
f. pelaksanaan keselamatan dan
Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
(P3K) terdokumentasi;
g. pelaksanaan kebersihan di lingkungan dan
fasilitas umum terdokumentasi;
h. pelaksanan keamanan di lingkungan
usaha Aktivitas Perburuan
terdokumentasi;
i. pelayanan pembayaran tunai dan/atau
nontunai berfungsi dengan baik;
j. pemberian asuransi jiwa bagi pengunjung
terdokumentasi;
k. penanganan keluhan pengunjung
terdokumentasi.
l. penanganan keluhan pengunjung.
6.4 Sistem a. Profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dengan uraian tugas setiap jabatan
Usaha yang jelas terdokumentasi;
b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan
Perusahaan terdokumentasi;
c. pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) terdokumentasi; - 324 -
NO KBLI: (93193) AKTIVITAS PERBURUAN
d. pelaksanaan kerja sama dan/atau kemitraan
dengan masyarakat lokal terdokumentasi;
e. pelaksanaan program kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan usaha
yang terdokumentasi;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat
terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan penerapan ramah lingkungan di
tempat usaha terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan program pengendalian
hama (pest control);
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan program pengendalian hama
(pest control) yang terdokumentasi;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan usaha;
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha
terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan Pengawasan Aktivitas
Perburuan yang ramah lingkungan dan - 325 -
NO KBLI: (93193) AKTIVITAS PERBURUAN
mengikuti kaidah konservasi serta
pengamanan fauna dan flora;
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan Pengawasan Aktivitas Perburuan
yang ramah lingkungan dan mengikuti kaidah
konservasi serta pengamanan fauna dan flora
yang terdokumentasi;
v. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen;
w. pelaksanaan dokumen SOP dan/atau
petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja
manajemen terdokumentasi;
x. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan;
y. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan terdokumentasi;
z. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha;
aa. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal penerapan
Standar Kegiatan Usaha terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Aktivitas Perburuan dilakukan Pengawasan yang
menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 326 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
TAMAN REKREASI
TINGKAT RISIKO TINGGI
NO KBLI: (93211) TAMAN REKREASI
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan usaha yang
kegiatannya terkait pengoperasian berbagai macam
atraksi seperti permainan menggunakan mekanik,
permainan menggunakan air, menyewakan
alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan,
parade, pameran dengan tema tertentu dan
lapangan piknik, pengoperasian transportasi di
dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas
di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi
mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki
unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat
dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan
makanan dan minuman, cendera mata, dan
akomodasi.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata;
b. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha kegiatan
pengoperasian berbagai macam atraksi seperti
permainan menggunakan mekanik,
permainan menggunakan air, menyewakan
alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi,
pertunjukan, pertunjukan hewan, parade,
pameran dengan tema tertentu dan lapangan
piknik, pengoperasian transportasi di dalam
taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di
taman atau pantai. Usaha taman rekreasi
mengandung unsur hiburan dan dapat
memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha
ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa
pelayanan makanan dan minuman, cendera
mata, dan akomodasi.
c. Usaha Taman Rekreasi dengan tingkat risiko
Tinggi adalah Usaha Taman Rekreasi dengan
kategori tingkat risiko tinggi sesuai hasil
analisis risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan
dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan
kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Taman Rekreasi
adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi Usaha Taman Rekreasi yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
Usaha Taman Rekreasi. - 327 -
NO KBLI: (93211) TAMAN REKREASI
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Taman Rekreasi
tingkat risiko tinggi adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang
Pariwisata kepada Usaha Taman Rekreasi yang
telah memenuhi Standar Kegiatan Usaha
Taman Rekreasi dengan tingkat risiko Tinggi.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat
SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa
sarana usaha telah memenuhi standar baku
mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan
kesehatan melalui inspeksi kesehatan
lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
Persyaratan penerapan standar kegiatan usaha taman rekreasi
tingkat risiko tinggi mencakup sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagaimana tercantum dalam
angka 4.1 s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. Petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;
c. peralatan P3K dan APAR yang berfungsi
dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna,
tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; - 328 -
NO KBLI: (93211) TAMAN REKREASI
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha yang
jelas.
4.2 Sumber Perlindungan asuransi kesehatan dan
Daya kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku.
Manusia
4.3 Ketentuan Pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat
terdokumentasi.
4.4 Sistem a. Struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi;
c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja masih berlaku dan terdokumentasi.
5. Ketentuan 5.1 Pelaksana Penilaian Kesesuaian:
Verifikasi dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di lingkungan
unit teknis bidang industri Pariwisata pada
Kementerian yang menangani urusan
Pariwisata melalui penunjukan dengan
Keputusan Menteri.
5.2 Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian:
dilaksanakan dengan jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
Pelaku Usaha Pariwisata menyampaikan
dokumen persyaratan secara lengkap dan
benar melalui Sistem OSS.
5.3 Prosedur Penilaian Kesesuaian:
a. pelaku Usaha Taman Rekreasi
membuat akun di Sistem OSS;
b. pelaku Usaha Taman Rekreasi
mengajukan permohonan Sertifikat
Standar melalui Sistem OSS;
c. pelaku Usaha Taman Rekreasi mengisi
data kegiatan usaha sesuai KBLI 93211;
d. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Taman Rekreasi
melakukan penilaian mandiri dengan
merujuk pada daftar cek Dokumen
Penilaian Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah ke
dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi kepada
tim verifikator, diikuti kelengkapan
persyaratan;
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar
oleh tim verifikator:
1) jika waktu pelaksanaan verifikasi - 329 -
NO KBLI: (93211) TAMAN REKREASI
melebihi 14 (empat belas) hari
kerja, Sistem OSS otomatis
menerbitkan Sertifikat Standar;
2) jika waktu pelaksanaan verifikasi
kurang dari atau 14 (empat belas)
hari kerja, maka lanjut pada huruf
i;
i. persetujuan Sertifikat Standar untuk
Usaha Taman Rekreasi oleh unit
persetujuan;
j. notifikasi persetujuan Sertifikat Standar
dengan 3 (tiga) jenis persetujuan, yaitu
disetujui, kurang lengkap, atau ditolak;
1) jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan Sertifikat
Standar oleh Kementerian yang
menangani urusan Pariwisata;
2) jika kurang lengkap, Sistem OSS
menyampaikan permintaan untuk
melengkapi kekurangan;
3) jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan a. Memiliki SLS;
Kewajiban b. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
yang diterbitkan oleh LSPr, mencakup
pemenuhan sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha dengan kriteria sebagaimana tercantum
dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti dan
tempat istirahat, toilet karyawan pria dan
wanita terpisah, ruang penyimpanan dan
tempat penyimpanan barang;
b. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta terpisah untuk karyawan pria dan wanita;
c. toilet dengan jumlah sesuai dengan rasio
kapasitas pengunjung yang bersih dan terawat
dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah untuk
pengunjung pria dan wanita, dilengkapi dengan
fasilitas tambahan untuk penyandang
disabilitas;
d. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
e. ruang pertolongan pertama (PP) dilengkapi
dengan fasilitas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan kesehatan; - 330 -
NO KBLI: (93211) TAMAN REKREASI
f. tempat petugas keamanan/pos keamanan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
g. tersedia area pemeliharaan dan perbaikan;
h. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas
internet berfungsi dengan baik;
i. instalasi listrik dan/atau genset terpasang
aman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
j. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
k. instalasi air bersih berfungsi dengan baik dan
memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
l. penggunaan peralatan hemat air, meliputi
tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan
closet dual flush;
m. instalasi pembuangan limbah cair yang ramah
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
n. peralatan keamanan berupa kamera pengawas
(Closed Circuit Television) yang berfungsi
dengan baik;
o. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang
berfungsi dengan baik, dilengkapi rambu yang
terlihat dengan jelas dan mudah terbaca sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
p. fasilitas angkat angkut untuk penumpang dan
barang berfungsi dengan baik;
q. tersedia loket pembelian tiket tanda masuk
untuk pengunjung;
r. tersedia area dan/atau fasilitas untuk
beristirahat.
s. tersedia fasilitas bagi penyandang cacat dan
lansia;
t. tersedia restoran atau rumah makan;
u. tersedia ruang/area untuk pelayanan
informasi;
v. petunjuk arah untuk seluruh fasilitas didalam
maupun di luar kawasan;
w. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik, anorganik, dan B3;
x. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik, anorganik, dan B3
serta mampu menampung sampah dalam
jumlah sesuai kebutuhan; dan
y. tersedia fasilitas parkir yang memadai, bersih,
aman, dan terawat.
6.2 Sumber a. Karyawan memahami pelaksanaan pencegahan
Daya dan penanggulangan kondisi darurat sesuai
Manusia dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; - 331 -
NO KBLI: (93211) TAMAN REKREASI
b. karyawan memahami pelaksanaan kebersihan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
e. petugas kebersihan yang terlatih;
f. tersedia operator dan teknisi kompeten;
g. petugas satuan pengamanan memiliki Kartu
Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan;
h. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi terdokumentasi;
i. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
j. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
k. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan
karyawan secara berkala yang terdokumentasi;
l. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. kawasan tertentu dengan batas-batas
yang jelas;
b. tersedia pintu gerbang, dengan jalur
terpisah untuk masuk dan keluar;
c. tersedia tempat rekreasi, fasilitas rekreasi,
dan atraksi terjadwal;
d. tersedia peralatan, wahana rekreasi, dan
fasilitas rekreasi yang laik operasi sesuai
dengan ketentuan manual book/pabrikan;
e. pengelola wajib memiliki prosedur
investigasi kecelakaan/insiden dan
pelaporan kecelakaan kerja maupun
kecelakaan pengunjung;
f. pengelola wajib melakukan sosialisasi dan
menyediakan rambu K3, tata tertib, serta
batasan penggunaan wahana (misalnya
tinggi/berat badan, usia, kondisi
kesehatan pengunjung);
g. pengelola wajib memiliki sistem
pengendalian jumlah pengunjung agar
tidak melebihi kapasitas aman fasilitas
rekreasi;
h. kepemilikan dokumen amdal.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian seragam
yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau logo
perusahaan; - 332 -
NO KBLI: (93211) TAMAN REKREASI
b. penyampaian informasi tentang produk,
harga tanda masuk, pembayaran, nomor
penting, lokasi seluruh fasilitas, dan
jadwal operasional; pembangunan
dan/atau pengelolaan kawasan;
pengoperasian arena permainan,
termasuk peralatan dan mesin permainan;
c. pengadaan dan/atau penyediaan
peralatan dan wahana penunjang bagi
jaminan keselamatan pengunjung;
d. perawatan secara berkala terhadap
peralatan dan wahana penunjang sesuai
petunjuk pabrik;
e. pengoperasian peralatan dan wahana
penunjang;
6.4 Sistem a. Profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dengan uraian tugas setiap jabatan
Usaha yang jelas terdokumentasi;
b. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha Taman
Rekreasi yang terdokumentasi;
c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan
Perusahaan yang terdokumentasi;
d. pelaksanaan program Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terdokumentasi;
e. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri yang
terdokumentasi;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan penerapan ramah lingkungan di
tempat usaha yang terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang
terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha yang terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas - 333 -
NO KBLI: (93211) TAMAN REKREASI
pelayanan usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas
usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat yang terdokumentasi;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian hama;
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengendalian hama yang
terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha;
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha yang
terdokumentasi;
v. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan;
w. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
x. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha;
y. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal penerapan
Standar Kegiatan Usaha yang terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Taman Rekreasi dilakukan Pengawasan yang
menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 334 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN LAINNYA
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
KBLI: (93219) AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN
NO
LAINNYA
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan usaha yang
kegiatannya terkait pengoperasian taman
rekreasi, termasuk taman bertema atau taman
hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang
dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan
selain yang tercakup pada kelompok 93211.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Aktivitas Taman Bertema atau
Taman Hiburan Lainnya adalah usaha yang
mencakup pengoperasian taman rekreasi,
termasuk taman bertema atau taman
hiburan dan pasar malam hiburan rakyat,
yang dilakukan di dalam ataupun di luar
ruangan. Kegiatan ini mencakup
pengoperasian dari berbagai macam atraksi
seperti permainan menggunakan mekanik,
permainan menggunakan air, pertunjukan,
pameran dengan tema tertentu dan
lapangan piknik, kecuali yang
menggunakan mesin/peralatan mekanik
yang membutuhkan kecakapan tertentu
dalam pengoperasiannya, dan/atau
merupakan wahana dengan tingkat risiko
(ekstrem) masuk dalam KBLI 93211 (Taman
Rekreasi).
c. Usaha Aktivitas Taman Bertema atau
Taman Hiburan Lainnya berbasis risiko
menengah rendah adalah Usaha Aktivitas
Taman Bertema atau Taman Hiburan
Lainnya dengan kategori tingkat risiko
menengah rendah sesuai hasil analisis
risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Aktivitas Taman
Bertema atau Taman Hiburan Lainnya
adalah rumusan kualifikasi Usaha Aktivitas
Taman Bertema atau Taman Hiburan
Lainnya dan/atau klasifikasi Usaha - 335 -
KBLI: (93219) AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN
NO
LAINNYA
Aktivitas Taman Bertema atau Taman
Hiburan Lainnya yang mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi,
dan sistem manajemen Usaha Aktivitas
Taman Bertema atau Taman Hiburan
Lainnya.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Aktivitas Taman
Bertema atau Taman Hiburan Lainnya
dengan tingkat risiko Menengah Rendah
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata
kepada Usaha Aktivitas Taman Bertema
atau Taman Hiburan Lainnya yang telah
memenuhi Standar Usaha Aktivitas Taman
Bertema atau Taman Hiburan Lainnya
dengan tingkat risiko Menengah Rendah;
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan,
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
menerangkan bahwa sarana usaha telah
memenuhi standar baku mutu Kesehatan
lingkungan dan persyaratan kesehatan
melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan Usaha -
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan Verifikasi -
6. Ketentuan Kewajiban a. memiliki SLS;
b. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri - 336 -
KBLI: (93219) AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN
NO
LAINNYA
kesiapan penerapan standar kegiatan usaha
aktivitas taman bertema atau Taman Hiburan
Lainnya dengan tingkat risiko Menengah
Rendah mencakup sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagai berikut:
1) sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi
yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan P3K dan APAR yang
berfungsi dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak
berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman;
f) status kepemilikan
kantor/tempat usaha yang jelas.
2) sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku.
3) ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat yang terdokumentasi;
4) sistem manajemen usaha:
i) struktur organisasi dan uraian
tugas setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
j) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi;
k) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi.
c. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
yang diterbitkan LSPr (khusus PMA),
mencakup pemenuhan sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha dengan kriteria
sebagaimana tercantum dalam angka 6.1
s.d. 6.4.
d. dalam hal pelaku Usaha Aktivitas Taman
Bertema atau Taman Hiburan Lainnya selain
PMA secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib
memenuhi kriteria sebagaimana tercantum
dalam angka 6.1 s.d. 6.4. - 337 -
KBLI: (93219) AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN
NO
LAINNYA
6.1 Sarana a. Ruang ganti dan tempat istirahat terpisah
untuk karyawan pria dan wanita, dilengkapi
dengan tempat penyimpanan barang
karyawan;
b. toilet yang bersih dan terawat untuk
karyawan;
c. toilet yang bersih, terawat, dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta terpisah untuk pengunjung pria dan
wanita, dilengkapi dengan fasilitas
tambahan untuk penyandang disabilitas;
d. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
e. tempat petugas keamanan/pos keamanan
bersih dan terawat;
f. tersedia loket pembelian tiket tanda masuk
untuk pengunjung;
g. area penjualan makan minum yang
memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi;
h. area penjualan cenderamata yang mudah
diakses pengunjung;
i. tersedia pusat informasi pengunjung atau
wisatawan;
j. tersedia area dan fasilitas untuk beristirahat;
k. peralatan komunikasi dan informasi yang
berfungsi dengan baik;
l. instalasi listrik dan/atau genset terpasang
aman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
m. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
n. instalasi air bersih berfungsi dengan baik
dan memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
o. penggunaan peralatan hemat air, meliputi
tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan
closet dual flush;
p. instalasi pembuangan limbah cair yang
ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
q. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang
berfungsi dengan baik, dilengkapi rambu
yang terlihat dengan jelas dan mudah
terbaca;
r. petunjuk arah yang menunjukkan fasilitas
pengunjung, yang jelas dan mudah terlihat;
s. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik dan anorganik;
t. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik dan anorganik serta
mampu menampung sampah dalam jumlah
sesuai kebutuhan; - 338 -
KBLI: (93219) AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN
NO
LAINNYA
u. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan
terawat.
6.2 Sumber Daya a. Karyawan memahami pelaksanaan
Manusia pencegahan dan penanggulangan kondisi
darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
d. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
e. petugas kebersihan yang terlatih;
f. memiliki operator dan/atau teknisi yang
kompeten;
g. petugas keamanan oleh satuan
pengamanan;
h. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi yang
terdokumentasi;
i. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
j. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
k. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala yang
terdokumentasi;
l. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. kawasan tertentu dengan batas-batas
yang jelas;
b. ruang terbuka (outdoor) dan/atau ruang
tertutup (indoor) yang terdiri area atraksi
dan hiburan dan area publik;
c. pintu gerbang, dengan jalur terpisah
untuk masuk dan keluar kendaraan atau
pengunjung;
d. tema taman hiburan dan rekreasi
meliputi petualangan, tema permainan
dan aktivitas air, alam, budaya dan seni,
tema pendidikan, tema flora dan fauna,
tema lingkungan hidup, tema fantasi,
dan/atau tema horor;
e. wahana/permainan/pertunjukan
hiburan dan rekreasi yang meliputi - 339 -
KBLI: (93219) AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN
NO
LAINNYA
wahana berteknologi, wahana
manual/konvensional, dan/atau
permainan jalanan (midway/carnaval
games);
f. pertunjukan tradisional, modern
dan/atau kontemporer yang meliputi
seni, musik, hiburan, rekreasi,
keterampilan, dan/atau jenaka;
g. jadwal atau acara pertunjukan harian
dan mingguan.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau logo
perusahaan;
b. penyampaian informasi tentang produk,
harga tanda masuk, pembayaran, nomor
penting, dan jadwal operasional;
c. penyampaian informasi tata tertib bagi
pengunjung;
d. penyampaian informasi penggunaan
wahana permainan bagi pengunjung;
e. pengoperasian peralatan dan wahana
penunjang sesuai petunjuk
pabrik/produsen/produk sejenis;
f. perawatan secara berkala terhadap
peralatan dan wahana penunjang sesuai
petunjuk pabrik/produsen/ produk
sejenis;
g. pembayaran tunai dan/atau nontunai
berfungsi dengan baik.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dengan uraian tugas setiap
Usaha jabatan yang jelas yang terdokumentasi;
b. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha
Aktivitas Taman Bertema atau Taman
Hiburan Lainnya yang terdokumentasi;
c. pelaksanaan program Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terdokumentasi;
d. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri yang
terdokumentasi;
e. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
f. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha yang - 340 -
KBLI: (93219) AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN
NO
LAINNYA
terdokumentasi;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha;
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha yang terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha yang terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan
yang terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
q. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama;
r. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama yang terdokumentasi;
s. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha;
t. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha yang terdokumentasi;
u. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan; - 341 -
KBLI: (93219) AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN
NO
LAINNYA
v. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan
Lainnya dilakukan Pengawasan yang menjadi
bagian dari Pengawasan PBBR. - 342 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
PEMANDIAN ALAM
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO KBLI: (93221) PEMANDIAN ALAM
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait
dengan usaha yang menyediakan tempat dan
fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan
air panas dana tau air terjun sebagai usaha
pokok dan dapat dilengkapi dengan
penyediaan jasa pelayanan makan dan minum
serta akomodasi.
2. Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Pemandian Alam adalah usaha yang
menyediakan tempat dan fasilitas untuk
mandi dengan memanfaatkan air panas
dan/atau air terjum sebagai usaha pokok
dan dapat dilengkapi dengan penyediaan
jasa pelayanan makan dan minum serta
akomodasi.
c. Usaha Pemandian Alam dengan tingkat
risiko Menengah Rendah adalah Usaha
Pemandian Alam kategori tingkat risiko
menengah rendah sesuai hasil analisis
risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Pemandian Alam
adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi Usaha Pemandian Alam yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha Pemandian Alam.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Pemandian Alam
dengan tingkat risiko Menengah Rendah
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata
kepada kepada Usaha Pemandian Alam - 343 -
NO KBLI: (93221) PEMANDIAN ALAM
dengan tingkat risiko Menengah Rendah
yang telah memenuhi Standar Usaha
Pemandian Alam.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk
yang selanjutnya disebut LSPr adalah
lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema
sertifikasi produk untuk memberikan
jaminan tertulis bahwa suatu barang,
proses, atau jasa telah memenuhi standar
dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
yang menerangkan bahwa sarana usaha
telah memenuhi standar baku mutu
kesehatan lingkungan dan persyaratan
kesehatan melalui inspeksi kesehatan
lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan Usaha -
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan Verifikasi -
6. Ketentuan a. memiliki SLS;
Kewajiban b. dalam hal pelaku Usaha Pemandian Alam
melakukan pengusahaan panas bumi
wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi
Pengusahaan Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Langsung;
c. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
kesiapan penerapan Standar Kegiatan
Usaha Pemandian Alam dengan tingkat
risiko Menengah Rendah mencakup
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha
sebagai berikut:
1) sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan - 344 -
NO KBLI: (93221) PEMANDIAN ALAM
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi
yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan P3K dan APAR yang
berfungsi dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak
berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman;
dan
f) status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas.
2) sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku;
3) ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat yang terdokumentasi;
4) sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian
tugas setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi;
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi;
d. memiliki Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata yang diterbitkan LSPR (khusus
PMA), mencakup pemenuhan sarana,
sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha
dengan kriteria sebagaimana tercantum
dalam angka 6.1 s.d. 6.4;
e. dalam hal pelaku Usaha Pemandian Alam
selain PMA secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib
memenuhi kriteria sebagaimana tercantum
dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. Ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi
udara yang baik;
b. ruang karyawan dilengkapi ruang ganti dan
ruang makan karyawan yang bersih dan
terawat, dengan pencahayaan dan sirkulasi
yang baik; - 345 -
NO KBLI: (93221) PEMANDIAN ALAM
c. loket pembelian tiket tanda masuk untuk
pengunjung dilengkapi daftar harga tiket
dan/atau paket wisata dalam kondisi bersih
dan terawat;
d. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah untuk
karyawan pria dan wanita;
e. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah untuk
pengunjung pria dan wanita, dilengkapi
dengan fasilitas tambahan untuk
penyandang disabilitas;
f. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
g. tempat penitipan barang (locker) bagi
pengunjung aman, bersih, dan terawat;
h. area bilas bagi pengunjung bersih dan
terawat;
i. penjualan makanan dan minuman serta
area makan minum memenuhi persyaratan
higiene sanitasi;
j. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik dan anorganik;
k. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik dan anorganik, serta
mampu menampung sampah dalam jumlah
sesuai kebutuhan;
l. instalasi listrik terpasang aman sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
m. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
n. instalasi air bersih berfungsi dengan baik
dan memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
o. penggunaan peralatan hemat air, meliputi
tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan
closet dual flush;
p. instalasi pembuangan limbah cair yang
ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
q. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, handy talky, email,
dan/atau fasilitas internet berfungsi dengan
baik;
r. peta dan petunjuk arah untuk seluruh
fasilitas pengunjung yang mudah terlihat
dan terbaca dengan jelas; - 346 -
NO KBLI: (93221) PEMANDIAN ALAM
s. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang
berfungsi dengan baik, dilengkapi rambu
yang terlihat dengan jelas dan mudah
terbaca sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
t. jalur/akses khusus untuk penyandang
disabilitas pada titik tertentu;
u. fasilitas parkir yang bersih, aman, terawat,
dan mudah diakses pengunjung.
6.2 Sumber Daya a. Karyawan memahami pelaksanaan
Manusia pencegahan dan penanggulangan kondisi
darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
d. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
e. petugas kebersihan yang terlatih;
f. pemandu keselamatan wisata tirta
bersertifikat kompetensi;
g. petugas keamanan oleh satuan
pengamanan yang terlatih;
h. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi yang
terdokumentasi;
i. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
j. pelaksanaan perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
k. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala yang
terdokumentasi;
l. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. tersedia sumber air panas alami yang
berasal dari air pegunungan atau air
panas dari sumber panas bumi, di darat
maupun tepi laut yang memenuhi
persyaratan kualitas air;
b. tersedia area pemandian air panas
alami dan/atau air terjun yang aman;
c. tersedia debit air paling sedikit 2 (dua)
liter per detik; - 347 -
NO KBLI: (93221) PEMANDIAN ALAM
d. luas dalam satu kesatuan dan/atau
terpisah dengan batas-batas yang jelas,
sekurang-kurangnya meliputi 500 (lima
ratus) meter persegi untuk usaha yang
telah terbangun dan/ atau 2.500 (dua
ribu lima ratus) meter persegi untuk
usaha baru;
e. kontur lahan stabil sesuai standar dan/
atau ketentuan peraturan
perundangan;
f. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau dalam negeri.
6.3.2 Pelayanan:
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau logo
perusahaan;
b. penyampaian informasi tentang produk,
harga tanda masuk, pembayaran,
nomor penting, lokasi seluruh fasilitas
dan jadwal operasional lengkap dan
jelas;
c. penjualan tiket masuk secara tunai dan
nontunai berfungsi dengan baik;
d. pelaksanaan Sapta Pesona dalam
kegiatan wisata Pemandian Alam yang
terdokumentasi;
e. tata tertib pengunjung, termasuk
penggunaan area pemandian, jelas dan
mudah dibaca pengunjung;
f. ketentuan pembatasan penggunaan air
panas alam bagi pengidap jantung,
diabetes, dan penyakit dengan tingkat
risiko lainnya jelas dan mudah dibaca
pengunjung;
g. pelayanan keselamatan dan Pertolongan
Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang
terdokumentasi;
h. pelaksanaan kebersihan di lingkungan
area pemandian yang terdokumentasi;
i. pemberian asuransi jiwa bagi
pengunjung yang terdokumentasi;
j. penanganan keluhan pengunjung yang
terdokumentasi.
6.4 Sistem a. Profil perusahaan yang terdiri atas
Manajemen struktur organisasi dengan uraian tugas
Usaha setiap jabatan yang jelas
terdokumentasi;
b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan yang
terdokumentasi; - 348 -
NO KBLI: (93221) PEMANDIAN ALAM
c. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha
Pemandian Alam yang terdokumentasi;
d. pelaksanaan program Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) yang
terdokumentasi;
e. pelaksanaan kerja sama dan/atau
kemitraan dengan masyarakat lokal
yang terdokumentasi;
f. pelaksanaan program kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha yang terdokumentasi;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pengelolaan usaha;
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha yang terdokumentasi
i. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
komunikasi pelanggan usaha;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha yang terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan kualitas pelayanan
usaha secara berkelanjutan;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan produktivitas usaha
secara berkelanjutan;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara
berkelanjutan;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan
pencegahan dan penanganan kondisi
darurat;
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan pencegahan dan
penanganan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
q. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan penerapan
ramah lingkungan di tempat usaha;
r. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah - 349 -
NO KBLI: (93221) PEMANDIAN ALAM
lingkungan di tempat usaha yang
terdokumentasi;
s. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan program
pengendalian hama (pest control);
t. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan program
pengendalian hama (pest control) yang
terdokumentasi;
u. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pemantauan, evaluasi, dan tindak
lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan;
v. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan
terdokumentasi;
w. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
audit internal penerapan Standar
Kegiatan Usaha;
x. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha
yang terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Pemandian Alam dilakukan Pengawasan yang
menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 350 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
PENGELOLAAN GOA
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
NO. KBLI: (93222) PENGELOLAAN GOA
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
pengelolaan untuk mengadakan kegiatan
petualangan dan penelusuran gua sebagai usaha
pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat
dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis
pemandu, pelayanan makan dan minum, serta
akomodasi.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha
pengelolaan untuk mengadakan kegiatan
petualangan dan penelusuran gua sebagai
usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan
dapat dilengkapi dengan penyediaan
berbagai jenis pemandu, pelayanan makan
dan minum, serta akomodasi.
c. Usaha Pengelolaan Goa dengan tingkat risiko
Menengah Tinggi adalah Usaha Pengelolaan
Goa dengan kategori tingkat risiko menengah
tinggi sesuai hasil analisis risiko kegiatan
usaha yang memperhitungkan aspek
kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Pengelolaan Goa
adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi Usaha Pengelolaan Goa yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Pengelolaan Goa
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata kepada
kepada Usaha Pengelolaan Goa yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha
Pengelolaan Goa dengan tingkat risiko
Menengah Tinggi. - 351 -
NO. KBLI: (93222) PENGELOLAAN GOA
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
menerangkan bahwa sarana usaha telah
memenuhi standar baku mutu kesehatan
lingkungan dan persyaratan kesehatan
melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan a. Bukti hak pengelolaan untuk usaha goa
Persyaratan yang dikeluarkan oleh pihak terkait;
b. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
kesiapan penerapan Standar Kegiatan
Usaha Pengelolaan Goa dengan tingkat
risiko Menengah Tinggi mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi,
dan sistem manajemen usaha sebagaimana
tercantum pada 4.1 s.d. 4.4
4.1 Sarana a. Petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c. peralatan P3K dan APAR yang berfungsi
dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna,
tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman;
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha
yang jelas;
4.2 Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan
Daya bagi karyawan tersedia dan berlaku.
Manusia - 352 -
NO. KBLI: (93222) PENGELOLAAN GOA
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang
terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi;
c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja masih berlaku dan terdokumentasi.
5. Ketentuan 5.1 Pelaksana Penilaian Kesesuaian:
Verifikasi dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di
lingkungan unit teknis bidang industri
Pariwisata pada Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata melalui penunjukan
dengan Keputusan Kepala Dinas.
5.2 Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian:
dilaksanakan dengan jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
Pelaku Usaha Pariwisata menyampaikan
dokumen persyaratan secara lengkap dan
benar melalui Sistem OSS.
5.3 Prosedur Penilaian Kesesuaian:
a. pelaku Usaha Pengelolaan Goa
membuat akun di Sistem OSS;
b. pelaku Usaha Pengelolaan Goa
mengajukan permohonan Sertifikat
Standar melalui Sistem OSS;
c. pelaku Usaha Pengelolaan Goa mengisi
data kegiatan usaha sesuai KBLI
93222;
d. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Pengelolaan Goa
melakukan penilaian mandiri dengan
merujuk pada daftar cek Dokumen
Penilaian Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah ke
dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi
kepada tim verifikator, diikuti
kelengkapan persyaratan;
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat
Standar oleh tim verifikator:
1) jika waktu pelaksanaan verifikasi
melebihi 14 (empat belas) hari
kerja, Sistem OSS otomatis
menerbitkan Sertifikat Standar;
2) jika waktu pelaksanaan verifikasi - 353 -
NO. KBLI: (93222) PENGELOLAAN GOA
kurang dari atau 14 (empat belas)
hari kerja, maka lanjut pada huruf
i;
i. persetujuan Sertifikat Standar untuk
Usaha Pengelolaan Goa oleh unit
persetujuan;
j. notifikasi persetujuan Sertifikat
Standar dengan 3 (tiga) jenis
persetujuan, yaitu disetujui, kurang
lengkap, atau ditolak;
1) jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan
Sertifikat Standar oleh Perangkat
Daerah Pemerintah Provinsi yang
menangani urusan Pariwisata;
2) jika kurang lengkap, Sistem OSS
menyampaikan permintaan
untuk melengkapi kekurangan;
3) jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan 1. memiliki SLS;
Kewajiban 2. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pengelolaan
Goa yang diterbitkan oleh LSPr, mencakup
pemenuhan sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha dengan kriteria sebagaimana
tercantum dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti dan
ruang makan karyawan dalam kondisi bersih
dan terawat;
b. tempat atau area untuk melakukan
pengarahan ditempatkan di area yang mudah
diakses pengunjung;
c. peralatan dan perlengkapan penyelamatan
standar, seperti tandu, tali, ascender (alat
bantu naik), dan descender (alat bantu turun)
tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan berfungsi dengan
baik;
d. AED (Automatic External Defibrillator)
berfungsi dengan baik;
e. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta terpisah untuk karyawan
pria dan wanita;
f. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta terpisah untuk pengunjung
pria dan wanita; - 354 -
NO. KBLI: (93222) PENGELOLAAN GOA
g. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
h. tempat penitipan barang (locker) bagi
pengunjung aman, bersih, dan terawat;
i. penjualan makanan dan minuman serta area
makan minum memenuhi persyaratan higiene
sanitasi;
j. tempat sampah tertutup, terdiri dari tempat
sampah organik, anorganik, dan B3;
k. tempat penampungan sampah sementara
terpisah antara sampah organik, anorganik,
dan B3, serta mampu menampung sampah
dalam jumlah sesuai kebutuhan;
l. instalasi listrik terpasang aman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
n. instalasi air bersih berfungsi dengan baik dan
memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
o. penggunaan peralatan hemat air, meliputi
tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan
closet dual flush;
p. instalasi pembuangan limbah cair yang ramah
lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
q. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, handy talky, email,
dan/atau fasilitas internet, termasuk
peralatan komunikasi khusus untuk
koordinasi dan keadaan darurat (emergency)
berfungsi dengan baik;
r. peta dan petunjuk arah untuk seluruh
fasilitas pengunjung yang mudah terlihat dan
terbaca dengan jelas;
s. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang
berfungsi dengan baik, dilengkapi rambu yang
terlihat dengan jelas dan mudah terbaca
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
t. fasilitas parkir yang bersih, aman, terawat,
dan mudah diakses pengunjung.
6.2 Sumber a. Pemandu wisata gua bersertifikat kompetensi;
Daya b. karyawan memahami pelaksanaan
Manusia pencegahan dan penanggulangan kondisi
darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; - 355 -
NO. KBLI: (93222) PENGELOLAAN GOA
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
e. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
f. petugas kebersihan yang terlatih;
g. pengawas keselamatan dan keamanan
pengunjung yang terlatih;
h. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi yang
terdokumentasi;
i. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
j. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan
karir yang terdokumentasi;
k. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan
karyawan secara berkala yang
terdokumentasi;
l. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. klasifikasi dan jenis gua sebagai daya
tarik wisata yang aman;
b. daya dukung (carrying capacity) gua dan
lingkungannya ditetapkan dan
disampaikan dengan jelas kepada
pengunjung;
c. kontur lahan stabil sesuai standar
dan/atau ketentuan peraturan
perundangan;
d. akses masuk dan keluar area gua yang
aman;
e. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri;
6.3.2 Pelayanan:
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau logo
perusahaan;
b. penyambutan pengunjung dan
penyampaian informasi tentang produk
Pariwisata, harga tanda masuk dan/atau
paket wisata, pembayaran, nomor
penting, lokasi seluruh fasilitas, dan
jadwal operasional dengan jelas dan
ramah;
c. penjualan tiket masuk secara tunai dan
nontunai berfungsi dengan baik;
d. pelaksanaan Sapta Pesona dalam
kegiatan wisata Pengelolaa Goa yang
terdokumentasi; - 356 -
NO. KBLI: (93222) PENGELOLAAN GOA
e. tata tertib pengunjung jelas dan mudah
dibaca pengunjung;
f. pelayanan keselamatan dan Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang
yang terdokumentasi;
g. pelaksanaan kebersihan di lingkungan
gua dan sekitarnya yang terdokumentasi;
h. pemberian asuransi jiwa bagi
pengunjung yang terdokumentasi;
i. penanganan keluhan pengunjung yang
terdokumentasi.
6.4 Sistem a. Profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dengan uraian tugas setiap jabatan
Usaha yang jelas terdokumentasi;
b. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha
Pengelolaan Goa terdokumentasi;
c. pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) yang terdokumentasi;
d. pelaksanaan kerja sama dan/atau kemitraan
dengan masyarakat lokal yang
terdokumentasi;
e. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
f. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang
terdokumentasi
g. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
h. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha yang terdokumentasi;
i. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
j. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
k. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
l. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan identifikasi bahaya yang
mencakup analisis dan pengendalian risiko,
kesiapsiagaan, serta prosedur tanggap - 357 -
NO. KBLI: (93222) PENGELOLAAN GOA
darurat untuk menentukan penyebab
kecelakaan;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan identifikasi bahaya yang
mencakup analisis dan pengendalian risiko,
kesiapsiagaan, serta prosedur tanggap
darurat untuk menentukan penyebab
kecelakaan yang yang terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan pencegahan dan
penanganan kondisi darurat;
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan pencegahan dan penanganan
kondisi darurat yang terdokumentasi;
q. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
r. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan penerapan ramah lingkungan di
tempat usaha yang terdokumentasi;
s. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan program Pengawasan
ramah lingkungan yang mengikuti kaidah
konservasi dan pelestarian lingkungan;
t. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan program Pengawasan ramah
lingkungan yang mengikuti kaidah konservasi
dan pelestarian lingkungan yang yang
terdokumentasi;
u. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan evaluasi kinerja
manajemen;
v. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
yang yang terdokumentasi;
w. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan;
x. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
y. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha;
z. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal penerapan
Standar Kegiatan Usaha yang
terdokumentasi. - 358 -
NO. KBLI: (93222) PENGELOLAAN GOA
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Pengelolaan Goa dilakukan Pengawasan yang
menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 359 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
WISATA PETUALANGAN ALAM
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
NO KBLI: (93223) WISATA PETUALANGAN ALAM
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
pengelolaan aktivitas Pariwisata yang melibatkan
eksplorasi atau perjalanan yang mengandung
risiko dan membutuhkan keterampilan khusus
dan pengerahan tenaga fisik, seperti paralayang,
paramotor, layang gantung, bungee jumping,
terbang layang, canyoning, orienteering, off road,
dan mountain biking.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Wisata Petualangan Alam adalah usaha
pengelolaan aktivitas Pariwisata yang
melibatkan eksplorasi atau perjalanan
petualangan di alam yang membutuhkan
keterampilan dan peralatan khusus, serta
interaksi fisik dengan alam dan/atau budaya;
c. Usaha Wisata Petualangan Alam dengan
tingkat risiko Menengah Tinggi adalah Usaha
Wisata Petualangan Alam dengan kategori
tingkat risiko menengah tinggi sesuai hasil
analisis risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan
dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan
kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Wisata Petualangan
Alam adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi Usaha Wisata Petualangan Alam
yang mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Wisata Petualangan
Alam adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi
Produk Bidang Pariwisata kepada kepada
Usaha Wisata Petualangan Alam yang telah
memenuhi Standar Usaha Wisata Petualangan
Alam dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. - 360 -
NO KBLI: (93223) WISATA PETUALANGAN ALAM
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
Persyaratan penerapan Standar Wisata Petualangan Alam
dengan tingkat risiko Menengah Tinggi mencakup
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha
sebagaimana tercantum dalam 4.1 s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. Petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;
c. peralatan P3K dan APAR yang berfungsi
dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna,
tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha yang
jelas.
4.2 Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan
Daya bagi karyawan tersedia dan berlaku.
Manusia
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat
terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja masih berlaku dan terdokumentasi.
5. Ketentuan 5.1 Pelaksana Penilaian Kesesuaian:
Verifikasi dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di lingkungan - 361 -
NO KBLI: (93223) WISATA PETUALANGAN ALAM
unit teknis bidang industri Pariwisata pada
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang
menangani urusan Pariwisata melalui
penunjukan dengan Keputusan Kepala
Dinas.
5.2 Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian:
dilaksanakan dengan jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
Pelaku Usaha Pariwisata menyampaikan
dokumen persyaratan secara lengkap dan
benar melalui Sistem OSS.
5.3 Prosedur Penilaian Kesesuaian:
a. pelaku Usaha Wisata Petualangan Alam
membuat akun di Sistem OSS;
b. pelaku Usaha Wisata Petualangan Alam
mengajukan permohonan Sertifikat
Standar melalui Sistem OSS;
c. pelaku Usaha Wisata Petualangan Alam
mengisi data kegiatan usaha sesuai KBLI
93223;
d. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Wisata Petualangan Alam
melakukan penilaian mandiri dengan
merujuk pada daftar cek Dokumen
Penilaian Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah ke
dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi kepada
tim verifikator, diikuti kelengkapan
persyaratan;
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar
oleh tim verifikator:
1) jika waktu pelaksanaan verifikasi
melebihi 14 (empat belas) hari kerja,
Sistem OSS otomatis menerbitkan
Sertifikat Standar;
2) jika waktu pelaksanaan verifikasi
kurang dari atau 14 (empat belas)
hari kerja, maka lanjut pada huruf i;
i. persetujuan Sertifikat Standar untuk
Usaha Wisata Petualangan Alam oleh
unit persetujuan;
j. notifikasi persetujuan Sertifikat Standar
dengan 3 (tiga) jenis persetujuan, yaitu
disetujui, kurang lengkap, atau ditolak;
1) jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan Sertifikat
Standar oleh Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata;
2) jika kurang lengkap, Sistem OSS - 362 -
NO KBLI: (93223) WISATA PETUALANGAN ALAM
menyampaikan permintaan untuk
melengkapi kekurangan;
3) jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan Memiliki Sertifikat Standar Usaha Wisata
Kewajiban Petualangan Alam yang diterbitkan oleh LSPr,
mencakup pemenuhan sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha dengan kriteria sebagaimana
tercantum dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti dan
ruang makan karyawan dalam kondisi bersih
dan terawat;
b. tempat atau area untuk melakukan
pengarahan ditempatkan di area yang mudah
diakses pengunjung;
c. peralatan dan perlengkapan penyelamatan
standar, seperti tandu, tali, ascender (alat
bantu naik), dan descender (alat bantu turun)
tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan berfungsi dengan
baik;
d. ruang penyimpanan dan perawatan peralatan
wisata petualangan alam aman dan terawat;
e. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta terpisah untuk karyawan pria dan wanita;
f. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta terpisah untuk pengunjung pria dan
wanita;
g. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
h. tempat sampah tertutup, terdiri dari tempat
sampah organik, anorganik, dan B3;
i. tempat penampungan sampah sementara
terpisah antara sampah organik, anorganik,
dan B3, serta mampu menampung sampah
dalam jumlah sesuai kebutuhan;
j. instalasi listrik terpasang aman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
l. instalasi air bersih berfungsi dengan baik dan
memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
m. penggunaan peralatan hemat air, meliputi
tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan
closet dual flush; - 363 -
NO KBLI: (93223) WISATA PETUALANGAN ALAM
n. instalasi pembuangan limbah cair yang ramah
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
o. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, handy talky, email,
dan/atau fasilitas internet, termasuk peralatan
komunikasi khusus untuk koordinasi dan
keadaan darurat (emergency) berfungsi dengan
baik;
p. peta dan petunjuk arah untuk seluruh fasilitas
pengunjung yang mudah terlihat dan terbaca
dengan jelas;
q. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang
berfungsi dengan baik, dilengkapi rambu yang
terlihat dengan jelas dan mudah terbaca sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
r. fasilitas parkir yang bersih, aman, terawat, dan
mudah diakses pengunjung.
6.2 Sumber a. Pemandu wisata bersertifikat kompetensi;
Daya b. karyawan memahami pelaksanaan pencegahan
Manusia dan penanggulangan kondisi darurat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c. karyawan memahami pelaksanaan kebersihan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
e. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
f. petugas kebersihan yang terlatih;
g. pengawas keselamatan dan keamanan
pengunjung yang terlatih;
h. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi yang terdokumentasi;
i. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
j. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan
karir yang terdokumentasi;
k. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan
karyawan secara berkala yang terdokumentasi;
l. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. tersedia paket wisata yang meliputi
wilayah dan jenis kegiatan Wisata
Petualangan Alam;
b. peralatan kegiatan Wisata Petualangan
Alam sesuai dengan jenis kegiatan yang - 364 -
NO KBLI: (93223) WISATA PETUALANGAN ALAM
memenuhi keselamatan, keamanan, dan
kelaikan;
c. pemanduan kegiatan Wisata Petualangan
Alam yang informatif dan komunikatif;
d. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3.2 Pelayanan:
a. karyawan menggunakan pakaian seragam
yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau logo
perusahaan;
b. penyambutan pengunjung dan
penyampaian informasi tentang produk
Pariwisata, harga tanda masuk dan/atau
paket wisata, pembayaran, nomor penting,
lokasi seluruh fasilitas, dan jadwal
operasional dengan jelas dan ramah;
c. penjualan tiket masuk secara tunai dan
nontunai berfungsi dengan baik;
d. pelaksanaan Sapta Pesona dalam kegiatan
Wisata Petualangan Alam yang
terdokumentasi;
e. tata tertib kegiatan wisata petualangan
jelas dan mudah dibaca pengunjung;
f. pelaksanaan kegiatan wisata petualangan
dipandu oleh pemandu wisata bersertifikat
atau dan/atau berlisensi yang
dikeluarkan oleh lembaga berwenang,
serta memiliki pengetahuan dan rekam
jejak tentang lokasi wisata petualangan
dan kemampuan penanganan wisatawan;
g. penggunaan sarana dan/atau
perlengkapan penyelamatan (rescue)
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
terdokumentasi;
h. pelayanan keselamatan dan Pertolongan
Pertama pada Kecelakaan (P3K)
terdokumentasi;
i. Pengawasan kegiatan Wisata Petualangan
Alam sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan terdokumentasi;
j. penanganan keselamatan (safety),
keamanan (security), dan risiko (Risk)
terdokumentasi;
k. pelaksanaan kebersihan di lingkungan
Usaha Wisata Petualangan Alam
terdokumentasi;
l. pemberian asuransi jiwa bagi pengunjung
terdokumentasi; dan - 365 -
NO KBLI: (93223) WISATA PETUALANGAN ALAM
m. penanganan keluhan pengunjung yang
terdokumentasi.
6.4 Sistem a. Profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dengan uraian tugas setiap jabatan
Usaha yang jelas dan terdokumentasi;
b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan yang terdokumentasi;
c. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha
Wisata Petualangan Alam yang
terdokumentasi;
d. pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) yang terdokumentasi;
e. pelaksanaan kerja sama dan/atau kemitraan
dengan masyarakat lokal yang
terdokumentasi;
f. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
g. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang
terdokumentasi
h. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
i. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha yang terdokumentasi;
j. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
k. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
l. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
m. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan identifikasi bahaya yang
mencakup analisis dan pengendalian risiko,
kesiapsiagaan, serta prosedur tanggap
darurat untuk menentukan penyebab
kecelakaan;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan identifikasi bahaya yang
mencakup analisis dan pengendalian risiko,
kesiapsiagaan, serta prosedur tanggap - 366 -
NO KBLI: (93223) WISATA PETUALANGAN ALAM
darurat untuk menentukan penyebab
kecelakaan yang terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan pencegahan dan
penanganan kondisi darurat;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan pencegahan dan penanganan
kondisi darurat yang terdokumentasi;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan penerapan ramah lingkungan di
tempat usaha yang terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan program Pengawasan
ramah lingkungan yang mengikuti kaidah
konservasi dan pelestarian lingkungan;
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan program Pengawasan ramah
lingkungan yang mengikuti kaidah konservasi
dan pelestarian lingkungan yang
terdokumentasi;
v. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan evaluasi kinerja
manajemen;
w. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
yang terdokumentasi;
x. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan;
y. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
z. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha; dan
aa. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal penerapan
Standar Kegiatan Usaha yang
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Wisata Petualangan Alam dilakukan Pengawasan
yang menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 367 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
WISATA PANTAI
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO KBLI: (93224) WISATA PANTAI
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha yang
kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas
untuk menikmati keindahan alam dengan
menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan
dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan
makan dan minum serta akomodasi.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata;
b. Usaha Wisata Pantai adalah usaha yang
menyediakan tempat dan fasilitas untuk
menikmati keindahan alam dengan
menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan
dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan
makan dan minum serta akomodasi;
c. Usaha Wisata Pantai dengan tingkat risiko
Menengah Rendah adalah Usaha Wisata Pantai
dengan kategori tingkat risiko menengah
rendah sesuai hasil analisis risiko kegiatan
usaha yang memperhitungkan aspek
kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan
usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Wisata Pantai adalah
rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha
Wisata Pantai yang mencakup sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen Usaha Wisata Pantai.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Wisata Pantai dengan
tingkat risiko Menengah rendah adalah bukti
tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang
Pariwisata kepada Usaha Wisata Pantai dengan
tingkat risiko Menengah Rendah yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha Wisata
Pantai.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga
Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPr
adalah lembaga penilaian kesesuaian milik
pihak ketiga yang mengoperasikan skema - 368 -
NO KBLI: (93224) WISATA PANTAI
sertifikasi produk untuk memberikan jaminan
tertulis bahwa suatu barang, proses, atau jasa
telah memenuhi standar dan/atau regulasi
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan -
Verifikasi
6. Ketentuan a. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
Kewajiban penerapan Standar Kegiatan Usaha Wisata
Pantai meliputi aspek sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagai berikut:
1) sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c) peralatan P3K APAR yang berfungsi
dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa,
dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f) status kepemilikan kantor/tempat usaha
yang jelas.
2) sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan/atau
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku;
3) ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat terdokumentasi;
4) sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian tugas
setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku dan
terdokumentasi.
b. dalam hal pelaku usaha Wisata Pantai secara
sukarela melaksanakan standardisasi dan
sertifikasi usaha, wajib memenuhi kriteria - 369 -
NO KBLI: (93224) WISATA PANTAI
sebagaimana tercantum dalam angka 6.1 s.d.
6.4.
6.1 Sarana a. Ruang karyawan yang bersih dan terawat;
b. toilet yang bersih dan terawat dengan
kelengkapannya bagi karyawan;
c. toilet dengan jumlah sesuai dengan rasio
kapasitas pengunjung yang bersih dan
terawat dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta
terpisah untuk pengunjung pria dan wanita,
dilengkapi dengan fasilitas tambahan untuk
penyandang disabilitas;
d. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
e. ruang/area tunggu pengunjung atau
wisatawan;
f. tempat penjualan makanan dan minuman
yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
g. gerai pelayanan dilengkapi meja dan kursi
dilengkapi tempat penitipan barang yang
bersih dan aman;
h. ruang/area medis dilengkapi unit oksigen,
tempat tidur, dan Pertolongan Pertama pada
Kecelakaan (P3K);
i. menara pengawas keselamatan yang dapat
menjangkau kawasan wisata pantai dengan
mudah;
j. tersedianya peralatan keselamatan yang
memenuhi kelaikan;
k. papan nama, titik kumpul, peta daerah
berbahaya lokasi pantai, dan jalur evakuasi
dengan tulisan yang terbaca dan terlihat
jelas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
l. papan himbauan dan rambu keselamatan
dan keamanan pengunjung pantai yang
mudah terlihat dan terbaca dengan jelas
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
m. petunjuk arah yang menunjukan fasilitas
wisata pantai, yang mudah terlihat dan
terbaca;
n. tersedia sarana transportasi untuk
mendukung kegiatan wisata pantai;
o. peralatan komunikasi dan informasi yang
berfungsi dengan baik untuk koordinasi dan
keadaan darurat (emergency);
p. instalasi listrik dan/atau genset terpasang
aman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
q. instalasi air bersih berfungsi dengan baik - 370 -
NO KBLI: (93224) WISATA PANTAI
dan memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
r. penggunaan peralatan hemat air, meliputi
tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan
closet dual flush;
s. instalasi pembuangan limbah cair yang
ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
t. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik, anorganik, dan B3;
u. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik, anorganik, dan B3
serta mampu menampung sampah dalam
jumlah sesuai kebutuhan; dan
v. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan
terawat.
6.2 Sumber Daya a. karyawan memahami pelaksanaan
Manusia pencegahan dan penanggulangan kondisi
darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
e. memiliki pemandu keselamatan wisata tirta
yang bersertifikat dan tersertifikasi.
f. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi terdokumentasi;
g. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
h. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
i. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala yang
terdokumentasi; dan
j. mengutamakan memiliki karyawan dari
masyarakat lokal yang terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. ketersediaan pantai berpasir dan landai yang
aman dan tidak membahayakan
pengunjung, untuk berjemur, berenang, dan
bermain;
b. perlengkapan dan peralatan wisata pantai
yang aman dan memenuhi kelaikan;
c. pusat informasi dan interpretasi wisata
pantai;
d. kondisi lingkungan pantai yang aman, bersih
dan terawat. - 371 -
NO KBLI: (93224) WISATA PANTAI
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan wajib menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau logo
perusahaan;
b. penerimaan dan pemberian informasi
melalui telepon atau email mengenai
kegiatan, jadwal dan harga produk usaha
sesuai dengan ketentuan dalam SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan;
c. tersedianya tiket masuk;
d. perawatan secara berkala terhadap peralatan
wisata pantai;
e. penitipan barang wisatawan sesuai dengan
ketentuan dalam SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan;
f. pemberian pelayanan makan dan minum
yang sesuai dengan standar dan/atau
persyaratan higiene sanitasi;
g. pemberian asuransi jiwa bagi pengunjung
terdokumentasi.
6.4 Sistem a. Profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dengan uraian tugas setiap jabatan
Usaha yang jelas terdokumentasi;
b. program Pengawasan kegiatan wisata pantai
yang ramah lingkungan dan mengikuti kaedah
konservasi yang terdokumentasi;
c. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha Wisata
Pantai terdokumentasi;
d. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan
Perusahaan terdokumentasi;
e. pelaksanaan program Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
terdokumentasi;
f. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri terdokumentasi;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan penerapan ramah lingkungan di
tempat usaha terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha; - 372 -
NO KBLI: (93224) WISATA PANTAI
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan
terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas
usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
q. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat;
r. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat terdokumentasi;
s. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian hama;
t. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengendalian hama
terdokumentasi;
u. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha;
v. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha
terdokumentasi;
w. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan;
x. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan terdokumentasi;
y. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha; dan
z. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal penerapan
Standar Kegiatan Usaha terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha Wisata
Pantai dilakukan Pengawasan yang menjadi bagian
dari Pengawasan PBBR. - 373 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO. KBLI: (93229) DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik
wisata alam yang belum dicakup pada kelompok 93221
s.d. 93224 (pemandian alam, wisata gua, wisata
petualangan alam, dan wisata pantai).
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan
Definisi barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan
wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Daya Tarik Wisata Alam Lainnya adalah
usaha pengelolaan untuk mengadakan daya tarik
wisata alam lainnya, bukan pemandian alam,
wisata gua, wisata petualangan dan wisata pantai,
untuk tujuan Pariwisata.
c. Usaha Daya Tarik Wisata Alam Lainnya dengan
tingkat risiko Menengah Rendah adalah Usaha
Daya Tarik Wisata Alam Lainnya dengan kategori
tingkat risiko menengah rendah sesuai hasil
analisis risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan,
lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan
sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan
usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Daya Tarik Wisata Alam
Lainnya adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi Usaha Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
yang mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha
Daya Tarik Wisata Alam Lainnya.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen hasil
penilaian mandiri kesiapan penerapan Standar
Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha Pariwisata
meliputi unsur sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Daya Tarik Wisata Alam
Lainnya dengan tingkat risiko Menengah Rendah
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga
Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk
Bidang Pariwisata kepada Usaha Daya Tarik Wisata
Alam Lainnya yang telah memenuhi Standar
Kegiatan Usaha Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
dengan tingkat risiko Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga
Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPr
adalah lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi
produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa - 374 -
NO. KBLI: (93229) DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA
suatu barang, proses, atau jasa telah memenuhi
standar dan/atau regulasi.
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan
Verifikasi
6. Ketentuan a. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
Kewajiban penerapan standar kegiatan Usaha Daya Tarik
Wisata AIam Lainnya meliputi sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagai berikut:
1) sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;
c) peralatan P3K dan APAR yang berfungsi
dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak berwarna,
tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f) status kepemilikan kantor/tempat usaha;
2) sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku;
3) ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat
terdokumentasi;
4) sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian tugas setiap
jabatan jelas dan terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja masih berlaku dan terdokumentasi;
b. dalam hal pelaku Usaha Daya Tarik Wisata Alam
Lainnya secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib memenuhi
kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d.
6.4.
6.1 Sarana a. Ruang/area karyawan, termasuk untuk
penyimpanan barang, bersih dan terawat; - 375 -
NO. KBLI: (93229) DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA
b. loket pembelian tiket tanda masuk untuk
pengunjung dilengkapi daftar harga tiket dan/atau
paket wisata dalam kondisi bersih dan terawat;
c. oilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara
dan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta terpisah
untuk karyawan pria dan wanita;
d. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
terpisah untuk pengunjung pria dan wanita,
dilengkapi dengan fasilitas tambahan untuk
penyandang disabilitas;
e. ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya
bagi pengunjung dan karyawan bersih dan terawat;
f. penjualan makanan dan minuman serta area makan
minum memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
g. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat sampah
organik dan anorganik;
h. tempat penampungan sementara terpisah antara
sampah organik dan anorganik, serta mampu
menampung sampah dalam jumlah sesuai
kebutuhan;
i. instalasi listrik terpasang aman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. penggunaan lampu hemat energi yang berfungsi
dengan baik;
k. instalasi air bersih berfungsi dengan baik dan
memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
l. penggunaan peralatan hemat air, meliputi tetapi
tidak terbatas pada keran aerator dan closet dual
flush;
m. instalasi pembuangan limbah cair yang ramah
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
n. peralatan komunikasi dan informasi yang terdiri dari
telepon, handy talky, email, dan/atau fasilitas
internet berfungsi dengan baik;
o. peta dan petunjuk arah untuk seluruh fasilitas
pengunjung yang mudah terlihat dan terbaca dengan
jelas;
p. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang berfungsi
dengan baik, dilengkapi rambu yang terlihat dengan
jelas dan mudah terbaca sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
q. fasilitas parkir yang bersih, aman, terawat, dan
mudah diakses pengunjung.
6.2 Sumber a. pemandu daya tarik wisata alam bersertifikat
Daya kompetensi dan/atau berlisensi yang dikeluarkan
Manusia oleh lembaga yang berwenang;
b. karyawan memahami pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; - 376 -
NO. KBLI: (93229) DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA
c. karyawan memahami pelaksanaan kebersihan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. karyawan memahami penerapan ramah lingkungan
di tempat usaha sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
e. karyawan dapat menangani keluhan pengunjung
sesuai SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
f. petugas kebersihan yang terlatih;
g. petugas keamanan oleh satuan pengamanan yang
terlatih;
h. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi terdokumentasi;
i. pelaksanaan program penilaian kinerja karyawan
terdokumentasi;
j. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan karir
terdokumentasi;
k. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan
karyawan secara berkala terdokumentasi; dan
l. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. daya tarik wisata alam indoor dan/atau
outdoor yang mengangkat keunggulan sumber
daya alam di daya tarik wisata;
b. daya tarik wisata alam lainnya berbasis
perairan termasuk bahari, dirgantara
dan/atau daratan;
c. daya tarik wisata alam lainnya, tidak
termasuk pemandian alam, wisata goa, wisata
petualangan dan wisata pantai;
d. pusat informasi dan interpretasi daya tarik
wisata alam lainnya bersih dan terawat;
e. pemanduan daya tarik wisata alam lainnya
disampaikan dalam bahasa Indonesia dan
bahasa asing sesuai karakteristik pengunjung
masing-masing Usaha Daya Tarik Wisata
Alam Lainnya;
f. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri;
g. pemberian akses kepada pelaku ekonomi
kreatif dalam pengembangan nilai tambah
produk usaha.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian seragam
yang bersih dan rapi dengan mencantumkan
identitas dan/atau logo perusahaan;
b. penyampaian informasi tentang produk
Pariwisata Usaha Daya Tarik Wisata Alam
Lainnya dan yang terkait lengkap dan jelas;
c. pembelian tiket masuk secara tunai dan
nontunai berfungsi dengan baik;
d. pelaksanaan Sapta Pesona dalam kegiatan di - 377 -
NO. KBLI: (93229) DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA
daya tarik wisata alam lainnya
terdokumentasi;
e. pelayanan keselamatan dan Pertolongan
Pertama pada Kecelakaan (P3K)
terdokumentasi;
f. tata tertib pengunjung jelas dan mudah
dibaca pengunjung;
g. pelayanan makan dan minum sesuai
persyaratan higiene sanitasi;
h. pelaksanaan kebersihan di lingkungan dan
fasilitas umum terdokumentasi;
i. pelaksanaan keamanan di lingkungan Usaha
Wisata Agro terdokumentasi;
j. pemberian asuransi jiwa bagi pengunjung
terdokumentasi; dan
k. penanganan keluhan pengunjung
terdokumentasi.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dengan uraian tugas setiap jabatan yang
Usaha jelas terdokumentasi;
b. Peraturan Perusahaan atau tata tertib perusahaan
yang terdokumentasi;
c. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha Daya Tarik
Wisata Alam Lainnya terdokumentasi;
d. pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
yang terdokumentasi;
e. pelaksanaan kerja sama dan/atau kemitraan
dengan masyarakat lokal terdokumentasi;
f. pelaksanaan program kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha yang
terdokumentasi;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang
terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha
yang terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas
usaha secara berkelanjutan; - 378 -
NO. KBLI: (93229) DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas
usaha secara berkelanjutan yang terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat;
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan
pencegahan dan penanggulangan kondisi darurat
terdokumentasi;
q. tersedia SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan Pengawasan kegiatan wisata alam
lainnya yang ramah lingkungan serta mengikuti
kaidah konservasi dan pengamanan fauna dan
flora;
r. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan Pengawasan kegiatan wisata alam
lainnya yang ramah lingkungan serta mengikuti
kaidah konservasi dan pengamanan fauna dan flora
yang terdokumentasi;
s. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan program pengendalian hama (pest
control);
t. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan program pengendalian hama (pest
control) yang terdokumentasi;
u. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan program kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha;
v. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan program kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha yang
terdokumentasi;
w. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen;
x. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan
evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;
y. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan;
z. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan
terdokumentasi;
aa. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal penerapan
Standar Kegiatan Usaha; dan
bb. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal penerapan
Standar Kegiatan Usaha terdokumentasi. - 379 -
NO. KBLI: (93229) DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha Daya
Tarik Wisata Alam Lainnya dilakukan Pengawasan
yang menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 380 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
WISATA AGRO
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO. KBLI: (93231) WISATA AGRO
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait dengan
usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan
memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi
tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan,
perikanan, dan peternakan sebagai usaha pokok
dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai
jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan
minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya
meliputi produksi, koleksi, konservasi,
pengolahan, budidaya, edukasi pertanian,
dan/atau kegiatan budaya masyarakatnya.
2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan
dan pengembangan pertanian yang dapat
berupa tanaman pangan dan hortikultura,
perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan
darat untuk tujuan Pariwisata.
c. Usaha Wisata Agro dengan tingkat risiko
Menengah Rendah adalah Usaha Wisata Agro
dengan kategori tingkat risiko menengah
rendah sesuai hasil analisis risiko kegiatan
usaha yang memperhitungkan aspek
kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan
kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Wisata Agro adalah
rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi
Usaha Wisata Agro yang mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi,
dan sistem manajemen usaha.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Wisata Agro dengan
tingkat risiko Menengah Rendah adalah bukti
tertulis yang diberikan oleh Lembaga
Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk
Bidang Pariwisata kepada Usaha Wisata Agro
yang telah memenuhi Standar Kegiatan Usaha
Wisata Agro dengan tingkat risiko Menengah
Rendah. - 381 -
NO. KBLI: (93231) WISATA AGRO
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3 Penggolongan -
Usaha
4 Ketentuan -
Persyaratan
5 Ketentuan -
Verifikasi
6 Ketentuan a. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
Kewajiban penerapan Standar Kegiatan Usaha Wisata Agro
dengan tingkat risiko Menengah Rendah
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha sebagai berikut:
1) sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c) peralatan P3K dan APAR yang berfungsi
dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa,
dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f) status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas.
2) sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan/atau
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku;
3) ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat yang terdokumentasi;
4) sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian tugas
setiap jabatan jelas dan terdokumentasi; - 382 -
NO. KBLI: (93231) WISATA AGRO
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku dan
terdokumentasi;
b. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
yang diterbitkan LSPR (khusus PMA),
mencakup pemenuhan sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d.
6.4; dan
c. dalam hal pelaku usaha Wisata Agro selain
PMA secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan
sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang
baik;
b. ruang penerima pengunjung dilengkapi meja
dan kursi yang bersih dan terawat, dengan
pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;
c. tempat/area karyawan, termasuk untuk
penyimpanan barang, bersih dan terawat;
d. loket penjualan tiket tanda masuk untuk
pengunjung dilengkapi daftar harga tiket
dan/atau paket wisata dalam kondisi bersih
dan terawat;
e. pusat informasi pengunjung ditempatkan di
area strategis dan mudah diakses pengunjung;
f. ruang/area interpretasi tentang produk dan
pelayanan wisata agro bersih dan terawat;
g. penjualan makanan dan minuman serta area
makan minum memenuhi persyaratan higiene
sanitasi;
h. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, handy talky, email,
dan/atau fasilitas internet berfungsi dengan
baik;
i. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta terpisah untuk karyawan pria dan wanita;
j. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta terpisah untuk pengunjung pria dan
wanita, dilengkapi dengan fasilitas tambahan
untuk penyandang disabilitas;
k. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat; - 383 -
NO. KBLI: (93231) WISATA AGRO
l. aksesibilitas tangga landai (ramp) bagi
keterbatasan fisik;
m. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik dan anorganik;
n. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik dan anorganik, serta
mampu menampung sampah dalam jumlah
sesuai kebutuhan;
o. instalasi listrik terpasang aman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
q. instalasi air bersih berfungsi dengan baik dan
memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
r. penggunaan peralatan hemat air, meliputi
tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan
closet dual flush;
s. instalasi pembuangan limbah cair yang ramah
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
t. peta dan petunjuk arah untuk seluruh fasilitas
pengunjung yang mudah terlihat dan terbaca
dengan jelas;
u. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang
berfungsi dengan baik, dilengkapi rambu yang
terlihat dengan jelas dan mudah terbaca sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
v. fasilitas parkir yang bersih, aman, terawat, dan
mudah diakses pengunjung.
6.2 Sumber Daya a. pemandu wisata agro bersertifikat kompetensi;
Manusia b. karyawan memahami pelaksanaan pencegahan
dan penanggulangan kondisi darurat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c. karyawan memahami pelaksanaan kebersihan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
e. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
f. petugas kebersihan yang terlatih;
g. petugas keamanan oleh satuan pengamanan
yang terlatih;
h. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi yang terdokumentasi;
i. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
j. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan
karir yang terdokumentasi; - 384 -
NO. KBLI: (93231) WISATA AGRO
k. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan
karyawan secara berkala yang terdokumentasi;
dan
l. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. satu atau lebih area pertanian yang
meliputi tanaman pangan hortikultura,
perkebunan, peternakan, dan/atau
perikanan darat;
b. minimal 60 (enam puluh) % dari luas
keseluruhan lahan untuk kegiatan wisata
agro;
c. maksimal 40 (empat puluh) % dari luas
keseluruhan lahan digunakan untuk area
publik dan fasilitas umum;
d. kontur lahan area wisata agro aman, stabil,
dan memenuhi kelaikan;
e. pemanduan kegiatan wisata agro
disampaikan dalam bahasa Indonesia dan
bahasa asing sesuai karakteristik
pengunjung;
f. kondisi lingkungan yang aman, bersih dan
terawat;
g. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau dalam negeri;
h. pemberian akses kepada pelaku ekonomi
kreatif dalam pengembangan nilai tambah
produk usaha.
6.3.2 Pelayanan:
a. karyawan menggunakan pakaian seragam
yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau logo
perusahaan;
b. penyampaian informasi tentang produk
Pariwisata Usaha Wisata Agro dan yang
terkait lengkap dan jelas;
c. tata tertib pengunjung jelas dan mudah
dibaca pengunjung;
d. penjualan tiket masuk secara tunai dan
nontunai berfungsi dengan baik;
e. perawatan tanaman untuk kegiatan wisata
tanaman pangan, hortikultura, dan/atau
Perkebunan yang terdokumentasi;
f. pemanenan hasil pertanian sesuai musim
yang terdokumentasi;
g. pelaksanaan Sapta Pesona dalam kegiatan
wisata agro yang terdokumentasi;
h. pelayanan keselamatan dan Pertolongan
Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang
terdokumentasi;
i. pelayanan makan dan minum sesuai
persyaratan higiene sanitasi; - 385 -
NO. KBLI: (93231) WISATA AGRO
j. pelaksanaan kebersihan di lingkungan dan
fasilitas umum yang terdokumentasi;
k. pelaksanaan keamanan di lingkungan
Usaha Wisata Agro yang terdokumentasi;
l. pemberian asuransi jiwa bagi pengunjung
yang terdokumentasi; dan
m. penanganan keluhan pengunjung yang
terdokumentasi.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dengan uraian tugas setiap jabatan
Usaha yang jelas terdokumentasi;
b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan
Perusahaan yang terdokumentasi;
c. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha Wisata
Agro yang terdokumentasi;
d. pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) yang terdokumentasi;
e. pelaksanaan kerja sama dan/atau kemitraan
dengan masyarakat lokal yang terdokumentasi;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang
terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha yang terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas
usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat yang terdokumentasi; - 386 -
NO. KBLI: (93231) WISATA AGRO
p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan penerapan ramah lingkungan di
tempat usaha yang terdokumentasi;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan program pengendalian
hama (pest control);
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan program pengendalian hama (pest
control) yang terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha;
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha yang
terdokumentasi;
v. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen;
w. pelaksanaan dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang
terdokumentasi;
x. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan;
y. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
z. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha; dan
aa. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal penerapan
Standar Kegiatan Usaha yang terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Wisata Agro dilakukan Pengawasan yang menjadi
bagian dari Pengawasan PBBR. - 387 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
KBLI: (93239) DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA
NO.
LAINNYA
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya
tarik wisata buatan/binaan manusia yang belum
dicakup pada kelompok Wisata Agro (93231),
termasuk wisata outbond, kecuali yang
menggunakan mesin/peralatan mekanik yang
membutuhkan kecakapan tertentu dalam
pengoperasiannya, dan/atau merupakan wahana
ekstrem masuk dalam KBLI 93293 (Usaha Arena
Permainan).
2 Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan
Manusia Lainnya adalah usaha pengelolaan
daya tarik wisata buatan/binaan manusia
lainnya untuk tujuan Pariwisata.
c. Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan
Manusia Lainnya dengan tingkat risiko
Menengah Rendah adalah Usaha Daya Tarik
Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
dengan kategori tingkat risiko menengah
rendah sesuai hasil analisis risiko kegiatan
usaha yang memperhitungkan aspek
kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan
kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Daya Tarik Wisata
Buatan/Binaan Manusia Lainnya adalah
rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi
Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan
Manusia Lainnya yang mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi,
dan sistem manajemen usaha.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha;
g. Sertifikat Standar Usaha Daya Tarik Wisata
Buatan/Binaan Manusia Lainnya dengan
tingkat risiko Menengah Rendah adalah bukti
tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk
kepada Usaha Daya Tarik Wisata - 388 -
KBLI: (93239) DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA
NO.
LAINNYA
Buatan/Binaan Manusia Lainnya yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha Daya Tarik
Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
dengan tingkat risiko Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat
SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa
sarana usaha telah memenuhi standar baku
mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan
kesehatan melalui inspeksi kesehatan
lingkungan.
j. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner adalah
sertifikat bukti tertulis yang sah telah
dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi
sebagai jaminan keamanan produk hewan pada
unit usaha produk hewan.
k. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3 Penggolongan -
Usaha
4 Ketentuan -
Persyaratan
5 Ketentuan -
Verifikasi
6 Ketentuan a. memiliki SLS;
Kewajiban b. memiliki PB UMKU berupa Sertifikat Nomor
Kontrol Veteriner (disesuaikan dengan
kebutuhan usahanya);
c. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha Daya Tarik
Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha sebagai berikut:
1) sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja; - 389 -
KBLI: (93239) DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA
NO.
LAINNYA
c) peralatan P3K dan APAR yang berfungsi
dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa,
dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f) status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas.
2) sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan/atau
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku;
3) ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat terdokumentasi;
4) sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian tugas
setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku dan
terdokumentasi;
d. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
yang diterbitkan LSPR (khusus PMA),
mencakup pemenuhan sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d.
6.4;
e. dalam hal pelaku usaha Daya Tarik Wisata
Buatan/Binaan Manusia Lainnya secara
sukarela melaksanakan standardisasi dan
sertifikasi usaha, wajib memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d.
6.4.
6.1 Sarana a. Ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan
sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang
baik;
b. ruang/area karyawan, termasuk untuk
penyimpanan barang, bersih dan terawat;
c. loket penjualan tiket tanda masuk untuk
pengunjung dilengkapi daftar harga tiket
dan/atau paket wisata dalam kondisi bersih
dan terawat;
d. penjualan makanan dan minuman serta area
makan minum memenuhi persyaratan higiene
sanitasi; - 390 -
KBLI: (93239) DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA
NO.
LAINNYA
e. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, handy talky, email,
dan/atau fasilitas internet berfungsi dengan
baik;
f. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta terpisah untuk karyawan pria dan wanita;
g. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta terpisah untuk pengunjung pria dan
wanita, dilengkapi dengan fasilitas tambahan
untuk penyandang disabilitas;
h. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
i. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik dan anorganik;
j. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik dan anorganik, serta
mampu menampung sampah dalam jumlah
sesuai kebutuhan;
k. instalasi listrik terpasang aman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. penggunaan lampu hemat energi yang berfungsi
dengan baik;
m. instalasi air bersih berfungsi dengan baik dan
memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
n. penggunaan peralatan hemat air, meliputi
tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan
closet dual flush;
o. instalasi pembuangan limbah cair yang ramah
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
p. peta dan petunjuk arah untuk seluruh fasilitas
pengunjung yang mudah terlihat dan terbaca
dengan jelas;
q. akses khusus darurat/jalur evakuasi bebas
hambatan yang berfungsi dengan baik,
dilengkapi rambu yang terlihat dengan jelas dan
mudah terbaca, menyala saat gelap, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
r. tersedia area kumpul (assembly point) yang
ditandai jelas dan aman;
s. tersedia fasilitas yang ramah bagi anak,
penyandang disabilitas, dan warga lanjut usia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
t. fasilitas parkir yang bersih, aman, terawat, dan
mudah diakses pengunjung. - 391 -
KBLI: (93239) DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA
NO.
LAINNYA
6.2 Sumber a. pemandu wisata bersertifikat kompetensi atau
Daya berlisensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang
Manusia berwenang dan memiliki pengetahuan dan
wawasan tentang karya buatan/binaan
manusia;
b. karyawan memahami pelaksanaan pencegahan
dan penanggulangan kondisi darurat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c. karyawan memahami pelaksanaan kebersihan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
e. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
f. petugas kebersihan yang terlatih;
g. petugas keamanan oleh satuan pengamanan
yang terlatih;
h. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi terdokumentasi;
i. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan terdokumentasi;
j. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan
karir terdokumentasi;
k. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan
karyawan secara berkala yang terdokumentasi;
l. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. memiliki daya tarik wisata buatan (karya
buatan/binaan manusia) indoor dan/atau
outdoor yang aman serta mengangkat
keunggulan alam dan budaya;
b. memiliki karya seni budaya, bangunan
dan peninggalan seni budaya, event seni
budaya, peninggalan seni budaya masa
lalu aktivitas kehidupan dan gaya hidup
(way of live) masyarakat, aktivitas
olahraga, membangun etos kerja dan jiwa
korsa (kebersamaan), dan/atau wahana
permainan edukasi yang aman dan
berkualitas;
c. memiliki aktivitas wisata buatan untuk
rekreasi dan pembelajaran atau edukasi
tentang karya seni budaya, melaksanakan
aktivitas seni budaya menari, menyanyi,
melukis, dan juga menikmati kuliner lokal
dan global, serta membeli produk karya
seni budaya sebagai cendera mata; - 392 -
KBLI: (93239) DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA
NO.
LAINNYA
d. memiliki pusat informasi dan interprestasi
karya seni budaya produk usaha daya
tarik wisata buatan/binaan manusia.
6.3.2 Pelayanan:
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau logo
perusahaan;
b. penyampaian informasi tentang produk
Pariwisata Usaha Daya Tarik Wisata
Buatan/Binaan Manusia Lainnya dan
yang terkait lengkap dan jelas;
c. pelayanan tata cara
penggunaan/kunjungan ke
kawasan/area daya tarik jelas dan
mudah dibaca;
d. pelayanan keselamatan dan Pertolongan
Pertama pada Kecelakaan (P3K) bagi
pengunjung terdokumentasi;
e. pembayaran tunai dan/atau nontunai
berfungsi dengan baik;
f. penanganan keluhan pengunjung
terdokumentasi.
6.4 Sistem a. Profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dengan uraian tugas setiap jabatan
Usaha yang jelas dan terdokumentasi;
b. Peraturan Perusahaan atau Tata Tertib
Perusahaan yang terdokumentasi;
c. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha Daya
Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
yang terdokumentasi;
d. pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) yang terdokumentasi;
e. pelaksanaan kerja sama dan/atau kemitraan
dengan masyarakat lokal yang terdokumentasi;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang
yang terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha yang terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas - 393 -
KBLI: (93239) DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA
NO.
LAINNYA
pelayanan usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas
usaha secara berkelanjutan yang yang
terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat yang terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan penerapan ramah lingkungan di
tempat usaha yang terdokumentasi;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha;
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha yang
terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen;
u. pelaksanaan dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang
terdokumentasi;
v. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan;
w. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
x. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha; dan
y. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal penerapan
Standar Kegiatan Usaha yang terdokumentasi.
7 Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia
Lainnya dilakukan Pengawasan yang menjadi
bagian dari Pengawasan PBBR. - 394 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
ARUNG JERAM
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
NO KBLI: (93241) ARUNG JERAM
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
pengelolaan dengan pemanfaatan sungai-sungai
arus deras untuk mengadakan kegiatan arung
jeram sebagai usaha pokok di kawasan tertentu,
termasuk rafting tubing, river boarding, canoeing,
kayaking, dan body rafting experience.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata;
b. Usaha Arung Jeram adalah usaha pengelolaan
dengan pemanfaatan sungai-sungai berjeram
untuk mengadakan kegiatan arung jeram
sebagai usaha pokok dengan tujuan wisata di
kawasan tertentu.
c. Usaha Wisata Arung Jeram Dengan Tingkat
Risiko Menengah Tinggi adalah Usaha Wisata
Arung Jeram dengan kategori tingkat risiko
menengah tinggi sesuai hasil analisis risiko
kegiatan usaha yang memperhitungkan aspek
kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan
kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Wisata Arung Jeram
adalah rumusan kualifikasi usaha dan/atau
klasifikasi Usaha Wisata Arung Jeram yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
Usaha Arung Jeram.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Wisata Arung Jeram
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi
Produk Bidang Pariwisata kepada Usaha
Wisata Arung Jeram yang telah memenuhi
Standar Kegiatan Usaha Wisata Arung Jeram
Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk (LSPr)
adalah Lembaga independen swasta yang
memiliki akreditasi dari Lembaga Sertifikasi - 395 -
NO KBLI: (93241) ARUNG JERAM
Usaha Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk
yang selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
Persyaratan penerapan Standar Kegiatan Usaha Arung Jeram
Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi mencakup
sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi,
dan sistem manajemen usaha sebagaimana
dimaksud dalam angka 4.1 s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna,
tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha yang
jelas.
4.2 Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan
Daya bagi karyawan tersedia dan berlaku.
Manusia
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang
terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja masih berlaku dan terdokumentasi. - 396 -
NO KBLI: (93241) ARUNG JERAM
5. Ketentuan 5.1 Pelaksana Penilaian Kesesuaian:
Verifikasi Dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di lingkungan
unit teknis bidang industri Pariwisata pada
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang
menangani urusan Pariwisata melalui
penunjukan dengan Keputusan Kepala Dinas.
5.2 Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian:
Dilaksanakan dengan jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
Pelaku Usaha Pariwisata menyampaikan
dokumen persyaratan secara lengkap dan
benar melalui Sistem OSS.
5.3 Prosedur Penilaian Kesesuaian:
a. pelaku Usaha Arung Jeram membuat
akun di Sistem OSS;
b. pelaku Usaha Arung Jeram mengajukan
permohonan Sertifikat Standar melalui
Sistem OSS;
c. pelaku Usaha Arung Jeram mengisi data
kegiatan usaha sesuai KBLI 93241;
d. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Arung Jeram melakukan
penilaian mandiri dengan merujuk pada
daftar cek Dokumen Penilaian Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah ke
dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi kepada
tim verifikator, diikuti kelengkapan
persyaratan;
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar
oleh tim verifikator:
1) jika waktu pelaksanaan verifikasi
melebihi 14 (empat belas) hari kerja,
Sistem OSS otomatis menerbitkan
Sertifikat Standar; dan
2) jika waktu pelaksanaan verifikasi
kurang dari atau 14 (empat belas)
hari kerja, maka lanjut pada huruf i;
i. persetujuan Sertifikat Standar untuk
Usaha Arung Jeram oleh unit
persetujuan; dan
j. notifikasi persetujuan Sertifikat Standar
dengan 3 (tiga) jenis persetujuan, yaitu
disetujui, kurang lengkap, atau ditolak;
1) jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan Sertifikat
Standar oleh Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang
menangani urusan Pariwisata;
2) jika kurang lengkap, Sistem OSS - 397 -
NO KBLI: (93241) ARUNG JERAM
menyampaikan permintaan untuk
melengkapi kekurangan; dan
3) jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan a. memiliki PB UMKU berupa Izin Pengusahaan
Kewajiban Sumber Daya Air; dan
b. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
yang diterbitkan oleh LSPr, mencakup
pemenuhan sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta terpisah untuk karyawan pria dan wanita;
b. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta terpisah untuk pengunjung pria dan
wanita, dilengkapi dengan fasilitas tambahan
untuk penyandang disabilitas;
c. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
d. ruang/area tunggu tamu/wisatawan bersih
dan terawat;
e. tersedia ruang atau area perbaikan dan
penyimpanan peralatan arung jeram;
f. tersedia ruang medis dilengkapi unit oksigen,
tempat tidur, dan peralatan Pertolongan
Pertama (PP);
g. tersedia sarana transportasi untuk mengantar
wisatawan;
h. papan nama, titik kumpul, peta lokasi jeram,
daerah berbahaya, dan jalur evakuasi dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
i. papan himbauan keselamatan dan keamanan
dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
j. petunjuk arah yang menunjukkan fasilitas
pengunjung, yang jelas dan mudah terlihat;
k. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas
internet berfungsi dengan baik;
l. instalasi listrik dan/atau genset terpasang
aman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
m. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
n. instalasi air bersih berfungsi dengan baik dan
memenuhi persyaratan higiene sanitasi; - 398 -
NO KBLI: (93241) ARUNG JERAM
o. penggunaan peralatan hemat air, meliputi
tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan
closet dual flush;
p. instalasi pembuangan limbah cair yang ramah
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
q. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik, anorganik, dan B3;
r. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik, anorganik, dan B3
serta mampu menampung sampah dalam
jumlah sesuai kebutuhan; dan
s. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat.
6.2 Sumber a. karyawan memahami pelaksanaan pencegahan
Daya dan penanggulangan kondisi darurat sesuai
Manusia dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan kebersihan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
e. memiliki pemandu arung jeram yang
bersertifikat;
f. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi yang terdokumentasi;
g. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
h. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
i. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan
karyawan secara berkala yang terdokumentasi;
dan
j. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. ketersediaan alur sungai berjeram;
b. ketersediaan akses jalan yang aman ke
lokasi memulai pengarungan (put in);
c. ketersediaan lokasi memulai pengarungan
(put in) yang berada di arus tenang;
d. ketersediaan lokasi akhir pengarungan
(take out) yang berada di arus tenang;
e. ketersediaan akses jalan keluar dari lokasi
akhir pengarungan (take out); - 399 -
NO KBLI: (93241) ARUNG JERAM
f. ketersediaan ruang atau area untuk
melakukan pengarahan (briefing) bagi
wisatawan;
g. pemanduan oleh pemandu Arung Jeram
yang bersertifikat atau berlisensi
dikeluarkan oleh lembaga yang
berwenang, serta memiliki pengetahuan
dan rekam jejak tentang lokasi arung
jeram dan kemampuan penanganan
wisatawan;
h. peralatan arung jeram yang layak pakai
sesuai standar meliputi perahu
karet/ban/papan seluncur sungai (river
board)/kayak/kano dan perlengkapan
lainnya, seperti dayung, pelampung, dan
helm; dan
i. tali lempar, tali pembalik, peluit, pisau
penyelamatan (rescue knife), carabiner,
katrol (pulley), dan pompa berfungsi
dengan baik.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian seragam
yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau logo
perusahaan;
b. penerimaan dan pemberian informasi
melalui telepon atau email mengenai paket
kegiatan, jadwal dan harga sesuai dengan
ketentuan dalam SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan;
c. reservasi dan registrasi sesuai dengan
ketentuan dalam SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan;
d. pembayaran tunai dan/atau nontunai
berfungsi dengan baik;
e. penitipan barang wisatawan sesuai
dengan ketentuan dalam SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan;
f. pelaksanaan kegiatan arung jeram sesuai
dengan ketentuan dalam SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan; dan
g. pemberian asuransi jiwa bagi pengunjung
yang terdokumentasi.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dengan uraian tugas setiap jabatan
Usaha yang jelas dan terdokumentasi;
b. program edukasi wisatawan, pekerja, dan
masyarakat untuk melestarikan lingkungan
dan alam;
c. laporan pemandu (log book) dan laporan
pengarungan (trip report) yang terdokumentasi. - 400 -
NO KBLI: (93241) ARUNG JERAM
d. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan yang terdokumentasi;
e. pelaksanaan program Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terdokumentasi;
f. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri yang
terdokumentasi;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan penerapan ramah lingkungan di
tempat usaha yang terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang
terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha yang terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan
yang terdokumentasi;
q. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
r. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
s. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian hama;
t. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengendalian hama yang
terdokumentasi; - 401 -
NO KBLI: (93241) ARUNG JERAM
u. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan usaha;
v. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha yang
terdokumentasi;
w. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan;
x. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
y. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha; dan
z. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal penerapan
Standar Kegiatan Usaha yang terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha Arung
Jeram dilakukan Pengawasan yang menjadi bagian
dari Pengawasan PBBR. - 402 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
WISATA SELAM
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH DAN MENENGAH TINGGI
NO KBLI: (93242) WISATA SELAM
1. Ruang Standar ini memuat pengaturan yang terkait
Lingkup Usaha Pariwisata yang kegiatannya berupa
pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam,
menyediakan penjualan dan penyewaan serta
perbaikan peralatan selam (equipment),
mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik
skala lokal, nasional dan internasional
(experience). Termasuk kegiatan-kegiatan yang
terkait dengan tujuan untuk menjaga dan
merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir
(environment), serta kegiatan sejenis lainnya yang
mendukung pelestarian lingkungan pada kawasan
tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan
snorkeling, free diving, dan sea walker.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Wisata Selam adalah usaha
penyediaan berbagai sarana untuk
melakukan penyelaman di bawah atau di
permukaan air dengan menggunakan
peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa
pemanduan dan perlengkapan keselamatan,
untuk tujuan rekreasi.
c. Usaha Wisata Selam Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah adalah Usaha Wisata
Selam dengan kategori tingkat risiko
menengah rendah sesuai hasil analisis risiko
kegiatan usaha yang memperhitungkan
aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan,
serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Usaha Wisata Selam Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi adalah Usaha Wisata Selam
dengan kategori tingkat risiko menengah
tinggi sesuai hasil analisis risiko kegiatan
usaha yang memperhitungkan aspek
kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
e. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
f. Standar Kegiatan Usaha Wisata Selam
adalah rumusan kualifikasi usaha dan/atau
klasifikasi Usaha Wisata Selam yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen - 403 -
NO KBLI: (93242) WISATA SELAM
usaha.
g. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha.
h. Sertifikat Standar Usaha Wisata Selam
Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata kepada
Usaha Wisata Selam yang telah memenuhi
Standar Kegiatan Usaha Usaha Wisata Selam
Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi.
i. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan a. Skala usaha mikro dan kecil Usaha Wisata
Usaha Selam Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah.
b. Skala usaha menengah dan besar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk Usaha Wisata Selam
Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi.
4. Ketentuan a. Usaha Wisata Selam Dengan Tingkat Risiko
Persyaratan Menengah Rendah:
-
b. Usaha Wisata Selam Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi:
Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
Kesiapan Penerapan Standar Kegiatan Usaha
Wisata Selam Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi mencakup sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha sebagaimana
dimaksud dalam angka 4.1 s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja; - 404 -
NO KBLI: (93242) WISATA SELAM
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna,
tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha
yang jelas;
4.2 Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan
Daya bagi karyawan tersedia dan berlaku.
Manusia
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang
terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja masih berlaku dan terdokumentasi.
5. Ketentuan a. Usaha Wisata Selam Dengan Tingkat Risiko
Verifikasi Menengah Rendah:
-
b. Usaha Wisata Selam Menengah Tinggi
ketentuan verifikasi sebagai berikut:
1) Pelaksana Penilaian Kesesuaian:
Dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di
lingkungan unit teknis bidang industri
Pariwisata pada Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata melalui penunjukan
dengan Keputusan Kepala Dinas.
2) Waktu Pelaksanaan Penilaian
Kesesuaian:
Dilaksanakan dengan jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah Pelaku Usaha Pariwisata
menyampaikan dokumen persyaratan
secara lengkap dan benar melalui
Sistem OSS.
3) Prosedur Penilaian Kesesuaian:
a) pelaku Usaha Wisata Selam
membuat akun di Sistem OSS;
b) pelaku Usaha Wisata Selam
mengajukan permohonan Sertifikat
Standar melalui Sistem OSS;
c) pelaku Usaha Wisata Selam
mengisi data kegiatan usaha sesuai - 405 -
NO KBLI: (93242) WISATA SELAM
KBLI 93242;
d) Sistem OSS menampilkan
Dokumen Penilaian Mandiri;
e) pelaku Usaha Wisata Selam
melakukan penilaian mandiri
dengan merujuk pada daftar cek
Dokumen Penilaian Mandiri;
f) Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah
ke dalam Sistem OSS;
g) notifikasi permohonan verifikasi
kepada tim verifikator, diikuti
kelengkapan persyaratan;
h) verifikasi pemenuhan Sertifikat
Standar oleh tim verifikator:
(1) jika waktu pelaksanaan
verifikasi melebihi 14 (empat
belas) hari kerja, Sistem OSS
otomatis menerbitkan
Sertifikat Standar;
(2) jika waktu pelaksanaan
verifikasi kurang dari atau 14
(empat belas) hari kerja, maka
lanjut pada huruf i;
i) persetujuan Sertifikat Standar
untuk Usaha Wisata Selam oleh
unit persetujuan; dan
j) notifikasi persetujuan Sertifikat
Standar dengan 3 (tiga) jenis
persetujuan, yaitu disetujui,
kurang lengkap, atau ditolak;
(1) jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan
Sertifikat Standar oleh
Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata;
(2) jika kurang lengkap, Sistem
OSS menyampaikan
permintaan untuk melengkapi
kekurangan; dan
(3) jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan a. Usaha Wisata Selam Dengan Tingkat Risiko
Kewajiban Menengah Rendah:
1) memiliki kapal atau surat tanda
Kerjasama dengan pemilik kapal;
2) memiliki Sertifikat Keselamatan Kapal
atau Sertifikat Operasi (SLO) Kapal;
3) memiliki Surat Izin Wisata Bahari,
apabila kegiatan usaha menetap lebih
dari 30 hari di wilayah laut; - 406 -
NO KBLI: (93242) WISATA SELAM
4) memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
Kesiapan Penerapan Standar Kegiatan
Usaha Wisata Selam Dengan Tingkat
Risiko Menengah Rendah meliputi
aspek sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan persyaratan
angka 4.1 s.d. 4.4; dan
5) dalam hal pelaku usaha Wisata Selam
Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha,
wajib memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
b. Usaha Wisata Selam Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi:
1) memiliki Surat Izin Wisata Bahari,
apabila kegiatan usaha menetap lebih
dari 30 hari di wilayah laut;
2) memiliki Sertifikat Operasi Angkutan
Laut Khusus, apabila mengoperasikan
kapal diving milik sendiri untuk
menunjang kegiatan usaha; dan
3) memiliki Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr,
mencakup pemenuhan sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha dengan
kriteria sebagaimana dimaksud dalam
angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. Ruang karyawan yang bersih dan terawat;
b. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. area/gerai pelayanan (front office) dilengkapi
meja, kursi dan tempat penitipan barang
yang aman;
d. ruang atau area perbaikan, penyimpanan
dan pemajangan peralatan penyelaman;
e. area dan fasilitas pertolongan pertama sesuai
dengan standar dan/atau peraturan
perundang-undangan;
f. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
g. peralatan komunikasi yang berfungsi dengan
baik untuk koordinasi dan keadaan darurat
(emergency).
h. instalasi listrik dan/atau genset terpasang
aman sesuai dengan ketentuan peraturan - 407 -
NO KBLI: (93242) WISATA SELAM
perundang-undangan;
i. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang
berfungsi dengan baik, dilengkapi rambu
yang terlihat dengan jelas dan mudah
terbaca sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
j. perlengkapan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan oksigen sesuai standar
peralatan keselamatan penyelaman yang
direkomendasikan oleh agensi selam;
k. pelampung penanda permukaan (surface
marking buoy) berfungsi dengan baik;
l. pelampung dengan tanda (flouting buoy) dan
bendera selam (dive flag) berfungsi dengan
baik;
m. dalam hal kegiatan usaha membutuhkan
kapal, tersedia kapal untuk menyelam
(diving boat) yang disediakan sesuai dengan
lokasi penyelaman, dilengkapi sarana
pelampung (vest);
n. terdapat dokumentasi catatan pengisian
tabung udara dan perawatan kompresor
yang memenuhi standar operasi dari
pabrikan kompresor tersebut;
o. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik, anorganik, dan B3;
p. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik, anorganik, dan B3
serta mampu menampung sampah dalam
jumlah sesuai kebutuhan; dan
q. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan
terawat.
6.2 Sumber a. karyawan memahami pelaksanaan
Daya pencegahan dan penanggulangan kondisi
Manusia darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
e. staf operasional yang memahami operasional
Usaha Wisata Selam;
f. terdapat pemandu wisata selam dengan
kualifikasi sesuai peraturan perundang-
undangan dan memiliki sertifikat
kompetensi dan/atau dari agensi - 408 -
NO KBLI: (93242) WISATA SELAM
penyelaman nasional atau internasional;
g. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi yang
terdokumentasi;
h. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
i. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
j. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan paling sedikit sekali
dalam 1 (satu) tahun yang terdokumentasi;
dan
k. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. penyediaan paket wisata selam rekreasi
yang meliputi penyelaman scuba berupa
open circuit dan/atau close circuit,
penyelaman bebas (free diving),
penyelaman hookah, dan/atau
snorkeling;
b. penyediaan jasa pelatihan selam
rekreasi yang meliputi penyelaman
scuba berupa open circuit dan/atau
close circuit, penyelaman bebas (free
diving), penyelaman hookah, dan/atau
snorkeling;
c. Ketersediaan Peralatan:
1) peralatan selam rekreasi sesuai
dengan kategori jenis penyelaman
sesuai standar yang meliputi
masker selam (diving mask), sepatu
katak (fins), pipa udara (snorkel),
pakaian selam, sistem pemberat
(weight system), regulator set (1st
stage and 2nd stage, alat pengukur
kedalaman, tekanan udara, dan
pengukur waktu), tabung scuba
(scuba tank) dan rompi pengatur
daya apung (buoyancy control
device);
2) peralatan penyelaman bebas (free
diving) meliputi masker selam
(diving mask), sepatu katak (fins),
sistem pemberat (weight system),
pipa udara (snorkel), pelampung
permukaan dengan tali referensi;
3) peralatan Penyelaman hookah
meliputi kompresor supply dari
udara permukaan, sepatu karang,
pakaian selam, dan sistem
pemberat (weight system); dan - 409 -
NO KBLI: (93242) WISATA SELAM
4) peralatan snorkeling meliputi
masker, pipa udara (snorkel),
sepatu katak (fins) dan snorkeling
vest.
d. pemandu selam dan/atau pemandu
snorkeling yang memiliki kompetensi
dan/atau lisensi dari standar SKKNI
dan/atau agen (agency) pelatihan selam
nasional atau internasional sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undanganan, serta memiliki
pengetahuan dan rekam jejak tentang
lokasi penyelaman dan kemampuan
penanganan keselamatan wisatawan,
termasuk keadaan darurat di bawah air;
dan
e. instruktur selam yang memiliki
kompetensi dan/atau lisensi dari agen
(agency) pelatihan selam nasional atau
internasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
khusus untuk kegiatan pengenalan
penyelaman skuba, serta memiliki
pengetahuan dan rekam jejak tentang
lokasi penyelaman dan kemampuan
penanganan keselamatan wisatawan,
termasuk keadaan darurat di bawah air
dalam hal menyelenggarakan pelatihan
selam.
6.3.2 Pelayanan
a. penerimaan dan pemberian informasi
melalui telepon, email dan email
mengenai paket kegiatan, jadwal,
produk dan harga;
b. penyambutan wisatawan sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
c. penjemputan dan pengantaran
wisatawan sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
d. pelaksanaan operasional kegiatan
penyelaman sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
e. supervisi penyelaman sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
f. penggunaan kapal sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja,
apabila diperlukan kapal;
g. pembayaran tunai dan/atau nontunai
berfungsi dengan baik; dan - 410 -
NO KBLI: (93242) WISATA SELAM
h. pemberian asuransi jiwa bagi
pengunjung yang terdokumentasi.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dengan uraian tugas setiap
Usaha jabatan yang jelas dan terdokumentasi;
b. program Pengawasan kegiatan penyelaman
yang ramah lingkungan dan mengikuti
kaedah konservasi dan pengamanan biota
laut yang terdokumentasi;
c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan yang terdokumentasi;
d. pelaksanaan program Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terdokumentasi;
e. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri yang
terdokumentasi;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan penerapan ramah lingkungan
di tempat usaha yang terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang
terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha yang terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan
yang terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan - 411 -
NO KBLI: (93242) WISATA SELAM
penanggulangan kondisi darurat;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha;
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha yang
terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan;
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi,
dan tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
v. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha; dan
w. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal penerapan
Standar Kegiatan Usaha yang
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Wisata Selam dilakukan Pengawasan yang
menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 412 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
DERMAGA MARINA
DENGAN TINGKAT RISIKO TINGGI
NO KBLI: (93243) DERMAGA MARINA
1. Ruang Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan
Lingkup usaha penyediaan dan pengelolaan tempat untuk
penambatan atau berlabuh kapal pesiar/wisata dan
atau perahu layar wisata dan pelayanan jasa lain
yang berkaitan dengan kegiatan kelautan.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Dermaga Marina adalah usaha
penyediaan dan pengelolaan tempat untuk
penambatan berlabuh kapal persiar atau wisata
dan/atau perahu layar wisata dan pelayanan
jasa lain yang berkaitan dengan kelautan.
c. Usaha Dermaga Marina Dengan Tingkat Risiko
Tinggi adalah Usaha Dermaga Marina dengan
kategori tingkat risiko tinggi sesuai hasil analisis
risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan
aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan,
serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan
usaha.
e. Standar Usaha Dermaga Marina adalah
rumusan kualifikasi usaha dan/atau klasifikasi
usaha Dermaga Marina yang mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen Usaha Dermaga Marina.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Dermaga Marina
Dengan Tingkat Risiko Tinggi adalah bukti
tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang
Pariwisata kepada Usaha Dermaga Marina yang
telah memenuhi Standar Kegiatan Usaha
Dermaga Marina Dengan Tingkat Risiko Tinggi.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga
Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPr
adalah lembaga penilaian kesesuaian milik
pihak ketiga yang mengoperasikan skema
sertifikasi produk untuk memberikan jaminan - 413 -
NO KBLI: (93243) DERMAGA MARINA
tertulis bahwa suatu barang, proses, atau jasa
telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat
SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa
sarana usaha telah memenuhi standar baku
mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan
kesehatan melalui inspeksi kesehatan
lingkungan.
j. Sertifikat Pembangunan/Pengembangan
Terminal Khusus adalah bukti tertulis berupa
izin yang dikeluarkan oleh Kementerian
Perhubungan yang membuktikan bahwa
pembangunan atau pengembangan terminal
khusus telah memenuhi persyaratan teknis,
lingkungan, dan keselamatan, serta dapat
dioperasikan untuk melayani kepentingan
sendiri di luar wilayah kerja pelabuhan umum,
serta mempertimbangkan aspek navigasi dan
perlindungan lingkungan.
k. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
Persyaratan penerapan Standar Kegiatan Usaha Dermaga Marina
Dengan Tingkat Risiko Tinggi mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha sebagaimana dimaksud
dalam angka 4.1 s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan
yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi
peralatan dan perlengkapan kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan
(APAR) yang berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna,
tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan
barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha yang
jelas.
4.2 Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan
Daya bagi karyawan tersedia dan berlaku.
Manusia - 414 -
NO KBLI: (93243) DERMAGA MARINA
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang
terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja masih berlaku dan terdokumentasi.
5. Ketentuan 5.1 Pelaksana Penilaian Kesesuaian:
Verifikasi dilaksanakan oleh tim verifikator yang memiliki
kompetensi memadai di lingkungan unit teknis
bidang industri Pariwisata pada Kementerian
yang menangani urusan Pariwisata melalui
penunjukan dengan Keputusan Menteri.
5.2 Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian:
dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama
14 (empat belas) hari kerja setelah Pelaku
Usaha Pariwisata menyampaikan dokumen
persyaratan secara lengkap dan benar melalui
Sistem OSS.
5.3 Prosedur Penilaian Kesesuaian:
a. pelaku Usaha Dermaga Marina membuat
akun di Sistem OSS;
b. pelaku Usaha Dermaga Marina
mengajukan permohonan Sertifikat
Standar melalui Sistem OSS;
c. pelaku Usaha Dermaga Marina mengisi
data kegiatan usaha sesuai KBLI 93243;
d. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Dermaga Marina melakukan
penilaian mandiri dengan merujuk pada
daftar cek Dokumen Penilaian Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah ke
dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi kepada
tim verifikator, diikuti kelengkapan
persyaratan;
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar
oleh tim verifikator:
1) jika waktu pelaksanaan verifikasi
melebihi 14 (empat belas) hari kerja,
Sistem OSS otomatis menerbitkan
Sertifikat Standar;
2) jika waktu pelaksanaan verifikasi
kurang dari atau 14 (empat belas)
hari kerja, maka lanjut pada huruf i;
i. persetujuan Sertifikat Standar untuk
Usaha Dermaga Marina oleh unit
persetujuan; dan - 415 -
NO KBLI: (93243) DERMAGA MARINA
j. notifikasi persetujuan Sertifikat Standar
dengan 3 (tiga) jenis persetujuan, yaitu
disetujui, kurang lengkap, atau ditolak;
1) jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan Sertifikat
Standar oleh Kementerian yang
menangani urusan Pariwisata;
2) jika kurang lengkap, Sistem OSS
menyampaikan permintaan untuk
melengkapi kekurangan; dan
3) jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan a. memiliki SLS;
Kewajiban b. memiliki Surat Izin Wisata Bahari, apabila
kegiatan usaha menetap lebih dari 30 hari di
wilayah laut;
c. memiliki PB UMKU sesuai dengan kebutuhan
usahanya, yaitu Sertifikat
Pembangunan/Pengembangan Terminal
Khusus; dan
d. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
yang diterbitkan oleh LSPr, mencakup
pemenuhan sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. toilet karyawan pria dan karyawan wanita yang
terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan
udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. ruang dan/atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi karyawan;
c. kantin karyawan yang memenuhi persyaratan
higiene sanitasi;
d. pedistal air, listrik, dan penerangan yang
mencukupi dan berfungsi dengan baik;
e. pemantau arah angin;
f. instalasi kamera pengawas (closed circuit
television/CCTV);
g. peralatan komunikasi radio VHF, telepon, email,
dan/atau fasilitas internet/jaringan nirkabel
(wifi);
h. tempat sampah organik dan anorganik terpisah
dan tertutup;
i. tempat penampungan sampah sementara;
j. tempat penampungan sampah sementara B3;
k. terdapat instalasi pengelolaan limbah B3;
l. penanda arah sarana dan fasilitas usaha;
m. ruang penerimaan pengunjung/wisatawan;
n. ruang tunggu wisatawan dan awak kapal;
o. perahu kecil untuk penyelamatan (rescue boat); - 416 -
NO KBLI: (93243) DERMAGA MARINA
p. terdapat safety boat;
q. area/tempat dan penyediaan makan dan minum
(bagi pengunjung/wisatawan);
r. tempat belanja wisatawan dan awak kapal;
s. kamar mandi dan toilet bagi pengunjung/
wisatawan yang bersih dan terpisah antara pria
dan wanita;
t. ruang ibadah dengan kelengkapannya bagi
pengunjung/wisatawan;
u. tersedia fasilitas parkir bagi karyawan dan
pengunjung/wisatawan yang memadai, bersih,
aman dan terawat; dan
v. jalan mencukupi dan berfungsi dengan baik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
6.1 Sumber a. karyawan memiliki sertifikat kompetensi;
Daya b. memiliki program pelatihan peningkatan
Manusia kompetensi;
c. terdapat petugas keamanan;
d. karyawan memiliki pengetahuan tentang
tanggap darurat;
e. pemeriksaan kesehatan karyawan secara
berkala dan terdokumentasi; dan
f. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. bangunan dermaga yang memenuhi
persyaratan keselamatan dan keamanan
pelayaran;
b. area tambatan di sekitar kolam dermaga
bahari, olah gerak, labuh dan lokasi
tambatan kapal;
c. pencahayaan/penerangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; dan
d. sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP).
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian seragam
yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau logo
perusahaan;
b. penerimaan dan pemberian informasi
melalui telepon, email, dan/atau website
mengenai sarana dan prasarana di dalam
Dermaga Marina;
c. reservasi dan registrasi;
d. penerimaan dan pemberangkatan kapal ke
dan dari dermaga;
e. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
(P3K); - 417 -
NO KBLI: (93243) DERMAGA MARINA
f. pengoperasian Dermaga Marina meliputi
komunikasi internal dan eksternal,
keamanan lingkungan kawasan;
g. kebersihan dan kesehatan lingkungan
kawasan; dan
h. penanganan keluhan wisatawan dan Crew
kapal.
6.4 Sistem a. melaksanakan evaluasi kinerja manajemen yang
Manajemen terdokumentasi;
Usaha b. memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan yang terdokumentasi;
c. memiliki Perjanjian sandar, tambat, labuh kapal;
d. memiliki program penilaian kinerja karyawan
secara berkala;
e. memiliki program/arahan kebijakan
penggunaan produk dalam negeri dalam
penyelenggaraan usaha;
f. melaksanakan program Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;
g. kerjasama dengan dokter, rumah sakit atau
klinik yang terdokumentasi;
h. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan
kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
i. melaksanakan program pengendalian hama
(pest control);
j. melaksanakan program pelaksanaan dan
Pengawasan lingkungan laut yang ramah
lingkungan;
k. melaksanakan pemeliharaan bangunan dan
lingkungan usaha Dermaga Marina.
l. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja Sistem Manajemen
Dermaga Marina;
m. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja Sistem Manajemen Dermaga
Marina secara konsisten dan berkelanjutan.
n. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja audit internal usaha secara
berkelanjutan; dan
o. melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja audit internal usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi. - 418 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
WISATA MEMANCING
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
NO. KBLI: (93245) WISATA MEMANCING
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
pengelolaan dan penyediaan jasa pemandu wisata
memancing (recreational fishing guide) untuk
mengadakan kegiatan memancing, baik untuk
kesenangan dan rekreasi serta perlombaan yang
dilakukan di air tawar (fresh water fishing) seperti
di sungai, muara, danau, pantai, perairan
kepulauan, dan kegiatan memancing di air asin
(salt water fishing) seperti di laut lepas untuk
tujuan wisata pada kawasan tertentu sebagai
usaha pokok. Termasuk olahraga memancing
(sport fishing).
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Wisata Memancing adalah usaha
penyediaan tempat dan fasilitas untuk
kegiatan memancing dengan menggunakan
peralatan khusus dan perlengkapan
keselamatan termasuk penyediaan jasa
pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan;
c. Usaha Wisata Memancing Dengan Tingkat
Risiko Menengah Tinggi adalah Usaha Wisata
Memancing dengan kategori tingkat risiko
menengah tinggi sesuai hasil analisis risiko
kegiatan usaha yang memperhitungkan aspek
kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan
kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Wisata Memancing
adalah rumusan kualifikasi usaha dan/atau
klasifikasi Usaha Wisata Memancing yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
Usaha Wisata Memancing.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh pelaku usaha
meliputi unsur sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Wisata Memancing
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata kepada - 419 -
NO. KBLI: (93245) WISATA MEMANCING
kepada Usaha Wisata Memancing yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha Wisata
Memancing Dengan Tingkat Risiko Menengah
Tinggi.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
Persyaratan penerapan Standar Kegiatan Usaha Wisata
Memancing Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha
sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna,
tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha yang
jelas.
4.2 Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan
Daya bagi karyawan tersedia dan berlaku.
Manusia
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang
terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan - 420 -
NO. KBLI: (93245) WISATA MEMANCING
kerja masih berlaku dan terdokumentasi.
5. Ketentuan 5.1 Pelaksana Penilaian Kesesuaian:
Verifikasi Dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di lingkungan
unit teknis bidang industri Pariwisata pada
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang
menangani urusan Pariwisata melalui
penunjukan dengan Keputusan Kepala Dinas.
5.2 Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian:
Dilaksanakan dengan jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
Pelaku Usaha Pariwisata menyampaikan
dokumen persyaratan secara lengkap dan
benar melalui Sistem OSS.
5.3 Prosedur Penilaian Kesesuaian:
a. pelaku Usaha Wisata Memancing
membuat akun di Sistem OSS;
b. pelaku Usaha Wisata Memancing
mengajukan permohonan Sertifikat
Standar melalui Sistem OSS;
c. pelaku Usaha Wisata Memancing
mengisi data kegiatan usaha sesuai KBLI
93245;
d. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Wisata Memancing
melakukan penilaian mandiri dengan
merujuk pada daftar cek Dokumen
Penilaian Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah ke
dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi kepada
tim verifikator, diikuti kelengkapan
persyaratan;
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar
oleh tim verifikator:
1) jika waktu pelaksanaan verifikasi
melebihi 14 (empat belas) hari kerja,
Sistem OSS otomatis menerbitkan
Sertifikat Standar; dan
2) jika waktu pelaksanaan verifikasi
kurang dari atau 14 (empat belas)
hari kerja, maka lanjut pada huruf
i;
i. persetujuan Sertifikat Standar untuk
Usaha Wisata Memancing oleh unit
persetujuan; dan
j. notifikasi persetujuan Sertifikat Standar
dengan 3 (tiga) jenis persetujuan, yaitu
disetujui, kurang lengkap, atau ditolak; - 421 -
NO. KBLI: (93245) WISATA MEMANCING
1) jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan Sertifikat
Standar oleh Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang
menangani urusan Pariwisata;
2) jika kurang lengkap, Sistem OSS
menyampaikan permintaan untuk
melengkapi kekurangan; dan
3) jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan a. memiliki Surat Izin Wisata Bahari, apabila
Kewajiban kegiatan usaha menetap lebih dari 30 hari di
wilayah laut;
b. memiliki Izin operasi angkutan laut khusus,
apabila mengoperasikan kapal milik sendiri
untuk menunjang kegiatan usaha; dan
c. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
yang diterbitkan oleh LSPr, mencakup
pemenuhan sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. ruang karyawan yang bersih dan terawat;
b. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. area/gerai pelayanan (front office) dilengkapi
meja, kursi dan tempat penitipan barang yang
aman;
d. tersedia area perbaikan, penyimpanan, dan
pemajangan peralatan memancing;
e. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
f. peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon,
email, atau fasilitas internet berfungsi dengan
baik;
g. peralatan komunikasi khusus yang berfungsi
dengan baik untuk koordinasi dan keadaan
darurat (emergency) sesuai dengan Usaha
Wisata Memancing yang dilakukan.
h. instalasi listrik dan/atau genset terpasang
aman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
i. instalasi pembuangan limbah cair yang ramah
lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
j. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang
berfungsi dengan baik, dilengkapi rambu yang
terlihat dengan jelas dan mudah terbaca sesuai - 422 -
NO. KBLI: (93245) WISATA MEMANCING
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
k. terdapat dokumen pemeriksaan kelaikan kapal
secara berkala bagi Usaha Wisata Memancing
yang menggunakan kapal;
l. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik, anorganik, dan B3; dan
m. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik, anorganik, dan B3
serta mampu menampung sampah dalam
jumlah sesuai kebutuhan.
6.2 Sumber a. karyawan memahami pelaksanaan pencegahan
Daya dan penanggulangan kondisi darurat sesuai
Manusia dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan kebersihan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
e. staf operasional yang memahami operasional
Usaha Wisata Memancing;
f. memiliki pemandu wisata pemancingan
(fishing guide) yang tersertifikasi;
g. memiliki karyawan yang bersertifikasi Basic
Sea Survival bagi Usaha Wisata Memancing
yang menggunakan kapal;
h. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi yang terdokumentasi;
i. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
j. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
k. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan
karyawan secara berkala yang terdokumentasi;
dan
l. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. penyediaan paket wisata memancing,
terdiri dari air tawar (fresh water),
dan/atau air laut (salt water); dan
b. peralatan memancing (fishing tackle)
sesuai spesifikasi teknik memancing yang
meliputi joran/rod, penggulung/reel,
kenur/line, kail/hook, dan aksesoris - 423 -
NO. KBLI: (93245) WISATA MEMANCING
memancing (gancu, serokan, timbangan,
dan umpan.
6.3.2 Pelayanan
a. penerimaan dan pemberian informasi
melalui telepon, email, dan/atau email
sesuai SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja;
b. penjemputan dan pengantaran wisatawan
sesuai SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja;
c. pencatatan dan pelaporan kedatangan
wisatawan ke pihak terkait;
d. penyampaian tata tertib memancing
sesuai dengan keadaan daerah lokasi;
e. penyediaan informasi lokasi kantor polisi
terdekat;
f. penyediaan informasi lokasi, fasilitas
kawasan sekitar (guide map);
g. penggunaan kapal, sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja,
apabila diperlukan kapal;
h. pembayaran tunai dan/atau nontunai
berfungsi dengan baik; dan
i. pemberian asuransi jiwa bagi
pengunjung/wisatawan yang
terdokumentasi.
6.4 Sistem a. Profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dengan uraian tugas setiap jabatan
Usaha yang jelas dan terdokumentasi;
b. program Pengawasan kegiatan memancing
yang ramah lingkungan dan mengikuti
kaedah konservasi yang terdokumentasi;
c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan yang terdokumentasi;
d. pelaksanaan program Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terdokumentasi;
e. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri yang
terdokumentasi;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan penerapan ramah lingkungan di
tempat usaha yang terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang - 424 -
NO. KBLI: (93245) WISATA MEMANCING
terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
usaha yang terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
pelayanan usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan
yang terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan usaha;
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan dan perawatan
bangunan serta lingkungan usaha yang
terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha
secara berkelanjutan;
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
v. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha; dan
w. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal penerapan
Standar Kegiatan Usaha yang
terdokumentasi. - 425 -
NO. KBLI: (93245) WISATA MEMANCING
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Wisata Memancing dilakukan Pengawasan yang
menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 426 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
AKTIVITAS WISATA AIR
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
NO KBLI: (93246) AKTIVITAS WISATA AIR
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
pengelolaan untuk mengadakan berbagai
aktivitas wisata air seperti selancar angin,
paralayar (parasailing) dan motor air (jet ski),
perahu motor (motor boating) pelayaran
(sailing), selancar ombak (surfing), rakit
(rafting), kano (canoeing), kayak (kayaking),
perahu tradisional/naga (traditional/dragon
boat race), berpetualang dengan perahu/kapal
(boating adventures), pelatihan petualangan
berlayar (sail training adventures), kapal selam
wisata (submarine experience) dan flying board
sebagai usaha pokok di suatu kawasan
tertentu dan dapat dilengkapi dengan
penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk
jasa pelayanan makan dan minum serta
akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung
lainnya.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Aktivitas Wisata Air adalah usaha
yang menyediakan paket, fasilitas, dan
aktivitas untuk berwisata di wilayah
perairan sebagai usaha pokok di suatu
kawasan tertentu dan dapat dilengkapi
dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas
termasuk jasa pelayanan makan dan
minum serta akomodasi dan berbagai
fasilitas pendukung lainnya.
c. Usaha Aktivitas Wisata Air Dengan Tingkat
Risiko Menengah Tinggi adalah Usaha
Aktivitas Wisata Air dengan kategori
tingkat risiko menengah tinggi sesuai hasil
analisis risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Aktivitas Wisata
Air adalah rumusan kualifikasi usaha
dan/atau klasifikasi Usaha Aktivitas
Wisata Air yang mencakup aspek sarana,
sumber daya manusia, ketentuan - 427 -
NO KBLI: (93246) AKTIVITAS WISATA AIR
produksi, dan sistem manajemen Usaha
Aktivitas Wisata Air.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Aktivitas Wisata
Air adalah bukti tertulis yang diberikan
oleh Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata
kepada kepada Usaha Aktivitas Wisata Air
yang telah memenuhi Standar Kegiatan
Usaha Aktivitas Wisata Air Dengan Tingkat
Risiko Menengah Tinggi.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk
yang selanjutnya disebut LSPr adalah
lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema
sertifikasi produk untuk memberikan
jaminan tertulis bahwa suatu barang,
proses, atau jasa telah memenuhi standar
dan/atau regulasi.
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
Persyaratan penerapan Standar Kegiatan Usaha Aktivitas
Wisata Air Dengan Tingkat Risiko Menengah
Tinggi mencakup sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagaimana dimaksud
dalam angka 4.1 s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. Petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan
baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan
jernih; - 428 -
NO KBLI: (93246) AKTIVITAS WISATA AIR
e. ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha
yang jelas.
4.2 Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan
Daya kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
Manusia berlaku;
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang
terdokumentasi;
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas
Manajemen setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku dan
terdokumentasi.
5. Ketentuan 5.1 Pelaksana Penilaian Kesesuaian:
Verifikasi Dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di
lingkungan unit teknis bidang industri
Pariwisata pada Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata melalui penunjukan
dengan Keputusan Kepala Dinas.
5.2 Waktu Pelaksanaan Penilaian
Kesesuaian:
Dilaksanakan dengan jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah Pelaku Usaha Pariwisata
menyampaikan dokumen persyaratan
secara lengkap dan benar melalui Sistem
OSS.
5.3 Prosedur Penilaian Kesesuaian:
a. pelaku Usaha Aktivitas Wisata Air
membuat akun di Sistem OSS;
b. pelaku Usaha Aktivitas Wisata Air
mengajukan permohonan Sertifikat
Standar melalui Sistem OSS;
c. pelaku Usaha Aktivitas Wisata Air
mengisi data kegiatan usaha sesuai
KBLI 93246;
d. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Aktivitas Wisata Air
melakukan penilaian mandiri dengan
merujuk pada daftar cek Dokumen
Penilaian Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan - 429 -
NO KBLI: (93246) AKTIVITAS WISATA AIR
kelengkapan persyaratan diunggah
ke dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi
kepada tim verifikator, diikuti
kelengkapan persyaratan;
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat
Standar oleh tim verifikator:
1) jika waktu pelaksanaan
verifikasi melebihi 14 (empat
belas) hari kerja, Sistem OSS
otomatis menerbitkan Sertifikat
Standar; dan
2) jika waktu pelaksanaan
verifikasi kurang dari atau 14
(empat belas) hari kerja, maka
lanjut pada huruf i;
i. persetujuan Sertifikat Standar untuk
Usaha Aktivitas Wisata Air oleh unit
persetujuan; dan
j. notifikasi persetujuan Sertifikat
Standar dengan 3 (tiga) jenis
persetujuan, yaitu disetujui, kurang
lengkap, atau ditolak;
1) jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan
Sertifikat Standar oleh
Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata;
2) jika kurang lengkap, Sistem
OSS menyampaikan permintaan
untuk melengkapi kekurangan;
3) jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan a. memiliki Surat Izin Wisata Bahari, apabila
Kewajiban kegiatan usaha menetap lebih dari 30 hari
di wilayah laut; dan
b. memiliki Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr,
mencakup pemenuhan sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1
s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. ruang karyawan dilengkapi ruang ganti
terpisah karyawan wanita dan laki-laki dan
tempat penyimpanan pakaian;
b. toilet yang bersih dan terawat dengan
kelengkapannya bagi karyawan;
c. toilet dengan jumlah sesuai dengan rasio
kapasitas pengunjung yang bersih dan - 430 -
NO KBLI: (93246) AKTIVITAS WISATA AIR
terawat dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta terpisah untuk
pengunjung pria dan wanita, dilengkapi
dengan fasilitas tambahan untuk
penyandang disabilitas;
d. tersedia kamar bilas dan/atau kamar ganti
pria dan wanita yang terpisah dengan
sirkulasi dan pencahayaan udara yang
baik;
e. area/gerai pelayanan (front office)
dilengkapi meja, kursi dan tempat
penitipan barang yang aman;
f. ruang medis dilengkapi oksigen, tempat
tidur, Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K);
g. ruang atau area perbaikan, penyimpanan
dan pemajangan peralatan aktivitas wisata
air;
h. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
i. tempat penjualan makanan dan minuman
yang memenuhi persyaratan higiene
sanitasi;
j. perlengkapan oksigen sesuai standar
peralatan keselamatan;
k. kapal untuk aktivitas wisata air di wilayah
perairan laut yang memiliki sarana
pelampung (vest);
l. papan nama, titik kumpul, peta daerah
berbahaya, dan jalur evakuasi dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
m. papan himbauan dan rambu keselamatan
dan keamanan pengunjung yang mudah
terlihat dan terbaca dengan jelas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
n. peralatan komunikasi telepon, email
dan/atau internet serta peralatan khusus
untuk koordinasi dan keadaan darurat
(emergency);
o. instalasi listrik dan/atau genset terpasang
aman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
p. instalasi air bersih berfungsi dengan baik
dan memenuhi persyaratan higiene
sanitasi; - 431 -
NO KBLI: (93246) AKTIVITAS WISATA AIR
q. penggunaan peralatan hemat air, meliputi
tetapi tidak terbatas pada keran aerator
dan closet dual flush;
r. instalasi pembuangan limbah cair yang
ramah lingkungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
s. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik, anorganik, dan B3; dan
t. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik, anorganik, dan B3
serta mampu menampung sampah dalam
jumlah sesuai kebutuhan.
6.2 Sumber a. karyawan memahami pelaksanaan
Daya pencegahan dan penanggulangan kondisi
Manusia darurat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
e. memiliki staf operasional yang memahami
operasional Usaha Aktivitas Wisata Air;
f. memiliki pemandu keselamatan wisata
tirta yang bersertifikat dan tersertifikasi.
g. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi yang
terdokumentasi;
h. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
i. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
j. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala yang
terdokumentasi; dan
k. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. penyediaan paket aktivitas wisata air;
b. peralatan kegiatan aktivitas wisata air
sesuai jenis kegiatan yang memenuhi
standar keamanan dan kelaikan;
c. jenis kegiatan aktivitas wisata air; dan
d. pemanduan kegiatan aktivitas wisata - 432 -
NO KBLI: (93246) AKTIVITAS WISATA AIR
air sesuai standar kompetensi.
6.3.2 Pelayanan
a. penyampaian informasi terkait
aktivitas wisata air, fasilitas makan
minum terdekat, serta fasilitas
akomodasi terdekat; dan
b. persyaratan pengunjung:
1) tidak mengalami kondisi medis
sebagai berikut:
a) asma/ gangguan
pernapasan;
b) kehamilan;
c) epilepsi; dan
d) tidak sedang cedera atau
baru menjalankan operasi.
2) batas usia
minimal berusia 13 tahun, jika
dibawah usia tersebut maka
harus di dampingi oleh orang tua
atau wali.
c. penyambutan wisatawan sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
d. penjemputan dan pengantaran wisatawan
sesuai SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja;
e. penitipan barang wisatawan sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
f. penggunaan perahu keselamatan sesuai
SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja;
g. penyimpanan dan perawatan peralatan
sesuai SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja;
h. pelaksanaan kegiatan wisata air sesuai
SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja;
i. Pengawasan pelaksanaan aktivitas wisata
air sesuai SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja;
j. pembayaran tunai dan/atau nontunai
berfungsi dengan baik; dan
k. pemberian asuransi jiwa bagi wisatawan
yang terdokumentasi. - 433 -
NO KBLI: (93246) AKTIVITAS WISATA AIR
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas
Manajemen struktur organisasi dengan uraian tugas
Usaha setiap jabatan yang jelas dan
terdokumentasi;
b. program Pengawasan kegiatan wisata air
yang ramah lingkungan dan mengikuti
kaedah konservasi yang terdokumentasi;
c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan yang
terdokumentasi;
d. pelaksanaan program Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terdokumentasi;
e. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri yang
terdokumentasi;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan penerapan
ramah lingkungan di tempat usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha yang
terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pengelolaan usaha;
i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha yang terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
komunikasi pelanggan usaha;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha yang terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan kualitas pelayanan usaha
secara berkelanjutan;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan produktivitas usaha secara
berkelanjutan;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan
yang terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau - 434 -
NO KBLI: (93246) AKTIVITAS WISATA AIR
petunjuk pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kebersihan
dan perawatan bangunan serta
lingkungan usaha;
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha yang terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut
perbaikan usaha secara berkelanjutan;
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
v. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit
internal penerapan Standar Kegiatan
Usaha; dan
w. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha yang
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Aktivitas Wisata Air dilakukan Pengawasan yang
menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 435 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
WISATA TIRTA LAINNYA
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
NO KBLI: (93249) WISATA TIRTA LAINNYA
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta
lainnya yang belum tercakup di kelompok 93241
(Arung Jeram), 93242 (Wisata Selam), 93243
(Dermaga Marina), 93244 (Kolam Pemancingan),
93245 (Wisata Memancing), s.d. 93246 (Aktivitas
Wisata Air) seperti wisata rekreasi tematik bawah
laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan
tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan
berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan
makan dan minum serta akomodasi.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Wisata Tirta Lainnya adalah usaha
penyediaan berbagai sarana untuk melakukan
kegiatan wisata di wilayah perairan air, sungai,
danau, waduk dan/atau laut di bawah atau di
permukaan air dengan menggunakan peralatan
khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan
dan perlengkapan keselamatan sebagai usaha
pokok yang dapat dilengkapi dengan
penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk
jasa pelayanan makan dan minum serta
akomodasi untuk tujuan rekreasi.
c. Usaha Wisata Tirta Lainnya Dengan Tingkat
Risiko Menengah Tinggi adalah Usaha Wisata
Tirta Lainnya dengan kategori tingkat risiko
menengah tinggi sesuai hasil analisis risiko
kegiatan usaha yang memperhitungkan aspek
kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau
bukti pemenuhan standar pelaksanaan
kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Wisata Tirta Lainnya
adalah rumusan kualifikasi usaha dan/atau
klasifikasi Usaha Wisata Tirta Lainnya yang
mencakup aspek sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen Usaha Wisata Tirta Lainnya.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen
hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan
Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha
Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha. - 436 -
NO KBLI: (93249) WISATA TIRTA LAINNYA
g. Sertifikat Standar Usaha Wisata Tirta Lainnya
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi
Produk Bidang Pariwisata kepada kepada
Usaha Wisata Tirta Lainnya yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha Wisata
Tirta Lainnya Dengan Tingkat Risiko Menengah
Tinggi.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
Persyaratan penerapan Standar Kegiatan Usaha Wisata Tirta
Lainnya Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha
sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 s.d. 4.4.
d. Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna,
tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha
yang jelas.
e. Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan
Daya bagi karyawan tersedia dan berlaku.
Manusia
f. Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang
terdokumentasi. - 437 -
NO KBLI: (93249) WISATA TIRTA LAINNYA
g. Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja masih berlaku dan terdokumentasi.
5. Ketentuan 5.4 Pelaksana Penilaian Kesesuaian:
Verifikasi Dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di lingkungan
unit teknis bidang industri Pariwisata pada
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang
menangani urusan Pariwisata melalui
penunjukan dengan Keputusan Kepala
Dinas.
5.5 Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian:
Dilaksanakan dengan jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
Pelaku Usaha Pariwisata menyampaikan
dokumen persyaratan secara lengkap dan
benar melalui Sistem OSS.
5.6 Prosedur Penilaian Kesesuaian:
a. pelaku Usaha Wisata Tirta Lainnya
membuat akun di Sistem OSS;
b. pelaku Usaha Wisata Tirta Lainnya
mengajukan permohonan Sertifikat
Standar melalui Sistem OSS;
c. pelaku Usaha Wisata Tirta Lainnya
mengisi data kegiatan usaha sesuai
KBLI 93249;
d. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Wisata Tirta Lainnya
melakukan penilaian mandiri dengan
merujuk pada daftar cek Dokumen
Penilaian Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah ke
dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi kepada
tim verifikator, diikuti kelengkapan
persyaratan;
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar
oleh tim verifikator:
1) jika waktu pelaksanaan verifikasi
melebihi 14 (empat belas) hari
kerja, Sistem OSS otomatis
menerbitkan Sertifikat Standar;
dan
2) jika waktu pelaksanaan verifikasi
kurang dari atau 14 (empat belas)
hari kerja, maka lanjut pada huruf
i; - 438 -
NO KBLI: (93249) WISATA TIRTA LAINNYA
i. persetujuan Sertifikat Standar untuk
Usaha Wisata Tirta Lainnya oleh unit
persetujuan; dan
j. notifikasi persetujuan Sertifikat Standar
dengan 3 (tiga) jenis persetujuan, yaitu
disetujui, kurang lengkap, atau ditolak;
1) jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan Sertifikat
Standar oleh Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang
menangani urusan Pariwisata;
2) jika kurang lengkap, Sistem OSS
menyampaikan permintaan untuk
melengkapi kekurangan; dan
3) jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan a. memiliki Surat Izin Wisata Bahari, apabila
Kewajiban kegiatan usaha menetap lebih dari 30 hari di
wilayah laut; dan
b. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
yang diterbitkan oleh LSPr, mencakup
pemenuhan sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. ruang karyawan dilengkapi ruang ganti
terpisah karyawan wanita dan laki-laki dan
tempat penyimpanan pakaian;
b. toilet yang bersih dan terawat dengan
kelengkapannya bagi karyawan;
c. toilet dengan jumlah sesuai dengan rasio
kapasitas pengunjung yang bersih dan
terawat dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta
terpisah untuk pengunjung pria dan wanita,
dilengkapi dengan fasilitas tambahan untuk
penyandang disabilitas;
d. tersedia kamar bilas dan/atau kamar ganti
pria dan wanita yang terpisah dengan
sirkulasi dan pencahayaan udara yang baik;
e. area/gerai pelayanan (front office) dilengkapi
meja, kursi dan tempat penitipan barang yang
aman;
f. ruang medis dilengkapi oksigen, tempat tidur,
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
g. ruang atau area perbaikan, penyimpanan dan
pemajangan peralatan kegiatan wisata tirta;
h. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat; - 439 -
NO KBLI: (93249) WISATA TIRTA LAINNYA
i. tempat penjualan makanan dan minuman
yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
j. perlengkapan oksigen sesuai standar
peralatan keselamatan;
k. kapal untuk kegiatan wisata tirta di wilayah
perairan laut yang memiliki sarana
pelampung (vest);
l. papan nama, titik kumpul, peta daerah
berbahaya, dan jalur evakuasi dengan tulisan
yang terbaca dan terlihat jelas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. papan himbauan dan rambu keselamatan dan
keamanan pengunjung yang mudah terlihat
dan terbaca dengan jelas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. peralatan komunikasi telepon, email dan/atau
internet serta peralatan khusus untuk
koordinasi dan keadaan darurat (emergency);
o. instalasi listrik dan/atau genset terpasang
aman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
p. instalasi air bersih berfungsi dengan baik dan
memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
q. penggunaan peralatan hemat air, meliputi
tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan
closet dual flush;
r. instalasi pembuangan limbah cair yang ramah
lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
s. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik, anorganik, dan B3; dan
t. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik, anorganik, dan B3
serta mampu menampung sampah dalam
jumlah sesuai kebutuhan.
6.2 Sumber a. karyawan memahami pelaksanaan
Daya pencegahan dan penanggulangan kondisi
Manusia darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
e. memiliki staf operasional yang memahami
operasional Usaha Wisata Tirta Lainnya;
f. memiliki pemandu keselamatan wisata tirta
yang bersertifikat dan tersertifikasi; - 440 -
NO KBLI: (93249) WISATA TIRTA LAINNYA
g. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi yang
terdokumentasi;
h. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
i. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
j. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan
karyawan secara berkala yang
terdokumentasi; dan
k. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. penyediaan paket wisata tirta lainnya
yang meliputi kegiatan wisata di wilayah
perairan air, sungai, waduk, danau,
pesisir laut (pantai) dan laut;
b. peralatan wisata tirta sesuai jenis
kegiatan wisata di wilayah perairan air;
c. memiliki pemandu keselamatan wisata
tirta yang bersertifikat dan tersertifikasi,
serta memiliki pengetahuan dan rekam
jejak tentang lokasi kegiatan wisata tirta
dan kemampuan penanganan
keselamatan wisatawan, termasuk
keadaan darurat di wilayah permukaan
dan/atau bawah air; dan
d. ketersediaan ruang atau area untuk
melakukan pengarahan (briefing) bagi
wisatawan.
6.3.2 Pelayanan
a. penerimaan dan pemberian informasi
melalui telepon, email dan email
mengenai paket kegiatan, jadwal,
produk dan harga;
b. penyambutan wisatawan sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
c. penjemputan dan pengantaran
wisatawan sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
d. pelaksanaan operasional kegiatan
wisata tirta lainnya sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
e. supervisi kegiatan wisata di wilayah
bawah laut sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
f. penggunaan kapal sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja,
untuk kegiatan wisata tirta di perairan - 441 -
NO KBLI: (93249) WISATA TIRTA LAINNYA
laut;
g. pembayaran tunai dan/atau nontunai
berfungsi dengan baik; dan
h. pemberian asuransi jiwa bagi
pengunjung yang terdokumentasi.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas
Manajemen struktur organisasi dengan uraian tugas
Usaha setiap jabatan yang jelas dan
terdokumentasi;
b. program Pengawasan kegiatan wisata
tirta yang ramah lingkungan dan
mengikuti kaedah konservasi dan
pengamanan biota laut yang
terdokumentasi;
c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan yang
terdokumentasi;
d. pelaksanaan program Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
terdokumentasi;
e. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri yang
terdokumentasi;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan penerapan
ramah lingkungan di tempat usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha yang
terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pengelolaan usaha;
i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha yang terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
komunikasi pelanggan usaha;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha yang terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan kualitas pelayanan
usaha secara berkelanjutan;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi; - 442 -
NO KBLI: (93249) WISATA TIRTA LAINNYA
n. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan produktivitas usaha
secara berkelanjutan;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan
kebersihan dan perawatan bangunan
serta lingkungan usaha;
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha yang terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pemantauan, evaluasi, dan tindak
lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan;
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
v. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
audit internal penerapan Standar
Kegiatan Usaha; dan
w. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha
yang terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Wisata Tirta Lainnya dilakukan Pengawasan yang
menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 443 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
KLUB MALAM
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
NO. KBLI: (93291) KLUB MALAM
1. Ruang Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
Lingkup yang kegiatannya menyediakan tempat dan
fasilitas untuk menari dengan diiringi musik,
atraksi pertunjukan lampu, dan menyediakan
jasa pelayanan makanan dan minuman.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Klub Malam adalah usaha hiburan
malam yang menyediakan tempat dan
fasilitas bersantai dan/atau melantai
dengan diiringi musik hidup dan cahaya
lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
c. Usaha Klub Malam Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi adalah Usaha Klub Malam
dengan kategori tingkat risiko menengah
tinggi sesuai hasil analisis risiko kegiatan
usaha yang memperhitungkan aspek
kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Klub Malam
adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi Usaha Klub Malam yang
mencakup sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem manajemen
Usaha Klub Malam.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Klub Malam
Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata
kepada Usaha Klub Malam yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha Klub
Malam Dengan Tingkat Risiko Menengah
Tinggi.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk - 444 -
NO. KBLI: (93291) KLUB MALAM
yang selanjutnya disebut LSPr adalah
lembaga penilaian kesesuaian milik pihak
ketiga yang mengoperasikan skema
sertifikasi produk untuk memberikan
jaminan tertulis bahwa suatu barang,
proses, atau jasa telah memenuhi standar
dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
yang menerangkan bahwa sarana usaha
telah memenuhi standar baku mutu
kesehatan lingkungan dan persyaratan
kesehatan melalui inspeksi kesehatan
lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan
Persyaratan penerapan Standar Kegiatan Usaha Klub
Malam Dengan Tingkat Risiko Menengah
Tinggi mencakup sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagaimana dimaksud
dalam angka 4.1 s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan
jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha
yang jelas;
4.2 Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan
Daya kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku.
Manusia - 445 -
NO. KBLI: (93291) KLUB MALAM
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang
Produksi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang
terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap
Manajemen jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku dan
terdokumentasi.
5. Ketentuan 5.1 Pelaksana Penilaian Kesesuaian:
Verifikasi Dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di
lingkungan unit teknis bidang industri
Pariwisata pada Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata melalui penunjukan
dengan Keputusan Kepala Dinas.
5.2 Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian:
Dilaksanakan dengan jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
Pelaku Usaha Pariwisata menyampaikan
dokumen persyaratan secara lengkap dan
benar melalui Sistem OSS.
5.3 Prosedur Penilaian Kesesuaian:
a. pelaku Usaha Klub Malam membuat
akun di Sistem OSS;
b. pelaku Usaha Klub Malam
mengajukan permohonan Sertifikat
Standar melalui Sistem OSS;
c. pelaku Usaha Klub Malam mengisi
data kegiatan usaha sesuai KBLI
93291;
d. Sistem OSS menampilkan Dokumen
Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Klub Malam
melakukan penilaian mandiri dengan
merujuk pada daftar cek Dokumen
Penilaian Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah
ke dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi
kepada tim verifikator, diikuti
kelengkapan persyaratan;
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat
Standar oleh tim verifikator:
1) jika waktu pelaksanaan
verifikasi melebihi 14 (empat
belas) hari kerja, Sistem OSS
otomatis menerbitkan Sertifikat - 446 -
NO. KBLI: (93291) KLUB MALAM
Standar; dan
2) jika waktu pelaksanaan
verifikasi kurang dari atau 14
(empat belas) hari kerja, maka
lanjut pada huruf i.
i. persetujuan Sertifikat Standar untuk
Usaha Klub Malam oleh unit
persetujuan;
j. notifikasi persetujuan Sertifikat
Standar dengan 3 (tiga) jenis
persetujuan, yaitu disetujui, kurang
lengkap, atau ditolak;
1) jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan
Sertifikat Standar oleh
Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi yang menangani urusan
Pariwisata;
2) jika kurang lengkap, Sistem OSS
menyampaikan permintaan
untuk melengkapi kekurangan;
dan
3) jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan a. memiliki SLS;
Kewajiban b. memiliki PB UMKU berupa Surat
Keterangan Penjualan Langsung Minuman
Beralkohol (SKPL) A atau B dan C sesuai
dengan kebutuhan usahanya;
c. memiliki Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr,
mencakup pemenuhan sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1
s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. ruang ganti dan tempat istirahat terpisah
untuk karyawan pria dan wanita,
dilengkapi dengan tempat penyimpanan
barang karyawan;
b. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah untuk
karyawan pria dan wanita;
c. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah untuk
pengunjung pria dan wanita, dilengkapi - 447 -
NO. KBLI: (93291) KLUB MALAM
dengan fasilitas tambahan untuk
penyandang disabilitas;
d. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
e. tempat petugas keamanan/pos keamanan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
f. tempat pembayaran terlihat dengan jelas,
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
pembayaran tunai dan nontunai;
g. tempat penjualan makanan ringan dan
minuman ringan bersih dan terawat;
h. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau
fasilitas internet berfungsi dengan baik;
i. instalasi listrik dan/atau genset terpasang
aman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
j. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
k. instalasi air bersih berfungsi dengan baik
dan memenuhi persyaratan higiene
sanitasi;
l. penggunaan peralatan hemat air, meliputi
tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan
closet dual flush;
m. instalasi gas terpasang aman memenuhi
kelaikan;
n. instalasi pembuangan limbah cair yang
ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
o. penyejuk udara dan/atau exhaust fan
dengan jumlah dan daya sesuai dengan
rasio luas ruangan;
p. peralatan keamanan berupa kamera
pengawas (Closed Circuit Television) yang
berfungsi dengan baik;
q. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang
berfungsi dengan baik, dilengkapi rambu
yang terlihat dengan jelas dan mudah
terbaca sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
r. lampu darurat yang berfungsi dengan baik;
s. peralatan pencahayaan yang berfungsi
dengan baik;
t. fasilitas angkat angkut karyawan dan
barang berfungsi dengan baik;
u. lift atau eskalator pengunjung untuk Usaha
Klub Malam yang berada di lantai 4 (empat)
atau lebih;
v. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik, anorganik, dan B3; - 448 -
NO. KBLI: (93291) KLUB MALAM
w. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik, anorganik, dan B3
serta mampu menampung sampah dalam
jumlah sesuai kebutuhan; dan
x. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan
terawat.
6.2 Sumber a. karyawan memahami pelaksanaan
Daya pencegahan dan penanggulangan kondisi
Manusia darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
e. petugas kebersihan yang terlatih;
f. petugas satuan pengamanan memiliki
Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan
pengamanan;
g. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi yang
terdokumentasi;
h. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
i. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
j. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala yang
terdokumentasi; dan
k. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. ruang bersantai dan melantai dengan
luas tempat melantai paling kecil 6
(enam) meter x 8 (delapan) meter,
ketinggian plafon paling rendah 3 (tiga
meter), dan kedap suara;
b. musik hidup dilengkapi dengan
perlengkapan dan peralatan musik
yang berfungsi dengan baik, agenda
acara, penyanyi dan musisi
professional;
c. panggung untuk disc jockey, penata
suara, dan penata cahaya dengan
ketentuan luas panggung paling kecil 3
(tiga) meter x 2 (dua) meter, ketinggian - 449 -
NO. KBLI: (93291) KLUB MALAM
panggung paling rendah 30 (tiga
puluh) cm, dan jarak antara panggung
dengan kursi pengunjung paling dekat
2 (dua) meter;
d. meja dan kursi untuk pengunjung
dengan ketentuan: jarak antar kursi
paling dekat 1 (satu) meter dan jarak
antar meja paling dekat 2 (dua) meter;
e. peralatan sistem suara dengan
kekuatan paling keras 110 desibel
disesuaikan dengan rasio luas
ruangan;
f. media penyimpan data suara yang
telah diisi dengan rekaman lagu
dan/atau musik yang berfungsi
dengan baik; dan
g. ruang khusus pengisi acara/talent
yang aman, bersih, dan terawat.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau
logo perusahaan;
b. penyampaian agenda panggung, jenis
musik, jenis lagu, dan penyanyi;
c. penyambutan, penerimaan, dan
pelepasan pengunjung sesuai dengan
ketentuan dalam SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan;
d. pemesanan, pembuatan, dan
penyajian makanan ringan dan/atau
minuman ringan sesuai standar
kesehatan dan keamanan pangan;
e. pemesanan, pembuatan, dan
penyajian minuman beralkohol dan
tidak beralkohol sesuai standar
kesehatan dan keamanan pangan; dan
f. pembayaran tunai dan/atau nontunai
berfungsi dengan baik.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas
Manajemen struktur organisasi dengan uraian tugas
Usaha setiap jabatan yang jelas dan
terdokumentasi;
b. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha
Klub Malam yang terdokumentasi;
c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan yang
terdokumentasi;
d. pelaksanaan program Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai - 450 -
NO. KBLI: (93291) KLUB MALAM
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terdokumentasi;
e. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri yang
terdokumentasi;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha yang
terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis terkait pembatasan usia
pengunjung sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha yang terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha yang terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan
yang terdokumentasi;
q. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
r. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
s. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama (pest control); - 451 -
NO. KBLI: (93291) KLUB MALAM
t. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama yang terdokumentasi;
u. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha;
v. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha yang terdokumentasi;
w. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan;
x. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
y. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha; dan
z. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha yang
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Klub Malam dilakukan Pengawasan yang
menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 452 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
KARAOKE
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO KBLI: (93292) KARAOKE
1. Ruang Standar ini memuat pengaturan terkait usaha
Lingkup yang kegiatannya menyediakan tempat dan
fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan
dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa
pelayanan makanan dan minuman.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Karaoke adalah usaha yang
menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi
dengan atau tanpa pemandu;
c. Usaha Karaoke Dengan Tingkat Risiko
Menengah Rendah adalah Usaha Karaoke
dengan kategori tingkat risiko menengah
rendah sesuai hasil analisis risiko kegiatan
usaha yang memperhitungkan aspek
kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Karaoke adalah
rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi
Usaha Karaoke yang mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan produksi,
dan sistem manajemen Usaha Karaoke.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan
penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh
Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur
sarana, sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Karaoke Dengan
Tingkat Risiko Menengah Rendah adalah
bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga
Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi
Produk Bidang Pariwisata kepada Usaha
Karaoke yang telah memenuhi Standar
Kegiatan Usaha Karaoke Dengan Tingkat
Risiko Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang
selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga
penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema sertifikasi produk
untuk memberikan jaminan tertulis bahwa - 453 -
NO KBLI: (93292) KARAOKE
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
menerangkan bahwa sarana usaha telah
memenuhi standar baku mutu kesehatan
lingkungan dan persyaratan kesehatan
melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang Pariwisata.
3. Penggolongan Skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar
Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan -
Verifikasi
6. Ketentuan a. memiliki SLS;
Kewajiban b. memiliki PB UMKU berupa Surat Keterangan
Penjualan Langsung Minuman Beralkohol
(SKPL) A atau B dan C sesuai dengan
kebutuhan usahanya bagi Usaha Karaoke
yang menjual minuman beralkohol;
c. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
kesiapan Penerapan Standar Kegiatan Usaha
Karaoke Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah mencakup sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagai berikut:
1) sarana:
a) petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi
yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c) peralatan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat
Pemadam Api Ringan (APAR) yang
berfungsi dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak
berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; - 454 -
NO KBLI: (93292) KARAOKE
dan
f) status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas;
2) sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan dan
kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku;
3) ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti informasi
tentang dokter, rumah sakit, atau
klinik terdekat yang terdokumentasi;
4) sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan uraian
tugas setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi.
d. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata
yang diterbitkan LSPr (khusus PMA),
mencakup pemenuhan sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d.
6.4.
e. dalam hal pelaku Usaha Karaoke selain PMA
secara sukarela melaksanakan standardisasi
dan sertifikasi usaha, wajib memenuhi
kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka
6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. ruang ganti dan tempat istirahat terpisah
untuk karyawan pria dan wanita, dilengkapi
dengan tempat penyimpanan barang
karyawan;
b. toilet yang bersih dan terawat untuk
karyawan;
c. toilet yang bersih, terawat, dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta terpisah untuk pengunjung pria dan
wanita, dilengkapi dengan fasilitas
tambahan untuk penyandang disabilitas;
d. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
e. tempat penjualan makanan ringan dan
minuman ringan bersih dan terawat;
f. ruang tunggu pengunjung yang dilengkapi
dengan tempat duduk dan meja bersih dan
terawat; - 455 -
NO KBLI: (93292) KARAOKE
g. tempat petugas keamanan/pos keamanan
bersih dan terawat;
h. tempat pembayaran terlihat dengan jelas,
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
pembayaran tunai dan nontunai;
i. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas
internet berfungsi dengan baik;
j. instalasi listrik dan/atau genset terpasang
aman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
k. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
l. instalasi air bersih berfungsi dengan baik
dan memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
m. penggunaan peralatan hemat air, meliputi
tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan
closet dual flush;
n. instalasi pembuangan limbah cair yang
ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
o. penyejuk udara dan exhaust fan dengan
jumlah dan daya sesuai dengan rasio luas
ruangan;
p. peralatan keamanan berupa kamera
pengawas (Closed Circuit Television) yang
berfungsi dengan baik;
q. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang
berfungsi dengan baik, dilengkapi rambu
yang terlihat dengan jelas dan mudah
terbaca;
r. lampu darurat yang berfungsi dengan baik;
s. lift atau eskalator pengunjung untuk Usaha
Karaoke yang berada di lantai 4 (empat) atau
lebih;
t. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
sampah organik dan anorganik;
u. tempat penampungan sementara terpisah
antara sampah organik dan anorganik serta
mampu menampung sampah dalam jumlah
sesuai kebutuhan; dan
v. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan
terawat.
6.2 Sumber a. karyawan memahami pelaksanaan
Daya pencegahan dan penanggulangan kondisi
Manusia darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; - 456 -
NO KBLI: (93292) KARAOKE
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
e. petugas kebersihan yang terlatih;
f. petugas keamanan oleh satuan
pengamanan;
g. pelaksanaan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi yang
terdokumentasi;
h. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
i. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang terdokumentasi;
j. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala yang
terdokumentasi; dan
k. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. luas ruangan paling kecil 2.5 (dua
setengah) x 3.5 (tiga setengah) meter;
b. penyejuk udara dan exhaust fan bersih
terawat dan berfungsi dengan baik;
c. tempat duduk dan meja terbuat dari
material yang aman, bersih dan
terawat;
d. kaca kontrol yang dipasang di pintu
masuk bersih, terawat dan mudah
dijangkau;
e. kedap suara terpasang aman dan
memenuhi kelaikan pengunjung;
f. daftar lagu yang mudah terlihat dan
terbaca;
g. sistem dan perangkat tata suara
terpasang aman dan berfungsi dengan
baik; dan
h. layar monitor terpasang aman dan
memenuhi kelaikan pengunjung.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi dengan
mencantumkan identitas dan/atau logo
perusahaan;
b. tata cara pemesanan tempat (reservasi)
sesuai dengan ketentuan dalam SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan; - 457 -
NO KBLI: (93292) KARAOKE
c. penyambutan, penerimaan, dan
pelepasan pengunjung sesuai dengan
ketentuan dalam SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan;
d. pemberian informasi daftar lagu dan
pengoperasian perangkat dalam ruang
karaoke, dengan atau tanpa pemandu
lagu;
e. pemesanan, pembuatan, dan penyajian
makanan ringan dan/atau minuman
ringan sesuai standar kesehatan dan
keamanan pangan; dan
f. pembayaran tunai dan/atau nontunai
berfungsi dengan baik.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas struktur
Manajemen organisasi dengan uraian tugas setiap
Usaha jabatan yang jelas dan terdokumentasi;
b. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha
Karaoke yang terdokumentasi;
c. pelaksanaan program Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terdokumentasi;
d. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri yang
terdokumentasi;
e. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha;
f. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha yang
terdokumentasi;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha;
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha yang terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha yang terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan - 458 -
NO KBLI: (93292) KARAOKE
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara berkelanjutan
yang terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
q. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama (pest control);
r. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama yang terdokumentasi;
s. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha;
t. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha yang terdokumentasi;
u. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan; dan
v. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Karaoke dilakukan Pengawasan yang menjadi
bagian dari Pengawasan PBBR. - 459 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
USAHA ARENA PERMAINAN
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
NO KBLI: (93293) USAHA ARENA PERMAINAN
1. Ruang Standar ini memuat pengaturan usaha yang
Lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan
fasilitas untuk permainan ketangkasan dan
atau mesin permainan dengan koin atau
kartu sebagai usaha pokok dan dapat
dilengkapi dengan penyediaan jasa
pelayanan makan dan minum.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata;
b. Usaha Arena Permainan adalah usaha
yang menyediakan tempat dan fasilitas
permainan, termasuk playground, untuk
kegiatan bermain dengan keterampilan;
c. Usaha Arena Permainan Dengan Tingkat
Risiko Menengah Tinggi adalah Usaha
Arena Permainan dengan kategori
tingkat risiko menengah tinggi sesuai
hasil analisis risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Arena
Permainan adalah rumusan kualifikasi
dan/atau klasifikasi Usaha Arena
Permainan yang mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen Usaha
Arena Permainan.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri
kesiapan penerapan Standar Kegiatan
Usaha oleh Pelaku Usaha Pariwisata
meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Arena
Permainan Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi adalah bukti tertulis
yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk
Bidang Pariwisata kepada Usaha Arena
Permainan yang telah memenuhi Standar - 460 -
NO KBLI: (93293) USAHA ARENA PERMAINAN
Kegiatan Usaha Arena Permainan
Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk
yang selanjutnya disebut LSPr adalah
lembaga penilaian kesesuaian milik
pihak ketiga yang mengoperasikan skema
sertifikasi produk untuk memberikan
jaminan tertulis bahwa suatu barang,
proses, atau jasa telah memenuhi
standar dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjurnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
yang menerangkan bahwa sarana usaha
telah memenuhi standar baku mutu
Kesehatan lingkungan dan persyaratan
kesehatan melalui inspeksi kesehatan
lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
Persyaratan kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha
Arena Permainan Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi mencakup sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha sebagaimana
dimaksud dalam angka 4.1 s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan
baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa,
dan jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas - 461 -
NO KBLI: (93293) USAHA ARENA PERMAINAN
4.2 Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan
Daya kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
Manusia berlaku.
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi
Produksi tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat yang terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas
Manajemen setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku dan
terdokumentasi.
5. Ketentuan 5.1 Pelaksana Penilaian Kesesuaian:
Verifikasi Dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di
lingkungan unit teknis bidang industri
Pariwisata pada Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata melalui penunjukan
dengan Keputusan Kepala Dinas.
5.2 Waktu Pelaksanaan Penilaian
Kesesuaian:
dilaksanakan dengan jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah Pelaku Usaha Pariwisata
menyampaikan dokumen persyaratan
secara lengkap dan benar melalui
Sistem OSS.
5.3 Prosedur Penilaian Kesesuaian:
a. pelaku Usaha Arena Permainan
membuat akun di Sistem OSS;
b. pelaku Usaha Arena Permainan
mengajukan permohonan Sertifikat
Standar melalui Sistem OSS;
c. pelaku Usaha Arena Permainan
mengisi data kegiatan usaha sesuai
KBLI 93293;
d. Sistem OSS menampilkan
Dokumen Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Arena Permainan
melakukan penilaian mandiri
dengan merujuk pada daftar cek
Dokumen Penilaian Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah
ke dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi
kepada tim verifikator, diikuti
kelengkapan persyaratan; - 462 -
NO KBLI: (93293) USAHA ARENA PERMAINAN
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat
Standar oleh tim verifikator:
1) jika waktu pelaksanaan
verifikasi melebihi 14 (empat
belas) hari kerja, Sistem OSS
otomatis menerbitkan
Sertifikat Standar; dan
2) jika waktu pelaksanaan
verifikasi kurang dari atau 14
(empat belas) hari kerja, maka
lanjut pada huruf i;
i. persetujuan Sertifikat Standar
untuk Usaha Arena Permainan
oleh unit persetujuan; dan
j. notifikasi persetujuan Sertifikat
Standar dengan 3 (tiga) jenis
persetujuan, yaitu disetujui,
kurang lengkap, atau ditolak;
1) jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan
Sertifikat Standar oleh
Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata;
2) jika kurang lengkap, Sistem
OSS menyampaikan
permintaan untuk melengkapi
kekurangan; dan
3) jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan a. memiliki SLS;
Kewajiban b. memiliki Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr,
mencakup pemenuhan sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha dengan
kriteria sebagaimana dimaksud dalam
angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah
untuk karyawan pria dan wanita (bagi
usaha yang berdiri sendiri);
b. toilet dengan jumlah sesuai dengan rasio
kapasitas pengunjung yang bersih dan
terawat dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta terpisah untuk
pengunjung pria dan wanita, dilengkapi - 463 -
NO KBLI: (93293) USAHA ARENA PERMAINAN
dengan fasilitas tambahan untuk
penyandang disabilitas (bagi usaha yang
berdiri sendiri);
c. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat (bagi usaha
yang berdiri sendiri);
d. tempat petugas keamanan/pos
keamanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan (bagi
usaha yang berdiri sendiri);
e. tersedia area pemeliharaan dan
perbaikan;
f. instalasi listrik dan/atau genset
terpasang aman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
g. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
h. instalasi air bersih berfungsi dengan baik
dan memenuhi persyaratan higiene
sanitasi (bagi usaha yang berdiri sendiri);
i. penggunaan peralatan hemat air,
meliputi tetapi tidak terbatas pada keran
aerator dan closet dual flush (bagi usaha
yang berdiri sendiri);
j. instalasi pembuangan limbah cair yang
ramah lingkungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan (bagi usaha yang berdiri
sendiri);
k. peralatan keamanan berupa kamera
pengawas (Closed Circuit Television) yang
berfungsi dengan baik;
l. akses khusus darurat/jalur evakuasi
yang berfungsi dengan baik, dilengkapi
rambu yang terlihat dengan jelas dan
mudah terbaca sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
m. tempat sampah tertutup terdiri atas
tempat sampah organik, anorganik, dan
B3;
n. tempat penampungan sementara
terpisah antara sampah organik,
anorganik, dan B3 serta mampu
menampung sampah dalam jumlah
sesuai kebutuhan (bagi usaha yang
berdiri sendiri); dan
o. tersedia fasilitas parkir yang memadai,
bersih, aman, terawat, mudah diakses
pengunjung (bagi usaha yang berdiri
sendiri). - 464 -
NO KBLI: (93293) USAHA ARENA PERMAINAN
6.2 Sumber a. karyawan memahami pelaksanaan
Daya pencegahan dan penanggulangan kondisi
Manusia darurat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
e. petugas kebersihan yang terlatih;
f. operator yang berkompeten untuk
memastikan keselamatan pemain dan
pengunjung;
g. teknisi yang berkompeten untuk menjaga
keselamatan pemain dan pengunjung;
h. petugas satuan pengamanan memiliki
Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan
pengamanan;
i. pelaksanaan program pengembangan
dan peningkatan kompetensi yang
terdokumentasi;
j. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
k. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang
terdokumentasi;
l. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala yang
terdokumentasi; dan
m. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. arena permainan di dalam atau di
luar gedung, yang memenuhi
persyaratan kelaikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. luas area yang digunakan untuk
peralatan dan mesin permainan
paling besar 80 % dari total luas
area;
c. petunjuk arah masuk dan keluar
yang jelas dan mudah terlihat;
d. penerangan dan sirkulasi udara
yang baik; - 465 -
NO KBLI: (93293) USAHA ARENA PERMAINAN
e. peralatan dan mesin permainan,
baik elektronik maupun mekanik,
yang memenuhi ketentuan
persyaratan kelaikan/keamanan
penggunaannya, tidak
mengandalkan keberuntungan
(luck/chance) atau mengandung
unsur perjudian dan tidak
mengandung pornografi/pornoaksi,
kekerasan dan pembunuhan;
f. Informasi mengenai harga
permainan pada setiap jenis
permainan dan pengoperasian
sarana dan fasilitas arena
permainan, ditulis dalam bahasa
Indonesia dengan tulisan yang
terbaca jelas; dan
g. larangan tertulis dan ditempatkan
pada tempat yang mudah terbaca,
mengenai berjudi, merokok,
membawa, mengedarkan, dan
mengkonsumsi narkoba,
membawa/mengkonsumsi
minuman beralkohol; dan membawa
senjata tajam/api.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi
dengan mencantumkan identitas
dan/atau logo perusahaan;
b. penyampaian informasi mengenai
produk, harga permainan,
pembayaran, nomor telepon penting
(kepolisian, pemadam kebakaran,
ambulans, dan rumah sakit atau
klinik) dan jadwal operasional;
c. penyampaian informasi mengenai
tata tertib penggunaan arena
permainan;
d. pengadaan dan/atau penyediaan
peralatan dan mesin permainan;
e. perawatan secara berkala terhadap
arena permainan, termasuk
peralatan dan mesin permainan;
dan
f. pengoperasian arena permainan,
termasuk peralatan dan mesin
permainan.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas
Manajemen struktur organisasi dengan uraian tugas
Usaha - 466 -
NO KBLI: (93293) USAHA ARENA PERMAINAN
setiap jabatan yang jelas dan
terdokumentasi;
b. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan arena
permainan yang terdokumentasi;
c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan yang
terdokumentasi;
d. pelaksanaan program Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terdokumentasi ;
e. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri yang
terdokumentasi;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan penerapan
ramah lingkungan di tempat usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha yang
terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pengelolaan usaha;
i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha yang terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
komunikasi pelanggan usaha;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha yang terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan kualitas pelayanan usaha
secara berkelanjutan;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan produktivitas usaha
secara berkelanjutan;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat; - 467 -
NO KBLI: (93293) USAHA ARENA PERMAINAN
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pengendalian hama (pest control);
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama yang terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kebersihan
dan perawatan bangunan serta
lingkungan usaha;
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha yang terdokumentasi;
v. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut
perbaikan usaha secara berkelanjutan;
w. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
x. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit
internal penerapan Standar Kegiatan
Usaha; dan
y. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha yang
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha
Arena Permainan dilakukan Pengawasan yang
menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 468 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
DISKOTEK
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
NO. KBLI: (93294) DISKOTEK
1. Ruang Standar ini memuat pengaturan terkait
Lingkup usaha yang kegiatannya menyediakan
tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan
tata cahaya dan suara, untuk mendengarkan
musik atau menari mengikuti irama musik,
dan menyediakan jasa pelayanan makanan
dan minuman.
2. Istilah dan a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
Definisi menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Diskotek adalah usaha hiburan
malam yang menyediakan tempat dan
fasilitas bersantai dan/atau melantai
dengan diiringi rekaman lagu dan/atau
musik serta cahaya lampu.
c. Usaha Diskotek Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi adalah Usaha Diskotek
dengan kategori tingkat risiko menengah
tinggi sesuai hasil analisis risiko kegiatan
usaha yang memperhitungkan aspek
kesehatan, keselamatan, lingkungan,
serta pemanfaatan dan pengelolaan
sumber daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Diskotek adalah
rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi
Usaha Diskotek yang mencakup sarana,
sumber daya manusia, ketentuan
produksi, dan sistem manajemen Usaha
Diskotek.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri
kesiapan penerapan Standar Kegiatan
Usaha oleh Pelaku Usaha Pariwisata
meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Diskotek
Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata
kepada Usaha Diskotek yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha - 469 -
NO. KBLI: (93294) DISKOTEK
Diskotek Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk
yang selanjutnya disebut LSPr adalah
lembaga penilaian kesesuaian milik
pihak ketiga yang mengoperasikan skema
sertifikasi produk untuk memberikan
jaminan tertulis bahwa suatu barang,
proses, atau jasa telah memenuhi
standar dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
yang menerangkan bahwa sarana usaha
telah memenuhi standar baku mutu
kesehatan lingkungan dan persyaratan
kesehatan melalui inspeksi kesehatan
lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang Pariwisata.
3. Penggolongan -
Usaha
4. Ketentuan memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
Persyaratan kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha
Diskotek Dengan Tingkat Risiko Menengah
Tinggi mencakup sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagaimana dimaksud
dalam angka 4.1 s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha dengan
tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang berfungsi dengan
baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa,
dan jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat
penyimpanan barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas. - 470 -
NO. KBLI: (93294) DISKOTEK
4.2 Sumber perlindungan asuransi kesehatan dan
Daya kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
Manusia berlaku.
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi
Produksi tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat yang terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas
Manajemen setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;
Usaha b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku dan
terdokumentasi.
5. Ketentuan 5.1 Pelaksana Penilaian Kesesuaian:
Verifikasi Dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di
lingkungan unit teknis bidang industri
Pariwisata pada Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata melalui penunjukan
dengan Keputusan Kepala Dinas.
5.2 Waktu Pelaksanaan Penilaian
Kesesuaian:
Dilaksanakan dengan jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah Pelaku Usaha Pariwisata
menyampaikan dokumen persyaratan
secara lengkap dan benar melalui
Sistem OSS.
5.3 Prosedur Penilaian Kesesuaian:
a. pelaku Usaha Diskotek membuat
akun di Sistem OSS;
b. pelaku Usaha Diskotek
mengajukan permohonan Sertifikat
Standar melalui Sistem OSS;
c. pelaku Usaha Diskotek mengisi
data kegiatan usaha sesuai KBLI
93294;
d. Sistem OSS menampilkan
Dokumen Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Diskotek melakukan
penilaian mandiri dengan merujuk
pada daftar cek Dokumen Penilaian
Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan diunggah
ke dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi
kepada tim verifikator, diikuti
kelengkapan persyaratan; - 471 -
NO. KBLI: (93294) DISKOTEK
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat
Standar oleh tim verifikator:
1) jika waktu pelaksanaan
verifikasi melebihi 14 (empat
belas) hari kerja, Sistem OSS
otomatis menerbitkan
Sertifikat Standar;
2) jika waktu pelaksanaan
verifikasi kurang dari atau 14
(empat belas) hari kerja, maka
lanjut pada huruf i;
i. persetujuan Sertifikat Standar
untuk Usaha Diskotek oleh unit
persetujuan; dan
j. notifikasi persetujuan Sertifikat
Standar dengan 3 (tiga) jenis
persetujuan, yaitu disetujui,
kurang lengkap, atau ditolak;
1) jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan
Sertifikat Standar oleh
Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata;
2) jika kurang lengkap, Sistem
OSS menyampaikan
permintaan untuk melengkapi
kekurangan; dan
3) jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan a. memiliki SLS;
Kewajiban b. memiliki PB UMKU berupa Surat
Keterangan Penjualan Langsung Minuman
Beralkohol (SKPL) A atau B dan C sesuai
dengan kebutuhan usahanya; dan
c. memiliki Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr,
mencakup pemenuhan sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1
s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. ruang ganti dan tempat istirahat terpisah
untuk karyawan pria dan wanita,
dilengkapi dengan tempat penyimpanan
barang karyawan;
b. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah
untuk karyawan pria dan wanita; - 472 -
NO. KBLI: (93294) DISKOTEK
c. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah
untuk pengunjung pria dan wanita,
dilengkapi dengan fasilitas tambahan
untuk penyandang disabilitas;
d. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi pengunjung dan
karyawan bersih dan terawat;
e. tempat petugas keamanan/pos
keamanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. tempat pembayaran terlihat dengan jelas,
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
pembayaran tunai dan nontunai;
g. tempat penjualan makanan ringan dan
minuman ringan bersih dan terawat;
h. peralatan komunikasi dan informasi yang
terdiri dari telepon, email, dan/atau
fasilitas internet berfungsi dengan baik;
i. instalasi listrik dan/atau genset
terpasang aman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
j. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
k. instalasi air bersih berfungsi dengan baik
dan memenuhi persyaratan higiene
sanitasi;
l. penggunaan peralatan hemat air,
meliputi tetapi tidak terbatas pada keran
aerator dan closet dual flush;
m. instalasi gas terpasang aman memenuhi
kelaikan;
n. instalasi pembuangan limbah cair yang
ramah lingkungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
o. penyejuk udara dan/atau exhaust fan
dengan jumlah dan daya sesuai dengan
rasio luas ruangan;
p. peralatan keamanan berupa kamera
pengawas (Closed Circuit Television) yang
berfungsi dengan baik;
q. akses khusus darurat/jalur evakuasi
yang berfungsi dengan baik, dilengkapi
rambu yang terlihat dengan jelas dan
mudah terbaca sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
r. lampu darurat yang berfungsi dengan
baik; - 473 -
NO. KBLI: (93294) DISKOTEK
s. peralatan pencahayaan yang berfungsi
dengan baik;
t. fasilitas angkat angkut karyawan dan
barang berfungsi dengan baik;
u. lift atau eskalator pengunjung untuk
Usaha Diskotek yang berada di lantai 4
(empat) atau lebih;
v. tempat sampah tertutup terdiri atas
tempat sampah organik, anorganik, dan
B3;
w. tempat penampungan sementara
terpisah antara sampah organik,
anorganik, dan B3 serta mampu
menampung sampah dalam jumlah
sesuai kebutuhan; dan
x. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan
terawat.
6.2 Sumber a. karyawan memahami pelaksanaan
Daya pencegahan dan penanggulangan kondisi
Manusia darurat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
d. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
e. petugas kebersihan yang terlatih;
f. petugas satuan pengamanan memiliki
Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan
pengamanan;
g. pelaksanaan program pengembangan
dan peningkatan kompetensi yang
terdokumentasi;
h. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan yang terdokumentasi;
i. pelaksanaan program perencanaan dan
pengembangan karir yang
terdokumentasi;
j. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala yang
terdokumentasi; dan
k. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi. - 474 -
NO. KBLI: (93294) DISKOTEK
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi a. ruang bersantai dan melantai
dengan luas tempat melantai paling
kecil 6 (enam) meter x 8 (delapan)
meter, ketinggian plafon paling
rendah 3 (tiga meter) dan kedap
suara;
b. panggung untuk disc jockey, penata
suara, dan penata cahaya dengan
ketentuan luas panggung paling
kecil 3 (tiga) meter x 2 (dua) meter,
ketinggian panggung paling rendah
1 (satu) meter, dan jarak antara
panggung dengan kursi pengunjung
paling dekat 2 (dua) meter;
c. meja dan kursi untuk pengunjung
dengan ketentuan: jarak antar kursi
paling dekat 1 (satu) meter dan jarak
antar meja paling dekat 2 (dua)
meter;
d. peralatan sistem suara dengan
kekuatan paling keras 110 desibel
disesuaikan dengan rasio luas
ruangan;
e. media penyimpan data suara yang
telah diisi dengan rekaman lagu
dan/atau musik yang berfungsi
dengan baik;
f. pemutar penyimpan data suara
dilengkapi paling sedikit 1 (satu)
buah mixer musik dan headphone;
dan
g. tersedia peralatan disc jockey yang
berfungsi dengan baik.
6.3.2 Pelayanan
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi
dengan mencantumkan identitas
dan/atau logo perusahaan;
b. penyampaian agenda panggung,
jenis musik, jenis lagu, dan
penyanyi;
c. penyambutan, penerimaan, dan
pelepasan pengunjung sesuai
dengan ketentuan dalam SOP
dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan;
d. pemesanan, pembuatan, dan
penyajian makanan ringan
dan/atau minuman ringan sesuai
standar kesehatan dan keamanan
pangan; - 475 -
NO. KBLI: (93294) DISKOTEK
e. pemesanan, pembuatan, dan
penyajian minuman beralkohol dan
tidak beralkohol sesuai standar
kesehatan dan keamanan pangan;
dan
f. pembayaran tunai dan/atau
nontunai berfungsi dengan baik.
6.4 Sistem a. profil perusahaan yang terdiri atas
Manajemen struktur organisasi dengan uraian tugas
Usaha setiap jabatan yang jelas dan
terdokumentasi;
b. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha
Diskotek yang terdokumentasi;
c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan yang
terdokumentasi;
d. pelaksanaan program Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
terdokumentasi;
e. pengutamaan penggunaan produk lokal
dan/atau produk dalam negeri yang
terdokumentasi;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan penerapan
ramah lingkungan di tempat usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha yang
terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis terkait pembatasan
usia pengunjung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pengelolaan usaha;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha yang terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
komunikasi pelanggan usaha;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha yang terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan kualitas pelayanan - 476 -
NO. KBLI: (93294) DISKOTEK
usaha secara berkelanjutan;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan produktivitas usaha
secara berkelanjutan;
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
q. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
r. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
s. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pengendalian hama (pest control);
t. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengendalian
hama yang terdokumentasi;
u. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan
kebersihan dan perawatan bangunan
serta lingkungan usaha;
v. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha yang terdokumentasi;
w. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pemantauan, evaluasi, dan tindak
lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan;
x. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
y. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
audit internal penerapan Standar
Kegiatan Usaha; dan
z. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha
yang terdokumentasi. - 477 -
NO. KBLI: (93294) DISKOTEK
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan
Usaha Diskotek dilakukan Pengawasan yang
menjadi bagian dari Pengawasan PBBR. - 478 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
RUMAH PIJAT
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO
KBLI: (96121) RUMAH PIJAT
.
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait
usaha yang menyediakan tempat dan
fasilitas pelayanan pijat tradisional
Indonesia, pijat refleksi, pijat siatsu, pijat
tuina, dan pijat Thailand yang nyaman,
aman dan bermanfaat, menjunjung tinggi
etika profesi dan tersedianya makanan dan
minuman.
2. Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
menyediakan barang dan/atau jasa
bagi pemenuhan kebutuhan disebut
wisatawan dan penyelenggaraan
Pariwisata.
b. Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang
menyediakan tempat dan fasilitas
pemijatan dengan tenaga pemijat yang
terlatih, meliputi pijat tradisional
Indonesia, pijat refleksi, pijat siatsu,
pijat tuina, pijat thailand, dan/atau
pijat lainnya yang nyaman, aman, dan
bermanfaat dengan tujuan relaksasi.
c. Usaha Rumah Pijat Dengan Tingkat
Risiko Menengah Rendah adalah Usaha
Rumah Pijat dengan kategori tingkat
risiko menengah rendah sesuai hasil
analisis risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Rumah Pijat
adalah rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi Usaha Rumah Pijat yang
mencakup sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri
kesiapan penerapan Standar Kegiatan
Usaha oleh Pelaku Usaha Pariwisata
meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Rumah Pijat
adalah bukti tertulis yang diberikan
oleh Lembaga Sertifikasi - 479 -
NO
KBLI: (96121) RUMAH PIJAT
.
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk
Bidang Pariwisata kepada kepada
Usaha Rumah Pijat yang telah
memenuhi Standar Usaha Rumah Pijat
Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk
yang selanjutnya disebut LSPr adalah
lembaga penilaian kesesuaian milik
pihak ketiga yang mengoperasikan
skema sertifikasi produk untuk
memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian
Kesehatan atau Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang menerangkan
bahwa sarana usaha telah memenuhi
standar baku mutu kesehatan
lingkungan dan persyaratan kesehatan
melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang Pariwisata.
3. Penggolongan Usaha -
4. Ketentuan -
Persyaratan
5. Ketentuan Verifikasi -
6. Ketentuan a. menyampaikan laporan kegiatan
Kewajiban secara berkala;
b. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
kesiapan penerapan Standar Kegiatan
Usaha Rumah Pijat Dengan Tingkat
Risiko Menengah Rendah mencakup
sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha dengan kriteria
berikut:
1) sarana:
a) petunjuk identitas/nama
usaha dengan tulisan yang
terbaca dan terlihat jelas;
b) ruang kantor/area
administrasi yang dilengkapi
peralatan dan perlengkapan
kerja; - 480 -
NO
KBLI: (96121) RUMAH PIJAT
.
c) peralatan Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan
(P3K) dan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) yang
berfungsi dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang
tidak berwarna, tidak
berbau, tidak berasa, dan
jernih;
e) ketersediaan gudang atau
tempat penyimpanan barang
yang aman; dan
f) status kepemilikan
kantor/tempat usaha yang
jelas;
2) sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan
dan/atau kecelakaan bagi
karyawan tersedia dan berlaku;
3) ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti
informasi tentang dokter, rumah
sakit, atau klinik terdekat
terdokumentasi;
4) sistem manajemen usaha:
a) struktur organisasi dan
uraian tugas setiap jabatan
jelas dan terdokumentasi;
b) rencana bisnis masih berlaku
dan terdokumentasi; dan
c) SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja
masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. dalam hal pelaku usaha Rumah Pijat
secara sukarela melaksanakan
standardisasi dan sertifikasi usaha,
wajib memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. area administrasi yang dilengkapi
dengan peralatan dan perlengkapan
secara tersendiri atau terintegrasi
dengan area lain memiliki
pencahayaan dan sirkulasi udara yang
baik dalam kondisi bersih dan terawat;
b. area penerimaan tamu yang bersih dan
terawat dilengkapi dengan meja dan
kursi;
c. area lena (linen) bersih dan terawat;
d. dipan pijat (bed massage)/alat
pemijatan (matras) dengan panjang
minimal 2 meter dan lebar minimal 0,8
meter; - 481 -
NO
KBLI: (96121) RUMAH PIJAT
.
e. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah
untuk pria dan wanita;
f. tempat/area ibadah dengan
kelengkapannya bersih dan terawat,
tersendiri atau terintegrasi dengan
area lain;
g. penyediaan minuman yang memenuhi
persyaratan higiene sanitasi;
h. instalasi listrik berfungsi dengan baik
dan terpasang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
i. lampu darurat yang berfungsi dengan
baik untuk perawatan saat kondisi
aliran listrik mati;
j. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
k. instalasi air bersih berfungsi dengan
baik dan memenuhi persyaratan
higiene sanitasi;
l. penggunaan peralatan hemat air,
meliputi tetapi tidak terbatas pada
keran aerator dan closet dual flush;
m. peralatan komunikasi yang terdiri dari
telepon selular dan/atau fasilitas
internet berfungsi dengan baik;
n. tempat sampah tertutup terdiri atas
tempat sampah organik dan
anorganik; dan
o. instalasi pembuangan air limbah
domestik yang ramah lingkungan.
6.2 Sumber Daya a. karyawan memiliki dan melaksanakan
Manusia sertifikasi kompetensi khususnya bagi
tenaga pemijat;
b. tenaga pemijat memiliki Surat
Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
c. karyawan memahami pelaksanaan
pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
e. karyawan memahami penerapan
ramah lingkungan di tempat usaha
sesuai SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja;
f. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja; - 482 -
NO
KBLI: (96121) RUMAH PIJAT
.
g. pelaksanaan program pengembangan
dan peningkatan kompetensi
karyawan yang terdokumentasi;
h. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan seluruh karyawan secara
berkala dan terdokumentasi; dan
i. pengutamaan penggunaan tenaga
kerja lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan a. Persyaratan Produk Usaha:
Produksi 1) ruang/area pemijatan terpisah
antara laki-laki dan perempuan
dengan pencahayaan dan
sirkulasi udara yang baik;
2) menyediakan jenis pemijatan
tradisional Indonesia, pijat
refleksi, pijat siatsu, pijat tuina,
pijat thailand, dan/atau pijat
lainnya; dan
3) bahan pemijatan berupa
minyak/krim dan/atau ramuan
olahan sendiri berasal dari bahan
lokal Indonesia dan sudah
terdaftar di BPOM dan/atau Izin
lainnya (produk industri rumah
tangga) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. Pelayanan
1) karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan sopan
dengan mencantumkan identitas;
2) pelayanan sebelum pemijatan,
meliputi penyambutan
kedatangan tamu, pendaftaran
tamu, dan pemberian informasi
mengenai pelaksanaan konsultasi
tentang jenis perawatan dan
harga pijat yang disediakan;
3) pelayanan selama pemijatan,
meliputi pijat tradisional
Indonesia, pijat refleksi, pijat
siatsu, pijat tuina, pijat thailand,
dan/atau pijat lainnya;
4) pelayanan pasca pemijatan
tentang konfirmasi pemijatan
yang telah diberikan;
5) pembayaran tunai dan/atau
nontunai berfungsi dengan baik;
6) penyampaian informasi tata tertib
pemijatan dengan jelas;
7) pelaksanaan kebersihan sesuai
SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kebersihan; dan - 483 -
NO
KBLI: (96121) RUMAH PIJAT
.
8) penanganan keluhan tamu yang
terdokumentasi.
6.4 Sistem a. pelaksanaan peraturan perusahaan
Manajemen atau tata tertib perusahaan yang
Usaha terdokumentasi;
b. pelaksanaan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) yang
terdokumentasi;
c. informasi fasilitas pelayanan kesehatan
terdekat yang terdokumentasi dan
mudah diakses;
d. pelaksanaan kerja sama dan/atau
kemitraan dengan masyarakat lokal
yang terdokumentasi;
e. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pengelolaan usaha;
f. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha yang terdokumentasi;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
komunikasi pelanggan usaha;
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha yang terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan kualitas pelayanan
usaha secara berkelanjutan;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan dan terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan penerapan
ramah lingkungan di tempat usaha;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha yang
terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan program
pengendalian hama (pest control);
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan program - 484 -
NO
KBLI: (96121) RUMAH PIJAT
.
pengendalian hama (pest control) yang
terdokumentasi;
q. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pemantauan, evaluasi, dan tindak
lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan; dan
r. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan dan
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan
Usaha Rumah Pijat dilakukan Pengawasan
yang menjadi bagian dari Pengawasan
PBBR. - 485 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang
terkait usaha Pariwisata yang kegiatannya
berupa pelayanan jasa kesehatan dan
perawatan dengan memadukan metode
tradisional dan modern secara holistik.
Aktivitas ini menggunakan air dan
pendukung perawatan lainnya berupa pijat
menggunakan ramuan, terapi aroma,
latihan fisik, terapi warna, terapi musik,
makanan dan minuman. Tujuan aktivitas
ini menyeimbangkan antara tubuh (body),
pikiran (mind), dan jiwa (soul) sehingga
terwujud kondisi relaks dan bugar untuk
kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga
merupakan upaya mempertahankan tradisi
dan budaya bangsa.
Termasuk di dalam Standar ini adalah
Usaha SPA yang sudah mengarah pada
Medical SPA.
2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha SPA adalah usaha perawatan
yang memberikan layanan dengan
metode kombinasi terapi air, terapi
aroma, pijat, rempah-rempah, layanan
makanan/minuman sehat, dan olah
aktivitas fisik dengan tujuan
menyeimbangkan jiwa dan raga dengan
tetap memperhatikan tradisi dan
budaya bangsa Indonesia.
c. Health SPA adalah suatu bentuk
pelayanan kesehatan SPA untuk
menghasilkan manfaat relaksasi,
rejuvenasi, dan revitalisasi.
d. Wellness SPA adalah suatu bentuk
pelayanan kesehatan Wellness SPA yang
meliputi dimensi fisik, mental
(emotional), spiritual, intelektual, sosial
budaya, lingkungan, okupasional,
finansial untuk menghasilkan manfaat
meningkatkan fungsional tubuh secara
optimal melalui paradigma wellness.
e. SPA Medis yang selanjutnya disebut
Medical SPA adalah suatu bentuk
pelayanan kesehatan SPA yang meliputi
pelayanan kesehatan medis - 486 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
komplementer berupa pelayanan
integrasi dan holistik dengan tujuan
untuk meningkatkan fungsi tubuh
secara optimal, promotif, preventif,
kuratif, rehabilitatif, paliatif agar
memperoleh peningkatan sistem tubuh
(immune system) dengan menerapkan
tradisi budaya Indonesia.
f. Relaksasi adalah upaya untuk
mengurangi kelelahan, kepenatan,
ketegangan, emosi, kejenuhan, baik
fisik maupun mental untuk mendapat
kebugaran kembali.
g. Rejuvenasi adalah memelihara
kesehatan sebagai proses peremajaan
tubuh.
h. Revitalisasi adalah upaya
pemberdayaan fungsi tubuh untuk
lebih menguatkan fungsi organ tubuh
yang sehat dan mengembalikan vitalita
sehingga diperoleh tingkat kesehatan
yang lebih optimal.
i. Usaha SPA Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi adalah Usaha SPA
dengan kategori tingkat risiko
menengah tinggi sesuai hasil analisis
risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
j. Usaha SPA Dengan Tingkat Risiko
Tinggi adalah Usaha SPA dengan
kategori tingkat risiko tinggi sesuai hasil
analisis risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
k. Griya SPA Tirta I adalah griya SPA yang
menyelenggarakan perawatan SPA
untuk menghasilkan manfaat
Relaksasi;
l. Griya SPA Tirta II adalah griya SPA yang
menyelenggarakan perawatan SPA
untuk menghasilkan manfaat Relaksasi
dan Rejuvenasi;
m. Griya SPA Tirta III adalah griya SPA
yang menyelenggarakan perawatan SPA
untuk menghasilkan manfaat
Relaksasi, Rejuvenasi, dan Revitalisasi;
n. Griya Wellness Studio adalah griya
Wellness SPA yang menyelenggarakan - 487 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
terapi minimal 2 (dua) dimensi dari 8
(delapan) dimensi wellness untuk
menghasilkan keseimbangan hidup
melakukan kesadaran dan edukasi.
o. Griya Wellness Center adalah griya
Wellness SPA yang menyelenggarakan
terapi minimal 3 (tiga) dimensi dari 8
(delapan) dimensi wellness untuk
menghasilkan keseimbangan hidup
melalui kesadaran, edukasi, dan terapi.
p. Griya Wellness Destination adalah griya
Wellness SPA yang menyelenggarakan
terapi minimal 4 (tiga) dimensi dari 8
(delapan) dimensi wellness untuk
menghasilkan keseimbangan hidup
melalui kesadaran, edukasi, terapi
wellness, dan perubahan gaya hidup.
q. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah
tempat dan/atau alat yang digunakan
untuk menyelenggarakan pelayanan
kesehatan kepada perseorangan
ataupun masyarakat dengan
pendekatan promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif, dan/atau paliatif yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat.
r. Tenaga Medis adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki sikap
profesional, pengetahuan, dan
keterampilan melalui pendidikan profesi
kedokteran atau kedokteran gigi yang
memerlukan kewenangan untuk
melakukan upaya kesehatan.
s. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang
yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki sikap
profesional, pengetahuan, dan
keterampilan melalui pendidikan tinggi
yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan.
t. Tenaga Kesehatan Tradisional adalah
orang yang melakukan pelayanan
kesehatan tradisional yang
pengetahuan dan keterampilannya
diperoleh melalui pendidikan formal.
u. Penyehat Tradisional adalah orang yang
melakukan pelayanan kesehatan
tradisional yang pengetahuan dan
keterampilannya diperoleh melalui - 488 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
pengalaman turun temurun atau
pendidikan nonformal.
v. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
w. Standar Kegiatan Usaha SPA adalah
rumusan kualifikasi dan/atau
klasifikasi Usaha SPA yang mencakup
sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha.
x. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri
kesiapan penerapan Standar Kegiatan
Usaha oleh Pelaku Usaha Pariwisata
meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha.
y. Sertifikat Standar Usaha SPA Dengan
Tingkat Risiko Menengah Tinggi adalah
bukti tertulis yang diberikan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga
Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata
kepada Usaha SPA yang telah
memenuhi Standar Kegiatan Usaha SPA
Dengan Tingkat Risiko Menengah
Tinggi.
z. Sertifikat Standar Usaha SPA Dengan
Tingkat Risiko Tinggi adalah bukti
tertulis yang diberikan oleh Lembaga
Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi
Produk Bidang Pariwisata kepada
Usaha SPA yang telah memenuhi
Standar Kegiatan Usaha SPA Dengan
Tingkat Risiko Tinggi.
aa. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk
yang selanjutnya disebut LSPr adalah
lembaga penilaian kesesuaian milik
pihak ketiga yang mengoperasikan
skema sertifikasi produk untuk
memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi.
bb. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian
Kesehatan atau Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang menerangkan
bahwa sarana usaha telah memenuhi
standar baku mutu kesehatan
lingkungan dan persyaratan kesehatan
melalui inspeksi kesehatan lingkungan. - 489 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
cc. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang Pariwisata.
3. Penggolongan Usaha a. Skala usaha mikro, kecil, dan
menengah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk
Usaha SPA yang tidak mengarah pada
Medical SPA termasuk kategori Risiko
Menengah Tinggi;
b. Skala usaha besar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk Usaha SPA yang
mengarah pada Medical SPA termasuk
kategori Risiko Tinggi;
c. Usaha SPA yang tidak mengarah pada
Medical SPA terdiri dari 2 (dua)
kategori, yaitu Health SPA dan Wellness
SPA;
d. Health SPA memiliki penggolongan
Griya SPA Tirta 3, Griya SPA Tirta 2,
Griya SPA Tirta 1; atau
e. Wellness SPA memiliki penggolongan
Griya Wellness Destination, Griya
Wellness Center, Griya Wellness Studio.
4. Ketentuan a. memiliki sertifikat kompetensi Tenaga
Persyaratan Medis (khusus Usaha SPA yang
mengarah kepada Medical SPA); dan
b. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
Kesiapan Penerapan Standar Kegiatan
Usaha SPA Dengan Tingkat Risiko
Menengah Tinggi dan Tinggi mencakup
sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha sebagaimana
tercantum pada angka 4.1 s.d. 4.4.
4.1 Sarana a. petunjuk identitas/nama usaha
dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang
dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam
Api Ringan (APAR) yang berfungsi
dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak
berwarna, tidak berbau, tidak berasa,
dan jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat - 490 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
penyimpanan barang yang aman; dan
f. status kepemilikan kantor/tempat
usaha yang jelas.
4.2 Sumber Daya perlindungan asuransi kesehatan dan
Manusia kecelakaan bagi karyawan tersedia dan
berlaku.
4.3 Ketentuan pelayanan kesehatan, seperti informasi
Produksi tentang dokter, rumah sakit, atau klinik
terdekat yang terdokumentasi.
4.4 Sistem a. struktur organisasi dan uraian tugas
Manajemen setiap jabatan jelas dan
Usaha terdokumentasi;
b. rencana bisnis masih berlaku dan
terdokumentasi; dan
c. SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih berlaku dan
terdokumentasi.
5. Ketentuan Verifikasi a. Pelaksana Penilaian Kesesuaian:
dilaksanakan oleh tim verifikator yang
memiliki kompetensi memadai di
lingkungan unit teknis bidang industri
Pariwisata pada Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata (Usaha SPA Dengan
Tingkat Risiko Menengah Tinggi) atau
unit teknis bidang industri Pariwisata
pada Kementerian yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pariwisata
(Usaha SPA Dengan Tingat Risiko
Tinggi), serta ditunjuk dengan
keputusan Kepala Dinas/Menteri.
b. Waktu Pelaksanaan Penilaian
Kesesuaian:
dilaksanakan dengan jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah Pelaku Usaha Pariwisata
menyampaikan dokumen persyaratan
secara lengkap dan benar melalui
Sistem OSS.
c. Prosedur Penilaian Kesesuaian:
a. pelaku Usaha Aktivitas SPA
membuat akun di Sistem OSS;
b. pelaku Usaha Aktivitas SPA
mengajukan permohonan
Sertifikat Standar melalui Sistem
OSS;
c. pelaku Usaha Aktivitas SPA
mengisi data kegiatan usaha - 491 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
sesuai KBLI 96122;
d. Sistem OSS menampilkan
Dokumen Penilaian Mandiri;
e. pelaku Usaha Aktivitas SPA
melakukan penilaian mandiri
dengan merujuk pada daftar cek
Dokumen Penilaian Mandiri;
f. Dokumen Penilaian Mandiri dan
kelengkapan persyaratan
diunggah ke dalam Sistem OSS;
g. notifikasi permohonan verifikasi
kepada tim verifikator, diikuti
kelengkapan persyaratan;
h. verifikasi pemenuhan Sertifikat
Standar oleh tim verifikator:
1) jika waktu pelaksanaan
verifikasi melebihi 14 (empat
belas) hari kerja, Sistem OSS
otomatis menerbitkan
Sertifikat Standar;
2) jika waktu pelaksanaan
verifikasi kurang dari atau 14
(empat belas) hari kerja, maka
lanjut pada angka 9;
i. persetujuan Sertifikat Standar
untuk Usaha Aktivitas SPA oleh
unit persetujuan;
j. notifikasi persetujuan Sertifikat
Standar dengan 3 (tiga) jenis
persetujuan, yaitu disetujui,
kurang lengkap, atau ditolak;
1) jika disetujui, Sistem OSS
menerbitkan persetujuan
Sertifikat Standar oleh
Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi yang menangani
urusan Pariwisata;
2) jika kurang lengkap, Sistem
OSS menyampaikan
permintaan untuk
melengkapi kekurangan; dan
3) jika ditolak, Sistem OSS
menyampaikan penolakan.
6. Ketentuan a. memiliki SLS; dan
Kewajiban b. memiliki Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr,
mencakup pemenuhan sarana, sumber
daya manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajeman usaha dengan
kriteria sebagaimana tercantum dalam
angka 6.1 s.d. 6.4. - 492 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
6.1 Sarana Griya SPA Tirta 3
a. ruang penerimaan tamu bersih dan
terawat;
b. ruang ganti dan tempat istirahat untuk
karyawan yang bersih dan terawat;
c. area/tempat penyimpanan barang
karyawan bersih dan terawat;
d. area olah fisik bersih dan terawat;
e. area bilas bagi tamu bersih dan terawat;
f. area ganti pakaian bagi tamu bersih dan
terawat;
g. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah
untuk karyawan pria dan wanita;
h. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah
untuk tamu pria dan wanita;
i. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi tamu dan
karyawan bersih dan terawat;
j. area penyajian minuman sesuai
persyaratan higiene sanitasi;
k. ruang lena (linen) bersih dan terawat;
l. ruang petugas keamanan/pos
keamanan dilengkapi peralatan dan
perlengkapan keamanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
m. tempat pembayaran terlihat dengan
jelas, dilengkapi peralatan dan
perlengkapan pembayaran tunai dan
nontunai;
n. peralatan komunikasi dan informasi
yang terdiri dari telepon, email,
dan/atau fasilitas internet berfungsi
dengan baik;
o. tempat sampah tertutup terdiri atas
tempat sampah organik, anorganik, dan
B3;
p. tempat penampungan sementara
terpisah antara sampah organik,
anorganik, dan B3, serta mampu
menampung sampah dalam jumlah
sesuai kebutuhan;
q. instalasi listrik dan/atau genset
berfungsi dengan baik dan terpasang
aman sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; - 493 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
r. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
s. instalasi air bersih berfungsi dengan
baik dan memenuhi persyaratan higiene
sanitasi;
t. penggunaan peralatan hemat air,
meliputi tetapi tidak terbatas pada keran
aerator dan closet dual flush;
u. instalasi pembuangan limbah cair yang
ramah lingkungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
v. akses khusus darurat/jalur evakuasi
yang berfungsi dengan baik, dilengkapi
rambu yang terlihat dengan jelas dan
mudah terbaca sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
w. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan
terawat; dan
x. desain bangunan sesuai konsep SPA
yang dipilih dengan menyertakan
sentuhan budaya Indonesia di dalam
dan luar bangunan usaha.
Griya SPA Tirta 2
a. ruang penerimaan tamu bersih dan
terawat;
b. area karyawan tersedia dalam kondisi
bersih dan terawat;
c. area olah fisik bersih dan terawat;
d. area bilas bagi tamu bersih dan terawat;
e. area ganti pakaian bagi tamu bersih dan
terawat;
f. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah
untuk karyawan pria dan wanita;
g. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah
untuk tamu pria dan wanita;
h. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi tamu dan
karyawan bersih dan terawat;
i. area penyajian minuman sesuai
persyaratan higiene sanitasi;
j. ruang lena (linen) bersih dan terawat;
k. tempat pembayaran terlihat dengan
jelas, dilengkapi peralatan dan
perlengkapan pembayaran tunai dan
nontunai; - 494 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
l. peralatan komunikasi dan informasi
yang terdiri dari telepon, email,
dan/atau fasilitas internet berfungsi
dengan baik;
m. tempat sampah tertutup terdiri atas
tempat sampah organik, anorganik, dan
B3;
n. tempat penampungan sementara
terpisah antara sampah organik,
anorganik, dan B3, serta mampu
menampung sampah dalam jumlah
sesuai kebutuhan;
o. instalasi listrik dan/atau genset
berfungsi dengan baik dan terpasang
aman sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
p. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
q. instalasi air bersih berfungsi dengan
baik dan memenuhi persyaratan higiene
sanitasi;
r. penggunaan peralatan hemat air,
meliputi tetapi tidak terbatas pada keran
aerator dan closet dual flush;
s. instalasi pembuangan limbah cair yang
ramah lingkungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
t. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan
terawat; dan
u. desain bangunan sesuai konsep SPA
yang dipilih dengan menyertakan
sentuhan budaya Indonesia di dalam
dan/atau di luar bangunan usaha.
Griya SPA Tirta 1
a. area penerimaan tamu bersih dan
terawat;
b. area bilas bagi tamu bersih dan terawat;
c. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah
untuk pria dan wanita;
d. tempat/area ibadah dengan
kelengkapannya bersih dan terawat;
e. area lena (linen) bersih dan terawat;
f. tempat pembayaran terlihat dengan
jelas, dilengkapi peralatan dan
perlengkapan pembayaran tunai dan
nontunai;
g. peralatan komunikasi dan informasi
yang terdiri dari telepon, email, - 495 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
dan/atau fasilitas internet berfungsi
dengan baik;
h. tempat sampah tertutup terdiri atas
tempat sampah organik dan anorganik;
i. tempat penampungan sementara
terpisah antara sampah organik dan
anorganik serta mampu menampung
sampah dalam jumlah sesuai
kebutuhan;
j. instalasi listrik berfungsi dengan baik
dan terpasang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
k. instalasi genset dan/atau lampu darurat
yang berfungsi dengan baik untuk
perawatan saat kondisi aliran listrik
mati;
l. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
m. instalasi air bersih berfungsi dengan
baik dan memenuhi persyaratan higiene
sanitasi;
n. penggunaan peralatan hemat air,
meliputi tetapi tidak terbatas pada keran
aerator dan closet dual flush; dan
o. desain bangunan sesuai konsep SPA
yang dipilih menyertakan sentuhan
budaya Indonesia.
Griya Wellness Destination
a. ruang penerimaan tamu bersih dan
terawat;
b. ruang ganti dan tempat istirahat untuk
karyawan yang bersih dan terawat;
c. area/tempat penyimpanan barang
karyawan bersih dan terawat;
d. area olah fisik/jiwa bersih dan terawat;
e. area bilas bagi tamu bersih dan terawat;
f. area ganti pakaian bagi tamu bersih dan
terawat;
g. tempat menginap dilengkapi kamar tidur
termasuk kamar mandi, tempat tidur
beserta perlengkapannya, pintu dan
jendela dengan kunci pengaman,
pencahayaan dan sirkulasi udara yang
baik, tempat sampah tertutup, denah
lokasi kamar, dan petunjuk
penyelamatan diri;
h. toilet karyawan yang bersih dan terawat
dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta terpisah untuk
karyawan pria dan wanita; - 496 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
i. toilet tamu yang bersih dan terawat
dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta terpisah untuk tamu
pria dan wanita;
j. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi tamu dan
karyawan bersih dan terawat;
k. area penyimpanan dan persiapan
penyajian makanan sesuai persyaratan
higiene sanitasi;
l. area penyajian minuman sesuai
persyaratan higiene sanitasi;
m. ruang lena (linen) bersih dan terawat;
n. ruang petugas keamanan/pos
keamanan dilengkapi peralatan dan
perlengkapan keamanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
o. tempat pembayaran terlihat dengan
jelas, dilengkapi peralatan dan
perlengkapan pembayaran tunai dan
nontunai;
p. peralatan komunikasi dan informasi
yang terdiri dari telepon, email,
dan/atau fasilitas internet berfungsi
dengan baik;
q. tempat sampah tertutup terdiri atas
tempat sampah organik, anorganik, dan
B3;
r. tempat penampungan sementara
terpisah antara sampah organik,
anorganik, dan B3, serta mampu
menampung sampah dalam jumlah
sesuai kebutuhan;
s. instalasi listrik berfungsi dengan baik
dan terpasang aman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
t. instalasi genset automatic switch yang
berfungsi dengan baik dan aman;
u. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
v. instalasi air bersih berfungsi dengan
baik dan memenuhi persyaratan higiene
sanitasi;
w. penggunaan peralatan hemat air,
meliputi tetapi tidak terbatas pada keran
aerator dan closet dual flush;
x. instalasi pengolahan limbah cair yang
ramah lingkungan sesuai dengan - 497 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
y. akses khusus darurat/jalur evakuasi
yang berfungsi dengan baik, dilengkapi
rambu yang terlihat dengan jelas dan
mudah terbaca sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
z. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan
terawat; dan
aa. desain bangunan sesuai konsep
Wellness SPA yang dipilih dengan
menyertakan sentuhan budaya
Indonesia di dalam dan luar bangunan
usaha.
Griya Wellness Center
a. ruang penerimaan tamu bersih dan
terawat;
b. area karyawan tersedia dalam kondisi
bersih dan terawat;
c. area olah fisik bersih dan terawat;
d. area bilas bagi tamu bersih dan terawat;
e. area ganti pakaian bagi tamu bersih dan
terawat;
f. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah
untuk karyawan pria dan wanita;
g. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah
untuk tamu pria dan wanita;
h. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi tamu dan
karyawan bersih dan terawat;
i. area penyajian minuman sesuai
persyaratan higiene sanitasi;
j. ruang lena (linen) bersih dan terawat;
k. tempat pembayaran terlihat dengan
jelas, dilengkapi peralatan dan
perlengkapan pembayaran tunai dan
nontunai;
l. peralatan komunikasi dan informasi
yang terdiri dari telepon, email,
dan/atau fasilitas internet berfungsi
dengan baik;
m. tempat sampah tertutup terdiri atas
tempat sampah organik, anorganik, dan
B3;
n. tempat penampungan sementara
terpisah antara sampah organik, - 498 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
anorganik, dan B3, serta mampu
menampung sampah dalam jumlah
sesuai kebutuhan;
o. instalasi listrik berfungsi dengan baik
dan terpasang aman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
p. instalasi genset automatic switch yang
berfungsi dengan baik dan aman;
q. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
r. instalasi air bersih berfungsi dengan
baik dan memenuhi persyaratan higiene
sanitasi;
s. penggunaan peralatan hemat air,
meliputi tetapi tidak terbatas pada keran
aerator dan closet dual flush;
t. instalasi pengolahan limbah cair yang
ramah lingkungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
u. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan
terawat; dan
v. desain bangunan sesuai konsep
Wellness SPA yang dipilih dengan
menyertakan sentuhan budaya
Indonesia di dalam dan/atau di luar
bangunan usaha.
Griya Wellness Studio
a. area penerimaan tamu bersih dan
terawat;
b. area bilas bagi tamu bersih dan terawat;
a. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah
untuk pria dan wanita;
b. tempat/area ibadah dengan
kelengkapannya bersih dan terawat;
c. area lena (linen) bersih dan terawat;
d. tempat pembayaran terlihat dengan
jelas, dilengkapi peralatan dan
perlengkapan pembayaran tunai dan
nontunai;
e. peralatan komunikasi dan informasi
yang terdiri dari telepon, email,
dan/atau fasilitas internet berfungsi
dengan baik;
f. tempat sampah tertutup, terdiri atas
tempat sampah organik dan anorganik;
g. tempat penampungan sementara
terpisah antara sampah organik dan - 499 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
anorganik serta mampu menampung
sampah dalam jumlah sesuai
kebutuhan;
h. instalasi listrik berfungsi dengan baik
dan terpasang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
i. instalasi genset dan/atau lampu darurat
yang berfungsi dengan baik untuk
perawatan saat kondisi aliran listrik
mati;
j. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
k. instalasi air bersih berfungsi dengan
baik dan memenuhi persyaratan higiene
sanitasi;
l. penggunaan peralatan hemat air,
meliputi tetapi tidak terbatas pada keran
aerator dan closet dual flush; dan
m. desain bangunan sesuai konsep
Wellness SPA yang dipilih dengan
menyertakan sentuhan budaya
Indonesia.
Medical SPA
a. ruang penerimaan tamu bersih dan
terawat;
b. ruang ganti dan tempat istirahat untuk
karyawan yang bersih dan terawat;
c. area/tempat penyimpanan barang
karyawan bersih dan terawat;
d. area bilas bagi tamu bersih dan terawat;
e. area ganti pakaian bagi tamu bersih dan
terawat;
f. toilet karyawan yang bersih dan terawat
dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta terpisah untuk
karyawan pria dan wanita;
g. toilet tamu yang bersih dan terawat
dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta terpisah untuk tamu
pria dan wanita;
h. ruang atau tempat ibadah dengan
kelengkapannya bagi tamu dan
karyawan bersih dan terawat;
i. area penyajian minuman sesuai
persyaratan higiene sanitasi;
j. ruang lena (linen) bersih dan terawat;
k. ruang petugas keamanan/pos
keamanan dilengkapi peralatan dan - 500 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
perlengkapan keamanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
l. tempat pembayaran terlihat dengan
jelas, dilengkapi peralatan dan
perlengkapan pembayaran tunai dan
nontunai;
m. peralatan komunikasi dan informasi
yang terdiri dari telepon, email,
dan/atau fasilitas internet berfungsi
dengan baik;
n. tempat sampah tertutup terdiri atas
tempat sampah organik, anorganik, dan
B3;
o. tempat penampungan sementara
terpisah antara sampah organik,
anorganik, dan B3, serta mampu
menampung sampah dalam jumlah
sesuai kebutuhan;
p. instalasi listrik berfungsi dengan baik
dan terpasang aman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
q. instalasi genset automatic switch yang
berfungsi dengan baik dan aman;
r. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
s. instalasi air bersih berfungsi dengan
baik dan memenuhi persyaratan higiene
sanitasi;
t. instalasi air SPA sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
u. penggunaan peralatan hemat air,
meliputi tetapi tidak terbatas pada keran
aerator dan closet dual flush;
v. instalasi pengolahan limbah cair yang
ramah lingkungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
w. instalasi pengolahan limbah padat yang
ramah lingkungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
x. sarana dan prasarana cuci tangan
dengan perlengkapannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
y. akses khusus darurat/jalur evakuasi
yang berfungsi dengan baik, dilengkapi
rambu yang terlihat dengan jelas dan
mudah terbaca sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; - 501 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
z. sistem proteksi kebakaran, minimal
tersedia Alat Pemadam Api Ringan
(APAR) dengan jumlah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
aa. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan
terawat; dan
bb. desain bangunan sesuai konsep Medical
SPA yang dipilih dengan menyertakan
sentuhan budaya Indonesia di dalam
dan luar bangunan usaha.
6.2 Sumber Daya Griya SPA Tirta 3
Manusia a. terapis memiliki Sertifikat Kompetensi
Kualifikasi Jenjang 2 (dua) minimal 6
(enam) terapis dan Kualifikasi Jenjang 3
(tiga) minimal 2 (dua) terapis serta
Kualifikasi Jenjang 4 (empat) minimal 2
(dua) terapis sesuai KKNI yang berlaku;
b. terapis memiliki Surat Tanda Penyehat
Tradisional (STPT);
c. karyawan memahami pelaksanaan
pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
e. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
f. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
g. petugas kebersihan yang terlatih;
h. petugas satuan pengamanan memiliki
Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan
pengamanan;
i. pelaksanan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi pada level
manajer, supervisor, dan pelaksana
terdokumentasi;
j. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan terdokumentasi;
k. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala
terdokumentasi; dan
l. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri
terdokumentasi. - 502 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
Griya SPA Tirta 2
a. terapis memiliki Sertifikat Kompetensi
Kualifikasi Jenjang 2 (dua) minimal 4
(empat) terapis dan Kualifikasi Jenjang 3
(tiga) minimal 2 (dua) terapis serta
Kualifikasi Jenjang 4 (empat) minimal 1
(satu) terapis sesuai KKNI yang berlaku;
b. terapis memiliki Surat Tanda Penyehat
Tradisional (STPT);
c. karyawan memahami pelaksanaan
pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
e. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
f. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
g. petugas kebersihan yang terlatih;
h. petugas satuan pengamanan memiliki
Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan
pengamanan;
i. pelaksanan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi
terdokumentasi;
m. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan terdokumentasi;
n. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala
terdokumentasi; dan
o. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri
terdokumentasi.
Griya SPA Tirta 1
a. terapis memiliki Sertifikat Kompetensi
Kualifikasi Jenjang 2 (dua) minimal 2
(dua) terapis dan Kualifikasi Jenjang 3
(tiga) minimal 1 (satu) terapis sesuai
KKNI yang berlaku;
b. terapis memiliki Surat Tanda Penyehat
Tradisional (STPT);
c. karyawan memahami pelaksanaan
pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat sesuai dengan - 503 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
e. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
f. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
g. pelaksanaan program pengembangan
dan peningkatan kompetensi karyawan
terdokumentasi;
h. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan seluruh karyawan secara
berkala terdokumentasi; dan
i. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri
terdokumentasi.
Griya Wellness Destination
a. terapis memiliki Sertifikat Kompetensi
Kualifikasi Jenjang 2 (dua) minimal 6
(enam) terapis dan Kualifikasi Jenjang 3
(tiga) minimal 2 (dua) terapis serta
Kualifikasi Jenjang 4 (empat) minimal 2
(dua) terapis sesuai KKNI yang berlaku;
b. terapis memiliki Surat Tanda Registrasi
(STR) Tenaga Medis atau Surat Tanda
Penyehat Tradisional (STPT);
c. karyawan memahami pelaksanaan
pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
e. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
f. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
g. petugas kebersihan yang terlatih;
h. petugas satuan pengamanan memiliki
Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan
pengamanan;
i. pelaksanaan program pengembangan
dan peningkatan kompetensi pada level - 504 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
manajer, supervisor, dan pelaksana
terdokumentasi;
j. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan terdokumentasi;
k. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan seluruh karyawan secara
berkala terdokumentasi; dan
l. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri
terdokumentasi.
Griya Wellness Center
a. terapis memiliki Sertifikat Kompetensi
Kualifikasi Jenjang 2 (dua) minimal 4
(empat) terapis dan Kualifikasi Jenjang 3
(tiga) minimal 2 (dua) terapis serta
Kualifikasi Jenjang 4 (empat) minimal 1
(satu) terapis sesuai KKNI yang berlaku;
b. terapis memiliki Surat Tanda Registrasi
(STR) Tenaga Medis atau Surat Tanda
Penyehat Tradisional (STPT);
c. karyawan memahami pelaksanaan
pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
e. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
f. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
g. petugas kebersihan yang terlatih;
h. petugas satuan pengamanan memiliki
Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan
pengamanan;
i. pelaksanan program pengembangan dan
peningkatan kompetensi
terdokumentasi;
j. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan terdokumentasi;
k. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala
terdokumentasi;
l. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri
terdokumentasi. - 505 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
Griya Wellness Studio
a. terapis memiliki Sertifikat Kompetensi
Kualifikasi Jenjang 2 (dua) minimal 2
(dua) terapis dan Kualifikasi Jenjang 3
(tiga) minimal 1 (satu) terapis sesuai
KKNI yang berlaku;
b. terapis memiliki Surat Tanda Penyehat
Tradisional (STPT);
c. karyawan memahami pelaksanaan
pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
e. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
f. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
g. pelaksanaan program pengembangan
dan peningkatan kompetensi karyawan
terdokumentasi;
h. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan seluruh karyawan secara
berkala terdokumentasi; dan
i. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri
terdokumentasi.
Medical SPA
a. dokumen Surat Izin Praktik (SIP) bagi
Tenaga Medis yang memberikan
pelayanan Medical SPA;
b. dokumen Surat Tanda Registrasi (STR)
Tenaga Kesehatan/Tenaga Kesehatan
Tradisional;
c. dokumen Surat Terdaftar Penyehat
Tradisional (STPT) dan Sertifikat
Kompetensi minimal level 5 Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
atau Okupasi setara level 5 KKNI bagi
Penyehat Tradisional sesuai dengan
pelayanan yang diberikan;
d. dokumen sertifikat kompetensi
tambahan tentang SPA/Wellness bagi
Tenaga Medis dan/atau Tenaga
Kesehatan selain Tenaga Kesehatan
Tradisional yang memberikan pelayanan
Medical SPA; - 506 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
e. karyawan memahami pelaksanaan
pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
f. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
g. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
h. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
i. petugas kebersihan yang terlatih;
j. petugas satuan pengamanan memiliki
Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan
pengamanan;
k. Usaha SPA melaksanakan program
pengembangan kompetensi pada level
manajer, supervisor, dan pelaksana
yang terdokumentasi;
l. pelaksanaan program penilaian kinerja
karyawan terdokumentasi;
m. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan seluruh karyawan secara
berkala terdokumentasi; dan
n. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan 6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:
Produksi
Griya SPA Tirta 3
a. ruang perawatan terapi air (hydro
therapy SPA) berada dalam
ruangan tersendiri atau menyatu
dengan ruang perawatan lainnya
untuk peregangan otot (relaksasi),
peremajaan kulit (rejuvenasi),
penguatan sistem tubuh
(revitalisasi) dalam kondisi bersih
dan terawat;
b. ruang perawatan terapi pijat
(massage), rempah (herbal), dan
wajah (facial) dalam kondisi bersih
dan terawat, meliputi masing-
masing ruangan untuk satu orang
dan ruangan untuk dua orang;
c. ruang perawatan rambut dan kulit
kepala (hair and scalp SPA) bersih
dan terawat; - 507 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
d. ruang perawatan kaki (foot SPA)
dan perawatan tangan (hand SPA)
bersih dan terawat;
e. terapi air (hydro therapy) yang
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi tetapi tidak
terbatas pada berendam,
berendam dengan semburan air
yang bisa diatur suhu dan
tekanannya, dan/atau pancuran
air yang bisa diatur suhu dan
tekanannya, serta mandi uap;
f. terapi aroma (aroma therapy) yang
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, menggunakan paling
sedikit 10 (sepuluh) jenis minyak
atsiri asli Indonesia yang memiliki
manfaat untuk relaksasi,
rejuvenasi, dan revitalisasi;
g. terapi pijat (massage) yang
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, paling sedikit 3 (tiga)
jenis pijat tradisional Indonesia
dan terdapat pijat dari negara lain.
h. terapi rempah (herbal therapy)
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, dengan menggunakan
paling sedikit 6 (enam) jenis terapi
rempah;
i. terapi olah jiwa dan/atau terapi
olah pikir dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
j. terapi panas (thermal therapy)
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
k. perawatan wajah (facial SPA)
menggunakan mesin atau alat
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
l. perawatan kaki (foot SPA) dan
perawatan tangan (hand SPA)
dengan alat dan tanpa alat
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan; - 508 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
m. perawatan rambut dan kulit
kepala (hair and scalp SPA) dengan
alat dan tanpa alat dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
n. olah fisik dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, paling sedikit meliputi
latihan nafas dan/atau latihan
pelenturan (stretching);
o. alunan musik terapi di area publik
dan di dalam ruang perawatan,
disesuaikan dengan kondisi tamu
dan konsep SPA;
p. pengaturan cahaya sesuai jenis
perawatan; dan
q. penggunaan produk dalam negeri
terdokumentasi.
Griya SPA Tirta 2
a. ruang perawatan terapi air (hydro
therapy SPA) berada dalam
ruangan tersendiri atau menyatu
dengan ruang perawatan lainnya
untuk peregangan otot (relaksasi)
dan peremajaan kulit (rejuvenasi)
dalam kondisi bersih dan terawat;
b. ruang perawatan terapi pijat
(massage), rempah (herbal), dan
wajah (facial) dalam kondisi bersih
dan terawat, meliputi masing-
masing ruangan untuk satu orang
atau ruangan untuk dua orang;
c. ruang perawatan rambut dan kulit
kepala (hair and scalp SPA) bersih
dan terawat;
d. ruang perawatan kaki (foot SPA)
dan perawatan tangan (hand SPA)
bersih dan terawat;
e. terapi air (hydro therapy) yang
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi tetapi tidak
terbatas pada berendam,
pancuran air yang bisa diatur
suhu dan tekanannya, dan/atau
mandi uap;
f. terapi aroma (aroma therapy) yang
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, menggunakan paling
sedikit 7 (tujuh) jenis minyak atsiri - 509 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
asli Indonesia yang memiliki
manfaat relaksasi dan rejuvenasi;
g. terapi pijat (massage) yang
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, paling sedikit 2 (dua)
jenis pijat dengan minimal 1 (satu)
jenis pijat tradisional Indonesia;
h. terapi rempah (herbal therapy)
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, dengan menggunakan
paling sedikit 4 (empat) jenis terapi
rempah;
i. terapi panas (thermal therapy)
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
j. perawatan wajah (facial SPA)
menggunakan mesin atau alat
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
k. perawatan kaki (foot SPA) dan
perawatan tangan (hand SPA),
dengan alat dan tanpa alat
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
l. perawatan rambut dan kulit
kepala (hair and scalp SPA) dengan
alat dan tanpa alat dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
m. olah fisik dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, paling sedikit meliputi
latihan nafas dan/atau latihan
pelenturan (stretching);
n. alunan musik terapi di area publik,
disesuaikan dengan kondisi tamu
dan konsep SPA;
o. pengaturan cahaya sesuai jenis
perawatan; dan
p. penggunaan produk dalam negeri
terdokumentasi.
Griya SPA Tirta 1
a. area perawatan terapi air (hydro
therapy SPA) dalam kondisi bersih
dan terawat;
b. area perawatan rambut, kulit
kepala (hair and scalp SPA), - 510 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
perawatan kaki (foot SPA),
dan/atau perawatan tangan (hand
SPA) bersih dan terawat;
c. terapi air (hydro therapy) yang
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi berendam
dan/atau mandi uap;
d. terapi aroma (aroma therapy) yang
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, menggunakan paling
sedikit 5 (lima) jenis minyak atsiri
asli Indonesia yang memiliki
manfaat untuk relaksasi;
e. terapi pijat (massage) tradisional
Indonesia dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
f. perawatan wajah (facial SPA) tanpa
alat dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
g. perawatan kaki (foot SPA) dan
perawatan tangan (hand SPA)
tanpa alat;
h. alunan musik terapi di area publik
sesuai konsep SPA;
i. pengaturan cahaya sesuai jenis
perawatan; dan
j. penggunaan produk dalam negeri
terdokumentasi.
Griya Wellness Destination
a. ruang/area terapi grup berada
dalam ruangan/area tersendiri
atau menyatu dengan ruang
terapi lainnya, dalam kondisi
bersih dan terawat;
b. ruang perawatan terapi personal
dalam kondisi bersih dan terawat,
meliputi masing-masing ruangan
untuk satu orang dan ruangan
untuk dua orang;
c. terapi nutrisi dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, meliputi
tetapi tidak terbatas pada terapi
herbal/jamu, terapi diet
seimbang, terapi diet rainbow,
terapi diet plant base, terapi diet
vegetarian, dan terapi diet rendah
karbohidrat; - 511 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
d. terapi Wellness SPA dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
meliputi minimal 4 (empat)
dimensi dari 8 (delapan) dimensi
Wellness, yaitu dimensi fisik,
mental (emotional), spiritual,
intelektual, sosial budaya,
lingkungan, okupasional,
finansial;
e. terapi dimensi fisik dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
meliputi tetapi tidak terbatas
pada aromaterapi, hidroterapi,
pijat, terapi dengan alat teknologi,
dan terapi olah fisik;
f. terapi dimensi mental (emotional)
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi tetapi tidak
terbatas pada terapi energi, terapi
warna, terapi suara dan terapi
mental;
g. terapi dimensi spiritual dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
meliputi tetapi tidak terbatas
pada terapi olah jiwa, meditasi,
yoga, terapi mindfullness, dan
retret;
h. terapi dimensi intelektual
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi tetapi tidak
terbatas pada terapi CBT, terapi
kognitif, dan terapi stimulasi
mental;
i. terapi dimensi sosial budaya
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi tetapi tidak
terbatas pada konsultasi terapi
sosial, pengarahan gaya hidup
lansia, pengarahan gaya hidup
anak, dan menerapkan kearifan
lokal;
j. terapi dimensi lingkungan
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi tetapi tidak
terbatas pada terapi alam, terapi
hewan, dan terapi hortikultura; - 512 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
k. terapi dimensi okupasional
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi tetapi tidak
terbatas pada konseling karir,
manajemen stress, dan
manajemen waktu.
l. terapi dimensi finansial dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
meliputi tetapi tidak terbatas
pada mengarahkan pengelolaan
keuangan;
m. alunan musik terapi di area
publik dan di dalam ruang terapi
disesuaikan dengan kondisi tamu
dan konsep SPA;
n. pengaturan cahaya sesuai jenis
perawatan; dan
o. penggunaan produk dalam negeri
yang terdokumentasi.
Griya Wellness Center
a. ruang/area terapi grup berada
dalam ruangan/area tersendiri
atau menyatu dengan ruang
terapi lainnya, dalam kondisi
bersih dan terawat;
b. ruang perawatan terapi personal
dalam kondisi bersih dan terawat,
meliputi masing-masing ruangan
untuk satu orang dan ruangan
untuk dua orang;
c. terapi Wellness SPA dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
meliputi minimal 3 (tiga) dimensi
dari 8 (delapan) dimensi Wellness,
yaitu dimensi fisik, mental
(emotional), spiritual, intelektual,
sosial budaya, lingkungan,
okupasional, finansial;
d. terapi dimensi fisik dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
meliputi tetapi tidak terbatas
pada aromaterapi, hidroterapi,
pijat, terapi nutrisi, terapi dengan
alat teknologi, dan terapi olah
fisik;
e. terapi dimensi mental (emotional)
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- - 513 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
undangan, meliputi tetapi tidak
terbatas pada terapi energi, terapi
warna, terapi suara, dan terapi
mental;
f. terapi dimensi spiritual dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
meliputi tetapi tidak terbatas
pada terapi olah jiwa, meditasi,
yoga, terapi mindfullness, dan
retret;
g. terapi dimensi intelektual
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi tetapi tidak
terbatas pada terapi Cognitive
Behavioral Therapy (CBT), terapi
kognitif, dan terapi stimulasi
mental;
h. terapi dimensi sosial budaya
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi tetapi tidak
terbatas pada konsultasi terapi
sosial, pengarahan gaya hidup
lansia, pengarahan gaya hidup
anak, dan menerapkan kearifan
lokal;
i. terapi dimensi lingkungan
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi tetapi tidak
terbatas pada terapi alam, terapi
hewan, dan terapi hortikultura;
j. terapi dimensi okupasional
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi tetapi tidak
terbatas pada konseling karir,
manajemen stress, dan
manajemen waktu;
k. terapi dimensi finansial dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
meliputi tetapi tidak terbatas
pada mengarahkan pengelolaan
keuangan;
l. alunan musik terapi di area
publik disesuaikan dengan
kondisi tamu dan konsep SPA;
m. pengaturan cahaya sesuai jenis
perawatan; dan
n. penggunaan produk dalam negeri - 514 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
yang terdokumentasi.
Griya Wellness Studio
a. ruang/area terapi grup berada
dalam ruangan/area tersendiri
atau menyatu dengan ruang
terapi lainnya, dalam kondisi
bersih dan terawat;
b. terapi Wellness SPA dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
meliputi minimal 2 (dua) dimensi
dari 8 (delapan) dimensi Wellness,
yaitu dimensi fisik, mental
(emotional), spiritual, intelektual,
sosial budaya, lingkungan,
okupasional, dan finansial;
c. terapi dimensi fisik dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
meliputi tetapi tidak terbatas
pada aromaterapi, hidroterapi,
pijat, terapi nutrisi, terapi dengan
alat teknologi, dan terapi olah
fisik;
d. terapi dimensi mental (emotional)
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi tetapi tidak
terbatas pada terapi energi, terapi
warna, terapi suara, dan terapi
mental;
e. terapi dimensi spiritual dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
meliputi tetapi tidak terbatas
pada terapi olah jiwa, meditasi,
yoga, terapi mindfullness, dan
retret;
f. terapi dimensi intelektual
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi tetapi tidak
terbatas pada terapi Cognitive
Behaviotal Therapy (CBT), terapi
kognitif, dan terapi stimulasi
mental;
g. terapi dimensi sosial budaya
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi tetapi tidak
terbatas pada konsultasi terapi
sosial, pengarahan gaya hidup - 515 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
lansia, pengarahan gaya hidup
anak, dan menerapkan kearifan
lokal;
h. terapi dimensi lingkungan
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi tetapi tidak
terbatas pada terapi alam, terapi
hewan, dan terapi hortikultura;
i. terapi dimensi okupasional
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi tetapi tidak
terbatas pada konseling karir,
manajemen stress, dan
manajemen waktu;
j. terapi dimensi finansial dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
meliputi tetapi tidak terbatas
pada mengarahkan pengelolaan
keuangan;
k. pengaturan cahaya sesuai jenis
perawatan; dan
l. penggunaan produk dalam negeri
terdokumentasi.
Medical SPA
a. ruang pemeriksaan dokter dalam
kondisi bersih dan terawat, dengan
pencahayaan dan sirkulasi udara
yang baik;
b. ruang perawatan terapi air (hydro
therapy SPA) berada dalam
ruangan tersendiri atau menyatu
dengan ruang perawatan lainnya
untuk peregangan otot (relaksasi),
peremajaan kulit (rejuvenasi),
penguatan sistem tubuh
(revitalisasi), dalam kondisi bersih
dan terawat;
c. ruang perawatan terapi pijat
(massage), rempah (herbal), dan
wajah (facial) dalam kondisi bersih
dan terawat, meliputi masing-
masing ruangan untuk satu orang
(single room) dan ruangan untuk
pasangan (couple room);
d. ruang perawatan rambut dan kulit
kepala (hair and scalp SPA) dalam
kondisi bersih dan terawat; - 516 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
e. ruang perawatan kaki (foot SPA)
dan perawatan tangan (hand SPA)
dalam kondisi bersih dan terawat;
f. area edukasi dalam kondisi bersih
dan terawat;
g. ruang layanan makanan dan/atau
minuman sehat sesuai
persyaratan higiene sanitasi;
h. area penyimpanan obat bahan
alam sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
i. obat bahan alam dengan
ketentuan:
1) obat bahan alam meliputi
jamu, obat herbal terstandar,
dan fitofarmaka;
2) obat bahan alam yang
digunakan mengutamakan
produk lokal dan/atau
produk dalam negeri;
3) obat bahan alam disediakan
di fasilitas pelayanan
kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan;
j. terapi air (hydro therapy)
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi berendam,
terapi kolam (pool therapy)
dan/atau pancuran air yang bisa
diatur suhu dan tekanannya,
berendam dengan semburan air
yang bisa diatur suhu dan
tekanannya, pancuran air yang
bisa diatur suhu dan tekanannya,
mandi uap;
k. terapi aroma (aroma therapy)
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, menggunakan paling
sedikit 10 (sepuluh) jenis minyak
atsiri asli Indonesia yang memiliki
manfaat untuk relaksasi,
rejuvenasi, dan revitalisasi;
l. terapi pijat (massage) dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
paling sedikit 3 (tiga) jenis pijat
tradisional Indonesia dan terdapat
pijat dari negara lain.
m. terapi rempah (herbal therapy)
dilakukan sesuai dengan - 517 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
ketentuan peraturan perundang-
undangan, dengan menggunakan
paling sedikit 6 (enam) jenis terapi
rempah;
n. terapi panas (thermal therapy)
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
o. elektroterapi dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
p. perawatan wajah (facial SPA)
menggunakan mesin atau alat
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
q. perawatan kaki (foot SPA) dan
perawatan tangan (hand SPA)
dengan alat dan tanpa alat
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
r. perawatan rambut dan kulit
kepala (hair and scalp SPA) dengan
alat dan tanpa alat dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
s. olah fisik dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, paling sedikit meliputi
latihan nafas dan/atau latihan
pelenturan (stretching);
t. alunan musik terapi di area publik,
di dalam ruang perawatan
disesuaikan dengan kondisi tamu
dan konsep SPA;
u. pengaturan cahaya sesuai jenis
perawatan;
v. ruang pelayanan dapat dipenuhi di
dalam unit pelayanan Medical SPA
atau menggunakan ruang
pelayanan yang sudah tersedia di
fasilitas pelayanan kesehatan;
w. peralatan dan perlengkapan
pelayanan Medical SPA disediakan
sesuai dengan jenis pelayanan,
paling sedikit terdiri atas:
1) tempat tidur SPA yang kokoh
dan nyaman, ketinggian yang
sesuai, dan mudah
dibersihkan;
2) matras tahan air; - 518 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
3) bathtub dengan material yang
aman, tidak licin, dan
ergonomis;
4) meja perawatan multifungsi,
untuk penyimpanan
perlengkapan, peralatan, dan
produk perawatan;
5) alat sterilisasi untuk menjaga
kebersihan, seperti oven UV
atau autoclave untuk
sertilisasi alat-alat perawatan
yang dipakai berulang;
6) peralatan perawatan wajah
dan tubuh, meliputi peralatan
pembersih wajah, peralatan
facial, dan perlengkapan pijat;
7) perlengkapan penunjang lain:
a) handuk, seprai, pakaian
ganti yang bersih dan
lembut; dan
b) produk SPA; dan
8) peralatan kesehatan
pelayanan Medical SPA
disediakan dengan memenuhi
persyaratan mutu,
keamanan, dan laik pakai.
x. peralatan dan obat
kegawatdaruratan medis yang
dipenuhi minimal terdiri atas:
1) tabung oksigen dan
perangkatnya; dan
2) emergency kit, minimal berisi:
a) peralatan pertolongan
dasar berupa masker
oksien, ambu bag, dan
stetoskop;
b) peralatan kesehatan dan
bahan medis habis pakai
untuk perawatan luka
dan pendarahan berupa
verban elastis, kasa
steril, dan tourniquet;
c) peralatan kesehatan dan
bahan medis habis pakai
untuk pemasangan infus
dan injeksi; dan
d) obat kegawatdaruratan
medis dengan
penyediaan obat dan
cairan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan; - 519 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
y. peralatan kesehatan pelayanan
Medical SPA disediakan dengan
memenuhi persyaratan mutu,
keamanan, dan laik pakai; dan
z. penggunaan produk dalam negeri
yang yang terdokumentasi.
6.3.2 Pelayanan
Griya SPA Tirta 3
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi
dengan mencantumkan identitas
dan/atau logo perusahaan;
b. pelayanan tamu sebelum
perawatan, meliputi
penyambutan kedatangan tamu,
pendaftaran tamu, pemberian
informasi tentang produk dan
layanan SPA yang disediakan,
pemberian konsultasi perawatan
SPA, pelaksanaan SPA, metode
perawatan SPA, dan bahan yang
digunakan untuk perawatan SPA;
c. pelayanan selama perawatan
SPA, meliputi terapi air (hydro
therapy), terapi aroma (aroma
theraphy), terapi pijat (massage),
terapi rempah (herbal therapy),
kaki (foot SPA) dan tangan (hand
SPA), rambut dan kulit kepala
(hair and scalp SPA), wajah (facial
SPA), terapi panas (thermal
therapy), dan olah
fisik/pernapasan;
d. pelayanan sesudah perawatan
SPA, meliputi konfirmasi
perawatan yang telah diberikan,
pemberian saran untuk
perawatan di rumah, dan
pemberian saran untuk
perawatan lanjutan;
e. pelayanan minuman ringan yang
sehat, sesuai dengan persyaratan
higiene sanitasi;
f. pembayaran tunai dan/atau
nontunai berfungsi dengan baik;
g. pelaksanaan keselamatan dan
Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) yang
terdokumentasi;
h. pelaksanaan keamanan oleh
satuan pengaman yang memiliki - 520 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
Kartu Tanda Anggota (KTA)
satuan pengamanan yang
terdokumentasi; dan
i. penanganan keluhan tamu yang
terdokumentasi.
Griya SPA Tirta 2
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi
dengan mencantumkan identitas
dan/atau logo perusahaan;
b. pelayanan tamu sebelum
perawatan, meliputi
penyambutan kedatangan tamu,
pendaftaran tamu, pemberian
informasi tentang produk dan
layanan SPA yang disediakan,
dan konsultasi perawatan SPA;
c. pelayanan selama perawatan
SPA, meliputi terapi air (hydro
therapy), terapi aroma (aroma
theraphy), terapi pijat (massage),
terapi rempah (herbal therapy),
kaki (foot SPA) dan tangan (hand
SPA), rambut dan kulit kepala
(hair and scalp SPA), wajah (facial
SPA), terapi panas (thermal
therapy);
d. pelayanan sesudah perawatan
SPA, meliputi konfirmasi
perawatan yang telah diberikan,
pemberian saran untuk
perawatan di rumah dan
pemberian saran untuk
perawatan lanjutan;
e. pelayanan minuman ringan yang
sehat, sesuai dengan persyaratan
higiene sanitasi;
f. pembayaran tunai dan/atau
nontunai berfungsi dengan baik;
g. pelaksanaan keselamatan dan
Pertolongan Pertama pada
Kecelakaan (P3K)
terdokumentasi;
h. pelaksanaan keamanan oleh
petugas keamanan
terdokumentasi; dan
i. penanganan keluhan tamu
terdokumentasi.
Griya SPA Tirta I - 521 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
a. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi
dengan mencantumkan identitas
diri;
b. pelayanan tamu sebelum
perawatan, meliputi
penyambutan kedatangan tamu,
pendaftaran tamu, pemberian
informasi tentang produk dan
layanan SPA yang disediakan,
dan konsultasi perawatan SPA;
c. pelayanan selama perawatan
SPA, meliputi terapi air (hydro
therapy), terapi aroma (aroma
theraphy), terapi pijat (massage),
terapi rempah (herbal therapy),
kaki (foot SPA) dan tangan (hand
SPA);
d. pelayanan sesudah perawatan
SPA, meliputi konfirmasi
perawatan yang telah diberikan,
pemberian saran untuk
perawatan di rumah dan
pemberian saran untuk
perawatan lanjutan;
e. pelayanan minuman ringan yang
sehat, sesuai dengan persyaratan
higiene sanitasi;
f. pembayaran tunai dan/atau
nontunai berfungsi dengan baik;
g. pelaksanaan keselamatan dan
Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K)
terdokumentasi; dan
h. penanganan keluhan tamu
terdokumentasi.
Griya Wellness Destination
a. karyawan menggunakan
pakaian seragam yang bersih
dan rapi dengan mencantumkan
identitas dan/atau logo
perusahaan;
b. pelayanan tamu sebelum terapi,
meliputi penyambutan
kedatangan tamu, pendaftaran
tamu, pemberian informasi
tentang produk dan layanan
Wellness SPA yang disediakan,
pemberian konsultasi perawatan
Wellness SPA, pelaksanaan
terapi Wellness SPA, metode
terapi Wellness SPA, dan bahan - 522 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
yang digunakan untuk terapi
Wellness SPA;
c. pelayanan selama terapi
Wellness SPA, meliputi minimal
4 (empat) dimensi dari 8
(delapan) dimensi Wellness,
yaitu dimensi fisik, mental
(emotional), spiritual, intelektual,
sosial budaya, lingkungan,
okupasional, dan finansial;
d. pelayanan sesudah terapi
Wellness SPA, meliputi
konfirmasi terapi yang telah
diberikan, pemberian saran
untuk terapi di rumah, dan
pemberian saran untuk terapi
lanjutan;
e. pembayaran tunai dan/atau
nontunai berfungsi dengan baik;
f. pelaksanaan keselamatan dan
Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K)
terdokumentasi;
g. pelaksanaan keamanan oleh
satuan pengaman yang memiliki
Kartu Tanda Anggota (KTA)
satuan pengamanan
terdokumentasi; dan
h. penanganan keluhan tamu yang
terdokumentasi.
Griya Wellness Center
a. karyawan menggunakan
pakaian seragam yang bersih
dan rapi dengan mencantumkan
identitas dan/atau logo
perusahaan;
b. pelayanan tamu sebelum terapi,
meliputi penyambutan
kedatangan tamu, pendaftaran
tamu, pemberian informasi
tentang produk dan layanan
Wellness SPA yang disediakan,
pemberian konsultasi perawatan
Wellness SPA, pelaksanaan
terapi Wellness SPA, metode
terapi Wellness SPA, dan bahan
yang digunakan untuk terapi
Wellness SPA;
c. pelayanan selama terapi
Wellness SPA, meliputi minimal
3 (tiga) dimensi dari 8 (delapan)
dimensi Wellness, yaitu dimensi - 523 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
fisik, mental (emotional),
spiritual, intelektual, sosial
budaya, lingkungan,
okupasional, finansial;
d. pelayanan sesudah terapi
Wellness SPA, meliputi
konfirmasi terapi yang telah
diberikan, pemberian saran
untuk terapi di rumah, dan
pemberian saran untuk terapi
lanjutan;
e. pembayaran tunai dan/atau
nontunai berfungsi dengan baik;
f. pelaksanaan keselamatan dan
Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) yang
terdokumentasi;
g. pelaksanaan keamanan oleh
petugas keamanan yang
terdokumentasi; dan
h. penanganan keluhan tamu yang
terdokumentasi.
Griya Wellness Studio
a. karyawan menggunakan
pakaian seragam yang bersih
dan rapi dengan mencantumkan
identitas diri;
b. pelayanan tamu sebelum terapi,
meliputi penyambutan
kedatangan tamu, pendaftaran
tamu, pemberian informasi
tentang produk dan layanan
Wellness SPA yang disediakan,
pemberian konsultasi perawatan
Wellness SPA, pelaksanaan
terapi Wellness SPA, metode
terapi Wellness SPA, dan bahan
yang digunakan untuk terapi
Wellness SPA;
c. pelayanan selama terapi
Wellness SPA, meliputi minimal
2 (dua) dimensi dari 8 (delapan)
dimensi Wellness, yaitu dimensi
fisik, mental (emotional),
spiritual, intelektual, sosial
budaya, lingkungan,
okupasional, finansial;
d. pelayanan sesudah terapi
Wellness SPA, meliputi
konfirmasi terapi yang telah
diberikan, pemberian saran
untuk terapi di rumah, dan - 524 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
pemberian saran untuk terapi
lanjutan;
e. pembayaran tunai dan/atau
nontunai berfungsi dengan baik;
f. pelaksanaan keselamatan dan
Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K)
terdokumentasi; dan
g. penanganan keluhan tamu
terdokumentasi.
Medical SPA
a. pelayanan Medical SPA diberikan
dengan mengharmonisasikan
prinsip dasar penyelenggaraan
antara pelayanan SPA dengan
pelayanan medis dalam rangka
meningkatkan kualitas hidup
klien:
1) prinsip dasar
penyelenggaraan pelayanan
SPA mengacu pada pohon
keilmuan pengobatan
tradisional yang meliputi
pendekatan kosmologi,
holistik dan kultural
(biopsikososiokultural); dan
2) prinsip penyelenggaraan
pelayanan medis mengacu
pada standar pelayanan dan
standar kompetensi di bidang
kedokteran;
b. pelayanan Medical SPA
merupakan upaya kesehatan
perseorangan, dengan
pendekatan promotif, preventif,
kuratif, rehabilitatif, dan/atau
paliatif;
c. pelayanan Medical SPA
menekankan pada upaya
mempertahankan, menjaga dan
meningkatkan kemampuan
tubuh agar tercapai tingkat
kesehatan yang optimal;
d. pelayanan Medical SPA diberikan
kepada klien berdasarkan
rekomendasi Tenaga Medis
terhadap kondisi kesehatan
dan/atau gangguan kesehatan
yang dialami klien;
e. tahapan pelayanan Medical SPA
meliputi: - 525 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
1) sebelum pelayanan Medical
SPA:
a) penyambutan kedatangan
klien;
b) pemberian informasi
tentang pelayanan
Medical SPA; dan
c) pendaftaran klien.
2) selama pelayanan Medical
SPA:
a) konsultasi dan
pemeriksaan dokter
dengan pendekatan
biopsikososiospirituokult
ural;
b) pemilihan jenis pelayanan
Medical SPA yang sesuai
kebutuhan klien;
c) pelaksanaan Medical SPA;
d) evaluasi dan edukasi
klien;
e) penentuan rencana tindak
lanjut; dan
f) pencatatan dan
pelaporan.
3) sesudah pelayanan Medical
SPA:
a) penyajian minuman
ringan yang sehat sesuai
persyaratan higiene
sanitasi;
b) pembayaran;
c) pengisian survei
kepuasan klien; dan
d) penanganan keluhan
klien;
f. jenis pelayanan Medical SPA
paling sedikit terdiri atas:
1) terapi air (hydrotherapy);
2) terapi aroma (aromatherapy);
3) terapi pijat (terapeutical
massage).
g. pelayanan Medical SPA dapat
menambahkan jenis pelayanan
lain sesuai kebutuhan pelayanan,
seperti:
1) olah fisik;
2) olah jiwa;
3) terapi rempah (herbal
therapy);
4) terapi kaki (foot SPA);
5) terapi tangan (hand SPA); - 526 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
6) terapi rambut dan kulit
kepala (hair and scalp SPA);
7) terapi perawatan kulit;
8) terapi wajah (facial SPA);
9) terapi panas (thermal
therapy);
10) elektroterapi;
11) terapi musik;
12) terapi energi; dan/atau
13) layanan makanan dan/atau
minuman sehat.
h. pelayanan minuman ringan yang
sehat sesuai dengan persyaratan
higiene sanitasi;
i. pembayaran tunai dan/atau
nontunai berfungsi dengan baik;
j. pelaksanaan keselamatan dan
Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) yang
terdokumentasi;
k. pelaksanaan keamanan oleh
satuan pengaman yang memiliki
Kartu Tanda Anggota (KTA)
satuan pengamanan yang
terdokumentasi; dan
l. penanganan keluhan tamu
terdokumentasi.
6.4 Sistem Griya SPA Tirta 3
Manajemen a. profil perusahaan yang terdiri atas
Usaha struktur organisasi dengan uraian tugas
setiap jabatan yang jelas
terdokumentasi;
b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan terdokumentasi;
c. pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
terdokumentasi;
d. pelaksanaan sistem manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang
terdokumentasi;
e. pelaksanaan kerja sama dengan fasilitas
pelayanan kesehatan terdekat yang
terdokumentasi;
f. pelaksanaan kerja sama dan/atau
kemitraan dengan masyarakat lokal
yang terdokumentasi; - 527 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
g. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pengelolaan usaha;
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
komunikasi pelanggan usaha;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan kualitas pelayanan usaha
secara berkelanjutan;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan produktivitas usaha
secara berkelanjutan;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara
berkelanjutan terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat
terdokumentasi;
q. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan penerapan
ramah lingkungan di tempat usaha;
r. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha
terdokumentasi;
s. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kebersihan
dan perawatan bangunan serta
lingkungan usaha;
t. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha terdokumentasi;
u. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan program
pengendalian hama (pest control); - 528 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
v. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan program
pengendalian hama (pest control) yang
terdokumentasi;
w. tersedia SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja evaluasi kinerja
manajemen;
x. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja evaluasi
kinerja manajemen yang
terdokumentasi;
y. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut
perbaikan usaha secara berkelanjutan;
z. pelaksanaan dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut
perbaikan usaha secara berkelanjutan
terdokumentasi;
aa. tersedia SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha; dan
bb. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha
terdokumentasi.
Griya SPA Tirta 2
a. profil perusahaan yang terdiri atas
struktur organisasi dengan uraian tugas
setiap jabatan yang jelas
terdokumentasi;
b. pelaksanaan Peraturan Perusahaan
terdokumentasi;
c. pelaksanaan sistem manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, terdokumentasi;
d. informasi fasilitas pelayanan kesehatan
terdekat terdokumentasi dan mudah
diakses;
e. pelaksanaan kerja sama dan/atau
kemitraan dengan masyarakat lokal
terdokumentasi;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pengelolaan usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha terdokumentasi; - 529 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
h. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
komunikasi pelanggan usaha;
i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan kualitas pelayanan usaha
secara berkelanjutan;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan terdokumentasi;
l. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat
terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan penerapan
ramah lingkungan di tempat usaha;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha
terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kebersihan
dan perawatan bangunan serta
lingkungan usaha;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha terdokumentasi;
r. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
evaluasi kinerja manajemen;
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja evaluasi
kinerja manajemen yang
terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut
perbaikan usaha secara berkelanjutan;
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan
terdokumentasi; - 530 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
v. tersedia SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha; dan
w. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha
terdokumentasi.
Griya SPA Tirta 1
a. pelaksanaan peraturan perusahaan
atau tata tertib perusahaan yang
terdokumentasi;
b. pelaksanaan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) yang
terdokumentasi;
c. informasi fasilitas pelayanan kesehatan
terdekat terdokumentasi dan mudah
diakses;
d. pelaksanaan kerja sama dan/atau
kemitraan dengan masyarakat lokal
terdokumentasi;
e. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pengelolaan usaha;
f. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha terdokumentasi;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
komunikasi pelanggan usaha;
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan kualitas pelayanan usaha
secara berkelanjutan;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat
terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan penerapan
ramah lingkungan di tempat usaha;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah - 531 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
lingkungan di tempat usaha
terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut
perbaikan usaha secara berkelanjutan;
dan
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi.
Griya Wellness Destination
a. profil perusahaan yang terdiri atas
struktur organisasi dengan uraian tugas
setiap jabatan yang jelas
terdokumentasi;
b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan terdokumentasi;
c. pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
terdokumentasi;
d. pelaksanaan sistem manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang
terdokumentasi;
e. pelaksanaan kerja sama dengan fasilitas
pelayanan kesehatan terdekat yang
terdokumentasi;
f. pelaksanaan kerja sama dan/atau
kemitraan dengan masyarakat lokal
yang terdokumentasi;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pengelolaan usaha;
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha yang terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
komunikasi pelanggan usaha;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan kualitas pelayanan usaha
secara berkelanjutan; - 532 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan produktivitas usaha
secara berkelanjutan;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat
terdokumentasi;
q. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan penerapan
ramah lingkungan di tempat usaha;
r. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha yang
terdokumentasi;
s. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kebersihan
dan perawatan bangunan serta
lingkungan usaha;
t. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha yang terdokumentasi;
u. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan program
pengendalian hama (pest control);
v. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan program
pengendalian hama (pest control) yang
terdokumentasi;
w. tersedia SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja evaluasi kinerja
manajemen;
x. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja evaluasi
kinerja manajemen yang
terdokumentasi;
y. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut
perbaikan usaha secara berkelanjutan; - 533 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
z. pelaksanaan dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut
perbaikan usaha secara berkelanjutan
yang terdokumentasi;
aa. tersedia SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha; dan
bb. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha yang
terdokumentasi.
Griya Wellness Center
a. profil perusahaan yang terdiri atas
struktur organisasi dengan uraian tugas
setiap jabatan yang jelas dan
terdokumentasi;
b. pelaksanaan Peraturan Perusahaan
yang terdokumentasi;
c. pelaksanaan sistem manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang
terdokumentasi;
d. informasi fasilitas pelayanan kesehatan
terdekat yang terdokumentasi dan
mudah diakses;
e. pelaksanaan kerja sama dan/atau
kemitraan dengan masyarakat lokal
yang terdokumentasi;
f. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pengelolaan usaha;
g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha yang terdokumentasi;
h. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
komunikasi pelanggan usaha;
i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha yang terdokumentasi;
j. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan kualitas pelayanan usaha
secara berkelanjutan;
k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi; - 534 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
l. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
n. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan penerapan
ramah lingkungan di tempat usaha;
o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha yang
terdokumentasi;
p. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kebersihan
dan perawatan bangunan serta
lingkungan usaha;
q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha yang terdokumentasi;
r. tersedia SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja evaluasi kinerja
manajemen;
s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja evaluasi
kinerja manajemen yang
terdokumentasi;
t. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut
perbaikan usaha secara berkelanjutan;
u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi; dan
v. tersedia SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha.
Griya Wellness Studio
a. pelaksanaan peraturan perusahaan
atau tata tertib perusahaan yang
terdokumentasi;
b. pelaksanaan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) yang
terdokumentasi;
c. informasi fasilitas pelayanan kesehatan
terdekat yang terdokumentasi dan
mudah diakses; - 535 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
d. pelaksanaan kerja sama dan/atau
kemitraan dengan masyarakat lokal
yang terdokumentasi;
e. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pengelolaan usaha;
f. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha yang terdokumentasi;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
komunikasi pelanggan usaha;
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha yang terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan kualitas pelayanan usaha
secara berkelanjutan;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan dan terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat
terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan penerapan
ramah lingkungan di tempat usaha;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha yang
terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut
perbaikan usaha secara berkelanjutan;
dan
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan dan
terdokumentasi.
Medical SPA
a. profil perusahaan yang terdiri atas
struktur organisasi dengan uraian tugas
setiap jabatan yang jelas dan
terdokumentasi; - 536 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
Peraturan Perusahaan yang
terdokumentasi;
c. pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
terdokumentasi;
d. pelaksanaan sistem manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang
terdokumentasi;
e. pelaksanaan kolaborasi dengan
instalasi/unit pelayanan lain di fasilitas
pelayanan kesehatan, seperti rujukan
pelayanan medis, penanganan
kegawatdaruratan medis, dan lain-lain,
dalam rangka memberikan pelayanan
yang komprehensif untuk meningkatkan
kualitas hidup klien, yang
terdokumentasi;
f. pelaksanaan kerja sama dan/atau
kemitraan dengan masyarakat lokal
yang terdokumentasi;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pengelolaan usaha;
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha yang terdokumentasi;
i. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
komunikasi pelanggan usaha;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha yang terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan kualitas pelayanan usaha
secara berkelanjutan;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan dan terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan produktivitas usaha
secara berkelanjutan;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
produktivitas usaha secara
berkelanjutan dan terdokumentasi; - 537 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
o. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan
Medical SPA;
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan pelayanan Medical
SPA yang terdokumentasi;
q. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis penatalaksanaan
kegawatdaruratan medis dan rujukan;
r. pelaksanaan dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis penatalaksanaan
kegawatdaruratan medis dan rujukan;
s. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat
lingkungan usaha (kebakaran, gempa,
dan kondisi darurat lainnya);
t. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat
lingkungan usaha yang terdokumentasi
(kebakaran, gempa, dan kondisi darurat
lainnya);
u. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan penerapan
ramah lingkungan di tempat usaha;
v. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha yang
terdokumentasi;
w. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kebersihan
dan perawatan bangunan serta
lingkungan usaha;
x. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan bangunan serta lingkungan
usaha yang terdokumentasi;
y. tersedia SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja evaluasi kinerja
manajemen;
z. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja evaluasi
kinerja manajemen yang
terdokumentasi;
aa. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut
perbaikan usaha secara berkelanjutan;
bb. pelaksanaan dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut - 538 -
NO. KBLI: (96122) AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)
perbaikan usaha secara berkelanjutan
dan terdokumentasi;
cc. tersedia SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha; dan
dd. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha yang
terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan
Usaha Aktivitas SPA dilakukan
Pengawasan yang menjadi bagian dari
Pengawasan PBBR. - 539 -
STANDAR KEGIATAN USAHA
AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
NO KBLI: (96129) AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA
1. Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan terkait
usaha yang kegiatannya mencakup
kebugaran jasmani dan kenyamanan,
seperti kegiatan mandi turki, mandi sauna,
dan steam, solarium (mandi sinar matahari),
salon untuk merampingkan tubuh (reducing
dan slendering salon), dan fish SPA.
2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan Pariwisata.
b. Usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya
adalah usaha jasa pelayanan yang
berkaitan dengan kebugaran jasmani
dan kenyamanan, seperti kegiatan
mandi sauna, mandi turki, dan steam,
solarium (mandi sinar matahari), salon
untuk merampingkan tubuh (reducing
dan slendering salon), dan fish spa.
c. Usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya
Dengan Tingkat Risiko Menengah
Rendah adalah Usaha Aktivitas
Kebugaran Lainnya dengan kategori
tingkat risiko menengah rendah sesuai
hasil analisis risiko kegiatan usaha yang
memperhitungkan aspek kesehatan,
keselamatan, lingkungan, serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya.
d. Sertifikat Standar adalah pernyataan
dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.
e. Standar Kegiatan Usaha Aktivitas
Kebugaran Lainnya adalah rumusan
kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha
Aktivitas Kebugaran Lainnya yang
mencakup sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha.
f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah
dokumen hasil penilaian mandiri
kesiapan penerapan Standar Kegiatan
Usaha oleh Pelaku Usaha Pariwisata
meliputi unsur sarana, sumber daya
manusia, ketentuan produksi, dan
sistem manajemen usaha.
g. Sertifikat Standar Usaha Aktivitas
Kebugaran Lainnya adalah bukti tertulis - 540 -
NO KBLI: (96129) AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA
yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk
Bidang Pariwisata kepada kepada Usaha
Aktivitas Kebugaran Lainnya yang telah
memenuhi Standar Usaha Aktivitas
Kebugaran Lainnya Dengan Tingkat
Risiko Menengah Rendah.
h. Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk
yang selanjutnya disebut LSPr adalah
lembaga penilaian kesesuaian milik
pihak ketiga yang mengoperasikan
skema sertifikasi produk untuk
memberikan jaminan tertulis bahwa
suatu barang, proses, atau jasa telah
memenuhi standar dan/atau regulasi
i. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya
disingkat SLS adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Kementerian
Kesehatan atau Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang menerangkan
bahwa sarana usaha telah memenuhi
standar baku mutu kesehatan
lingkungan dan persyaratan kesehatan
melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
j. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang Pariwisata.
3. Penggolongan Usaha -
4. Persyaratan Umum -
Usaha
5. Ketentuan Verifikasi -
6. Ketentuan a. memiliki SLS;
Kewajiban b. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri
Kesiapan Penerapan Standar Usaha
Aktivitas Kebugaran Lainnya Dengan
Tingkat Risiko Menengah Rendah
meliputi sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha dengan kriteria
berikut:
1) sarana:
a) petunjuk identitas/nama
usaha dengan tulisan yang
terbaca dan terlihat jelas;
b) ruang kantor/area administrasi
yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja; - 541 -
NO KBLI: (96129) AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA
c) peralatan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat
Pemadam Api Ringan (APAR)
yang berfungsi dengan baik;
d) ketersediaan air bersih yang
tidak berwarna, tidak berbau,
tidak berasa, dan jernih;
e) ketersediaan gudang atau
tempat penyimpanan barang
yang aman;
f) status kepemilikan
kantor/tempat usaha yang
jelas.
2) sumber daya manusia:
perlindungan asuransi kesehatan
dan/atau kecelakaan bagi karyawan
tersedia dan berlaku;
3) ketentuan produksi:
pelayanan kesehatan, seperti
informasi tentang dokter, rumah
sakit, atau klinik terdekat
terdokumentasi;
4) sistem manajemen usaha:
i) struktur organisasi dan uraian
tugas setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
j) rencana bisnis masih berlaku
dan terdokumentasi; dan
k) SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja masih
berlaku dan terdokumentasi;
c. memiliki Sertifikat Standar Usaha
Pariwisata yang diterbitkan LSPr
(khusus PMA), mencakup pemenuhan
sarana, sumber daya manusia,
ketentuan produksi, dan sistem
manajemen usaha dengan kriteria
sebagaimana tercantum dalam angka
6.1 s.d. 6.4; dan
d. dalam hal pelaku usaha Aktivitas
Kebugaran Lainnya selain PMA secara
sukarela melaksanakan standardisasi
dan sertifikasi usaha, wajib memenuhi
kriteria sebagaimana tercantum dalam
angka 6.1 s.d. 6.4.
6.1 Sarana a. ruang kantor yang dilengkapi peralatan
dan perlengkapan dengan sistem
pencahayaan dan sirkulasi udara yang
baik;
b. tempat/area karyawan, termasuk
untuk penyimpanan barang, bersih dan
terawat; - 542 -
NO KBLI: (96129) AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA
c. ruang penerimaan tamu yang bersih
dan terawat dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan yang baik;
d. area ganti pakaian tamu yang bersih
dan terawat dengan sirkulasi udara dan
pencahayaan yang baik;
e. toilet yang bersih dan terawat dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta terpisah
untuk pria dan wanita;
f. tempat/area ibadah dengan
kelengkapannya bersih dan terawat,
tersendiri atau terintegrasi dengan area
lain;
g. area minum yang bersih dan terawat
dan mudah diakses pengunjung;
h. tempat sampah tertutup terdiri atas
tempat sampah organik dan anorganik;
i. instalasi listrik berfungsi dengan baik
dan terpasang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
j. lampu darurat yang berfungsi dengan
baik untuk perawatan saat kondisi
aliran listrik mati;
k. penggunaan lampu hemat energi yang
berfungsi dengan baik;
l. instalasi air bersih berfungsi dengan
baik dan memenuhi persyaratan higiene
sanitasi;
m. penggunaan peralatan hemat air,
meliputi tetapi tidak terbatas pada
keran aerator dan closet dual flush;
n. peralatan komunikasi yang terdiri dari
telepon selular dan/atau fasilitas
internet berfungsi dengan baik; dan
o. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan
terawat.
6.2 Sumber Daya a. terapis kebugaran yang memiliki
Manusia sertifikat kompetensi;
b. petugas keamanan yang terlatih;
c. karyawan memahami pelaksanaan
pencegahan dan penanggulangan
kondisi darurat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. karyawan memahami pelaksanaan
kebersihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
e. karyawan memahami penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha sesuai SOP - 543 -
NO KBLI: (96129) AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA
dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan
kerja;
f. karyawan dapat menangani keluhan
pengunjung sesuai SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja;
g. pelaksanaan program pengembangan
dan peningkatan kompetensi karyawan
yang terdokumentasi;
h. pelaksanaan program pemeriksaan
kesehatan seluruh karyawan secara
berkala yang terdokumentasi; dan
i. pengutamaan penggunaan tenaga kerja
lokal dan/atau dalam negeri yang
terdokumentasi.
6.3 Ketentuan a. Persyaratan Produk Usaha:
Produksi 1. ruang perawatan kebugaran berada
dalam ruangan tersendiri atau
menyatu dengan ruang perawatan
yang memenuhi persyaratan higiene
sanitasi;
2. ruang terapi pijat, mandi sauna,
steam, dan solarium (mandi sinar
matahari dan perampingan tubuh,
meliputi masing-masing ruangan
untuk satu orang dan ruangan
untuk dua orang;
3. terapi pijat (massage), paling sedikit
meliputi jenis pijat tradisional dan
pijat modern; dan
4. pengutamaan penggunaan produk
lokal; dan/atau poduk nasional.
b. Pelayanan:
1. karyawan menggunakan pakaian
seragam yang bersih dan rapi
dengan mencantumkan identitas
dan/atau logo perusahaan;
2. ketersediaan dan penyampaian
informasi tentang produk dan tarif,
pembayaran, penitipan barang,
jadwal operasional, dan daya tarik
wisata sekitar (point of interest)
dengan jelas;
3. pelayanan tamu sebelum perawatan
kebugaran, paling sedikit meliputi
penyambutan kedatangan tamu,
pendaftaran tamu, pemberian
informasi tentang produk dan
layanan kebugaran yang
disediakan, pemberian informasi
dan konsultasi perawatan
kebugaran; - 544 -
NO KBLI: (96129) AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA
4. pelayanan selama perawatan
kebugaran, paling sedikit meliputi
antara lain terapi pijat, mandi
sauna, steam, dan solarium (mandi
sinar matahari dan perampingan
tubuh (reducing dan slendering
salon);
5. pelayanan sesudah perawatan
kebugaran, paling sedikit meliputi
konfirmasi perawatan yang telah
diberikan, pemberian saran untuk
perawatan di rumah dan pemberian
saran untuk perawatan lanjutan;
6. pelayanan minuman ringan yang
sehat, sesuai dengan persyaratan
higiene sanitasi;
7. pelaksanaan kebersihan dan
kesehatan lingkungan usaha sesuai
persyaratan higiene sanitasi;
8. pembayaran tunai dan/atau
nontunai berfungsi dengan baik;
9. pelayanan Keselamatan dan
Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) terdokumentasi;
dan
10. penanganan keluhan tamu
terdokumentasi.
6.4 Sistem a. pelaksanaan Peraturan Perusahaan
Manajemen atau Tata Tertib Perusahaan yang
Usaha terdokumentasi;
b. pelaksanaan program pemeliharaan dan
penyimpanan dokumen kegiatan Usaha
Aktivitas Kebugaran Lainnya yang
terdokumentasi;
c. pelaksanaan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) yang
terdokumentasi;
d. pelaksanaan kerja sama dan/atau
kemitraan dengan masyarakat lokal
yang terdokumentasi;
e. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pengelolaan usaha;
f. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pengelolaan
usaha yang terdokumentasi;
g. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
komunikasi pelanggan usaha;
h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja komunikasi
pelanggan usaha yang terdokumentasi; - 545 -
NO KBLI: (96129) AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA
i. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
meningkatkan kualitas pelayanan
usaha secara berkelanjutan;
j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
kualitas pelayanan usaha secara
berkelanjutan yang terdokumentasi;
k. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat;
l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan kondisi darurat yang
terdokumentasi;
m. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan penerapan
ramah lingkungan di tempat usaha;
n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan penerapan ramah
lingkungan di tempat usaha yang
terdokumentasi;
o. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan
kebersihan dan perawatan lingkungan
bangunan usaha;
p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kebersihan dan
perawatan lingkungan bangunan usaha
yang terdokumentasi;
q. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan program
pengendalian hama (pest control);
r. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan program
pengendalian hama (pest control) yang
terdokumentasi;
s. tersedia dokumen SOP dan/atau
petunjuk teknis pelaksanaan kerja
pemantauan, evaluasi, dan tindak
lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan;
t. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan
usaha secara berkelanjutan yang
terdokumentasi;
u. tersedia SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal
penerapan Standar Kegiatan Usaha;
dan
v. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal - 546 -
NO KBLI: (96129) AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA
penerapan Standar Kegiatan Usaha
yang terdokumentasi.
7. Lain-lain Terhadap penerapan Standar Kegiatan
Usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya
dilakukan Pengawasan yang menjadi
bagian dari Pengawasan PBBR. - 547 -
Berdasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2025, penilaian mandiri kesiapan penerapan standar merupakan salah
satu persyaratan yang wajib diisi oleh Pelaku Usaha Pariwisata. Adapun
format penilaian mandiri kesiapan penerapan standar sebagai berikut:
PENILAIAN MANDIRI
Kesiapan Penerapan Standar
Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:
Nama Badan Usaha/perorangan: ............................................
Nomor Induk Berusaha (NIB) : ............................................
KBLI : ............................................
Tingkat Risiko : Menengah Rendah/Menengah
Tinggi/Tinggi
Menyatakan:
1. Memenuhi Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha sebagai berikut:
(dilampirkan dokumentasi)
SARANA
a. petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca dan
terlihat jelas;
b. ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan
perlengkapan kerja;
c. peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat
Pemadam Api Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;
d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak
berasa, dan jernih;
e. ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan barang yang
aman;
f. status kepemilikan kantor/tempat usaha yang jelas.
SUMBER DAYA MANUSIA
perlindungan asuransi kesehatan dan/atau kecelakaan bagi karyawan
tersedia dan berlaku.
KETENTUAN PRODUKSI
pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang dokter, rumah sakit,
atau klinik terdekat terdokumentasi.
SISTEM MANAJEMEN USAHA
a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan jelas dan
terdokumentasi;
b. rencana bisnis (business plan) masih berlaku dan
terdokumentasi;
c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku
dan terdokumentasi.
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka
memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan
persyaratan tersebut.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan - 548 -
dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha Pariwisata bersedia menerima
konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lokasi, Tanggal Bulan Tahun
(Nama Pelaku Usaha Pariwisata)
Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam Sistem OSS
sebagai bagian tidak terpisahkan dari PB untuk NIB yang dimaksud.
MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDIYANTI PUTRI - 549 -
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA, TATA CARA
PELAKSANAAN PENGAWASAN, DAN SANKSI
ADMINISTRATIF PADA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PARIWISATA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA
A. Umum
Pengawasan PBBR bidang Pariwisata dilakukan kepada Pelaku Usaha
Pariwisata yang telah memiliki PB bidang Pariwisata. Pengawasan PBBR
dilakukan terhadap Usaha Pariwisata Dengan Tingkat Risiko menengah
rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Pengawasan PBBR untuk tingkat
Risiko rendah dan/atau usaha skala mikro, baik pengawasan rutin
maupun insidental, dilaksanakan melalui pendampingan sampai Pelaku
Usaha Pariwisata tersebut dapat memenuhi kewajiban dan melaksanakan
standar usaha berbasis Risiko secara konsisten.
Pada saat pelaksanaan Pengawasan PBBR, Pelaku Usaha Pariwisata
menunjukkan dokumen sebagai berikut:
1. Surat Pernyataan Diri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha Pariwisata
Dengan Tingkat Risiko menengah rendah, tingkat Risiko menengah
tinggi, atau tingkat Risiko tinggi yang diunggah pada Sistem OSS pada
saat melaksanakan pendaftaran usaha untuk mendapatkan NIB yang
ditandatangani oleh pimpinan usaha. Format Surat Pernyataan Diri
diunduh dan diunggah melalui Sistem OSS;
2. Sertifikat Standar dengan tingkat Risiko menengah rendah, tingkat
Risiko menengah tinggi, dan tingkat Risiko tinggi yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS, diverifikasi oleh kementerian/lembaga atau perangkat
daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota, yang membidangi industri
Pariwisata, Administrator KEK, dan Badan pengusahaan KPBPB untuk
memastikan bahwa Pelaku Usaha Pariwisata telah melaksanakan
penilaian mandiri pemenuhan kriteria standar usaha yang
ditandatangani oleh pimpinan usaha; dan
3. Laporan pelaksanaan Standar Usaha dengan tingkat Risiko menengah
rendah, tingkat Risiko menengah tinggi, dan tingkat Risiko tinggi yang
meliputi penilaian mandiri (self assessment) terhadap pemenuhan
indikator dari setiap kriteria standar usaha.
Pengawasan PBBR dilaksanakan secara terintegrasi melalui subsistem
Pengawasan pada Sistem OSS dan terkoordinasi antar Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota
Nusantara sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan mencakup
kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dasar, PB, PB UMKU, dan
penerapan standar Usaha Pariwisata.
B. Tujuan Pengawasan
Pengawasan PBBR bidang Pariwisata bertujuan untuk:
1. memastikan kepatuhan pemenuhan kriteria standar usaha berbasis - 550 -
Risiko oleh Pelaku Usaha Pariwisata;
2. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya
terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau
bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan
usaha; dan
3. rujukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas pemenuhan
kriteria standar usaha berbasis Risiko melalui pelatihan, bimbingan
teknis, dan pendampingan.
C. Perangkat Kerja Pengawasan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB,
dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melaksanakan Pengawasan
PBBR menggunakan perangkat kerja Pengawasan melalui Sistem OSS
sesuai dengan kewenangannya. Perangkat kerja Pengawasan terdiri atas:
1. Identitas Pelaku Usaha Pariwisata
Identitas Pelaku Usaha Pariwisata paling sedikit memuat data dan
informasi:
a. nama penanggungjawab;
b. maksud dan tujuan;
c. pemegang saham;
d. pengesahan akta pendirian dan/atau perubahan;
e. NIB;
f. kegiatan usaha;
g. persyaratan dasar;
h. PB;
i. PB UMKU;
j. fasilitas penanaman modal;
k. pelaksanaan kemitraan;
l. laporan Pelaku Usaha Pariwisata;
m. penilaian kepatuhan Pelaku Usaha Pariwisata;
n. jangka waktu penyelesaian proyek;
o. jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial;
p. hasil BAP; dan
q. riwayat sanksi.
2. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
3. surat pemberitahuan inspeksi lapangan;
4. BAP;
5. profil Pelaku Usaha Pariwisata yang berisikan hasil penilaian
kepatuhan atas Pengawasan rutin dan/atau insidental sebelum
dilakukan Pengawasan yang meliputi kategori:
a. sangat baik, dengan nilai 81-100;
b. baik, dengan nilai 60-80;
c. kurang baik, dengan nilai 40-59; atau
d. tidak baik, dengan nilai 0-39; dan/atau
6. perangkat kerja lainnya yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan pengawasan.
D. Jenis Pengawasan
Pengawasan PBBR, terdiri atas:
1. Pengawasan rutin
Pengawasan rutin adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan
berdasarkan perencanaan dan penjadwalan yang dilakukan secara
terintegrasi dan terkoordinasi oleh pelaksana dan koordinator
pengawasan.
Pengawasan rutin terdiri dari: - 551 -
a. Pemeriksaan Laporan Pelaku Usaha
Pemeriksaan laporan pelaku usaha dilakukan atas laporan yang
disampaikan oleh pelaku usaha kepada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, Admnistrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB,
dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara yang memuat kepatuhan
Pelaku Usaha terhadap:
1) kepatuhan pemenuhan perseyara, PB, dan/atau PB UMKU
mengikuti ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang
penyelenggaraan PBBR;
2) kepatuhan pelaksanaan penerapan standar usaha
Pariwisata; dan
3) perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban
Penanaman Modal.
Kemudian atas penyampaian laporan pelaku usaha, Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB
dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangan
masing-masing:
1) melakukan reviu; dan
2) menyusun laporan hasil reviu.
Hasil reviu dilakukan penginputan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Administrator KEK, Badan Pengusahaan
KPBPB dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara ke Sistem OSS
dalam rangka pemutakhiran profil pelaku usaha, meliputi
kategori sangat baik, baik, kurang baik atau tidak baik.
Tindak lanjut hasil reviu, meliputi:
1) pendampingan;
2) pengenaan sanksi administratif; dan/atau
3) inspeksi lapangan rutin.
Pendampingan dilakukan terhadap pelaku usaha dalam rangka
pembinaan untuk meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan
persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU. Pengenaan sanksi
administratif dikenakan kepada pelaku usaha dengan tingkat
kepatuhan kurang baik dan tidak baik melalui Sistem OSS.
b. Inspeksi Lapangan Rutin
Inspeksi lapangan rutin dilakukan secara terintegrasi dan
terkoordinasi melalui Sistem OSS. Inspeksi lapangan rutin secara
terintegrasi dan terkoordinasi dilakukan antar Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan
KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan
kewenangannya. Inspeksi lapangan rutin dilakukan oleh
koordinator dan pelaksana inspeksi lapangan rutin.
Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan dalam bentuk kunjungan
fisik. Dalam hal keadaan tertentu yang tidak memungkinkan
untuk dilakukan kunjungan fisik, inspeksi lapangan rutin dapat
dilaksanakan secara virtual.
Pelaksana inspeksi lapangan rutin bertugas:
1) mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi
lapangan rutin untuk 1 (satu) tahun;
2) mengusulkan jadwal pelaksanaan yang akan dilakukan
inspeksi lapangan rutin;
3) mengusulkan personil sebagai pelaksana inspeksi lapangan
rutin; - 552 -
4) melakukan penilaian kepatuhan pemenuhan persyaratan
dasar, PB, PB UMKU, dan penerapan standar usaha
Pariwisata; dan
5) menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.
Inspeksi lapangan rutin dilakukan oleh koordinator dan
pelaksana inspeksi lapangan rutin. Koordinator inspeksi
lapangan rutin yaitu:
1) kementerian/Lembaga, atas pelaksanaan penerbitan PB
yang menjadi kewenangan pusat;
2) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) provinsi, atas pelaksanaan penerbitan PB yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
3) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) kabupaten/kota, atas pelaksanaan penerbitan
PB yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota;
4) Administrator KEK, atas pelaksanaan penerbitan PB yang
menjadi kewenangan KEK;
5) Badan Pengusahaan KPBPB, atas pelaksanaan penerbitan
PB yang menjadi kewenangan KPBPB; dan
6) Otorita Ibu Kota Nusantara, atas pelaksanaan penerbitan PB
yang menjadi kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara.
Pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagai berikut:
1) Kementerian untuk kewenangan Pemerintah Pusat dan
lintas provinsi;
2) organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi
Pariwisata untuk kewenangan pemerintah Daerah provinsi
dan lintas kabupaten/kota;
3) organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi
Pariwisata untuk kewenangan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota;
4) Administrator KEK untuk kewenangan KEK;
5) Badan Pengusahaan KPBPB untuk kewenangan KPBPB; dan
6) Otorita Ibu Kota Nusantara untuk kewenangan Otorita Ibu
Kota Nusantara.
Kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah pengampu
persyaratan dasr dan PB UMKU dapat mengusulkan kegiatan
usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin kepada
Kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi
Pariwisata.
Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin dapat didelegasikan kepada
perangkat daerah yang membidangi Pariwisata, Administrator
KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB. Dalam hal
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan
KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara tidak dapat
melakukan inspeksi lapangan rutin, Pemerintah Pusat dapat
mengambil alih inspeksi lapangan rutin.
Inspeksi lapangan rutin dilakukan melalui tahapan:
1) Perencanaan Inspeksi Lapangan Rutin
Perencanaan inspeksi lapangan rutin mencakup
penyusunan:
a) daftar Pelaku Usaha Pariwisata yang akan dilakukan
inspeksi lapangan rutin.
Disusun berdasarkan skala prioritas yang
mempertimbangkan: - 553 -
(1) persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;
(2) nilai rencana penanaman modal;
(3) perkembangan realisasi penanaman modal;
(4) reviu laporan Pelaku Usaha Pariwisata;
(5) kriteria prioritas lainnya.
Daftar Pelaku Usaha Pariwisata diusulkan untuk
mendapatkan persetujuan oleh koordinator inspeksi
lapangan rutin ke dalam Sistem OSS. Daftar Pelaku
Usaha Pariwisata paling sedikit memuat:
(1) nama Pelaku Usaha Pariwisata;
(2) nomor kegiatan usaha;
(3) KBLI;
(4) lokasi proyek (kabupaten/kota);
(5) rencana penanaman modal;
(6) realisasi penanaman modal;
(7) persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;
(8) pemanfaatan fasilitas, insentif dan kemudahan
untuk penanaman modal;
(9) jangka waktu perkiraan mulai operasional
dan/atau komersial;
(10) jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
(11) penunjukan sumber daya manusia pelaksana
inspeksi lapangan rutin; dan
(12) alokasi anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan
rutin.
b) penjadwalan inspeksi lapangan rutin
(1) pelaksana inspeksi lapangan rutin mengusulkan
kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi
lapangan rutin untuk 1 (satu) tahun;
(2) pelaksana inspeksi lapangan rutin mengusulkan
jadwal pelaksanaan yang akan dilakukan inspeksi
lapangan rutin;
(3) pelaksana inspeksi lapangan rutin dapat
mengusulkan tambahan daftar Pelaku Usaha
Pariwisata sesuai kewenangannya pada rencana
inspeksi lapangan rutin melalui Sistem OSS;
(4) dalam hal inspeksi lapangan rutin tahunan tidak
dilaksanakan sesuai jadwal inspeksi lapangan
rutin tahunan, pelaksana inspeksi lapangan rutin
memberikan informasi perubahan jadwal inspeksi
lapangan rutin kepada koordinator melalui Sistem
OSS;
(5) perubahan jadwal inspeksi lapangan rutin diinput
kembali oleh pelaksana inspeksi lapangan rutin
melalui Sistem OSS paling lambat 4 (empat) hari
kerja sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan
rutin; dan
(6) inspeksi lapangan rutin tidak dapat dilakukan di
luar perencanaan inspeksi lapangan rutin.
c) rapat koordinasi inspeksi lapangan rutin
(1) pelaksana inspeksi lapangan rutin mengikuti rapat
koordinasi dengan koordinator inspeksi lapangan
rutin untuk melakukan persiapan yang meliputi:
(a) penetapan kegiatan usaha;
(b) penetapan waktu pelaksanaan;
(c) susunan kegiatan; dan - 554 -
(d) penetapan personil pelaksana inspeksi
lapangan rutin.
(2) dalam rapat koordinasi pelaksana inspeksi
lapangan rutin menyampaikan kertas kerja kepada
pelaku usaha.
(3) kertas kerja adalah penilaian kepatuhan pelaksana
standar usaha yang perlu dilengkapi oleh Pelaku
Usaha Pariwisata, paling sedikit meliputi:
(a) unsur;
(b) kriteria;
(c) indikator penilaian; dan
(d) dokumen pendukung.
(4) pelaksana inspeksi lapangan rutin bersama
koordinator melakukan pengisian data
kelengkapan inspeksi lapangan rutin pada Sistem
OSS paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum
tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
(5) data kelengkapan meliputi:
(a) nama pelaksana inspeksi lapangan;
(b) pelaku usaha yang akan diawasi; dan
(c) data kegiatan usaha.
(6) pelaksana inspeksi lapangan rutin mempersiapkan
perangkat kerja dengan tahapan sebagai berikut:
(a) pelaksana inspeksi lapangan rutin bersama
koordinator melakukan pengisian data
kelengkapan inspeksi lapangan rutin pada
Sistem OSS paling lambat 4 (empat) hari
sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi
lapangan rutin;
(b) kegiatan inspeksi lapangan rutin harus
dilengkapi perangkat kerja berupa surat tugas
dan surat pemberitahuan inspeksi lapangan;
(c) surat tugas dan surat pemberitahuan inspeksi
lapangan rutin diterbitkan berdasarkan
pengisian data kelengkapan melalui Sistem
OSS;
(d) dalam hal terdapat perubahan personil dalam
surat tugas dan surat pemberitahuan inspeksi
lapangan rutin, dilakukan perubahan pada
Sistem OSS paling lambat 2 (dua) hari
sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
dan
(e) pelaksana lapangan rutin menyampaikan
surat tugas dan surat pemberitahuan inspeksi
lapangan kepada Pelaku Usaha Pariwisata.
(7) waktu inspeksi lapangan rutin
(a) waktu inspeksi lapangan rutin setiap lokasi
usaha paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun;
(b) jika hasil penilaian atas Pengawasan rutin
yang telah dilakukan sebelumnya
menunjukkan bahwa Pelaku Usaha Pariwisata
dinilai patuh (predikat penilaian sangat baik),
maka ketentuan inspeksi lapangan dilakukan
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap
lokasi usaha; dan - 555 -
(c) jika hasil penilaian atas Pengawasan rutin
yang telah dilakukan sebelumnya
menunjukkan bahwa Pelaku Usaha Pariwisata
dinilai patuh dengan predikat penilaian sangat
baik 3 (tiga) kali berturut-turut, Pengawasan
rutin selanjutnya dilaksanakan setiap 2 (dua)
tahun sekali.
(8) hal-hal lainnya
(a) dalam hal memerlukan kompetensi khusus
tertentu, pelaksana inspeksi lapangan rutin
dapat bekerja sama atau menugaskan
lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli
yang bersertifikat sebagai pelaksana inspeksi
lapangan rutin dan dicantumkan ke dalam
daftar usulan personel pelaksana inspeksi
lapangan rutin;
(b) lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli
yang bersertifikat dilengkapi perangkat kerja
berupa surat tugas yang diterbitkan melalui
Sistem OSS sebelum melaksanakan kegiatan
inspeksi lapangan rutin;
(c) lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli
bersertifikat melakukan inspeksi lapangan
rutin untuk pemeriksaan kepatuhan
penerapan standar Usaha Pariwisata;
(d) hasil pemeriksaan kepatuhan penerapan
standar Usaha Pariwisata dicantumkan dalam
BAP hasil inspeksi lapangan rutin;
(e) anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan
rutin dibebankan pada masing-masing
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah
provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
Administrator KEK, Badan Pengusahaan
KPBPB dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara
sesuai dengan kewenangannya;
(f) pelaksanaan inspeksi lapangan rutin pada
usaha yang berbeda dan/atau tingkat Risiko
yang berbeda dapat dilaksanakan pada waktu
yang bersamaan dengan tetap mengacu pada
kewenangan masing-masing sesuai dengan
tingkat Risiko yang dijalankan dengan
memperhatikan kriteria sebagai berikut:
i. dikelola oleh entitas yang sama;
ii. berada pada lokasi/alamat yang sama;
dan
iii. tidak mengganggu kegiatan operasional
pelaku usaha.
2) Pelaksanaan Inspeksi Lapangan Rutin
a) pemeriksaan terhadap:
(1) pemenuhan kepatuhan persyaratan dasar, PB,
dan/atau PB UMKU;
(2) kepatuhan pelaksanaan penerapan standar Usaha
Pariwisata; dan
(3) perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban
penanaman modal. - 556 -
b) penyusunan hasil pemeriksaan dituangkan dalam BAP
melalui Sistem OSS yang memuat:
(1) hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha
Pariwisata, diantaranya memuat:
(a) penilaian kepatuhan pemenuhan persyaratan
dasar, PB dan/atau PB UMKU;
(b) penilaian kepatuhan pelaksanaan penerapan
standar Usaha Pariwisata; dan
(c) penilaian realisasi dan pemenuhan kewajiban
penanaman modal.
(2) tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.
c) indikator penilaian kepatuhan Pelaku Usaha Pariwisata
memuat bobot penilaian yang tercantum dalam
pedoman Pengawasan yang ditetapkan oleh Pimpinan
Tinggi Madya yang membidangi industri dan investasi di
Kementerian;
d) pelaksana inspeksi lapangan rutin bersama koordinator
menyampaikan konsep BAP hasil pelaksanaan inspeksi
lapangan rutin kepada Pelaku Usaha Pariwisata untuk
mendapatkan persetujuan;
e) pelaksana inspeksi lapangan rutin bersama koordinator
melakukan pengisian BAP melalui Sistem OSS paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan inspeksi
lapangan rutin;
f) BAP ditandatangani oleh koordinator inspeksi lapangan
rutin, pelaksana inspeksi lapangan rutin, dan Pelaku
Usaha Pariwisata dalam Sistem OSS;
g) dalam hal Pelaku Usaha Pariwisata menolak
menandatangani BAP, alasan penolakan
penandatanganan dicantumkan dalam BAP;
h) format BAP mengikuti format dalam Sistem OSS; dan
i) BAP dinyatakan sah dengan ditandatangani oleh
seluruh pelaksana inspeksi lapangan rutin bersama
koordinator.
3) Penilaian Kepatuhan
Berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin, Penilaian
kepatuhan pelaku usaha dilakukan dengan menggunakan
sarana aplikasi pengawasan yang dibangun dan dikelola oleh
unit kerja setingkat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi industri dan investasi di Kementerian untuk
selanjutnya diinput ke dalam hasil pengawasan di Sistem
OSS. Sistem OSS selanjutnya melakukan pengolahan data
penilaian kepatuhan Pelaku Usaha Pariwisata guna
menentukan profil Pelaku Usaha Pariwisata dengan kategori:
a) sangat baik, dengan nilai 81-100;
b) baik, dengan nilai 60-80;
c) kurang baik, dengan nilai 40-59; atau
d) tidak baik, dengan nilai 0-39.
Profil Pelaku Usaha Pariwisata dapat dilihat pada Sistem OSS
untuk menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.
4) Penetapan Tindak Lanjut Hasil Inspeksi Lapangan Rutin
Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan, pelaksana
pengawasan selanjutnya menetapkan tindak lanjut hasil
inspeksi lapangan rutin sesuai dengan ketentuan pada
tindak lanjut Pengawasan PBBR. - 557 -
2. Pengawasan insidental
Pengawasan insidental adalah kegiatan pengawasan yang dapat
dilakukan pada waktu tertentu. Pengawasan insidental dilaksanakan
berdasarkan:
a. adanya keresahan masyarakat;
b. adanya kebutuhan dari kementerian/lembaga;
c. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha
Pariwisata;
d. adanya indikasi pelanggaran kewajiban penanaman modal;
dan/atau
e. adanya indikasi Pelaku Usaha Pariwisata melakukan kegiatan
tidak sesuai dengan persyaratan dasar, PB, PB UMKU dan/atau
kepatuhan penerapan standar Usaha Pariwisata.
Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan
insidental. Inspeksi lapangan insidental dilakukan sewaktu-waktu
sesuai kebutuhan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada
Pelaku Usaha Pariwisata. Inspeksi lapangan insidental dilaksanakan
secara terintegrasi dan terkoordinasi atau mandiri oleh Kementerian,
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah
Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan
KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai kewenangannya.
Pelaksanaan inspeksi lapangan insidental, lembaga yang terakreditasi
atau profesi ahli yang bersertifikat, penilaian kepatuhan inspeksi
lapangan insidental, dan tindak lanjut inspeksi lapangan insidental
berlaku sama dengan penyesuaian terhadap pelaksanaan inspeksi
lapangan rutin.
Dalam hal pelaksanaan inspeksi lapangan insidental:
a. Pelaku Usaha Pariwisata tidak ditemukan;
b. adanya indikasi pelanggaran kewajiban penanaman modal;
dan/atau
c. adanya indikasi Pelaku Usaha Pariwisata melakukan kegiatan
tidak sesuai dengan persyaratan dasar, PB, PB UMKU dan/atau
kepatuhan penerapan standar Usaha Pariwisata,
maka hasil BAP ditandatangani oleh koordinator dan/atau pelaksana
inspeksi lapangan insidental.
E. Berita Acara Pemeriksaan
1. Data dan informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan inspeksi
lapangan dituangkan ke dalam BAP serta ditandatangani oleh
pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha Pariwisata di lokasi
proyek.
2. Pengisian dan penandatanganan BAP dilakukan secara elektronik
pada Sistem OSS.
3. BAP diinput ke dalam subsistem Pengawasan pada Sistem OSS dengan
mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi
lapangan.
4. Dalam hal Sistem OSS tidak tersedia untuk daerah tertinggal,
terdepan, dan terluar dan/atau wilayah yang belum memiliki
aksesibilitas yang memadai, pengisian dan penandatanganan BAP
dapat dilakukan secara manual.
5. Atas pengisian dan penandatanganan BAP manual, pelaksana inspeksi
lapangan melaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang
memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan
diunggah ke Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
inspeksi lapangan dilaksanakan. - 558 -
F. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Apabila hasil Pengawasan PBBR yang tertuang dalam BAP menunjukkan
adanya ketidakpatuhan, maka pelaksana Pengawasan menetapkan tindak
lanjut atas hasil Pengawasan tersebut. Tindak lanjut ini dilaksanakan oleh
Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB,
dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya,
dengan mengutamakan pendekatan pembinaan.
Tindak lanjut dilakukan kepada Pelaku Usaha Pariwisata dengan predikat
penilaian hasil Pengawasan kurang baik dan tidak baik dilakukan untuk
meningkatkan kualitas dan memastikan kepatuhan pemenuhan
persyaratan dasar, PB, PB UMKU, dan/atau kepatuhan penerapan Standar
Kegiatan Usaha Pariwisata. Tindak lanjut hasil Pengawasan meliputi:
a. pembinaan/pendampingan
Kegiatan pembinaan/pendampingan dapat berupa supervisi,
penyuluhan, pemberian penjelasan, perbaikan dan/atau bimbingan
teknis terhadap Pelaku Usaha Pariwisata. Selama
pembinaan/pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata wajib
menindaklanjuti hasil evaluasi dan/atau rekomendasi yang diberikan
dan menyampaikan laporan secara tertulis dan/atau elektronik hasil
tindak lanjut pembinaan/pendampingan kepada Kementerian,
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu
Kota Nusantara sesuai dengan kewenangan. Jika Pelaku Usaha
Pariwisata tidak menyampaikan laporan tertulis hasil tindak lanjut
dan tidak melakukan penyesuaian dan/atau pemenuhan terhadap
hasil evaluasi sesuai dengan batas waktu tertentu yang disepakati
dalam BAP, maka Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan
Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara yang
berwenang dapat melakukan pengenaan dan/atau penerapan Sanksi
Administratif; dan
b. pengenaan Sanksi Administratif
Norma Sanksi Administratif dapat mengacu pada batang tubuh
Peraturan Menteri ini.
MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDIYANTI PUTRI - 559 -
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA, TATA CARA
PELAKSANAAN PENGAWASAN, DAN SANKSI
ADMINISTRATIF PADA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PARIWISATA
FORMAT PERINGATAN PERTAMA, PERINGATAN KEDUA, DAN PERINGATAN
KETIGA
FORMAT KEPUTUSAN MENGENAI PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
USAHA
FORMAT SANKSI PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA
KOP INSTANSI
KEPUTUSAN1 (MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI
KHUSUS/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB/
KEPALA BADAN OTORITA IKN)
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA2
(PERINGATAN PERTAMA, PERINGATAN KEDUA, PERINGATAN KETIGA,
PENGHENTIAN SEMENTARA, PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA)
KEPADA3 PT/CV/NAMA PELAKU USAHA …………
DI KABUPATEN/KOTA ………., PROVINSI …….
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
(1 MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI
KHUSUS/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB/
KEPALA BADAN OTORITA IKN),
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat 1
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
Pemerintah mengatur pengenaan Sanksi Administratif
terhadap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-
undangan sesuai dengan kewenangannya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal.… (Ketentuan yang
dilanggar) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor ….. Tahun
2025 tentang Standar Usaha, Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Pariwisata, Menteri/Gubernur/Bupati/
Walikota/Administrator Kawasan Ekonomi Khusus/
Kepala Badan Pengusahaan KPBPB/Kepala Badan
Otorita IKN berwenang melakukan Pengawasan ketaatan
dan penerapan sanksi administratif terhadap Usaha - 560 -
dan/atau Kegiatan;
c. bahwa berdasarkan:
1. Berita Acara Pengawasan terhadap Pelaku Usaha
(PT/CV/Perseorangan).… tanggal …. oleh Pelaksana
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
dan
2. Laporan hasil reviu laporan pelaku usaha
Pengawasan terhadap Pelaku Usaha
(PT/CV/Perseorangan) …. pada tanggal …. yang
disusun oleh Pelaksana Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko,
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan1 Menteri Pariwisata/
Gubernur/Bupati/Walikota/Administrator Kawasan
Ekonomi Khusus/Kepala Badan Pengusahaan
KPBPB/Kepala Badan Otorita IKN tentang Penerapan
Sanksi Administratif kepada Pelaku Usaha
(PT/CV/Perseorangan)……...
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7715)
4. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor …. Tahun 2025
Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas
Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor……..);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor…... Tahun 2025
tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor……..);
6. …...3 (Diisi dengan peraturan perundang-undangan
terkait yang menjadi dasar penetapan sanksi
administratif).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN1 MENTERI PARIWISATA REPUBLIK
INDONESIA/ GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA / - 561 -
ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS/ KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KPBPB/KEPALA BADAN OTORITA
IKN TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
KEPADA PELAKU USAHA (PT/CV/PERSEORANGAN) …….
KESATU : Menerapkan Sanksi Administratif kepada:
1. N ama Perusahaan :
2. N omor Induk Berusaha (NIB) :
3. J enis Usaha dan/atau :
Kegiatan
4. N ama Penanggung Jawab :
Usaha dan/atau Kegiatan
5. J abatan Penanggung Jawab :
Usaha
6. A lamat Lokasi Usaha dan/atau :
Kegiatan
7. A lamat Kantor Usaha :
dan/atau Kegiatan
8. N omor telepon/HP :
9. e mail :
KEDUA : Sanksi Administratif…..2 (Peringatan Pertama, Peringatan
Kedua, Peringatan Ketiga, Pengehentian Sementara,
Pencabutan Perizinan Berusaha) dikenakan atas
pelanggaran sebagai berikut 4:
a. ……
b. ……
c. Dst. (disesuaikan dengan BAP)
KETIGA : Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dikenakan kewajiban untuk menindaklanjuti saran dan
rekomendasi berupa5:
a. …..
b. …..
c. Dst. (disesuaikan dengan BAP)
KEEMPAT : Saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KETIGA wajib dilaksanakan terhitung sejak tanggal
ditetapkan Keputusan1 (Menteri Pariwisata Republik
Indonesia/Gubernur/Bupati/Walikota/ Administrator
Kawasan Ekonomi Khusus/ Kepala Badan Pengusahaan
KPBPB/Kepala Badan Otorita IKN) ini.
KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib
melaporkan secara tertulis setiap penyelesaian saran dan
rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Diktum
KETIGA kepada1 (Menteri Pariwisata Republik
Indonesia/Gubernur/Bupati/Walikota/Administrator
Kawasan Ekonomi Khusus/Kepala Badan Pengusahaan
KPBPB/Kepala Badan Otorita IKN) u.p. …... (satuan kerja
yang membidangi industri dan investasi sektor pariwisata)
yang beralamat di …… (Alamat kantor unit kerja) dengan
tembusan kepada: - 562 -
a. ….. (Unit kerja terkait); dan
b. ….. (Unit kerja terkait).
KEENAM : Dalam hal saran dan rekomendasi sebagaimana tercantum
dalam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan
pelaporan dalam Diktum KELIMA tidak dilaksanakan,
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan
sanksi administratif tahapan selanjutnya atas
keterlambatan pelaksanaan sanksi administratif yang
dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
KETUJUH : Keputusan ……….1 (Menteri Pariwisata Republik
Indonesia/Gubernur/Bupati/Walikota/Administrator
Kawasan Ekonomi Khusus/Kepala Badan Pengusahaan
KPBPB/Kepala Badan Otorita IKN) ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di (Kota) pada (tanggal, bulan,
tahun)
(1Menteri Pariwisata Republik Indonesia/
Gubernur/Bupati/Walikota/ Administrator
Kawasan Ekonomi Khusus/Kepala Badan
Pengusahaan KPBPB/Kepala Badan Otorita
IKN),
ttd.
(Nama Lengkap)
Tembusan:
1 Ditetapkan sesuai dengan kewenangannya.
2 Dipilih sesuai dengan salah satu jenis sanksi administratif yang ditetapkan.
3 Peraturan perundang-undangan terkait, merupakan peraturan
menteri/lembaga yang mengatur persyaratan dasar, PB dan PB-UMKU sesuai
dengan bidang usaha yang dijalankan dan/atau pelanggaran yang dilakukan
oleh Pelaku Usaha Pariwisata.
4 Disebutkan rincian pelanggaran persyaratan dasar, Perizinan Berusaha (PB),
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha (PB UMKU) dan
kewajiban pelaku usaha mengacu pada BAP hasil Pengawasan.
5 Sesuai dengan saran dan rekomendasi perbaikan mengacu pada BAP hasil
Pengawasan
MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDIYANTI PUTRI\n